Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK       ADMINISTRASI NEGARAUNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA                20111      ...
 Agnes Arif Rahman Ike Hanisyah Sri Mulyani Silberius Petrus Wahyu Firmansyah Wildan H.F Zainal Mutaqin
otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki olehdaerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalamrangka desentralisasi...
Mahfud    MD (2000:66) menyatakan bahwadesentralisasi merupakan penyerahan wewenangdari pemerintah pusat kepada pemerinta...
 Kondisi Politik Dan Otonomi Daerah Sebelum Era Reformasi Mengkrtisi UU Nomor 32 Tahun 2004 Pengaruh Globalisasi Terhad...
 Politik kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah  era orde baru, lahir dari latar belakang kondisi poltik  era sebelu...
 Kondisi yang berlangsung lama seperti saat ini ternyata ikut menghambat pelaksanaan UU No.22 Tahun 1999 yang kemudian di...
 Urgensi dan Problematika Pemekaran Derah Pembentukan dan pemekaran daerah adalah sebuah format pengaturan politik dalam...
 Masalah di antaranya yaitu: Dengan adanya dukungan formal melalui UU No.32 Tahun    2004, muncul kecenderungan banyakny...
• Khususnya persyaratan teknis sebagaimana dalam UU  No.32 Tahun 2004 dari daerah yang akan di mekarkan  harus benar-benar...
 Khusus pengembangan wilayah  kepualauan/perbatasan, di perlukan pembangunan  infrastruktur perekonomian, pendidikan, kes...
 pertama, perubahan relasi utara-selatan mendatangkan tututan  bagi penigkatan kualitas posisi tawar-menawar politik.  Im...
Pengaruh problem sebagaimana uraian tadi, sangatjelas pengaruhnya besar terhadap perkembangandaerah baik sebagai kesatuan ...
Sejarah politik lokal terbagi dalam beberapa tahapanmasa, yaitu: penjajahan kolonial Belanda; penjajahankolonial Jepang; p...
Dinasti politik  Indonesiaberkembang ke arah dinasti    kah??
 Ketika walikota atau bupati tidak bisa lagi mencalonkan diri karena sudah dua periode, sesuai dengan Undang-Undang Nomor...
 Sri Suryawidati (Ida), istri Bupati Bantul, DI  Yogyakarta, Idham Samawi; Titik, istri Bupati  Sukoharjo, Jawa Tengah, B...
 Dapat kita simpulkan bahwa desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah. Sebab, otonomi daerah merupakan kewenangan ...
Terimakasih…       
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Presentasi desentralisasi dan politik lokal

tugas semester 3 sistem politik indonesia

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Presentasi desentralisasi dan politik lokal

  1. 1. FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK ADMINISTRASI NEGARAUNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 20111 CreAted By : KeL. 5
  2. 2.  Agnes Arif Rahman Ike Hanisyah Sri Mulyani Silberius Petrus Wahyu Firmansyah Wildan H.F Zainal Mutaqin
  3. 3. otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki olehdaerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalamrangka desentralisasi.Otonomi daerah tidak lain adalah perwujudanpendeglasian wewenang dan tanggung jawab danmempunyai hubungan yang erat dengan desentralisasi.Menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang PmerintahanDaerah, daerah yang bersifat otonom atau daerah otonom,meliputi 3 daerah, yaitu:1. Daerah provinsi2. Daerah kebupaten, dan3. Daerah kota
  4. 4. Mahfud MD (2000:66) menyatakan bahwadesentralisasi merupakan penyerahan wewenangdari pemerintah pusat kepada pemerintah daerahuntuk mengatur dan mengurus daerah mulai darikebijakan, perencanaan, sampai padaimplementasinya dan pembiyaan dalam rangkademokrasi.
  5. 5.  Kondisi Politik Dan Otonomi Daerah Sebelum Era Reformasi Mengkrtisi UU Nomor 32 Tahun 2004 Pengaruh Globalisasi Terhadap Otonomi Daerah Dinasti Politik Lokal
  6. 6.  Politik kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah era orde baru, lahir dari latar belakang kondisi poltik era sebelumnya (orde lama) di mana era tersebut lahir UU No.18 Tahun 1965. Undang-undang ini belum sempat di laksanakan karena terjadi pemberontakan G 30 SPKI Ketika orde baru berlalu, tidak dapat di sangkal bahwa kondisi politik dan penyelengaraan otonomi daerah berada dalam kondisi yang menunjukkan berbagai kelemahan yang sangat prinsipil.
  7. 7.  Kondisi yang berlangsung lama seperti saat ini ternyata ikut menghambat pelaksanaan UU No.22 Tahun 1999 yang kemudian di revisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004, karena ternyata prilaku-prilaku lama masih tampak dan hal ini jelas tidak kondusif untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya local teruyama menghadapi tantangan global yang memilki daya yang kuat di dalam masyarakat yang kuat serta punya system nilai dan melembaga dalam lingkup mendunia (mondial).
  8. 8.  Urgensi dan Problematika Pemekaran Derah Pembentukan dan pemekaran daerah adalah sebuah format pengaturan politik dalam penataan hubungan pusatndan daerah di dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penataan ini telah melahirkan suatu komitmen bersama antara pemerintahan pusat dan daerah untuk menetapkan bahwa otonomi daerah merupakan format pengaturan politik yang tidak bisa ditawar-tawar dalam konsep Negara Kesatuan RI.
  9. 9.  Masalah di antaranya yaitu: Dengan adanya dukungan formal melalui UU No.32 Tahun 2004, muncul kecenderungan banyaknya daerah-daerah yang minta di mekarkan, padahal di tinjau khusunya dari syarat teknis (kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, dan Hankam) tidaklah begitu mendukung. Dalam kaitan ini dengan pembentukan dan pemetaan wilayah kepualauan ini menjadi beberapa kawasan khusus, terdapat beberapa problem yanng di hadapi, yaitu: Terbatasnya sarana dan prasana daerah (perhubungan, telekonomunikasi, pendidikan, kesehatan, jalan, kesejahteraan, pelabuhan, dan lain-lain). Rawan terhadap masalah-masalah penyelundupan barang narkoba, uang palsu Jalur pergerakkan terorisme
  10. 10. • Khususnya persyaratan teknis sebagaimana dalam UU No.32 Tahun 2004 dari daerah yang akan di mekarkan harus benar-benar dikaji dan diteliti serta di pertimbangkan secara mendalam• Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hal-hal pemekaran wilayah sebagaimana di maksudkan dalam ketentuan perundngan- undangan, dengan segala implikasinya.• Perlu memberikan kesempatan/akses kepada masyarakat untuk mengumatakan pendapatannya mengenai pemekaran suatu wilayah.
  11. 11.  Khusus pengembangan wilayah kepualauan/perbatasan, di perlukan pembangunan infrastruktur perekonomian, pendidikan, kesehatan, air barsih, perhubungan, dan telekomuikasi. Perlu peralatan pendeteksi dini terjadinya bencana. Perlu penerapan Menejemen Pemerintah Khusus di wilayah kepulauan/perbatasan, seperti pemeberian kewenangan khusus dari bupati kepada camat atau kepala desa untuk dapat segera menangani urusan- urusan tetentu, karena krakteristik daerah kepulauan sangat berbeda dengan wilayah daratan.
  12. 12.  pertama, perubahan relasi utara-selatan mendatangkan tututan bagi penigkatan kualitas posisi tawar-menawar politik. Implikasinya Negara harus berada dalam posisi kuat, guna melakuka tawar-menawar dalam aspek politik, ekonomi , yang tentunya harus didukung oleh kapabilatas pemerintahan dan legitimasi kekuasaan oleh rakyat Kedua, pengalamn orde baru memberikan petunjuk tentang adanya kekuatan politik dan ekonomi yang cenderung dimiliki oleh segilintir kelompok elite politik, birokrat, dan kolongmerat dengan dukungan militer baik secar personal maupun institusi. Hal ini menimbulkan dampak traumatis, bahwa negara kuat dengan dukung an kekuatan ploitik dan birokrat di bidang pemerintahan, kekuatan ekonomi oleh kolongmerat besar dan intervensi secara politis-ideologi oleh militer dalam segmentasi kehidupan social, ekonomi, dan politik nasional.
  13. 13. Pengaruh problem sebagaimana uraian tadi, sangatjelas pengaruhnya besar terhadap perkembangandaerah baik sebagai kesatuan wilayah maupunkesatuan masyarakat dengan seluruh aspeknya yangmeliputi ekonomi, social, dan budaya.
  14. 14. Sejarah politik lokal terbagi dalam beberapa tahapanmasa, yaitu: penjajahan kolonial Belanda; penjajahankolonial Jepang; pasca kemerdekaan tahun 1945;Republik Indonesia Serikat tahun 1948-1949;Demokrasi Parlementer; Demokrasi Terpimpin; OrdeBaru; dan Pasca Orde Baru. Peristiwa-peristiwabersejarah menandai hadirnya politik lokal diIndonesia.
  15. 15. Dinasti politik Indonesiaberkembang ke arah dinasti kah??
  16. 16.  Ketika walikota atau bupati tidak bisa lagi mencalonkan diri karena sudah dua periode, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka istrinyalah yang mencalonkan diri.
  17. 17.  Sri Suryawidati (Ida), istri Bupati Bantul, DI Yogyakarta, Idham Samawi; Titik, istri Bupati Sukoharjo, Jawa Tengah, Bambang Riyanto; dan Widya Kandi Susanti, istri Hendy Boedoro, Bupati Kendal, Jateng. Adalah buktinya.
  18. 18.  Dapat kita simpulkan bahwa desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah. Sebab, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Jadi dengan adanya desentralisasi, maka akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah yang tertinggal dalam suatu negara. Agar daerah tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional
  19. 19. Terimakasih… 

×