1.
ANALISA KASUS KORUPSI DINASTI RATU ATUT PADA DINAS
KESEHATAN DI BANTEN
Nama kelompok :
Sartika Sinaga 0221 16 042
Nur Fitriyah 0221 16 043
Anti Melati 0221 16 069
Akbar Sulistiono P 0221 16 073
Lana Lesmana 0221 16 074
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS PAKUAN
2016/2017

2.
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya
dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagaisuatu proses perubahan yang
direncanakan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Efektifitas dan keberhasilan
pembangunan terutama ditentukan oleh dua faktor, yaitu sumber daya manusia, yakni (orang-
orang yang terlibatsejak dari perencanaan samapai pada pelaksanaan) dan pembiayaan.
Diantaradua faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor manusianya.Indonesia
merupakan salah satu negara terkaya di Asia dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber
daya alamnya.
Tetapi ironisnya, negaratercinta ini dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia
bukanlah merupakan sebuah negara yang kaya malahan termasuk negara yang
miskin.Mengapa demikian? Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya
manusianya. Kualitas tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan atau intelektualnya tetapi
juga menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat
kejujuran dari aparat penyelenggara negara menyebabkan terjadinya korupsi.
Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi social (penyakit social)
yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat
besar.
Namun yang lebih memprihatinkan lagi adalah terjadinya perampasan dan pengurasan
keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan anggotalegislatif dengan dalih
studi banding, THR, uang pesangon dan lainsebagainya di luar batas kewajaran. Bentuk
perampasan dan pengurasan keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh wilayah
tanah air. Hal itumerupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang
menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung.
Persoalannya adalah dapatkah korupsi diberantas? Tidak ada jawaban lain kalau kita
ingin maju, adalah korupsi harus diberantas. Jika kita tidak berhasil memberantas
korupsi,atau paling tidak mengurangi sampai pada titik nadir yang paling rendahmaka jangan
harap Negara ini akan mampu mengejar ketertinggalannya dibandingkan negara lain untuk
menjadi sebuah negara yang maju. Karena korupsi membawa dampak negatif yang cukup
luas dan dapat membawa negara ke jurang kehancuran.

3.
B. IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan
di bahas adalah :
1. Apa penyebab dari korupsi?
2. Modus operandi apa yang dilakukan sehingga terjadi korupsi?
3. Akibat dari korupsi?
4. Dampak apa yang ditimbulkan dari korupsi?

4.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Korupsi
Menurut Prof. Subekti, korupsi adalah suatu tindak perdana yang memperkaya diri
yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi, unsur dalam
perbuatan korupsi meliputi dua aspek. Aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan
kedudukannya dan aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya. Sementara itu,
Syed Hussen Alatas memberi batasan bahwa korupsi merupakan suatu transaksi yang tidak
jujur yang dapat menimbulkan kerugian uang, waktu, dan tenaga dari pihak lain. Korupsi
dapat berupa penyuapan (bribery), pemerasan (extortion) dan nepotisme. Disitu ada istilah
penyuapan,yaitu suatu tindakan melanggar hukum, melalui tindakan tersebut si penyuap
berharap mendapat perlakuan khusus dari pihak yang disuap.
Adapun ciri-ciri korupsi, antara lain:
1. Melibatkan lebih dari satu orang. Setiap perbuatan korupsi tidak mungkin dilakukan
sendiri, pasti melibatkan lebih dari satu orang.Bahkan, pada perkembangannya acap
kali dilakukan secara bersama-sama untuk menyulitkan pengusutan
2. Serba kerahasiaan. Meski dilakukan bersama-sama, korupsi dilakukan dalam koridor
kerahasiaan yang sangat ketat. Masing-masing pihak yang terlibat akan berusaha
semaksimal mungkin menutupi apa yang telah dilakukan.
3. Melibat elemen perizinan dan keuntungan timbal balik. Yang dimaksud elemen
perizinan adalah bidang strategis yang dikuasai oleh Negara menyangkut
pengembangan usaha tertentu. Misalnya izin mendirikan bangunan, izin
perusahaan,dan lain-lain.
4. Selalu berusaha menyembunyikan perbuatan/maksud tertentu dibalik kebenaran.
5. Koruptor menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan memiliki pengaruh.
Senantiasa berusaha mempengaruhi pengambil kebijakan agar berpihak padanya.
Mengutamakan kepentingannya dan melindungi segala apa yang diinginkan.
6. Tindakan korupsi mengundang penipuan yang dilakukan oleh badan hukum publik
dan masyarakat umum. Badan hukum yang dimaksud suatu lembaga yang bergerak
dalam pelayanan publik atau penyedia barang dan jasa kepentingan publik.
7. Setiap tindak korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan. Ketika seseorang berjuang
meraih kedudukan tertentu, dia pasti berjanji akan melakukan hal yang terbaik untuk
kepentingan semua pihak. Tetapi setelah mendapat kepercayaan kedudukan tidak
pernah melakukan apa yang telah dijanjikan.
8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari koruptor
sendiri. Sikap dermawan dari koruptor yang acap ditampilkan di hadapan publik
adalah bentuk fungsi ganda yang kontradiktif. Di satu pihak sang koruptor
menunjukkan perilaku menyembunyikan tujuan untuk menyeret semua pihak untuk
ikut bertanggung jawab, di pihak lain dia menggunakan perilaku tadi untuk
meningkatkan posisi tawarannya.

5.
B. Analisa Korupsi di Daerah Banten
1. Kasus Dinasti Ratu Atut
Berdasarkan Konferensi pers yang diadakan di Gedung KPK Kuningan, ketua
KPK Abraham Samad mengumumkan bahwa Ratu Atut terlibat dalam kasus dugaan suap
terkait penanganan sengketa pilkada Lebak dan ditetapkan sebagai tersangka. Atutdijerat
dengan Pasal 6 Ayat 1 Huruf a UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto
Pasal 55 Ayat 1 nomor 1 KUHP.
Ratu Atut dinyatakan secara bersama-sama atau turut serta dengan tersangka yang
sudah ditetapkan terlebih dulu yaitu adiknya Tubagus Chaeri Wardana dalam kasus
penyuapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Setelah diperiksa sebagai tersangka
untuk pertama kalinya pada 20 Desember, Atut langsung dijebloskan ke penjara. Atut akan
ditahan selama 20 hari kedepan di Rumah Tahanan Pondok Bambu Jakarta. Walau begitu,
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan Atut tetap sebagai gubernur sampai Ia
ditetapkan sebagai terdakwa. Sedangkan sebagian tugas Atut diserahkan kepada
wakilnya, Rano Karno.
Komisi Pemberantasan Korupsi masih terus mendalami kasus dugaan korupsi
pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan di Provinsi Banten. Sejumlah saksi dari
pemasok barang dijadwalkan menjalani pemeriksaan Selasa 1 April 2014. Mereka di
antaranya Albert Ronaldi (PT Arta Trisna Medco), Yusuf (PT Arta Trisna Medco), Bastian
(PT Beta Medical), Rizal Achmadi (Country Manager ITS Science&Medical Pte Ltd)
dan Kaharmuddin (Direktur PT Alfa Sarana Makmur).
“Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka TCW (Tubagus Chaery Wardana),” kata
Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, saat dikonfirmasi.
Sejumlah saksi dari pihak swasta ini untuk mendalami modus korupsi pengadaan alat
kesehatan itu. Sebab, saksi yang diperiksa berasal dari perusahaan yang bergerak di bidang
pengadaan alat kesehatan.
Terkait tindak pidana korupsi pengadaan sarana alat kesehatan Pemprov Banten tahun
anggaran 2011-2013, KPK telah menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Ratu Atut Chosiyah
dan adiknya, Tubagus Chaery Wardana.
Keduanya disangkakan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun
1999, sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55
ayat 1 ke 1 KUHP
Keluarga almarhum HTb Khasan Sochib yang membentuk rantai dinasti di
provinsiBanten adalah Ratu Atut Chosiah (Gubernur Banten), H. Jaman (Walikota Serang),
Hj.Ratu Hasanah (Wakil Bupati Serang), Airin Rahmi Diani, menantu (Walikota Tangerang
Selatan), menantu laki-laki, suami Hj. Heryani (Wakil Bupati Pandeglang), menantu lainnya
HajiHikmat Tomet (Ketua DPD Golkar Kodya Banten sekaligus anggota DPR-RI),
H.Aden,menantu (Anggota DPRD Banten), cucu Andhika Hazrumi (Anggota DPD-RI
mewakiliBanten), Ade Rossy Chaerunnisa, cucu menantu (Wakil Ketua DPRD Serang)Masih
ada sederet nama lainnya yang satu “clan” dengan jawara Banten tersebut yang menduduki
berbagai posisi informal di daerah itu. Sampai-sampai ada pengusaha yang mengeluh bahwa
membuka bisnis apapun diProvinsi Banten, kegagalan dan keberhasilan tergantung dari
Disnati Politik, Dinasti Kekuasaan yang disebutkan di atas.
Pertumbuhan dinasti ini bagaikan virus penyakit baru yang dengan cepat menular ke
daerah atau wilayah lain. Karena kalau kita selidiki daerah-daerah lainnya di luar Provinsi
Banten,hal serupa ternyata memang sedang menjadi gaya hidup politik. Sebetulnya bila kita
telusuri lebih jauh, dinasti 'monarki' politik Atut di Banten yang sedang dikembangkanya
dimulai sejak TB. Chasan Shohib sebagai bapaknya Atut sendiri.Pengaruh Chasan Shohib

6.
sendiri untuk konteks Banten sangat kuat, karena 2 kelompok masyarakat di Banten, yaitu
para Jawara dan Ulama, mendukung dan bahkan tunduk pada keputusan Chasan Shohib.
Akibatnya, setiap generasi Chasan Shohib yang mencalonkan dalam politik sudah
dipastikan dapat mengalahkan lawan-lawanya dengan mudah. Sampai-sampai SBY sebagai
kepala Negara saat itu sepertinya tak sanggup mengusik kekuatan keluarga Hasan Chohib ini,
karena mungkin saja dia takut Jawara. Menanggapi kenyataan seperti di atas, Penelitisi senior
Political Research Institute for Democracy (PRIDE) Indonesia Rohim Ghazali memberi
prediksi, bahwa rezim monarki Atut(keluarga) Chasan Shohib secara perlahan akan runtuh
jika dalam Pilkada ulang Tangselnanti Airin Rachmy Diani tak mendulang kemenangan.
Namun, Mungkinkah dinasti monarki Atut itu akan dengan mudah runtuh? hanya karena
kekalahan Airin dalam Pilkada Tangsel. Rasanya sulit untuk dibuktikan.
2. FAKTOR PENYEBAB
Ratu Atut sangat berkuasa karena dinastinya hampir semua menjabat di berbagai
jabaatan di Banten maupun di luar Banten sehingga itulah pemicu Ratu Atut dapat melakukan
korupsi dia seolah merasa sangat kuat sehingga kurang komunikasi dengan bawahan, teman,
staf dan rakyat sehingga merasa semuanya adalah kesempatan yang luas dan masif. Faktor
yang lainnya pun terletak pada kekuasaan yang besaar sehingga lupa berkomunikasi dengan
orang lain seperti ke anggota DPRD, staf pemerintah daerah dan rakyat sebagai pemilih.
Buktinya begitu ia ditangkap oleh KPK masyarakat lega dengan menggundul kepala,
selamatan dan pesta kemenangan. Jika ia banyak komunikasi ia akan ada yang mengingatkan,
ada yang memberi input serta pandangan tentang langkahnya. Ia lupa bahwa kekuasaan ada
batasnya.Ia lupa tentang purwa,1 28 madya dan purna. Ia lupa bahwa komunikasi adalah
darah dari kepemimpinannya dalam organisasi.
3. AKIBAT YANG TERJADI
Perbuatan yang dilakukan oleh Ratu Atut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp
79,79 miliar sesuai laporan hasil pemeriksaan invstigatif BPK pada 31 Desember 2014.
Menguntungkan terdakwa Ratu Atut Chosiyah sebesar Rp 3,859 miliar
Kerugian negara juga bertambah karena ada pemberian fasilitas berlibur ke Beijing
berikut uang saku senilai total Rp 1,659 miliar untuk pejabat Dinkes Banten, tim survei,
panitia pengadaan dan panitia pemeriksa hasil pekerjaan.
Dinas kesehatan Banten dalam APBD 2012 mendapatkan anggaran Rp208 miliar,
dengan alokasi anggaran untuk pengadaan alat kesehatan RS Rujukan Banten Rp100,7
miliar.
4. DAMPAK YANG DITIMBULKAN
Atas perbuatan itu, Ratu Atut didakwakan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 UU
No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

7.
5. MODUS OPERANDI
Akibat modus korupsi dalam pengadaan alkes ini, Fitra mencatat kerugian negara
yang diperkirakan sebesar Rp 46,3 miliar. Berikut modus operandi yang dilakukan oleh Ratut
atut:.
1) Penggelembungan HPS
Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, menjelaskan, dalam
modus penggelembungan nilai HPS, Dinas Kesehatan Banten selalu menambahkan
keuntungan dalam HPS sebesar 15 persen dari harga awal. Padahal, lanjut Uchok, harga jual
telah termasuk keuntungan. “Tetapi, diduga untuk mencari keuntungan, mereka selalu
menambahkan 15 persen sehingga pengadaan ini tidak akan mendapat harga terbaik, tetapi
harga mahal dan kualitas barang bisa-bisa di bawah kualitas,” ujar Uchok dalam siaran pers
yang diterima wartawan, Selasa (17/12/2013).
Berdasarkan data yang dimiliki Fitra, berikut penyusunan HPS yang tidak wajar
karena adanya penambahan harga sebesar 15 persen tersebut
PERHINTUNGAN TIM
NO PEKERJAAN PENYUSUNAN
HPS
HPS
SEHARUSNYA
SELISIH
1 Pengadaan Alat Kedokteran
Radiologi
6.714.260.000 5.838.520.966 875.739.034
2 Pengadaan Alat Kedokteran Poli
Kinik Penunjang
11.992.136.000 10.427.943.900 1.564.192.100
3 Pengadaan Alat Kedokteran
Bedah Sentral
15.026.683.000 13.066.675.966 1.960.007.034
4 Pengadaan Alat Kedokteran
Ruang ICU
3.670.549.000 3.191.784.933 . 478.764. 067
5 Pengadaan Alat Kedokteran
Poliklinik Dasar
12.734.980.500 11.073.902.033 1.661.078.467
6 Pengadaan Alat Kedokteran
Ruang Rawat Inap Kebidanan
14.005.828.400 12.178.981.833 1.826.846.567
7 Pengadaan Alat Kedokteran
Ruang Rawat Inap
9.441.137.700 8.209.404.866 1.231.732.834
8 Pengadaan Alat Kedokteran
Ruang UGD
14.720.239.000 12.800.196.933 1.920.042.067
9 Pengadaan Alat Kedokteran Gas
Medis
6.986.724.000 6.076.310.900 910.413.100
10 Pengadaan Alat Kedokteran
Sterilisasi, Ruang Operasi, Bedah
Sentral, IGD, ICU, Kesehatan
Jiwa, Radiologi, Penyakit Paru
10.395.000.000 9.039.129.000 1.355.871.000
11 11 Pengadaan Alat Kedokteran
Gigi dan Mulut, THT, Mata
4.455.000.000 3.873.910.700 581.089.300

8.
12 Pengadaan Alat Kedokteran
Kandungan dan Kebidanan,
Penyakit Jantung, Poli Saraf,
Ortopedi
6.435.000.000 5.595.649.033 839.350.967
13 13 Bedah Saraf, Umum, Urologi,
NICU
6.435.000.000 5.595.653.433 839.346.567
Jumlah 123.012.537.600 106.968.064.496 16.044.473.104
Total kerugian negara akibat penggelembungan HPS ini mencapai Rp 16 miliar.
2) Pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan tidak sesuai ketentuan
Uchok memaparkan, pengadaan alat kesehatan diduga tidak sesuai standar. Fitra, lanjut
Uchok, menemukan alat kesehatan yang masih dikemas tidak disertai dengan buku manual,
kartu garansi, dan certificate of origin yang seharusnya menjadi kesatuan dalam produk yang
dipesan dan telah dijamin oleh perusahaan pendukung penyedia alat kesehatan.
Selain itu, Fitra juga menemukan alat kesehatan yang tidak lengkap atau kurang
komponennya, tetapi dalam berita acara pemeriksaan alat kesehatan oleh panitia
penerima/pemeriksa dinyatakan sesuai dan selesai 100 persen. Uchok mengatakan, hal ini
terjadi pada pengadaan sarana penunjang pelayanan kebidanan, penyakit jantung, poli saraf,
dan ortopedi. Pada alat tersebut terdapat curretage set sebanyak tiga unit dengan harga per
unit Rp 78,1 juta, tetapi tidak lengkap karena isi masing-masing kurang tiga item.
Selanjutnya, Fitra juga menemukan alat kesehatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi
pada kontrak, tetapi dalam berita acara pemeriksaan alat kesehatan oleh panitia
penerima/pemeriksa dari Dinas Kesehatan pengadaan tersebut dinyatakan sesuai dan selesai
100 persen. Sebagai contoh, pada Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan Sterilisasi, Ruang
Operasi, IGD, ICU, Kesehatan Jiwa, Radiologi, dan Penyakit Paru RS Rujukan Provinsi
Banten dengan nilai kontrak sebesar Rp 10,2 miliar.
Salah satu alat kesehatan yang diadakan adalah Bio Feed Back dengan harga sebesar Rp
1,9 miliar atau 18,86 persen dari nilai kontrak yang ternyata juga tidak sesuai spesifikasi yang
disepakati. Dalam kontrak disebutkan, spesifikasi Bio Feed Back dengan merek Nexus 10
yang dibuat oleh Mind Media-Netherlands terdiri dari empat komponen, yaitu main unit,
computer system (PC), sensor electrode, dan aksesori. Namun, spesifikasi aktual atas
keempat komponen tersebut terdiri dari bermacam-macam merek dan hanya main unit serta
beberapa aksesori yang sesuai dengan kontrak.
“Dari gambaran di atas, dari realisasi anggaran sebesar Rp 147.893.502.000 atau 99,05
persen dari total budget, ada dugaan kerugian negara sebesar Rp 46.301.917.104 yang
diungkap oleh KPK. Siapa yang paling diuntungkan dalam meraup uang pajak rakyat ini?
Dan korupsi alat-alat kesehatan ini sudah menjadi suatu pengkianatan pejabat daerah kepada
rakyat dalam hal merampas hak pelayanan dasar rakyat,” tukas Uchok

9.
BAB III
KESIMPULAN
Dari uraian diatas jelaslah sudah bahwa penanggulangan kasus-kasus korupsi tidaklah
mudah, untuk itu diperlukan kerjasama dari berbagai pihak yang tentunya dilandasi dengan
kesadaran hukum disetiap warga negara, baik posisinya sebagai warga sipil maupun pejabat
negara yang tentunya semua itu berpulang pada individu masing-masing. Tanggung jawab
kita bukan hanya kepada pribadi, keluarga dan masyarakat melainkan juga kepada Tuhan.
Dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan (uang negara
atau perusahaaan) dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain serta selalu
mengandung unsur “penyelewengan” atau dishonest (ketidakjujuran). Dan korupsi akan
berdampak pada masarakat luas serta akan merugikan negara.

10.
DAFTAR PUSAKA
https://www.merdeka.com/peristiwa/fakta-mengejutkan-cara-atut-dan-wawan-korupsi-di-
banten.html
https://nasional.kompas.com/read/2013/12/17/1650260/Bagaimana.Modus.Korupsi.Atut.di.Proyek.
Alkes.
https://tirto.id/ratu-atut-didakwa-sebabkan-kerugian-negara-rp7979-miliar-ckma
http://eprints.ums.ac.id/16927/4/BAB_I.pdf
http://www.academia.edu/4897834/Politik_Dinasti_di_Daerah
http://www.beritabanten.com