Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Pedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - Bappeda

5 324 vues

Publié le

Pedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - Bappeda
LAMPIRAN I

Publié dans : Services
  • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Qu6Caa ❶❶❶
       Répondre 
    Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
    Votre message apparaîtra ici
  • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
       Répondre 
    Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
    Votre message apparaîtra ici

Pedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - Bappeda

  1. 1. 1 Proses Integrasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gresik MusrenbangIntegrasi 2016 Pembentukan Tim Musrenbang Desa/Kota Integrasi Pengkajian Keadaan Desa/ Kelurahan Integrasi Refleksi Perkara Kritis Penyusunan RPJM Desa Integrasi Fasilitasi Renstra Kelurahan Pra Musrenbang Integrasi Pemetaan Swadaya Penulisan Usulan (Penyusunan Proposal Sederhana) Musrenbang Desa/Kelurahan Integrasi Pra Musrenbang Kecamatan Integrasi Verifikasi Usulan Musrenbang Kecamatan Integrasi Pembentukan Tim Verifikasi a 4 3 2 1 b One Planning for All LAMPIRAN I
  2. 2. 2 Pembentukan Tim Musrenbang Desa/ Kelurahan Integrasi Tim Musrenbang Desa/Kelurahan (D/K) Integrasi merupakan tim yang dibentuk merujuk pada SE Mendagri 31 Maret 2010 tentang juknis perencanaan pembangunan desa untuk memfasilitasi integrasi perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan. Diresmikan melalui keputusan kepala desa tentang Tim Musrenbang Desa Integrasi untuk desa dan melalui Surat Perintah Lurah tentang Tim Musrenbang Kelurahan untuk kelurahan. Pembentukan Tim 1. Pembentukan Tim Musrenbang D/K Integrasi diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat melalui pelbagai forum terbuka seperti konferensi desa, Musyawarah Antar Desa (MAD)/ Musdes Sosialisasi, tahapan sosialisasi dan pemetaan sosial, rembug kesiapan masyarakat, dan pelbagai forum informal; 2. Penyelenggaraan Rapat Pembentukan Tim Musrenbang D/K Integrasi dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah. 3. Peserta rapat dihadiri oleh undangan yang menjadi calon tim Musrenbang D/K Integrasi dan pihak lain terkait. 4. Proses pemilihan anggota Tim Musrenbang D/K Integrasi dilakukan secara musyawarah mufakat jika tidak tercapai kesepakatan maka dilakukan pemungutan suara secara tertutup sesuai kesepakatan di dalam forum tersebut. 5. Seluruh proses dan hasil rapat dituangkan dalam berita acara rapat pembentukan Tim Musrenbang D/K Integrasi dan ditandatangi oleh seluruh peserta rapat. (notulensi dan kearsipan oleh sekdes dan perangkat desa/kel terlatih) Keanggotaan dan Masa Tugas No Unsur Tim Jabatan dalam Tim Keterangan 1 Kepala Desa/Lurah Penanggungjawab 2 Sekretaris Desa/ Sekretaris Lurah Ketua 3 Perangkat Desa/Kelurahan Wakil Ketua Merupakan perangkat terlatih yang mampu mengoperasikan aplikasi E- renbang 4 BKM Sekretaris Minimal 2 orang salah satunya adalah perempuan 5 LPM Desa/Kelurahan Anggota Bila LPM D/K belum terbentuk dapat digantikan oleh wakil ormas/LSM 6 Kepala Dusun (Khusus Desa) Anggota Minimal 2 orang 7 Perwakilan Masyarakat Anggota Minimal 3 orang dan memiliki wakil perempuan 8 UPK, UPL, UPS Anggota Minimal perwakilan satu orang tiap UP Pelaksanaan tugas dimulai sejak ditetapkannya keputusan Kepala Desa/SP Lurah tentang Tim Musrenbang Desa/Kelurahan Integrasi hingga Musrenbang Kecamatan Integrasi berakhir. Fungsi Tim Musrenbang Desa/Kelruahan Integrasi 1. Memfasilitasi tahapan Pengkajian Keadaan D/K Integrasi; Penyusunan RPJMDes/RKPDes Integrasi dan Fasilitasi Renstra/Renja Kelurahan, Penulisan Usulan (Proposal Sederhana) Kegiatan Desa/ Kelurahan (Desain Sederhana dan RAB); penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan Integrasi; mengawal usulan hingga proses penentuan prioritas di tingkat Kecamatan; 2. Bertanggungjawab mendampingi, memberi arahan, dan mengkoordinasikan masyarakat di setiap tahapan pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan Integrasi; 3. Bertanggungjawab terhadap Kearsipan dokumen hasil di setiap tahapan Musrenbang Integrasi, menjaga keaslian dokumen dan memberikan informasi terkait bila dibutuhkan (Dokumen Asli oleh Sekdes/seklur atau Perangkat terlatih dan Salinan ke-1 oleh Tim Fasilitator/BKM); 4. Bertanggungjawab terhadap pelaporan hasil setiap tahapan musrenbang Integrasi; 5. Saling bekerjasama antara pemerintah desa/kelurahan, tim fasilitator PNPM, dan pemerintah daerah bersama masyarakat dan pihak terkait untuk mengoptimalkan penyelenggaran musrenbang integrasi a
  3. 3. 3 Pengkajian Keadaan Desa/Kelurahan Integrasi Pengkajian keadaan desa/kelurahan integrasi merupakan proses untuk menganalisa potensi dan permasalahan yang dimiliki oleh desa/kelurahan sehingga dapat dilahirkan gagasan - gagasan perencanaan pembangunan sebagai pertimbangan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)Desa/Renstra Kelurahan. Tahapan Integrasi No Tahapan Fasilitator (Pelaku Utama) Keterangan 1 RefleksiPerkaraKritis Dilaksanakan dalam forum musyawarah pada basis RW a Persiapan dokumen hasil Refleksi Perkara Kritis dan Pemetaan Swadaya tahun sebelumnya Tim Fasilitator dan BKM Dokumen pendukung Pengkajian Keadaan Desa/Kelurahan Integrasi. b Analisa Penyebab Akar Masalah Strategis Tim Musrenbang D/K Integrasi Merumuskan potensi dan permasalahan serta arah pembangunan desa /kelurahan secara umum 2 Pemetaan Swadaya Dilaksanakan melalui musyawarah secara terbuka a Review Data Kemiskinan (Menelaah data RTM dan RTSM hasil pemetaan swadaya PNPM dengan SIMTASKIN Tim Musrenbang D/K Integrasi a. SIMTASKIN menjadi basis data KK Miskin tiap desa/kelurahan b.KK Miskin yg tidak terdapat dalam SIMTASKIN dapat dicantumkan dengan kesepakatan tim dan masyarakat. c. Hasil kesepakatan huruf (b) mencantumkan kategori dan indikator (lokal) b Pembuatan Peta Sosial Perangkat terlatih, BKM LPM D/K, dan Masyarakat Peta Tematik sebagai dokumen pendukung pemetaan kondisi desa/kelurahan c Pembuatan Diagram Venn Kelembagaan Perangkat terlatih, BKM, LPM D/K, dan Masyarakat d Perumusan Gagasan (Usulan Kegiatan) Pembangunan Desa/Kelurahan Tim Musrenbang D/K Integrasi Gagasan diakomodasi dari masyarakat dan stakeholder terkait Dokumen yang dihasilkan No Dokumen Output PKD Integrasi Tahapan 1 Daftar Gagasan (Usulan Kegiatan) Pembangunan Desa/Kelurahan Hasil Pemetaan Swadaya 2 Profil Kemiskinan (review PS 2 dengan SIMTASKIN) 3 Peta Sosial skala dusun/RW dan desa/kelurahan 4 Diagram Venn Kelembagaan 5 Berita Acara Reflesksi Perkara Kritis Hasil Refleksi Perkara Kritis6 Matriks Potensi dan Permasalahan 6 Dokumen Pendukung lainnya (a) Gambar Kalender Musim (b) Usulan Program dan Kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan Tahun Sebelumnya (c) Dokumentasi Pengkajian Keadaan D/K Integrasi dan Penyusunan RPJM Desa Integrasi 1
  4. 4. 4 Penyusunan RPJM Desa Integrasi Penyusunan RPJMDesIntegrasi tidak menciptakan tahapan baru ataupun mengubah sistematika penyusunan naskah. Langkah penyusunan RPJMDes Integrasi tetapmengacu pada Permendagri No. 66 Tahun2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desadan mempertimbangkan SEMendagri 31 Maret 2010 tentang Juknis Perencanaan Pembangunan Desa. Tahapan Penyusunan RPJM Desa/ RKP Desa Integrasi dan Penetapan No. Tahapan Keterangan 1 Persiapan 2 Pengkajian Keadaan Desa Integrasi 3 Penyusunan Rancangan RPJM Desa/ RKP Desa Difasilitasi oleh Tim Musrenbang Desa Integrasi 4 Pembahasan Rancangan RPJM Desa/ RKP Desa Pembahasan dilakukan oleh tim bersama masyarakat dalam forum musyawarah. 5 Penetapan RPJM Desa/ RKP Desa Ditetapkan dalam Rapat BPD RPJM Desa Integrasi (6 Tahun) Peraturan Desa RKP Desa Integrasi (1 Tahun) Keputusan Kepala Desa Naskah Rancangan RPJM Desa Integrasi Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar Hukum 1.3 Pengertian Bab II Profil Desa 2.1 Kondisi Desa 2.1.1 Sejarah Desa 2.1.2 Demografi 2.1.3 Keadaan Ekonomi 2.2 Kondisi Pemerintahan Desa 2..2.1 Pembagian Wilayah Desa 2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bab III Potensi dan Masalah 3.1 Potensi 3.2 Masalah Bab IV Rencana Jangka Menengah Desa 4.1 Visi dan Misi 4.2 Kebijakan Pembangunan 4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa 4.2.2 Potensi dan Masalah 4.2.3 Program Pembangunan Desa 4.2.4 Strategi Pencapaian Bab V Penutup Lampiran I Dokumen Output PKD Integrasi (Lampiran Profil Kemisikinan, Peta Tematik, dsb) Ii Keputusan Kepala Desa tentang Tim Musrenbang Desa Integrasi Iii Berita Acara Musrenbang Desa Penentapan RPJMDes Iv Dokumen lain terkait 2 Integrasi PerencanaanPJM Pronangkis terletak dalam substansi RPJM Desa Integrasi terutama dalam Bab IV Rencana Jangka MenengahDesa 4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa Uraian kebijakan pembangunan desa secara umum yang akan dicapai selama 6 (enam) tahun ke depan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Kebijakan pembangunan desa meliputi kebijakan pembangunan secara keseluruhan dan pengentasan kemiskinan (PJM Pronangkis) sebagai bagian dalam subbab 4.2.1 4.2.2 Potensi dan Masalah Analisis atau matriks potensi dan masalah yang dihadapi pemerintah desa dan masyarakatnya dalam mencapai kebijakan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam subbab 4.2.1 4.2.3 Program Pembangunan Desa Berisi matriks program-program pembangunan desa yang terbagi atas urusan wajib dan pilihan; jenis kegiatan, estimasi atau prakiraan biaya, sumber pendanaan, lokasi kegiatan, tujuan, dan tahun pelaksanaan. Lihat lampiran Matriks Program Pemb. Desa Integrasi. Usulan Kegiatan yang dimuat meliputi usulan ke APBD, BLM PNPM, APBD Prov, APBN, ADD, CSr, Swadaya Masyarakat, & sumber dana lain (PADes) 4.2.4 Strategi Pencapaian. Strategi pencapaian berisi uraian strategi yang akan dilakukan oleh pemdes dalam mencapai program- program pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam 4.2.3
  5. 5. 5 Dokumen yang dihasilkan No. Dokumen Output Penyusunan RPJMDes Integrasi Keterangan 1 RPJM Desa Integrasi Dengan lampiran Substansi Program Pembangunan Desa sudah mengintegrasikan usulan kegiatan dengan sumber pendanaan APBD, BLM PNPM, APBD Prov, APBN, CSR, ADD, Swadaya Masyarakat, dan sumber dana lain (contoh : PADes) Dokumen Output PKD Integrasi Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Musrenbang Desa Integrasi Berita Acara Musrenbang Desa Penentapan RPJMDes Dokumen lain terkait 2 RKP Desa Integrasi Penjabaran RPJM Desa Integrasi setiap tahun Review RPJM/RKP Desa Integrasi Pelaksanaan Review merupakan upaya untuk mengkaji ulang atau memperbarui data pada dokumen perencanaan pembangunan mengingat perkembangan ekonomi, kehidupan sosial masyarakat, kebijakan pemerintah, dan kondisi lain yang dinamis serta cenderung fluktuaktif (berubah-ubah) Tahapan Review RPJM Desa/ RKP Desa Integrasi dan Penetapan No. Tahapan Keterangan 1 Persiapan 2 Pengkajian Keadaan Desa Integrasi 3 Penyusunan Matriks Review RPJM Desa/ RKP Desa Difasilitasi oleh Tim MusrenbangdesIntegrasi Ada 2 hal pokok dalam review yakni 1. Matriks Program-Program Pembangunan Desa 2. Matriks potensi dan masalah; perkembangan potensi dan masalah seperti; a. pendirian lapangan usaha di desa (potensi) b. munculnya wabah penyakit (masalah), dst 4 Pembahasan Review RPJM Desa/ RKP Desa Pembahasan dilakukan oleh tim bersama masyarakat dalam forum musyawarah. 5 Penetapan RPJM Desa/ RKP Desa Ditetapkan dalam Musrenbangdesa RPJM Desa Integrasi (6 Tahun) Peraturan Desa RKP Desa Integrasi (1 Tahun) Keputusan Kepala Desa Dokumen yang dihasilkan No. Dokumen Output Review RPJMDes Integrasi Keterangan 1 Matriks Review RPJM Desa Integrasi Dengan dokumen pendukung Substansi Program Pembangunan Desa sudah mengintegrasikan usulan kegiatan dengan sumber pendanaan APBD, BLM PNPM, APBD Prov, APBN, CSR, ADD, Swadaya Masyarakat, dan sumber dana lain (contoh : PADes) a Dokumen Output PKD Integrasi B Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Musrenbang Desa Integrasi C Berita Acara Musrenbang Desa Penentapan RPJMDes Matriks Review akan menjadi lampiran bersama dokumen pendukung pada RPJM Desa yang sudah ada D Dokumen lain terkait 2 Matriks Review RKP Desa Integrasi Penjabaran RPJM Desa Integrasi setiap tahun
  6. 6. 6 Langkah Fasilitasi Penyusunan Renstra Kelurahan Fasilitasi Penyusunan Resntra Kelurahan mengacu pada PP Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara, penyusunan, pengendalian, evaluasi rencana pembangunan daerah. Dengan demikian, penyusunan renstra tidak menciptakan tahapan baru ataupun mengubah sistematika penyusunan naskah. Dengan demikian fasilitasi renstra kelurahan terdapat dalam konteks sebagai berikut; (a) pelaku penyusunan; (b) dokumen input; dan (c) dokumen output. a. Fasilitasi Pelaku Penyusunan Fasilitasi Renstra Kelurahan melibatkan BKM, Tim Fasilitator, dan Warga Peduli/Perwakilan masyarakat untuk berkoordinasi dengan Lurah dan Perangkat Kelurahan dalam tim Musrenbang Kelurahan Integrasi. Setiap anggota tim Musrenbang Integrasi Kelurahan bekerjasama, memberikan informasi dan pengalaman nyata dalam perencanaan pembangunan untuk dituangkan dalam perumusan naskah renstra kelurahan. b. Fasilitasi Dokumen Input Penyusunan Renstra Kelurahan mengintegrasikan secara utuh dokumen hasil PKD integrasi yang terdiri dari dokumen hasil FGD Refleksi Perkara Kritis dan Pemetaan Swadaya untuk menjadi entitas dalam subtansi arah pembangunan kelurahan. Dengan demikian, arah pembangunan kelurahan telah secara partisipatif mengakomodasi aspirasi masyarakat dan sesuai dengan potensi dan permasalahan yang nyata. c. Fasilitasi Dokumen Output Penyusunan Renstra Kelurahan mengintegrasikan secara utuh dokumen PJM Pronangkis yang menjadi keluaran PNPM Mandiri Perkotaan sebagai bagian dari Renstra Kelurahan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan kelurahan telah memuat strategi pembangunan untuk mengakomodasi potensi dan permasalahan keluarahan secara umum dan memiliki startegi khusus penanggulanangan kemiskinan yang diadopsi dalam PJM Pronangkis. Dokumen yang dihasilkan No. Dokumen Output Fasilitasi Renstra Kelurahan Keterangan 1 Renstra Kelurahan/ Review Dengan lampiran Substansi Program Pembangunan Kelurahan sudah mengintegrasikan usulan kegiatan dengan sumber pendanaan APBD, BLM PNPM, APBD Prov, APBN, CSR, dan Swadaya Masyarakat, a Dokumen Output Pengkajian Keadaan Kelurahan Integrasi B Surat Perintah Lurah Pembentukan Tim Musrenbang Kelurahan Integrasi C Berita Acara Musrenbang Kelurahan Penetapan Renstra Kelurahan Untuk Review, maka matriks Review akan menjadi lampiran bersama dokumen pendukung (missal: profil kemiskinan, peta tematik, dll) pada renstra yang sudah adaD Dokumen lain terkait 2 Renja Kelurahan/ Review Penjabaran RPJM Desa Integrasi setiap tahun Renstra Kelurahan sebagai rencana pembangunan jangka menengah kelurahan kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja (renja) Kelurahan sebagai dokumen perencanan pembangunan tahunan. Fasilitasi penyusunan Renja Kelurahan adalah Tim Musrenbang Kelurahan Integrasi dengan tetap memperhatikan RPJMD dan RKPD Kabupaten Gresik dan berlandaskan hasil Pengkajian Keadaan Kelurahan Integrasi. Renja Kelurahan Memuat Rencana Tahunan (Renta dalam PJM Pronangkis) dalam usulan kegiatan pembangunan kelurahan tahunan sebagai konsekuensi integrasi dokumen PJM Pronangkis ke Renstra Kelurahan.
  7. 7. 7 Musrenbang Desa/Kelurahan Integrasi Musrenbang Desa/Kelurahan Integrasi merupakan forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dengan mengintegrasikan tahapan dan semangat PNPM Mandiri Perkotaan ke dalam perencanaan reguler (musrenbang desa/kelurahan) terdiri atas tahapan pra musrenbang desa/kelurahan integrasi & musrenbang desa/kelurahan integrasi. Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan Integrasi No Tahapan Fasilitator (Pelaku Utama) Keterangan 1 Pramusrenbang Desa/ Kelurahan Integrasi Paralel dengan Rembug Warga Tahunan (dilaksanakan dalam forum musyawarah)a Menyiapkan dokumen Pengkajian Desa/Kelurahan Integrasi Difasilitasi oleh Sekdes/Seklur, Perangkat, BKM, dan tim Fasilitator b Pembahasan, penetapan prioritas dan penyusunan Daftar usulan kegiatan desa/Kelurahan yakni: 1. Usulan yang diajukan ke APBD Diajukan ke Musrenbang Kecamatan Integrasi Daftar Usulan Kegiatan Desa/Kel akan ditetapkan menjadi RKP Desa/ Renja Kelurahan 2 Uslan yang diajukan ke APBD Prov dan APBN 3. Penetapan Usulan yang didanai BLM PNPM Perkotaan Kesepakatan pendanaan kegiatan yang diajukan ke BLM PNPM Perkotaan disahkan pada tingkat desa (paralel dengan RWT) 4. Usulan yang diajukan ke Swadaya, ADD (khusus desa), CSR, dan sumber dana lain (Contoh: PADes) Penentuan Prioritas usulan yang disepakati dilakukan pada tahap Musrenbang Desa/Kelurahan Integrasi. c Pembahasan lain terkait Tim Fasilitator PNPM/BKM dan Sekdes/seklur Misal: a. pertanggungjawaban BKM b.Penyusunan renta penanggulangan kemiskinan untuk tahun berikutnya d Kearsipan dan Beritaacara untuk diajukan ke Musrenbang desa/kelurahan integrasi 2 Penulisan Usulan (Penyusunan Proposal Sederhana) Difasilitasi oleh Tim Musrenbang Desa/Kelurahan Integrasi Konsultasi melalui Tim Fasilitator a Perumusan Desain Sederhana dan Rencana Anggaran Biaya (Proposal Sederhana) Sesuai usulan yang telah ditetapkan dalam daftar usulan kegiatan desa/kelurahan b Memasilitasi Kelengkapan Usulan Kegiatan - Lokasi Kegiatan (RT, RW, Dusun (bila ada), Desa/kelurahan) - Nama lengkap obyek (missal : Musholla Annur, SD Negeri 1 Giri, dll) - Daftar nama dan alamat penerima bantuan bila usulan ditujukan untuk perseorangan atau kelompok) - Legalitas usaha bila ditujukan pada kelompok usaha (missal keputusan kades tentang pembentukan BUMDES, kepemilikan kesekretariatan, dll) - Dokumentasi Usulan Kegiatan Fasilitasi Kelengkapan Usulan Kegiatan dilakukan oleh Tim Musrenbang Desa/Kelurahan Integrasi 3
  8. 8. 8 No Tahapan Fasilitator (Pelaku Utama) Keterangan 2 Musrenbang Desa/kelurahan Integrasi Difasilitasi oleh Tim Musrenbang Desa/keurahan Integrasi Musyawarah terbuka untuk masyarakat, dihadiri oleh kecamatan, perwakilan SKPD, dan dewan 2.1 Penetapan Usulan Kegiatan Desa/Kelurahan menjadi RKP Desa/Renja Kelurahan 1. Usulan kegiatan yang diajukan ke APBD; 2. Usulan kegiatan yang didanai oleh BLM PNPM; (telah disahkan untuk didanai BLM PNPM) 3. Usulan kegiatan yang diajukan ke APBN; 4. Prioritas Usulan Kegiatan yang akan didanai oleh ADD (khusus desa) , CSR, Swadaya Masyarakat, dan sumber dana lain (PADes) Sesuai daftar usulan kegiatan desa/kelurahan yang disetujui pada pramusrenbang desa/kelurahan integrasi 2.2 Penetapan prioritas usulan yang akan didanai (sumber dana berada pada tingkat desa/Kelurahan) Khusus CSR, swadaya maysarakat, ADD, sumber dana lain (contoh : PADes) 2.3 Kearsipan dan berita acara oleh sekdes seklur atau perangkat terlatih 2.4 Input usulan kegiatan ke dalam E-renbang oleh Perangkat Desa/Kelurahan Terlatih Dokumen yang dihasilkan No Dokumen Output Musrenbang Desa/Kelurahan Integrasi Keterangan 1 Daftar Usulan Kegiatan Desa/Kelurahan beserta Sumber Pendanaan 2 Proposal Sederhana Usulan Kegiatan Desa/Kelurahan 3 Keputusan Kepala Desa/SP Lurah tentang Tim Penulis Usulan 4 Berita Acara Musrenbang Desa/Kelurahan Integrasi; 5 Berita Acara Pra Musrenbang Desa/Kelurahan Integrasi; 6 Dokumen Lain terkait
  9. 9. 9 Pembentukan Tim Verifikasi Tim verifikasi merupakan tim ditingkat kecamatan yang bertugas memeriksa kelayakan usulan kegiatan dari setiap desa/kelurahan sehingga terumuskan prioritas usulan kegiatan di tingkat kecamatan. Keanggotaan Tim Verifikasi (TV) No Unsur Tim Jumlah Keterangan 1 Kasi Pembangunan Kecamatan dan Perangkat Kecamatan lainnya Minimal 2 orang Tim Verfikasi (TV) dibentuk melalui Surat Keputusan Camat2 Perwakilan Masyarakat dengan keahlian yang dibutuhkan Minimal 5 orang Tahapan Verifikasi Usulan No Tahapan Verifikasi Keterangan 1 Tim Musrenbang D/K Integrasi menyerahkan Proposal Usulan Kegiatan Desa/Kelurahan (sesuai RKP Desa/renja Kelurahan) a. Proposal Kegiatan yang diajukan ke APBD b. Proposal Kegiatan yang diajukan ke APBD Prov/APBN a. Kesepakatan pendanaan kegiatan yang diajukan ke BLM PNPM Perkotaan disahkan pada tingkat Musrenbang Desa b.Penentuan Prioritas Kegiatan yang diajukan pada ADD, CSR, Swadaya Masyarakat, dan PADes telah ditetapkan di tingkat musrenbang desa 2 Pelatihan dan Penjelasan Proses Verifikasi kepada Tim Verifikasi Oleh Koordinator Kota PNPM M Perkotaan 3 Substansi Verifikasi Usulan berdasarkan 1. Kelengkapan Proposal 2. Kesesuaian Usulan dengan regulasi (PTO PNPM Mandiri, dan regulasi lainnya) 3. Persyaratan lain yang akan diatur lebih lanjut. Contoh Regulasi Lain missal 1. Perbub tentang Hibah, Bansos, dan Bantuan Keuangan; 2. UU No. 6 Th 2014 tentang Desa; 3. PP 34 Th 2014 tentang Juklak UU 6/2014 (penggunaan ADD, BK, dan APBDes) 4. PP 60 th 2014 (Dana Desa bersumber dari APBN) 4 Tim Verifikasi Menyusun Rekomendasi KelayakanUsulan Diserahkan kepada Kasi Pembangunan dan Tim Fasilitator Kasi Pembangunan berkoordinasi dengan Tim Fasilitator untuk memberi penilaian. Rekomendasi Tim Verifikasi menjadi dasar penentuan “prioritas usulan kegiatan” di tingkatkecamatan b
  10. 10. 10 Musrenbang Kecamatan Integrasi Musrenbang Kecamatan Integrasi paralel dengan Lokakarya Prioritas Kegiatan Tingkat Kecamatan (istilah PNPM) merupakan forum pertemuan di tingkat kecamatan yang bertujuan membahas dan menentukan prioritas usulan tiap desa/kelurahan yang telah terkumpul dalam satu kecamatan kemudian menyusun peringkat usulan kegiatan tingkat kecamatan. Musrenbang Kecamatan Integrasi terdiri atas 1. Pra Musrenbang Kecamatan Integrasi 2. Musrenbang Kecamatan Integrasi Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Integrasi No Tahapan Fasilitator (Pelaku Utama) Keterangan 1 Pra Musrenbang Kecamatan Integrasi Difasilitasi oleh Kasi Pembangunan dan tim Fasilitator Diselenggarakan dalam forum terbuka yang dipimpin oleh Camat Peserta Meliputi a. Perangkat Kecamatan; b. Wakil Instansi/ UPT di Kecamatan; c. Tim Verifikasi; d. Perwakilan Desa/Kelurahan e. Masyarakat umum a Penjelasan hasil verifikasi usulan Tim Verifikasi b Penentuan Prioritas Usulan Kegiatan di Tingkat Kecamatan Kasi Pembangunan dan Tim Fasilitator atas rekomendasi kelayakan dan musyawarah bersama peserta forum c Sosialisasi usulan kegiatan yang dilaksanakan dengan dana BLM PNPM Perkotaan Kesepakatan pendanaan kegiatan yang diajukan ke BLM PNPM Perkotaan disahkan pada tingkat Musrenbang Desa d Kerasipam dan berita acara Pra Musrenbang Kec Integrasi Kasi Pembangunan (dok. asli) Tim Fasilitator (salinan) 2 Musrenbang Kecamatan Integrasi Difasilitasi oleh Kasi Pembangunan dan Tim Fasilitator Diselenggarakan dalam forum terbuka yang dipimpin oleh Camat. Dihadiri oleh kecamatan, perwakilan SKPD, dan dewan a Menyiapkan dokumen hasil Pra Musrenbang Kec. Integrasi Kasi Pembangunan b Penetapan Daftar Prioritas Usulan Kegiatan Tingkat Kecamatan, yakni: 1. Sosialisai Kegiatan yang didanai oleh BLM PNPM Penerbitan Surat Perintah Camat tentang Alokasi PNPM Mandiri 2. Penentuan Prioritas Usulan Kegiatan di tingkat Kecamatan (APBD, APBD Prov,/ APBN) c Kearsipan dan BeritaAcara Musrenbang Kecamatan Integrasi Kasi Pembangunan (dok. asli) dan Tim Fasilitator (salinan) d Pembahasan lain terkait Kasi Pembangunan dan Tim Fasilitator E Input Prioritas Usulan Kegiatan Tingkat Kecamatan di E-renbang Kasi Pembangunan Dokumen yang dihasilkan No Dokumen Output Musrenbang Kecamatan Integrasi Keterangan 1 Rekomendasi Kelayakan Usulan Hasil Verifikasi Usulan 2 Berita Acara Pramusrenbang Kecamatan Integrasi Daftar Prioritas Usulan Kegiatan 3 Berita Acara Musrenbang Kecamatan Integrasi Penetapan Usulan Kegiatan Tingkat Kecamatan 4
  11. 11. 11 Proses Integrasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gresik MusrenbangIntegrasi 2016 Jadwal Pelaksanaan dan Sumber Pendanaan Kegiatan Musrenbang Integrasi (PNPM Perkotaan dan Reguler) No. Kegiatan Sumber Pendanaan Keterangan a Pembentukan Tim Musrenbang Desa/Kelurahan Integrasi APBDes/ Dana Kelurahan September 1 Pengkajian Keadaan Desa/Kelurahan Integrasi Refleksi Perkara Kritis APBDes/ Dana Kelurahan September-Oktober Pemetaan Swadaya APBDes/ Dana Kelurahan Oktober 2 Penyusunan RPJMDesIntegrasi/ Review APBDes Mulai dari November minggu ke-1 (Penetapan pada Musrenbang Desa/KelurahanFasilitasi Renstra Kelurahan Dana Kelurahan 3 Pra Musrenbang Desa/Kelurahan Integrasi Penentuan Prioritas Usulan Kegiatan DesaKelurahan (Paralel dengan RWT) APBDes/ Dana Kelurahan November minggu ke -4 s.d Desember minggu pertama Penulisan Usulan (penyusunan proposal sederhana) APBDes/ Dana Kelurahan Desember MusrenbangDesa/Kelurahan Integrasi Musrenbang Desa/Kelurahan Integrasi APBDes/ Dana Kelurahan Januari minggu ke-3 s.d ke-4 Input usulan ke E-renbang APBDes/Dana Kelurahan Januari minggu ke-3 s.d ke-4 b Pembentukan Tim Verifikasi Anggaran Kecamatan t.a 2015 Januari minggu ke -3 4 Pramusrenbang Kecamatan Integrasi Verifikasi Usulan Anggaran Kecamatan t.a 2015 Januari minggu ke-3 s.d Februari Minggu ke 1 MusrenbangKecamatan Integrasi Musrenbang Kecamatan Integrasi Anggaran Kecamatan t.a 2015 Februari minggu ke-1 dan ke-2 Input usulan ke E-renbang Anggaran Kecamatan t.a 2015 Februari minggu ke-1 dan ke-2 One Planning for All

×