1. Denpasar
Denpasar
Denpasa IIIS S N
SSN
SSN
V o lllu m e 0 4
Vo ume 04
Vo ume 04 H a llla m a n 1 --- 5 7
Ha aman 1 57
Ha aman 1 57 O k ttto b e rr 2 0 1 2
Ok ober 2012
Ok obe 2012 2 2 5 2 ---3 8 0 X
2252 380 X
2252 380 X
KERTHA PERTIWI
RT PE TI
J U R N A L IIL M IIA H M A G IIS T E R K E N O T A R IIA T A N U N IIV E R S IIT A S U D A Y A N A
JURNAL ILMIAH MAGISTER KENOTARIATAN UNIVERSITAS UDAYANA
JURNAL LM A MAG STER KENOTAR ATAN UN ERS TAS UDAYANA
AH
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROG AM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
GR
UNIVERSITAS UDAYANA
UN VERSITAS UDAYANA
NI
2012
2012

3. KERTHA PERTIWI
Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan
(Scientific Journals of The Master of Notary)
ISSN 2252 – 380 X
Volume 04 Periode Oktober 2012
Susunan Organisasi Pengelola
Penanggung Jawab
Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH.,M.Hum.
Pimpinan Redaksi
I Made Tjatra Yasa, SH.,MH.
Dewan Redaksi
Prof. Dr. Muhammad Yamin Tubis, SH.,LN
Prof. Dr. R.A Retno Murni, SH.,MH.,Ph.D
Dr. Tuni Cakabawa, SH.,MH.
Dr. I Gede Yusa, SH.,MH.
Dr. Ketut Westra, SH.,MH.
Penyunting Pelaksana
I Ketut Wirtha Griadhi, SH.,MH.
I Made Walesa Putra, SH.,M.Kn.
Ngakan Ketut Dunia, SH.,MH.
Nyoman Satyayudha Dananjaya, SH.,M.Kn.
Drs. Yowono, SH.,M.Si.
Kadek Sarna.,SH.,M.Kn.
I Gusti Ngurah Alit Widana Putra, ST.,M.Eng.
Petugas Administrasi dan Keuangan
Ni Putu Purwanti, SH.,M.Hum.
Wiwik Priswiyanti, A.Md.
I Putu Artha Kesumajaya
I Gde Chandra A. W.
Luh Komang Srihappy Widyarthini, SH.
I Made Suparsa
I Ketut Wirasa
Alamat Redaksi
Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana
Jl. Pulau Bali No. 1 Sanglah Denpasar
Telp. : (0361)264812. Fax (0361)264812
E-mail : notariat_unud@yahoo.com
Website : http://www.fl.unud.ac.id/notariat/
Gambar Cover : Keindahan Alam Indonesia
K e r t h a P e r t iw i m e r u p a k a n j u r n a l i l m i a h y a n g d i t e r b i t k a n d u a k a l i s e t a h u n ( A p r i l
dan Oktober) yang memuat informasi tentang berbagai aspek hukum Kenotariatan
i
d a r i : ( 1 ) h a si l p e n e l i t i a n , ( 2 ) n a s k a h k o n s e p t u a l / o p i n i , ( 3 ) r e se n s i b u k u , d a n i n f o
K e n o ta r ia t a n a c t u a l l a i n n y a

4. PENGANTAR REDAKSI
Om, Swastyastu,
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang
Maha Esa oleh karena atas perkenan dan rahkmat-Nyalah Jurnal Ilmiah Program Studi
Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana Tahun 2012 dapat
diselesaikan. Disusunnya Jurnal Ilmiah Prodi M.Kn Unud ini dimaksudkan untuk dapat
sebagai referensi dan informasi terkait dengan berbagai persoalan dalam bidang Hukum
Kenotariatan bagi mahasiswa dan dosen dalam proses belajar mengajar pada Program Studi
Magister Kenotariatan Universitas Udayana.
Jurnal Ilmiah ini memuat beberapa artikel pilihan dari Mahasiswa Program Magister
Kenotariatan Universitas Udayana seperti terkait dengan persoalan Perlindungan Hukum
terhadap Notaris dalam melaksanakan kewajiban rahasia jabatan di daerah hukumnya,
Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan jaminan fudisia, Analisis kewenangan dan Tanggung
Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris untuk golongan Tionghoa dan
artikel lainnya. Artikel tersebut merupakan ringkasan hasil penelitian tesis mahasiswa yang
sudah diuji dan dapat dipertahankan oleh mahasiswa dalam sidang ujian dihadapan dewan
penguji dan Guru Besar.
Dengan diterbitkannya Jurnal Ilmiah 2012 ini diharapkan dapat sebagai bahan
evaluasi penyelenggaraan pendidikan didalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan
pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana. Kami juga
memberikan kesempatan kepada semua pihak yang kompeten dan pemerhati bidang hukum
Kenotariatan baik didalam maupun diluar lingkungan Universitas Udayana untuk
berpartisipasi dalam menulis artikel ilmiah dengan tetap mentaati semua aturan atau
ketentuan yang tercantum dalam Jurnal Ilmiah ini. Akhirnya, semoga Jurnal Ilmiah ini
bermanfaat untuk semua pihak.
Om, Santih, Santih, Santih, Om.
Oktober 2012
Redaksi
ii

5. DAFTAR ISI
Hlm
Susunan Organisasi Pengelola ……………………………………………………………… i
Pengantar Redaksi ………………………………………………………………………….. ii
Daftar isi ………………………………………………………………................................ iii
Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Kreditor
I Gusti Ngurah Bagus Eka Putra…………………………………………………………………………. 1
Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan
(Studi Pada Bank Perkreditan Di Kabupaten Gianyar)
Dewa Putu Sastrawan…………………………………………………………………………………….. 8
Otentisitas Akta Standard Yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(Ppat) Sebagai Pejabat Umum
Hendra Suryadinata………………………………………………………………………………………. 16
Kendala-Kendala Pembebanan Hak Tanggungan Bagi Tanah Yang Belum
Bersertipikat
Ni Luh Gede Purnamawati………………………………………………………………………………. 26
Perampasan Benda Jaminan Fidusia Oleh Negara
Ridwan Sidharta………………………………………………………………………………………….. 36
Kedudukan Akta Notaris Dalam Proses Perolehan Status Badan Hukum Koperasi
Ni Putu Eka Aprillya Dewi………………………………………………………………………………. 43
Pertanggungjawaban Pidana Oleh Notaris Yang Menyalahgunakan Kewenangan
Dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004
Tri Hastuti Setyo Hartiningsih…………………………………………………………………………… 50
Petunjuk Penulisan Artikel
iii

6. PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI KREDITOR
Ol e h
I Gusti Ngurah Bagus Eka Putra*, Putu Tuni Cakabawa Landra**, Adiwati***
Magister Kenotariatan Universitas Udayana
E-mail : gung_exa@yahoo.com
ABSTRACT
In the regulation number 42 of 1999 on fiduciary requiring the registration of objects that have a fiduciary.
Before the object registered in advance guarantees burdened with the fiduciary deed notarial called the imposition
of fiduciary deed. However in the regulation number 42 of 1999 on fiduciary not set a clear if the registration
without then use of notarizied deed, and there is no application deadline fiduciary after the object encumbered or
set forth in the deed notarized. Therefore, conducted research on Regsitration Fiduciary in Providing Legal
Protection for Creditor.
This research is normative, that process is to find the rule of law, legal principles, as well as legal
doctrines to answer the legal issues are the problem. This research originally done by reaserching primary legal
materials by way of the reviewing all legislation relating the issues, supported by secondary legal materials form of
literature relating to issues, and tertiary legal materials and legal dictionary form document that can be explained
that the primary and the secondary legal materials.
The result showed that the registration fiduciary must use the notarized so called fiduciary deed, because without in
the creditor can not register a fiduciary so that the lender does not have legal protection, similarly the fiduciary
deadline must be determined, this will affect the legal certainly of the law.
Key words : Warranty registration, Legal protection, Notarial
* Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan T.A. 2010/2011
** Pembimbing I
*** Pembimbing II
I. PENDAHULUAN Dengan lahirnya perjanjian utang piutang
tersebut antara pihak kreditor dengan pihak debitur
Dalam kehidupan perekonomian sehari-hari maka lahir pulalah hak dan kewajiban antara pihak
dana merupakan alat untuk melakukan kegiatan kreditor dengan pihak debitur. Kewajiban kreditor
perekonomian, dana sangat dibutuhkan untuk modal adalah menyerahkan sejumlah uang kepada debitur
yang akan digunakan nantinya sebagai penunjang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan
kegiatan usaha. Seperti diketahui tidak semua mempunyai hak untuk mendapat kembali uang yang
masyarakat yang mempunyai dana/modal untuk telah diserahkan kepada debitur sebagai pelunasan.
melakukan kegiatan usaha. Disatu sisi ada kelompok Hak dari debitur adalah menerima dana yang telah
masyarakat yang memiliki dana/modal akan tetapi dijanjikan oleh pihak kreditor sesuai dengan
tidak mempunyai keberanian untuk membuka usaha, kesepakatan dan mempunyai kewajiban
di lain sisi ada kelompok masyarakat yang memiliki mengembalikan dana tersebut kepada pihak kreditor
kemampuan dan keberanian membuat suatu usaha sesuai dengan jumlah yang diterima tepat pada
akan tetapi terbentur dengan ketidak adanya dana waktunya.
atau modal. Permasalahan akan timbul dikemudian hari,
Disparitas keadaan tersebut menyebabkan apabila pihak debitur lalai melakukan kewajibannya
adanya hubungan antara masyarakat yang memiliki kepada pihak kreditor. Sebagaimana diketahui bahwa
dana/modal akan tetapi tidak memunyai kemampuan setiap usaha pasti akan pernah merasakan rugi, tidak
untuk membuka usaha dengan masyarakat yang ada usaha yang untung terus. Biasanya dalam
mempunyai kemampuan akan tatapi tidak keadaan rugilah pihak debitur tidak melakukan
mempunyai modal. Hubungan ini menyangkut kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada
kelebihan dari masing-masing pihak untuk mengelola pihak kreditor.
suatu usaha, hubungan inilah sebagai awal mula Keadaan seperti itulah yang membuat rasa
terjadinya perjanjian khususnya perjanjian pinjam tidak nyamannya pada pihak kreditor sebagai pemilik
meminjam antara pihak yang memiliki modal dana untuk mendapatkan kembali dana yang telah
(kreditor) dengan pihak yang meminjam modal dipinjamkan tersebut. Untuk mencegah hal tersebut
(debitur). maka biasanya pihak kreditor meminta jaminan
kepada debitur terhadap pengembalian utangnya.
Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 1

7. Istilah jaminan merupakan terjemahan dari sebagai jaminan utangnya dengan kesepakatan bahwa
istilah zakerheid atau cautie, yaitu kemampuan debitur tetap akan menguasai secara fisik benda
debitur untuk memenuhi atau melunasi tersebut dan kreditor akan mengalihkan kembali
perutangannya kepada kreditor, yang dilakukan kepemilikan tersebut kepada debitur bilamana
dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai utangnya sudah dibayar lunas4.
ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau Fidusia, menurut asal katanya berasal dari kata
utang yang diterima debitur terhadap kreditornya1. “fides” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti
Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun kata ini, maka hubungan hukum antara kreditor
1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang- (penerima fidusia) dan debitur (pemberi fidusia)
undang Nomor 10 Tahun 1998, diberi arti lain, yaitu merupakan hubungan hukum yang berdasarkan
“keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kepercayaan. Hubungan kepercayaan disini dapat
kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi diterjemahkan bahwasannya pihak debitur (pemberi
utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud fidusia) percaya bahwa penerima fidusia akan
sesuai dengan diperjanjikan”2. mengembalikan hak milik barang yang telah
Dalam sudut pandang hukum perbankan, diserahkannya setelah utangnya dilunasi, begitu pula
istilah jaminan ini dibedakan dengan agunan. Di dengan pihak kreditor (penerima fidusia) percaya
bawah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan
tentang Pokok-pokok Perbankan, tidak dikenal barang jaminan (bentuk fisik) yang ada dalam
dengan istilah agunan, yang ada istilah jaminan. penguasannya.
Sementara itu dalam undang-undang Nomor 7 Tahun Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999
1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah tentang Jaminan Fidusia diundangkan pada tanggal
dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, 30 September 1999. Sejak diundangkannya Undang-
memberikan pengertian yang tidak sama dengan undang tersebut maka Indonesia secara resmi
istilah jaminan menurut Undang-undang Nomor 14 mempunyai aturan tentang jaminan fidusia dalam
Tahun 1967. hukum positif nasional. Didalam kehidupan sehari-
Adapun istilah “agunan”, menurut ketentuan hari, lembaga jaminan fidusia dikenal dalam bentuk
Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun “fiduciaire eigendoms overdracht” yang disingkat
1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang- dengan FEO. Kebiasaan tersebut lahir berdasarkan
undang Nomor 10 Tahun 1998, adalah jaminan yurisprudensi yang diberlakukan di Belanda, oleh
tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada Arrest HOGE RAAD tanggal 25 Januari 1929, yang
bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau dikenal dengan nama “Beirbrouwerij-Arrest”. FEO
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. mempunyai maksud pengalihan hak milik secara
Hal ini menunjukkan bahwa, istilah “agunan” kepercayaan. Peraturan jaminan FEO timbul
merupakan terjemahan dari istilah collateral yang berkenaan dengan ketentuan Pasal 1152 ayat (2)
merupakan bagian dari istilah “jaminan” pemberian B.W. yang mengatur tentang gadai yang tidak dapat
kredit atau pembiayaan. Pengertian “jaminan” lebih digunakan untuk lembaga fidusia, sehingga
luas daripada pengertian “agunan”, dimana penguasaan atas benda yang digadaikan tidak boleh
pengertian agunan berkaitan dengan barang, berada pada pemberi gadai. Ketentuan ini berakibat
sementara jaminan tidak hanya berkaitan dengan pemberi gadai tidak dapat memanfaatkan benda yang
barang, tetapi juga berkaitan dengan character, dijaminkan untuk keperluan usahanya5.
capacity, capital dan condition of economy dari Keberadaan fidusia di Indonesia diakui oleh
nasabah debitur yang bersangkutan3. yurisprudensi berdasarkan keputusan Hooggerechtsh
Untuk menampung kebutuhan masyarakat of (HGH) tanggal 18 Agustus 1932. Keberadaan
mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah jaminan fidusia itu didasarkan atas kasus peminjaman
satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan uang oleh Pedro Clignett dari Bataafsche Petroleum
untuk memberikan kepastian hukum kepada para Maatschappij (BPM). Mengenai kasus tersebut
pihak yang berkepentingan, oleh pemerintah disusun digambarkan oleh Gunawan Widjaja & Ahmad Yani
suatu peraturan mengenai fidusia dalam suatu adalah sebagai berikut:
undang-undang. Di Indonesia jaminan fidusia Pedro Clignett meminjam uang dari
sebenarnya telah dilaksanakan sejak zaman Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) dengan
penjajahan Belanda sebagai bentuk jaminan yang jaminan hak milik atas sebuah mobil secara
lahir dari yurisprudensi, yang berasal dari jaman kepercayaan. Clignett tetap menguasai mobil itu atas
Romawi. Di negeri asalnya jaminan fidusia ini selain dasar perjanjian pinjam pakai yang akan berakhir jika
bentuk jaminan juga sebagai lembaga titipan. Clignett lalai membayar utangnya dan mobil tersebut
Didalam hukum Romawi lembaga fidusia ini dikenal akan diambil oleh BPM. Ketika Clignett benar-benar
dengan nama fiducia cum creditore (artinya janji tidak melunasi utangnya pada waktu yang ditentukan,
kepercayaan yang dibuat kreditor). Isi janji yang BPM menuntut penyerahan mobil dari Clignett,
dibuat oleh debitur dengan kreditornya adalah debitur namun ditolaknya dengan alasan bahwa perjanjian
akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda yang dibuat itu tidak sah. Menurut Clignett jaminan
1 4
Racmadi Usman, 2009, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Ibid.
5
Grafika, Jakarta, hal.66 Andi Prajitno, 2009, Hukum Fidusia (Problematika Yuridis
2
Ibid. Pemberlakuan Undang-undang No. 42 Tahun 1999), Bayumedia
3
Ibid. Publishing, Malang, hal. 3
Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 2

8. yang ada adalah gadai, tetapi barang gadai dibiarkan II. PEMBAHASAN
tetap berada dalam kekuasaan debitur maka gadai
tersebut tidak sah sesuai dengan pasal 1152 ayat (2) Arti penting lembaga jaminan dalam berbagai
Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam kegiatan (perkreditan, pengangkutan, perindustrian,
putusan HGH menolak alasan Clignett karena penanaman modal dan lain-lain) yang menunjang
menurut HGH jaminan yang dibuat antara BPM dan peningkatan ekonomi dan pembangunan pada
Clignett bukanlah gadai, melainkan penyerahan hak umumnya, dengan cara memecahkan permasalahan-
milik secara kepercayaan atau fidusia yang telah permasalahan yang ada menuju terciptanya lembaga
diakui oleh Hoge Raad dalam Bierbrouwerij Arrest. jaminan yang ampuh dan menimbukan kepastian
Clignett diwajibkan untuk menyerahkan jaminan hukum, kemantapan dan bermanfaat dengan proses
kepada BPM6. yang cepat, mudah, murah dan efisien7. Berdasarkan
Ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang pemikiran tersebut dilakukan penelahan peraturan-
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Undang-undang peraturan yang berlaku sekarang dalam hal ini
jaminan fidusia yang menyatakan bahwa : “benda- Undang-undang Jaminan Fidusia untuk memecahkan
benda yang dibebani Jaminan Fidusia wajib permasalahan-permasalahan yang ada didalam
didaftarkan”. Pendaftaran fidusia ini dimaksudkan Undang-udang Jaminan Fidusia untuk
untuk memberi kepastian hukum kepada penerima menciptakan/penyempurnaan peraturan yang
fidusia (kreditor) untuk menerima pelunasan, apabila nantinya dapat memberikan kepastian hukum.
pihak pemberi fidusia (debitur) lalai atau wanprestasi. Pendaftaran jaminan fidusia menjadi
Dengan didaftarkannya benda yang dijaminkan pertimbangan didalam konsideran Undang-undang
dengan fidusia juga dapat memenuhi asas publisitas, Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia perlu didaftarkan
dimana setelah didaftarkan berarti benda tersebut pada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk menjamin
dicatatkan di kantor pendaftaran fidusia. Hal ini akan kepastian hukum dan serta mampu memberikan
berpengaruh pula kepada kedudukan pihak lembaga perlindungan hukum bagi para pihak yang
bank dan lembaga pembiayaan (finance) sebagai berkepentingan khususnya kreditor. Pendaftaran
pihak penerima fidusia (kreditor), dalam hal pihak jaminan fidusia menjadi pertimbangan didalam
debitur wanprestasi. Pihak kreditor memiliki hak konsideran Undang-undang Jaminan Fidusia.
didahulukan (preference) untuk mengambil Jaminan fidusia perlu didaftarkan pada Kantor
pelunasan piutangnya dari hasil eksekusi benda yang Pendaftaran Fidusia untuk menjamin kepastian
difidusiakan. hukum dan serta mampu memberikan perlindungan
Dengan tidak diaturnya ketentuan mengenai hukum bagi para pihak yang berkepentingan
daluarsa/batas waktu pendaftaran Jaminan Fidusia khususnya kreditor. Kepastian hukum dalam
setelah diadakan pembebanan jaminan fidusia dengan pendaftaran jaminan fidusia bagi kreditor sangatlah
akta notaris oleh Undang-undang tentang Jaminan penting, sebab dengan adanya kepastian hukum yang
Fidusia, hal tersebut akan membuka peluang bagi diatur dalam jaminan fidusia menjadi barometer oleh
lembaga finance dan lembaga bank untuk tidak kreditor untuk melakukan pendaftaran jaminan
mendaftarkan obyek jaminan fidusia. Kantor fidusia. Kepastian hukum itu sangat penting, menurut
Pendaftaran Fidusia tidak mempunyai alasan untuk Direktur Analisa Peraturan Perundang – Undangan
menolak permohonan pendaftaran fidusia yang Bappenas, Arif Christiono, SH, MSi, pentingnya
perjanjian kreditnya sudah ditandatangani dalam kepastian hukum sesuai dengan pasal 28D ayat 1
waktu yang lama (antara 2 -3 tahun sebelum Undang – Undang Dasar 1945 perubahan ketiga
didaftarkan). bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan
Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
maka apa yang dituangkan didalam konsideran perlakuan yang sama dihadapan hukum”8
Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, yang Proses pendaftaran jaminan fidusia diawali
menyatakan bahwa dibentuknya Undang-undang ini terlebih dahulu dengan membebankan benda jaminan
untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih fidusia tersebut yang dituangkan kedalam akta
memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin notariil oleh notaris dan disebut dengan Akta Jaminan
kepastian hukum serta mampu memberikan Fidusia (AJF). Setelah itu pembebanan benda
perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan jaminan fidusia dilanjutkan dengan pendaftaran.
belum terwujud, sehingga perlu dibentuk ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999
yang lengkap mengenai batas waktu pendaftaran tentang jaminan fidusia tidak ada batas waktu antara
jaminan tersebut pada Kantor Pendaftaran Fidusia. pembebanan benda jaminan fidusia dengan
Dengan landasan pemikiran diatas, maka pendaftaran jaminan fidusia sehingga bisa memicu
melalui tulisan ini, melakukan pengkajian yang lebih suatu bentuk perbuatan kesengajaan dari pihak-pihak
dalam tentang ketentuan bagaimanakah pengaturan untuk menunda melakukan pendaftaran jaminan
batas waktu pendaftaran jaminan fidusia yang fidusia. Adanya batas waktu antara setelah objek
diharapkan dalam memberikan kepastian dan jaminan yang telah dibebani dengan pendaftaran
perlindungan hukum bagi kreditor?. jaminan fidusia sangat berpengaruh kepada kepastian
7
Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1982, Himpunan Karya
Tentang Hukum Jaminan, Liberty, Yogyakarta, hal. 53
6 8
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, Jaminan Fidusia, http://www.bappenas.go.id/node/116/1945/pentingnya-
Raja Grafindo Persada, Bandung, hal. 126 kepastian-hukum/, tanggal 16 Maret 2012
Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 3

9. hukum. Ketidaktegasan Undang-undang jaminan Norma sosial merupakan konsep yang menata
fidusia tersebut menyebabkan adanya celah bagi tindakan manusia dalam pergaulan dengan
penerima fidusia untuk tidak mendaftarkan jaminan sesamanya. Norma susila merupakan konsep yang
fidusia baik terhadap benda yang sudah dibebani menata tingkah laku manusia dalam pergaulan sosial
maupun belum dibebani jaminan fidusia dengan akta dalam sehari-hari, seperti pergaulan antara pria dan
notariil. Perbuatan yang bisa dilakukan dengan tidak wanita9.
adanya ketegasan batas waktu pendaftaran jaminan Pembentuk undang-undang tidak
fidusia setelah benda jaminan fidusia dibebani dan menyebutkan secara tegas asas-asas hukum jaminan
dituangkan dalam akta notariil adalah pihak penerima fidusia yang menjadi fondasi bagi pembentukan
fidusia dapat menunda pendaftaran jaminan fidusia, norma hukumnya. Menurut Tan Kamelo menjabarkan
dan bahkan baru didaftarkan apabila kredit yang telah asas hukum jaminan fidusia dalam tiga belas asas
dikeluarkan bermasalah atau betul-betul sudah sebagai berikut:
bermasalah (macet). 1. Asas preferensi, yaitu kreditor penerima
Permasalahan tersebut sangatlah mendasar dan fidusia berkedudukan sebagai kreditor yang
sangat pokok, mengingat ada kemungkinan diutamakan dari kreditor-kreditor lainnya,
kesengajaan dari kreditor untuk tidak mendaftarkan 2. Asas droit de suite, yaitu objek jaminan
jaminan fidusia pada saat setelah benda jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi
fidusia telah dibebani dengan jaminan fidusia. objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun
Dikatakan sangat mendasar karena penerima fidusia benda tersebut berada.
sangat lemah posisinya, apabila benda yang telah 3. Asas asesoritas, yaitu jaminan fidusia adalah
dibebani jaminan fidusia tidak dilakukan pendaftaran. merupakan perjanjian ikutan, yang
Selain memberikan perlindungan terhadap kreditor mengandung arti bahwa perjanjian fidusia
pihak ketiga juga meski diberi perlindungan ditentukan oleh perjanjian lain yaitu perjanjian
manakala objek jaminan fidusia disewakan atau utama bagi jaminan fidusia atau perjanjian
dipinjampakaikan kepada pihak ketiga. Undang- prinsipal.
undang Jaminan fidusia memang dengan tegas 4. Asas bahwa jaminan fidusia dapat diletakkan
mengatur mengenai pembenanan pendaftaran serta utang baru akan ada (kontinjen).
sanksi akibat adanya perbuatan yang tidak 5. Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan
mendaftarkan jaminan fidsuis tersebut, namun terhadap benda yang akan ada.
Undang-undang tidak tegas mengatur batas waktu 6. Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan
pendaftaran jaminan fidusia setelah benda jaminan terhadap bangunan yang terdapat diatas tanah
fidusia dibebani jaminan fidusia. milik orang lain.
Bisa saja setelah benda yang dibebani jaminan 7. Asas bahwa jaminan fidusia berisikan uraian
fiduasia oleh notaris dalam bentuk notariil yang secara detail terhadap subjek dan objek
disebut Akta Jaminan Fidusia tidak langsung jaminan fidusia.
didaftarkan oleh notaris atau bahkan akta tersebut 8. Asas bahwa pemberi jaminan fidusia harus
hanya dibuatkan salinan dan diberikan kepada pihak orang yang memiliki kewenangan hukum atas
penerima fidusia tanpa ada pendaftaran. Sebagai objek jaminan fidusia.
gambaran awal jikalau ada batas waktu sehingga 9. Asas bahwa jaminan fidusia harus didaftar ke
notaris setelah melakukan pembebanan benda kantor pendaftaran fidusia.
jaminan fidusia bisa langsung melakukan pendaftaran 10. Asas bahwa benda yang dijadikan objek
tanpa mengulur-ngulur waktu lagi, begitu pula pihak jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh
penerima fidusia sebagai kreditor tidak bisa kreditor penerima jaminan fidusia sekalipun
menunggu lagi setelah kreditnya bermasalah baru hal itu diperjanjikan.
mendaftarkan jaminan fidusia. Ketidak-adanya 11. Asas bahwa jaminan fidusia memberikan hak
mengenai pengaturan batas waktu pendaftaran prioritas kepada kreditor penerima fidusia
jaminan fidusia menggambarkan adanya norma terlebih dahulu mendaftarkan ke kantor
kosong dalam Undang-undang jaminan fidusia pendaftaran fidusia.
megenai pengaturan batas waktu pendaftaran jaminan 12. Asas bahwa pember jaminan fidusia yang
fidusia. tetap menguasai benda jaminan harus
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mempunyai itikad baik (te goeder trouw, in
dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan good faith).
Kebudayaan, norma diartikan sebagai: pertama, 13. Asas bahwa jaminan fidusia mudah
peraturan atau ketentuan yang mengikat warga dieksekusi10.
kelompok dalam masyarakat dipakai sebagai Dengan hakekat asas hukum yang berifat
panduan, tatanan, dan kendali tingkah laku yang abstrak, sementara norma hukum merupakan
sesuai dan diterima. Kedua, peraturan, ukuran, atau konkretisasi asas hukum. Apabila tata cara
kaedah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai penormaan pembuatan undang-undang tidak
dan membandingkan sesuatu. Selain norma hukum, didasarkan pada asas hukum, hal ini akan mempunyai
ada juga norma sosial dan norma agama dan norma 9
susila. Norma agama merupakan konsep yang menata Anton M Muliono, et al, 1989, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Departemen, Pendidikan dan Kebudayaan, Balai
tingkah laku manusia dalam pergaulan dengan Pustaka, Jakarta, hal. 617-618
sesamanya yang bersumber pada ajaran agamanya, 10
Tan Kamelo, 2006, Hukum Jaminan Fidusia Suatu
Kebutuhan Yang Didambakan, Alumni, Bandung, hal. 161-170
Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 4

10. dampak yang berbahaya, hal tersebut bukannya akan hukumnya tersebut tersedia beberapa metode
menciptakan kepastian hukum tapi akan penemuan hukum. Didalam ketidak-lengkapan dan
menimbulkan permasalahan-permasalahan yang akan ketidak-jelasan peraturan perundang-undangan maka
mengganggu dan menjadi beban para pelaku usaha tersedialah metode interpretasi atau metode
baik perbankan ataupun lembaga pembiayaan. Dalam penafsiran. Ada berbagai macam interpretasi.
hal ini permasalahan yang dapat dilihat adalah Bruggink mengelompokannya dalam 4 model yaitu:
masalah batas waktu dalam pendaftaran jaminan 1. Interpretasi bahasa (de taalkundige
fidusia yang tidak ditentukan dalam Undang-undang interpretatie)
jaminan fidusia atau disebut pula dengan norma 2. Historis undang-undang (de wetshistorische
kosong/kekosongan hukum (leemten in het recht). interpretative)
Mempelajari ilmu hukum hanya dengan 3. Sistematis (de systematische interpretative)
mempelajari kaedah hukumnya saja tidaklah cukup, 4. Kemasyarakatan (de maatschappelijke
mengerti kaedah hukum belumlah berarti menguasai interpretative)14.
hukumnya. Disamping kaedah hukumnya harus pula Disamping empat macam interpretasi tersebut
dipelajari sistem hukumnya. Sistem merupakan diatas, juga dikenal juga interpretasi komparatif dan
tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari interpretasi antisipatif. Selain interpretasi juga
bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan dikenal 3 (tiga) bentuk konstruksi hukum, yakni
erat satu sama lain yaitu kaedah atau pernyataan (argumentum Per Analogiam (analogi), Argumentum
tentang yang seharusnya, sehingga sistem hukum a Contrario (a contrario), Rechtsverfijning
merupakan sistem hukum normatif. Dengan kata lain (penyempitan hukum). Kontstruksi hukum sangat
sistem hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur dibutuhkan dalam menghadapi kekosongan hukum
yang ada dalam interaksi satu sama lain yang (leemten).
merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan Undang-undang Jaminan Fidusia mempunyai
kerjasama kearah tujuan kesatuan11. sistem penormaan yang mengarah atau mengaplikasi
Menurut Prof. DR. M. Solly Lubis, SH sistem dari Undang-undang Nomor 4 tahun 1996
sistem hukum adalah semua perangkat hukum yang tentang Hak Tanggungan. Apabila dilakukan
berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak perbandingan antara Undang-undang Nomor 42
tertulis, baik produk Pemerintah Pusat maupun tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan Undang-
Produk Pemerintah Daerah12. Salah satu dari sistem undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak
hukum adalah sistem hukum bersifat lengkap, yaitu Tanggungan (untuk selanjutnya cukup disebut
melengkapi kekosongan dan ketidak-jelasan hukum. Undang-undang Hak Tanggungan), maka tampak
Peraturan perundang-undangan itu sifatnya tidak perbedaan-perbedaan salah satunya adalah jangka
lengkap. Tidak ada dan tidak mungkin ada peraturan waktu kadaluwarsa (batas waktu) pendaftaran, pada
perundang-undangan yang lengkap selengkap- Undang-undang Jaminan Fidusia tidak jelas,
lengkapnya sifatnya dan sejelas-jelasnya. Tidak ada sedangkan dalam Undang-undang Hak Tanggungan
peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur adalah 7 hari kerja.
seluruh kegiatan kehidupan manusia secara tuntas, Lebih jelas pendaftaran hak tanggungan yang
lengkap, dan jelas, karena kegiatan manusia sangat termuat dalam Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa
luas, baik jenis maupun jumlahnya. Ketidak- “pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada
lengkapan, ketidak-jelasan atau kekosongan hukum Kantor Pertanahan”, dilanjutnya dalam Pasal 13 ayat
itu diatasi oleh sistem hukum itu sendiri dengan (2) menyatakan bahwa “selambat-lambatnya 7 (tujuh)
penemuan hukum13. hari kerja setelah penendatangan akta pemberian hak
Masalah kekosongan norma dalam undang- tanggungan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 10
undang jaminan fidusai mengenai batas waktu ayat (2), PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian
pendaftaran jaminan fidusia merupakan permasalahan Hak Tanggungan yang bersangkutan dan wakah lain
mendasar yang dapat menciptakan kepastian hukum. yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan”. Dari
Menurut Friedman dalam teori sistem hukumnya ketentuan diatas diketahui, kewajiban pendaftaran
menyebutkan setiap sistem hukum terdapat tiga hak tanggungan ada ditangan Pejabat Pembuat Akta
unsur, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Tanah (untuk selanjutnya cukup disebut PPAT).
Permasalahan kekosongan norma batas waktu PPAT dalam jangka waktu yang sudah ditentukan
pendaftaran jaminan fidusia merupakan permasalahan diwajibkan untuk segera mendaftarkan Akta
pada norma hukum dan asas hukum dalam suatu Pembebanan Hak Tanggungan (untuk selanjutnya
perundang-undangan dalam hal ini adalah Undang- cukup disebut APHT) yang bersangkutan berserta
undang jaminan fidusia. dengan warkah lainnya kepada Kantor Pertanahan.
Setelah dikemukakan bahwa peraturan Ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang
perundang-undang itu tidak jelas atau tidak lengkap, Hak Tanggungan, juga ditentukan batas waktu
maka harus diketemukan hukumnya dengan pengiriman APHT dan warkah lainnya yang
menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi peraturan diperlukan dalam rangka pendaftaran Hak
perundang-undangannya, untuk menemukan Tanggungan, ditentukan selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari kerja sudah APHT ditanda tangani para
11
Sudikno Mertokusumo, 2010, Penemuan Hukum,
Unoversitas Atmajaya, Yogyakarta, hal. 24
12 14
Solly Lubis, 2009, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, 2009,
Mandar Maju, Bandung, hal.3 Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,
13
Sudikno Mertokusumo, Op cit, hal. 33 hal. 26
Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 5

11. pihak. Ketentuan batas waktu pengiriman berkas melaksanakan kewajibannya, yakni pendaftaran
permohonan pendaftaran Hak Tanggungan, yang jaminan fidusia sesuai yang diatur oleh Undang-
mewajibkan PPAT untuk mengirim berkas undang. Hal ini tidak saja bertujuan untuk
kelengkapannya kepada Kantor Pertanahan selambat- memberikan perlindungan maupun kepastian hukum
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah bagi kreditor tetapi juga memberikan rasa keadilan.
penandatanganan APHT ini menurut Angka 7 Berdasarkan hasil penalaran tersebut diatas,
Penjelasan Umum atas Undang-undang Hak diperlukan pasal tambahan mengenai pengaturan
Tanggungan dimaksudkan dalam rangka memperoleh batas waktu pendaftaran jaminan fidusia. Perumusan
kepastian hukum mengenai kedudukan yang dari pasal tambahan tersebut dapat memenuhi asas
diutamakan bagi kreditor pemegang Hak Tanggungan peraturan perundang-undangan yakni asas ketertiban
tersebut”. dan kepastian hukum, yang dimaksud dengan asas
Menemukan hukum baru untuk melengkapi ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap
kekosongan hukum (recht vacuum) dari Undang- Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus
undang Jaminan Fidusia mengenai permasalahan dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat
batas waktu ini yang tepat adalah dengan cara melalui jaminan adanya kepastian hukum17.
mengkonstruksi hukum menggunakan metode Perumusan pengaturan pasal batas waktu
konstruksi hukum Argumentum Per Analogiam tersebut menggunakan teknik pengacuan. Teknik
(analogi). Ada kalanya peraturan perundang- pengacuan ini pada dasarnya setiap pasal merupakan
undangan terlalu sempit ruang lingkupnya, sehingga suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal
untuk menerapkan undang-undang pada peristiwanya atau ayat yang lain. Hal tersebut untuk menghindari
hakim akan memerluas dengan metode Argumentum pengulangan rumusan dapat digunakan teknik
Per Analogiam (analogi). Dengan demikian analogi pengacuan. Teknik pengacuan dilakukan dengan
peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-
diatur dalam undang-undang diperlakukan sama15. undangan yang bersangkutan atau Peraturan
Analogi merupakan metode penemuan hukum Perundang-undangan yang lain dengan menggunakan
dimana hakim mencari esensi yang lebih umum dari frase sebagaimana dimaksud dalam pasal…. Atau
sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik sebagaimana dimaksud pada ayat…18. Jadi
yang telah diatur oleh undnag-undang manapun yang mengenai pasal yang ditambahkan dapat dirumuskan
belum ada peraturannya16. menjadi: “sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Dalam permasalahan diatas dilihat dalam dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
Pasal 13 Undang-undang Hak Tanggungan, yang kerja setelah pendandatangan Akta Pembebanan
mengatur pemberi hak tanggungan wajib didaftarkan Jaminan Fidusia, Notaris wajib mendaftarkan Akta
selambat-lambatnya 7 hari kerja. Kemudian apakah Pembebanan Jaminan Fidusia pada Kantor
pemberi fidusia wajib didaftarkan selambat- Pendaftaran Fidusia”. Dengan penambahan pasal
lambatnya 7 hari kerja? Karena didalam undang- tersebut sehingga pasal yang mengatur mengenai
undang jaminan fidusia hanya mengatur tentang pendaftaran jaminan fidusia, yakni Pasal 11 berbunyi:
pendaftarannya saja tanpa ada batas waktu. Didalam (1) Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia
melakukan penemuan hukum pertama-tama wajib didaftarkan
dilakukan mencari esensi dari hak tanggungan, yaitu (2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
jaminan utang. Kemudian dicari esensi dari fidusia, dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat
yaitu jaminan utang. Dengan demikian, ditemukan belas) hari kerja setelah pendandatangan
bahwa jaminan utang merupakan genus (peristiwa Akta Pembebanan Jaminan Fidusia, Notaris
umum), sedangkan hak tanggungan dan fidusia wajib mendaftarkan Akta Pembebanan
masing-masing adalah species (peristiwa khusus). Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran
Metode analogi ini menggunakan penalaran induksi, Fidusia.
yaitu berfikir dari peristiwa khusus ke peristiwa (3) Dalam hal benda yang dibebani dengan
umum. Jadi kesimpulannya Jaminan Fidusia juga Jaminan fidusia berada diluar wilayah
wajib didaftarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari Negara republik Indonesia, kewajiban
kerja. sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap
Batas waktu 7 (tujuh) hari tersebut kalau berlaku.
ditinjau dari letak Kantor Pendaftaran Jaminan
Fidusia yakni Kantor Kementrian Hukum dan Hak III. SIMPULAN
Asasi Manusia yang hanya ada di Wilayah Provinsi
sebagai tempat pendaftaran Jaminan Fidusia, maka Untuk mewujudkan kepastian hukum dalam
batas waktu 7 (tujuh) hari tersebut terlalu singkat. pendaftaran jaminan fidusia, hendaknya notaris
Berdasarkan jarak tersebut, maka idealnya batas segera melakukan pendaftaran benda yang telah
waktu ditetapkan 14 (empat belas) hari kerja. Hal ini dibebani jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran
akan membantu kreditor yang akan mendaftarkan Jaminan Fidusia, dan Kantor Pendaftaran Jaminan
jaminan fidusia yang ada di kabupaten yang jauh dari Fidusia mengenakan sanksi berupa denda apabila
Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dapat
17
C.S.T. Kansil, Christine, S.T. Kansil, 2007, Memahami
15
Sudikno Mertokusumo, Op cit, hal 86 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang-undang
16
Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Nomor 10 Tahun 2004), Pradnya Paramitha, Jakarta, hal. 121.
18
Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 75 Ibid, hal. 47
Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 6

12. notaris melakukan pendaftaran jaminan fidusia telah pendaftaran jaminan fidusia dalam Undang-undang
melawati batas waktu pendaftaran jaminan fidusia. Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia ini
Untuk pemerintah sebagai lembaga eksekutif dan sehingga dapat menjamin kepastian hukum terhadap
Dewan Perwakilan Rakyat sebagai anggota legeslatif masyarakat.
dapat merubah atau merevisi tentang batas waktu
DAFTAR BACAAN
Zainuddin Ali, 2009, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
Racmadi Usman, 2009, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta.
Andi Prajitno, 2009, Hukum Fidusia (Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-undang No. 42 Tahun 1999),
Bayumedia Publishing, Malang.
Anton M Muliono, et al, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen, Pendidikan dan Kebudayaan, Balai
Pustaka, Jakarta.
Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta.
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Kansil C.S.T, Christine, S.T. Kansil, 2007, Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang-
undang Nomor 10 Tahun 2004), Pradnya Paramitha, Jakarta.
Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, 2009, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Solly Lubis, 2009, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Mandar Maju, Bandung.
Sudikno Mertokusumo, 2010, Penemuan Hukum, Unoversitas Atmajaya, Yogyakarta.
Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1982, Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan, Liberty, Yogyakarta.
Tan Kamelo, 2006, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Alumni, Bandung.
http://www.bappenas.go.id/node/116/1945/pentingnya-kepastian-hukum/, tanggal 16 Maret 2012.
Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 7

13. PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA
YANG TIDAK DIDAFTARKAN
(STUDI PADA BANK PERKREDITAN DI KABUPATEN GIANYAR)
Oleh
Dewa Putu Sastrawan*, Ni Nyoman Sukeni**, I Ketut Westra***
Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana
E-mail : dewaputusas@yahoo.co.id
ABSTRACT
Today the role of rural banks (BPR) in extending credit to public sector businesses, especially for micro,
small and medium enterprises (SMEs) has grown rapidly and received appreciation from the community. BPR takes
the role of the SME sector weakness, especially in terms of collateral accepted for credit with a moving object is
perceived to be a motor vehicle less marketable.
Article 11 paragraph (1) of Law No. 42 of 1999 concerning Guarantee Fiduciary determines that "it is
burdened with the fiduciary must be registered". Fiduciary Warranty registration in order to provide legal certainty
to stakeholders and fiduciary registration entitles the precedence (preferred) to the recipient of a fiduciary to the
other creditors. But in practice in BPR, the registration shall be made to the object that the object of such fiduciary
is not done well in accordance with, the various considerations and reasons.
From the results of a study of 7 (seven) Respondents to the BPR in Gianyar regency showed that the factors
causing the object is not registered is a fiduciary with respect to bureaucratic problems regarding registration fees
and burdensome for SME customers.
Keywords: Fiduciary, Registration, and Settlement.
* Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan T.A. 2010/2011
** Pembimbing I
*** Pembimbing II
I. PENDAHULUAN (lacks of fund).20 Fungsi tersebut diwujudkan dalam
kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam
Upaya untuk memperkuat fundamental bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada
industri perbankan serta memberikan arah dan masyarakat dalam bentuk pinjaman atau disebut
strategi perbankan sebagai akibat dari krisis ekonomi pemberian kredit. Bank disamping memperhatikan
tahun 1997 yang melanda Negara Indonesia, maka prinsip kepercayaan juga harus memperhatikan
sejak awal tahun 2004 telah memiliki Arsitektur prinsip kehati-hatian (prudential pinciple). Peran
Perbankan Indonesia (API) sebagai blueprint (cetak bank dan orang-orang yang terlibat didalamnya,
biru) mengenai arah dan tatanan perbankan nasional terutama dalam membuat kebijaksanaan dan
kedepan. Dikatakan sebagai blueprint karena menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan
Arsitektur Perbankan Indonesia (API) bukan hanya tugas dan wewenangnya masing-masing secara
merupakan suatu policy recommendation bagi cermat, teliti, dan profesional sehingga memperoleh
industri perbankan nasional dalam menghadapi kepercayaan masyarakat.21
segala perubahan yang terjadi pada masa mendatang, Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik
melainkan juga menjadi policy direction mengenai Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
arah yang harus ditempuh oleh perbankan dalam sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
kurun waktu yang cukup panjang.19 Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, dikenal 2
Perbankan Indonesia dalam melakukan (dua) jenis bank yaitu Bank Umum dan Bank
usahanya yang berasaskan atas demokrasi ekonomi Perkreditan Rakyat. Pengertian Bank Perkreditan
dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, fungsi Rakyat sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Undang-
utamanya mempunyai peran penting sebagai lembaga Undang Perbankan tersebut dalam ketentuan umum
perantara (intermediary) antara pihak pemilik modal menyebutkan, “Bank Perkreditan Rakyat adalah bank
dan pihak yang membutuhkan modal atau dengan yang melaksanakan kegiatan usaha secara
kata lain sebagai perantara antara pihak-pihak yang konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah
memiliki kelebihan dana (surplus of fund) dengan yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa
pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana dalam lalu lintas pembayaran.” Peraturan pelaksana
yang mengatur lebih lanjut tentang usaha Bank
20
Hermansyah, 2009, Hukum Perbankan Nasional
Indonesia, Edisi Revisi Cetakan V, Kencana Prenada Media
19
Daeng Naja H.R., 2005, Hukum Kredit dan Bank Group, Jakarta, hal. 20.
21
Garansi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 15. Ibid., hal. 65-66.
Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 8

14. Perkreditan Rakyat ini diatur melalui Peraturan Bank hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam
Indonesia (PBI) Nomor 8/26/PBI/2006 Tanggal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
Nopember 2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat. 1996 Tentang Hak Tanggungan.23
Bank Perkreditan Rakyat sebagai bagian dari Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur
perbankan nasional mempunyai visi untuk tentang pembebanan jaminan fidusia. Untuk
mewujudkan industri yang sehat, dinamis, kuat, memberikan kepastian hukum, Pasal 5 ayat (1)
produktif dan berdaya saing agar mampu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Jaminan Fidusia menyatakan, “pembebanan benda
khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK). dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris
Sebagaimana dikenal dalam setiap pemberian dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan
kredit yang menganut asas kehati-hatian (prudent fidusia”. Akta Notaris tentang jaminan fidusia yang
banking), maka dikenal dengan Formula 5 C’s yaitu : telah dibuat tersebut harus ditindak lanjuti dengan
Character (watak/kepribadian) Capacity melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Hal ini
(kemampuan), Capital (permodalan), Collateral merupakan suatu kewajiban sebagaimana yang diatur
(jaminan), Condition of economic (kondisi ekonomi). dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia Pasal 11
Dalam perkembangannya Formula 5 C’s tersebut ayat (1) yang menyatakan “benda yang dibebani
berkembang menjadi Formula 6 C’s dengan dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”. Dengan
menambahkan yang keenam yaitu “cash flow” (arus pendaftaran akan menjadi tanda lahirnya jaminan
kas). Berkenaan dengan Formula 5 C’s dalam proses fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat
persetujuan pemberian kredit di atas, maka salah satu (3), yang menyatakan “jaminan fidusia lahir pada
yang penting harus disediakan oleh calon debitor tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan
adalah menyangkut jaminan (collateral). Pengajuan fidusia dalam buku daftar fidusia”
jaminan ini akan menjadi pertimbangan dalam Melalui pendaftaran jaminan fidusia
menentukan jumlah permohonan kredit yang akan merupakan salah satu wujud dari asas publisitas dan
disetujui nanti, karena faktor jaminan merupakan melindungi kreditor dari debitor-debitor yang
security faktor bila terjadi permasalahan kredit mempunyai keinginan tidak baik sehingga tercipta
dikemudian hari. adanya suatu kepastian hukum bila mana dikemudian
Antara pemberian kredit dengan jaminan hari terjadi permasalahan kredit sehingga diharapkan
mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan. dapat dilakukan eksekusi dengan mudah dan cepat.
Jaminan hampir selalu dipersyaratkan dalam suatu Dengan pendaftaran jaminan fidusia, maka kreditor
pemberian kredit. Sedangkan perjanjian pemberian mempunyai kedudukan yang utama dalam kaitannya
jaminan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya dengan kreditor lainnya. Sebagai hak kebendaan,
perjanjian yang mendasari adanya utang piutang atau jaminan fidusia mempunyai hak didahulukan
perjanjian kredit. Oleh karena itu kedudukan jaminan terhadap kreditor lain (droit de preference) untuk
adalah sebagai perjanjian accessoir (ikutan) dari mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi
perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit. benda jaminan. Hak tersebut tidak hapus walaupun
Jaminan yang lasim dipersyaratkan oleh Bank terjadi kepailitan pada debitor. Pemegang fidusia
Perkreditan Rakyat dalam proses pengajuan kredit merupakan kreditor separatis sebagaimana yang
adalah berupa jaminan benda bergerak yaitu berupa dicantumkan dalam Pasal 56 Undang-Undang
kendaraan bermotor dan benda tidak bergerak dalam Kepailitan. Pengakuan hak separatis akan
bentuk tanah dan/atau bangunan. Hak kebendaan memberikan perlindungan hukum bagi kreditor
yang dapat dikategorikan dalam objek jaminan pemegang fidusia.24
fidusia seperti; kendaraan bermotor, mesin pabrik, Namun dalam kenyataan Bank Perkreditan
bangunan diatas hak sewa, dan rumah susun.22 Rakyat di Kabupaten Gianyar dalam pemberian
Terhadap pembebanan jaminan benda begerak ini kredit dengan jaminan fidusia tidak melakukan proses
dilakukan melalui lembaga jaminan fidusia pendaftaran jaminan fidusia tersebut sesuai dengan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
42 Tahun 1999 tentang Jiminan Fidusia yang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. Dalam hal
sebelumnya dikenal dengan istilah Fiduciare ini dapat diasumsikan bahwa tidak semua debitor
Eigendoms Overdracht, atau disingkat dengan FEO.. akan melunasi pinjamannya dengan lancar dan tertib.
Sedangkan untuk pembebanan jaminan benda tidak Dengan tidak dilakukannya pendaftaran ini jelas
bergerak pembebananya mengikuti ketentuan merupakan suatu kelalaian dari pihak kreditor. Hal ini
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang akan mengakibatkan adanya konsekuensi hukum
Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. bilamana debitor atau pemberi fidusia terjadi
Dalam penjelasan Undang-Undang Republik permasalahan kredit dalam memenuhi perjanjian
Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan kredit yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan
fidusia menyebutkan, bahwa objek atau ruang tidak didaftarkannya akta jaminan fidusia itu, sudah
lingkup yang diatur dalam jaminan fidusia ini tentu tidak akan diterbitkanya sertifikat jaminan
diberikan pengertian yang lebih luas yaitu benda fidusia yang mempunyai kekuatan titel eksekutorial
bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, dan
benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan 23
Rachmadi Usman, 2009, Hukum Jaminan Keperdataan,
Sinar Grafika, Jakarta, hal. 178.
22 24
Andreas Albertus Andi Prajitno, 2010, Hukum Tan Kamelo, 2006, Hukum Jaminan Fidusia Suatu
Fidusia, Selaras, Malang, hal. 57. Kebutuhan Yang Didambakan, Alumni, Bandung, hal. 29.
Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 9

15. yang didalamnya berisi irah-irah “DEMI Lokasi penelitian ditentukan secara purposive
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN yaitu pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten
YANG MAHA ESA” yang merupakan hak dari Gianyar.
penerima fidusia untuk menjual benda yang menjadi 2.4. Jenis dan Sumber Data
objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri bila Jenis dan sumber data yang digunakan dalam
terjadi cedera janji menjadi sulit dilaksanakan oleh penelitian ini bersumber dari 2 jenis data yaitu data
pihak kreditor (bank). primer (lapangan) dan data sukunder (kepustakaan).
Berdasarkan uraian tersebut, maka menarik Data primer atau lapangan diperoleh dari Bank
untuk dilakukan penelitian terhadap perjanjian kredit Perkreditan Rakyat di Kabupaten Gianyar dan
dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan sukunder atau kepustakaan diperoleh dari buku-buku
sebagai suatu studi pada Bank Perkreditan Rakyat di literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang
Kabupaten Gianyar. diteliti.
Adapun yang menjadi tujuan yang ingin 2.5. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel
dicapai dari penelitian ini meliputi tujuan umum dan Populasi yang diambil dalam penelitian ini
tujuan khusus. Tujuan secara umum, untuk adalah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten
mengetahui secara mendalam terhadap pendaftaran Gianyar yang jumlahnya terdiri dari 28 Bank
jaminan fidusia yang objeknya terutama adalah benda Perkreditan Rakyat.27 Sedangkan sampel yang diteliti
bergerak yang berwujud sebagai jaminan, yang dari 28 buah populasi tersebut akan diteliti sebanyak
banyak dijumpai dalam proses pemberian kredit di 7 Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Gianyar
perbankan pada umumnya. Sedangkan tujuan khusus, dengan menggunakan sistem Random Sampling
untuk mengetahui : (acak) melalui undian. Hal ini dilakukan karena sifat
a. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak dan populasi adalah bersifat homogen, dalam arti
didaftarkan jaminan fidusia dalam setiap populasi dapat mewakili dan tersedia daftar
perjanjian kredit. dari seluruh unit populasi.
b. Akibat hukum dari jaminan fidusia yang 2.6. Tehnik Pengumpulan data
tidak didaftarkan dalam perjanjian kredit. Untuk mengumpulkan data lapangan
c. Upaya-upaya penyelesaian permasalahan digunakan teknik wawancara dengan pedoman
kredit dengan jaminan fidusia yang tidak wawancara yang dibuat sebelumnya dengan informan
didaftarkan pada Bank Perkreditan Rakyat pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Gianyar.
di Kabupaten Gianyar. Sedangkan mengumpulkan data kepustakaan
digunakan teknik membaca dan mencari buku-buku
II. METODE PENELITIAN literatur yang ada kaitannya dengan masalah.
2.7. Tehnik Analisa Data
2.1. Jenis Penelitian Setelah semua data terkumpul, baik data
Jenis penelitian yang digunakan dalam lapangan maupun data kepustakaan kemudian
penelitian ini secara yuridis empiris, yaitu mendekati diklasifikasi secara kualitatif sesuai dengan masalah.
masalah dari peraturan perundang-undangan yang Data tersebut dianalisa dengan teori-teori yang
berlaku dan penerapannya dalam kenyataan yang relevan, kemudian disimpulkan untuk menjawab
terjadi dalam masyarakat dalam hal ini pada Bank permasalahan dan akhirnya data tersebut disajikan
Perkreditan Rakyat di Kabupaten Gianyar. Melalaui secara deskriptif analitis.
penelitian secara yuridis empiris, maka pendekatan
yang dilakukan dengan cara menganalisis tentang III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
sejauh manakah suatu peraturan perundang-undangan
atau hukum yang sedang berlaku secara efektif atau 3.1. Gambaran Umum Bank Perkreditan Rakyat
dengan kata lain untuk mengetahui sejauh mana di Kabupaten Gianyar
bekerjanya hukum di dalam masyarakat.25 Berdasarkan data dari Bank Indonesia jumlah
2.2. Sifat Penelitian seluruh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) per
Sifat dalam penelitian ini adalah bersifat Desember 2011 yang ada di Propinsi Bali adalah
deskriptif, yaitu menggambarkan kenyataan yang sebanyak 138 BPR. Dari jumlah BPR tersebut di atas,
terjadi, dalam hal ini pada Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Gianyar menduduki peringkat ketiga
di Kabupaten Gianyar. Penelitian deskriptif terbanyak dengan jumlah 28 BPR setelah Kabupaten
merupakan penelitian yang bertujuan melukiskan Badung dan Kota Denpasar, dengan total aset
tentang sesuatu hal di daerah tertentu pada saat mencapai lebih dari Rp.800.000.000.000,- (delapan
tertentu dan untuk menentukan ada tidaknya ratus miliar rupiah), dan dana yang dihimpun dari
hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya masyarakat baik dalam bentuk tabungan maupun
dalam masyarakat.26 deposito sebesar Rp.477.000.000.000,- (empat ratus
2.3. Lokasi Penelitian tujuh puluh tujuh miliar rupiah), serta sebesar
Rp.633.000.000.000,- (enam ratus tiga puluh tiga
miliar rupiah) telah disalurkan kepada masyarakat
25
Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian
27
Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, hal. 123. http://www.bi.go.id/biweb/Templates/Statistik/New_Laporan
26
Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek, BPR.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID. Diakses pada
Sinar Grafika, Jakarta, hal. 8. hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2011.
Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 10

16. dalam bentuk kredit; seperti kredit modal kerja, pendaftaran ke Kantor Wilayah Kementerian
konsumtif dan investasi. Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi
Berikut adalah 28 BPR yang ada di Kabupaten Bali. Terhadap akta jaminan yang
Gianyar, yaitu PD. PBR. Werdhi Sedana, PT. BPR. didaftarkan didasarkan pada jumlah kredit
Mitra Bali Srisedana Mandiri, PT. BPR. Pertiwi, PT. yang cukup besar dan terhadap kredit-kredit
BPR. Angsa Sedanayoga, PT. BPR. Arta Bali Jaya, yang telah berpotensi menimbulkan
PT. BPR. Aruna Nirmaladuta, PT. BPR. Ayudhana permasalahan.
Semesta, PT. BPR. Bali Dewata, PT. BPR. Bank 3.4. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak
Kertiawan, PT. BPR. Baskara Dewata, PT. BPR. didaftarkan jaminan fidusia dalam
Dewata Candradana, PT. BPR. Eka Ayu Artha perjanjian kredit
Bhuana, PT. BPR. Gianyar Parthasedana, PT. BPR. Beberapa alasan yang menjadi faktor
Hari Depan, PT. BPR. Krisna Yuna Dana, PT. BPR. penyebab tidak didaftarkannya jaminan fidusia
Mas Giri Wangi, PT. BPR. Mulia Wacana, PT. BPR. dalam perjanjian kredit adalah menyangkut masalah
Nusamba Tegalalang, PT. BPR. Partha Kencana sebagai berikut:
Tohpati, PT. BPR. Puskusa Balidwipa, PT. BPR. a. Biaya
Raga Jayatama, PT. BPR. Sari Werdhi Sedana, PT. Pendaftaran jaminan fidusia oleh Bank
BPR. Suadana, PT. BPR. Sukawati Pancakanti, PT. Perkreditan Rakyat akan menjadi tambahan
BPR. Suryajaya Ubud, PT. BPR. Tish, PT. BPR. beban biaya yang harus ditanggung oleh
Ulatidana Rahayu, dan PT. BPR. Ukabima/Widhi debitor, karena disamping dalam pencairan
Prima Asih.28 kredit oleh Bank Perkreditan Rakyat debitor
3.2. Tahapan proses pemberian kredit pada Bank dikenakan biaya provisi, biaya administrasi,
Perkreditan Rakyat di Kabupaten Gianyar biaya survey, biaya asuransi kredit, dan
Adapun tahapan dalam proses kegiatan biaya akta notaris, jika ditambah lagi dengan
perkreditan yang berlangsung pada Bank Perkreditan biaya pendaftaran maka debitor merasa
Rakyat di Kabupaten Gianyar dapat dijelaskan terbebani dengan biaya-biaya yang harus
sebagai berikut : dipotong atau dikeluarkan untuk itu. Padahal
1. Tahap Pengajuan Permohonan Bank Perkreditan Rakyat dalam proses
2. Tahap Analisa Dokumen pemasaran kreditnya diperuntukkan untuk
3. Tahap Survey ke Lapangan (On the spot) golongan ekonomi menengah ke bawah
4. Tahap Analisa Kredit dengan sektor usaha mikro yang jumlah
5. Tahap Loan Komite Kredit kreditnya relatif kecil.
6. Tahap Keputusan Kredit b. Nilai jaminan objek fidusia yang relatif kecil
7. Tahap Pengikatan Kredit dan Jaminan Selain masalah biaya juga pendaftaran
8. Tahap Pemantauan/Pengawasan Kredit. jaminan fidusia tidak dilakukan oleh Bank
3.3. Pembebanan dan pendaftaran jaminan Perkreditan Rakyat karena nilai jaminan
fidusia padaBank Perkreditan Rakyat di yang diserahkan oleh debitor terutama yang
Kabupaten Gianyar berjenis kendaraan roda dua (sepeda motor)
Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang dinilai terlalu kecil dan kurang memadai bila
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusi ditaksir dengan harga pasarnya.
menyatakan “pembebanan benda dengan jaminan c. Hambatan eksekusi jaminan fidusia jika
fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa objeknya hilang
Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia”. Adanya anggapan bahwa walaupun
Sedangkan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang dilakukan pendaftaran jaminan fidusia sesuai
Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan: “benda yang dengan ketentuan yang berlaku dirasakan
dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”. tidak ada artinya atau tidak akan membawa
Faktanya setelah dilakukan penelitian terhadap Bank manfaat yang berarti sebagai dasar eksekusi
Perkreditan Rakyat di Kabupaten Gianyar tidak jika objek benda yang di jadikan jaminan
sepenuhnya melaksanakan ketentuan tersebut di atas. fidusia tersebut tidak ada, baik dengan cara
Hal ini didasarkan pada hasil penelitian dimana digadaikan, dijual, hilang, rusak, atau tidak
kreteria pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia dapat diketemukan pada saat terjadi eksekusi
yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat di objek jaminan fidusia akibat adanya
Kabupaten Gianyar adalah sebagai berikut : permasalahan kredit.
1. Tidak semua pembebanan jaminan yang d. Tidak adanya batas waktu kedaluarsa akta
objeknya jaminan fidusia dibuatkan Akta jaminan fidusia yang harus didaftarkan ke
Jaminan Fidusia. Pembenanan jaminan yang Kantor Pendaftaran Fidusia
dibuatkan akta jaminan fidusia secara Tidak adanya batas waktu akta jaminan
notariil didasarkan pada jumlah kredit yang fidusia yang harus didaftarkan, maka
diberikan, yang diklasifikasikan menurut menimbulkan persepsi dikalangan Bank
jenjang jumlah kreditnya setiap debitor. Perkreditan Rakyat di Kabupaten Gianyar
2. Tidak semua objek jaminan fidusia yang untuk melakukan pendaftaran akta jaminan
telah dibebankan dengan Akta Jaminan fidusia nanti saja pada saat adanya
Fidusia yang dibuat oleh notaris dilakukan permasalahan kredit dikemudian hari.
28
Ibid.
Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 11

17. e. Keberadaan Kantor Pendaftaran Fidusia 1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima
yang hanya ada di wilayah Propinsi saja fidusia;
Terhadap keberadaan Kantor Wilayah 2. Penjualan benda yang menjadi obyek
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi jaminan fidusia atas kekuasaan penerima
sebagai Kantor Pendaftaran Fidusia yang fidusia sendiri melalui pelelangan umum
hanya berada di wilayah Propinsi menjadi serta mengambil pelunasan piutangnya dari
kendala dan hambatan dalam proses hasil penjualan; dan
pendaftaran jaminan fidusia, karena 3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan
mengingat Bank Perkreditan Rakyat tidak berdasarkan kesepakatan pemberi dan
semua beroperasi di daerah Propinsi tetapi penerima fidusia jika dengan cara demikian
ada juga di kabupaten, kecamatan, bahkan di dapat diperoleh harga tertinggi yang
pedesaan karena kebanyakan yang dilayani menguntungkan para pihak. Pelaksanaan
adalah masyarakat menengah ke bawah. penjualan di bawah tangan dilakukan setelah
3.5. Akibat hukum jaminan fidusia yang tidak lewat waktu 1 (satu) bulan sejak
didaftarkan dalam perjanjian kredit dibeitahukan secara tertulis oleh pemberi
Kita ketahui bahwa maksud dan tujuan sistem dan atau penerima fidusia kepada pihak-
pendaftaran jaminan fidusia adalah untuk pihak yang berkepentingan dan diumumkan
memberikan kepastian hukum, melahirkan ikatan sedikitnya 2 (dua) surat kabar yang beredar
jaminan fidusia bagi kreditor (penerima fidusia), di daerah yang bersangkutan.
memberikan hak yang didahulukan (preferen), dan Kendatipun dalam pelaksanaan pilihan
memenuhi asas publisitas.29 eksekusi yang dijamin dengan Undang-Undang
Akibat dari tidak didaftarkanya akta jaminan tersebut tidak dapat terlaksana, namun perjanjian
fidusia yang menjadi cikal bakal lahirnya jaminan kredit sebagai perjanjian pokok yang diadakan antara
fidusia, maka pihak Bank Perkreditan Rakyat hanya kreditor dengan debitor tetap sah mengikat dan
berkedudukan sebagai kreditor konkuren bukan berlaku untuk para pihak sepanjang perjanjian
sebagai kreditor preferen, sehingga apabila suatu tersebut memenuhi ketentuan syarat sahnya suatu
saat debitor wanprestasi dan tidak dapat melunasi perjanjian. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan asas
hutangnya, maka Bank Perkreditan Rakyat tidak pacta sun servanda dan asas kebebasan berkontrak,
mempunyai hak untuk didahulukan pembayaran atas yang menyatakan bahwa setiap orang bebas
piutangnya tersebut dari hasil penjualan benda yang melakukan perjanjian dan perjanjian yang dibuat
menjadi obyek jaminan, karena benda tersebut dengan itikad baik tersebut akan berlaku sebagai
berstatus sebagai jaminan umum. undang-undang. Jelas bahwa perjanjian kredit yang
Pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan dibuat oleh para pihak dengan memenuhi ketentuan
”Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak dan didasarkan atas itikad baik tersebut tetap
maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada mengikat dan mempunyai kepastian hukum diantara
maupun yang baru akan ada di kemudian hari, para pihak. Sedangkan perjanjian jaminan fidusia
menjadi tanggungan untuk segala perikatan yang merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian
perseorangan”. Pasal ini menetapkan bahwa semua pokok (accessoir) perjanjian itu tidak memberikan
benda milik seseorang dijadikan sebagai jaminan atas adanya kepastian hukum karena tidak memenuhi
semua perikatannya. ketentuan peraturan yang berlaku dalam hal ini
Dalam Pasal selanjutnya yaitu Pasal 1132 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
KUH Perdata disebutkan ”Kebendaan tersebut Jaminan Fidusia. Oleh karena itulah dalam
menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang pelaksanaan eksekusi terhadap barang yang
yang mengutangkan padanya; pendapatan- dibebankan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit
pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi ditempuh melalui jalan gugatan ke pengadilan karena
menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya pihak penerima fidusia atau kreditor tidak
piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para mempunyai hak yang didahulukan (preferen) namun
berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk penerima fidusia atau kreditor ini kedudukannya
didahulukan” Pasal tersebut di atas mengatur sebagai kreditor biasa (konkuren).
mengenai jaminan umum. Hal inilah yang akan 3.6. Upaya penyelesaian permasalahan kredit
berlaku bagi pihak Bank Perkreditan Rakyat apabila dengan jaminan fidusia yang tidak
suatu saat debitor wanprestasi dan tidak bisa didaftarkan pada Bank Perkreditan Rakyat
melunasi hutangnya. di Kabupaten Gianyar
Dengan tidak lahirnya jaminan fidusia, maka Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan,
apabila debitor wanprestasi dan tidak dapat melunasi maka upaya-upaya yang dilakukan untuk
hutangnya, eksekusi terhadap benda jaminan tidak menyelesaikan permasalahan kredit dengan jaminan
dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 fidusia yang tidak didaftar pada Bank Perkreditan
Undang-Undang Jaminan Fidusia. Menurut ketentuan Rakyat di Kabupaten Gianyar dapat dijelaskan
Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia, sebagai berikut :
pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat 1. Upaya pembinaan dan pengawasan kredit
dilaksanakan dengan beberapa alternatif pilihan, yaitu Yaitu dengan cara melakukan kontrol secara
: kontinyu dan berkesinambungan mulai dari
saat kredit dicairkan hingga kredit tersebut
29
Rachmadi Usman, Op., cit., hal,201.
Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 12

18. jatuh tempo, dimana setiap debitor ditangani pembayaran anggsuran
oleh personil yang telah ditentukan, untuk keseluruhan.
meminimalisir permasalahan pembayaran 2. Reconditioning ( Persyaratan
kredit. Kembali)
2. Upaya kekeluargaan Yaitu menyangkut perubahan
Yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh Bank sebagian atau seluruh persyaratan
Perkreditan Rakyat dalam rangka perjanjian kredit, antara lain
menyelesaian permasalahan kredit debitor perubahan jadwal pembayaran,
yang mempunyai itikad baik dan bersifat jumlah angsuran, jangka waktu
kooperatif untuk menyelesaikan seluruh dan/atau pemberian potongan
pinjamannya yang dijamin dengan jaminan sepanjang tidak menambah sisa
fidusia yang tidak didaftarkan dengan cara kewajiban debitor yang harus
kekeluargaan. Cara kekeluargaan yang dibayarkan kepada Bank
dimaksud antara lain yaitu : Perkreditan Rakyat. Persyaratan
a. Negosiasi antara pihak Bank kembali ini dapat dilakukan denga
Perkreditan Rakyat dengan debitor cara ; perubahan tingkat suku
untuk segera melakukan pelunasan bunga atau pemberian keringan
pinjaman tanpa melakukan penjualan denda.
objek jaminan fidusia yang tidak 3. Restructuring (Penataan Kembali)
didaftar, dengan cara debitor Yaitu perubahan persyaratan
mengusahakan keuangannya secara perjanjian krdit yang tidak
sendiri untuk dapat menepati komitmen terbatas pada rescheduling atau
yang disepakati yaitu sebelum menjual reconditioning, antara lain
objek jaminan fidusia. Cara ini meliputi ; penambahan fasilitas
biasanya dengan memberikan Surat kredit, pembaharuan utang,
Peringatan Pertama, Surat Peringatan subrogasi, dan cessie.30
Kedua dan Surat Peringatan Ketiga 3. Upaya Menghapus bukukan atau menghapus
yang mempunyai tenggang waktu tagih kredit
diantara Surat Peringatan itu masing- Yaitu suatu upaya atau tindaka
masing adalah 7 (tujuh) hari. terakhir yang dilakukan oleh Bank
b. Dengan kesepakatan menjual objek Perkreditan Rakyat dengan melakukan
jaminan fidusia secara di bawah tangan penghapus buku atau hapus tagih kredit
baik yang dilakukan oleh debitor atau terhadap kerugian yang diderita oleh Bank
atas bantuan Bank Perkreditan Rakyat, Perkreditan Rakyat yang dijamin dengan
tergantung mana yang lebih cepat jaminan fidusia yang tidak didaftarkan,
mendapatkan calon pembeli dengan apabila debitor berikut jaminannya hilang
harga yang paling menguntungkan. atau tidak diketahaui keberadaannya atau
c. Melakukan pemblokiran pada Kantor kredit tersebut telah tergolong kredit macet
Dinas Pendapatan Daerah (samsat) yang sudah tidak mungkin dapat dilakukan
setempat atas objek jaminan fidusia penyelesaian lagi. Hal ini dimungkinkan
yang tidak dilakukan pendaftaran untuk dilakukan oleh Bank Perkreditan
dengan maksud untuk mengantisipasi Rakyat karena sesuai dengan ketentuan
peralihan objek jaminan fidusia Pasal 25 PBI 8/19/PBI/2006, BPR dapat
tersebut tanpa sepengetahuan bank. menghapus bukukan dan menghapus tagih
Pemblokiran ini, maka debitor jika aktiva produktif yang mempunyai kualitas
hendak melakukan perpanjangan masa macet yang tidak dapat diselesaikan.
berlaku pajak kendaraan oleh kantor Berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan
samsat akan mengharuskan untuk tersebut di atas bahwa dalam menyelesaiakan
mendapat surat keterangan persetujuan permasalahan kredit dengan objek jaminan fidusia
dari Bank Perkreditan Rakyat sebagai yang tidak diaftarkan tidak pernah melakukan melalui
dasar perpanjangannya. institusi hukum seperti dengan cara melakukan
d. Melakukan restrukturisasi kredit; baik pelelangan atau parate eksekusi, atau melalui gugatan
dengan cara : ke pengadilan, atau dengan kata lain apabila terjadi
1. Rescheduling (Penjadwalan sengketa antara Bank Perkreditan Rakyat dengan
Kembali) debitor mengenai permasalahan kredit lebih banyak
Yaitu perubahan jadwal mendahulukan dengan melakukan cara penyelesaian
pembayaran atau jangka waktu secara non litigasi. Nampaknya hal ini sejalan
kewajiban debitor yang dapat dengan konsep lembaga alternatif penyelesaian
dilakukan dengan cara sengketa (APS) atau sering disebut dengan
memperpanjang jangka waktu Alternative Dispute Resolution (ADR) tersebut.
pelunasan utang pokok dan/atau Dalam hal ini yang sering digunakan dalam
bunga sehingga akan berpengaruh
tarhadap keringanan jumlah 30
Badriah Harun, 2010, Penyelesaian Sengketa Kredit
Bermasalah, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 118 – 120.
Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 13

19. menyelesaikan permasalahan kredit (macet) adalah ruang dalam kewajiban pembebanan dan
dengan cara Negosiasi dan Mediasi.31 pendaftaran objek jaminan fidusia.
IV. SIMPULAN DAN SARAN Untuk menjamin adanya kekuatan dan kepastian
hukum terhadap jaminan fidusia, maka Bank
4.1. Simpulan Perkreditan Rakyat di Kabupaten Gianyar dalam
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab membuat perjanjian kredit dengan jaminan fidusia
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai haruslah dibuatkan dalam bentuk akta jaminan fidusia
berikut : yang diikuti dengan kewajiban melakukan
1. Faktor yang mempengaruhi Bank pendaftaran akta jaminan fidusia tersebut pada
Perkreditan Rakyat di Kabupaten Gianyar Kantor Pendaftaran Fidusia (Kantor Wilayah
tidak mendaftarkan benda jaminan fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Propinsi Bali),
dalam perjanjian kredit yakni biaya yang agar mempunyai kedudukan preferen.
dirasa sangat membebani debitor terutama
untuk pemberian kredit kepada golongan
ekonomi lemah, faktor nilai jaminan fidusia
yang relatif kecil, faktor hilangnya jaminan
fidusia apabila dilakukan eksekusi, faktor
tidak adanya jangka waktu kedaluarsa akta
jaminan fidusia, dan faktor keberadaan
Kantor Pendaftaran Fidusia yang ada di
wilayah propinsi saja.
2. Akibat hukum tidak didaftarkan jaminan
fidusia, maka kedudukan Bank Perkreditan
Rakyat selaku kreditor atau sebagai
pemegang fidusia tidak lagi menjadi kreditor
preferen atau hak yang didahulukan
terhadap kreditor lainnya untuk mengambil
pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi
benda yang menjadi objek jaminan fidusia
bilamana debitor cedera janji. Sebaliknya
Bank Perkreditan Rakyat hanya mempunyai
kedudukan sebagai kreditor konkuren, hanya
terikat terhadap hak-hak yang memberikan
jaminan secara umum sebagaimana yang
ditentukan dalam Pasal 1131 dan Pasal
1132 KUH Perdata.
3. Upaya-upaya yang ditempuh oleh Bank
Perkredita Rakyat di Kabupaten Gianyar
dalam penyelesaian permasalahan kredit
dengan jaminan fidusia yang tidak
didaftarkan lebih menekankan pada upaya
pembinaan dan pengawasan kredit sedini
mungkin, upaya kekeluargaan yaitu melalui
negosiasi, mediasi dan restrukturasi kredit,
serta upaya penghapus bukuan dan hapus
tagih kredit.
4.2 Saran
1. Pembentuk Undang-Undang Jaminan
Fidusia seharusnya mengakomodir
kepentingan dunia usaha mikro dalam
menentukan kemanfaatan kewajiban
pendaftaran jaminan fidusia, yang selama ini
dirasa hanya bermanfaat bagi kreditor besar
dalam hal ini Bank Umum yang mempunyai
skala operasional besar dengan nilai jaminan
yang besar pula. Untuk itu disarankan
terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
perlu ditinjau kembali khusus terhadap
pelaku usaha mikro finance agar diberikan
31
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, Hukum
Arbitrase, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 27.
Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 14

20. DAFTAR BACAAN
Andreas Albertus Andi Prajitno, 2010, Hukum Fidusia, Selaras, Malang.
Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.
Badriah Harun, 2010, Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung.
Daeng Naja H.R., 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, Hukum Arbitrase, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Hermansyah, 2009, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Revisi Cetakan V, Kencana Prenada Media
Group, Jakarta.
Rachmadi Usman 2009, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta.
Tan Kamelo, 2006, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Alumni, Bandung.
http://www.bi.go.id/biweb/Templates/Statistik/New_LaporanBPR.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID.
Diakses pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2011.
Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 15