PKN MKU

2. IPOLEKSOSBUD
I
D
E
O
L
O
G
I
P
O
L
I
T
I
K
E
K
O
N
O
M
I
S
O
S
I
A
L
B
U
D
A
Y
A

3. PENGERTIANIMPLEMENTASI PANCASILA
• IMPLEMENTASI DALAM KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA DIARTIKAN SEBAGAI
PELAKSAAN ATAU PENERAPAN. ARTINYA YANG DILAKSANAKAN DAN DITERAPKAN ADALAH
KURIKULUM YANG TELAH DIRANCANG ATAU DIDESAIN UNTUK KEMUDIAN DIJALANKAN
SEPENUHNYA.
• IMPLEMENTASI PANCASILA ARTINYA MENERAPKAN PANCASILA DALAM SEGALA ASPEK
KEHIDUPAN KITA BUKAN HANYA DI DIUCAPKAN SEMATA. SEBAGAI BANGSA INDONESIA
YANG BERIDEOLOGI PANCASILA PENERAPAN PANCASILA INI HARUS DITERAPKAN JUGA
DALAM BIDANG POLITIK, EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, PERTAHANAN DAN KEAMANAN
(IPOLEKSOSBUD HAMKAN) DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA.

4. IMPLEMENTASI PANCASILA DALAMBIDANGIDEOLOGI
Ideologi Pancasila adalah suatu gagasan pemikiran dan norma yang secara rill harus
dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa,bermasyarakat dan bernegara dengan sifat sebagai
ideologi terbuka
Pancasila sebagai ideologi nasional yang berarti sebagai cita – cita bernegara dan sarana yang
memeprsatukan masyarakat perlu perwujudan yang konkret dan operasional aplikatif sehingga
tidak hanya diucapkan saja . dalam TAP MPR NO XVII/MPR/1998 dinyatakan bahwa pancasila itu
perlu diamalkan dalam bentuk pelaksanaan yang konsistensi dalam kehidupan bernegara.

5. SOSIALISME KOMUNISME PANCASILA
SEKULER
LIBERAL
Manusia,Mahluk,Jasmani Manusia mahluk rohani dan jasmani Manusia mahluk rohani dan jasmani
Manusia mahluk social Manusia Pribadi dan Sosial Manusia individu
HAM diabaikan
HAM di junjung tinggi, terpadu dengan
kewajiban asasi
HAM dijunjung tinggi secara mutlak
Nasionalisme di tolak Nasionalisme dijunjung tinggi Nasionalisme di abaikan
Keputusan di tangan pimpinan partai
Keputusan melalui musyawarah , mufakat dan
voting
dominasi
Dominasi partai Tidak ada dominasi Dominasi
Tidak ada oposisi Tidak ada oposisi Ada oposisi
Tidak ada perbedaan pendapat Ada perbedaan pendapat Ada perbedaan pendapat
Kepentingan Negara Kepentingan seluruh negara Kepentingan Mayoritas
PERBANDINGANIDEOLOGI PANCASILADENGANIDEOLOGI LAINNYA

6. IMPLEMENTASI PANCASILADALAMBIDANGPOLITIK
Implementasi politik memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah(Darat),
air(Laut), termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan yang
menyaukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencangkup bidang kehidupan nasional Pembangunan
dan pengembangan bidang politik harus mendasarkan pada dasar hakekat manusia. Hal ini di dasarakan pada
kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek Negara , oleh Karena itu kehidupan politik harus benar
– benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia.
Pengembangan politik negara terutama dalam proses reformasi ini harus bendasarkan pada moralitas
bangsa sebagai mana tertuang dalam Pancasila sehingga praktek – praktek politik yang menghalalkan segala
cara harus segera di akhiri.
Nilai-nilai Pancasila juga harus diterapkan sebagai sumber etika politik. Sebagai dasar filsafat negara Pancasila
tidak hanya merupaka sumber dari peraturan perundang-undangan, melainkan juga sumber moralitas utama
dalam hubungan legitimasi kekuasaan, hokum serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan
penyelenggaraan bernegara

7. IMPLEMENTASI PANCASILADALAMBIDANGEKONOMI
Di dalam dunia ilmu ekonomi terdapat istilah yang terkuat yang menang. Sehingga biasanya pengembangan
ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang memeningkan moralitas kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai
dengan pacasila yang lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistic mendasarkan pada
tujan demi kesejahteraan rakyat secara luas (Mubyarto , 1999).
Implementasi atau penerapan wawasan menjadi pola yang mendasari cara berpikir,bersikap,dan bertindak
dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan berbangsa dan benergara. Implementasi
wawasan berdasarkan pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh.
Dalam bidang ekonomi implementasi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar – benar menjamin
pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, dapat
mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar
daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri.
sistem ekonomi Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Ekonomi seperti ini yang
dinamakan degan ekonomi Pancasila.

8. IMPLEMENTASI PANCASILADALAMBIDANGSOSIALBUDAYA
Pengaruh budaya luar terhadap budaya Indonesia Kebudayaan Indonesia walau beranekaragam,
namun pada dasarnya terbentuk dan dipengaruhi oleh kebudayaan besar lainnya seperti kebudayaan
Tionghoa, kebudayaan India dan Kebudayaan Arab. Kebudayaan India masuk dari penyebaran agama
Hindu dan Budha di Nusantara jauh sebelum Indonesia terbentuk.
Dari waktu ke waktu budaya barat semakin marak dan diserap dengan mudah oleh masyarakat kita.
Tidak peduli budaya itu merusak ataukah tidak, namun nampaknya masyarakat kita lebih suka
menghadapi budaya-budaya luar itu daripada melestarikan budaya tanah airnya sendiri. Hal ini harus
bisa disikapi dengan seksama karena bila kebiasaan ini terus berlangsung tanpa proses penyaringan
dan pengontrolan, maka dapat dipastikan bahwa budaya Indonesia akan hilang lenyap tinggal nama
Oleh karna itu dalam pengembangan social budaya pada masa reformasi ini harus mengangkat nilai
– nilai Pancasila itu sendiri. Dalam prinsip etika Pancasila pada hakikatnya bersifat manusiawi artinya
nilai – nilai pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia
sebagai mahluk yang berbudaya.

9. Implementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang pertahanan dan keamanan dituangkan
dalam pasal 27 ayat (3) dan pasal 30. Pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang
merupakan pancaran dari sila pertama pancasila. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang
pertahanan dan keamanan nasional.
maka implementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan negara pada bidang pertahanan dan keamanan harus
diawali dengan kesadaran bahwa indonesia adalah negara hukum. Pertahanan dan keamanan negara di atur dan
dikembangkan menurut dasar kemanusiaan, bukan kekuasaandengan kata lain, pertahanan dan keamanan indonesia
berbasis pada moralitas keamanan sehingga kebijakan yang terkait dengannya harus terhindar dari pelanggaran hak-
hak asasi manusia
pertahanan keamanan negara harus berdasar pada tujuan tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Esa (sila pertama dan kedua), berdasar pada tujuan untuk mewujudkan kepentingan
seluruh warga sebagai warga negara (sila ke tiga), harus mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat serta
kebebasan kemanusiaan (sila keempat), dan ditujukan untuk mewujudkan keadilan dalam hidup masyarakat (sila
kelima). Semua ini dimaksudkan agar pertahanan dan keamanan dapat ditempatkan dalam konteks negara hukum,
yang menghindari kesewenang-wenangan negara dalam melindungi dan membela wilayah negara dengan bangsa,
serta dalam mengayomi masyarakat.
IMPLEMENTASI PANCASILADALAMBIDANGPERTAHANAN& KEAMANAN