Teks tersebut merupakan ringkasan perkembangan ekonomi pada masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Usmaniyah dalam 3 kalimat. Teks menjelaskan kontribusi tokoh-tokoh ekonomi Islam seperti Abu Yusuf, Ibnu Miskawaih, dan Mawardi terhadap perkembangan pemikiran ekonomi pada masa khilafah Islam.

1. 1
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim
Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. karena berkat
rahmat-Nya kami dapat merampungkan makalah ini walau jauh dari kata
sempurna.
Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi
Muhammad berserta sahabat, karena berkat beliau kami bisa merasakan manisnya
iman seperti sekarang.
Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada :
- Drs. Erdison, M,Sy selaku pengajar mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi
Islam.
- Kelompok tiga yang terlibat dalam pembuatan makalah ini.
Yang terakhir kalinya kami mengharap saran dan kritik yang membangun
dari para pembaca agar pemuatan makalah yang akan datang bisa menjadi lebih
baik. Amin …
Pekanbaru, 22 Maret 2013
Penulis

2. 2
BAB I
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang
Kontribusi kaum Muslimin yang sangat besar terhadap kelangsungan dan
perkembangan pemikiran ekonomi pada khususnya dan peradaban dunia pada
umumnya, telah diabaikan oleh para ilmuwan Barat. Buku-buku teks ekonomi
Barat hampir tidak pernah menyebutkan peranan kaum Muslimin ini. Sebaliknya,
meskipun telah memberikan kontribusi yang besar, kaum Muslimin tidak lupa
mengakui utang mereka kepada para ilmuwan Yunani, Persia, India, dan Cina.
Hal ini sekaligus mengindikasikan inklusivitas para cendekiawan Muslim masa
lalu terhadap berbagai ide pemikiran dunia luar selama tidak bertentangan dengan
ajaran Islam.
B. Rumusan masalah
1. Bagaimana perkembangan ekonomi pada masa bani umayyah? Siapa
tokohnya?
2. Bagaimana perkembangan ekonomi pada masa bani abbasiyah? Siapa
tokohnya?
3. Bagaimana perkembangan ekonomi pada masa daulah usmaniyah?
C. Tujuan
1. Untuk mengetahui perkembangan ekonomi pada masa bani umayah.
2. Untuk mengetahui perkembangan ekonomi pada masa bani abbasiyah.
3. Untuk mengetahui perkembangan ekonomi pada masa daulah usmaniyah.
4. Untuk mengetahui tokoh-tokoh perekonomian islam pada masa bani umayah,
abasiyah, dan usmaniyah.

3. 3
BAB II
PEMBAHASAN
A. Perkembangan Ekonomi pada Masa Bani Umayah dan Tokohnya
Para khalifah Bani Umayah menaruh perhatian yang cukup besar pada
pembangunan ekonomi, yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan umat islam
secara keseluruhan. Di antaranya adalah :
1. Khalifah Muawiyah ibn Abi Sofyan
Pada masa pemerintahanya dia mendirikan dinas pos, beserta fasilitasnya,
menerbitkan angkatan perang, mencetak mata uang, dan mengembangkan
jabatan qadi sebagai jabatan professional. Dia juga menerapkan kebijakan
pemberian gaji tetap kepada para tentara.
2. Khalifah Abdul Malik ibn Marwan
Khalifah Abdul Malik ibn Marwan memiliki pemikiran yang serius terhadap
penerbitan dan pengaturan uang dalam masyarakat islam. Hal ini
dilatarbelakangi oleh permintaan Romawi agar menghapus kalimat
bismillahirahmanirahim dari mata uang yang berlaku pada masa khalifahnya.
Pada saat itu Romawi mengimpor dinar islam dari mesir. Akan tetapi
permintaan itu di tolaknya. Bahkan dia mencetak mata uang islam sendiri
dengan tetap mencantumkan bismillahirahmanirahim pada tahun 74H (659M).
3. Khalifah Umar ibn Abdul Aziz
Selama masa pemerintahanya dia menerapkan kembali ajaran islam secara
utuh, dan menyeluruh. Ketika diangkat sebagai khalifah, dia mengumpulkan
rakyatnya dan mengumpulkan serta menyerahkan hartanya kekayaan diri dan
keluarganya yang tidak wajar kepada kaum muslimin melalui baitul mal. Dia
juga tidak mengambil sesuatupun dari baitul mal. Termasuk pendapatan fai
yang telah menjadi haknya.
Bidang-bidang ekonomi yang terdapat pada jaman Bani Umayyah terbukti
berjaya membawa kemajuan kepada rakyatnya yaitu:

4. 4
- Dalam bidang pertanian, Umayyah telah memberi tumpuan terhadap
pembangunan sector pertanian, beliau telah memperkenalkan system pengairan
dengan tujuan meningkatkan hasil pertanian.
- Dalam bidang industri, pembuatan kerajinan tangan telah menjadi urat nadi
pertumbuhan ekonomi bagi Bani Umayyah.1
B. Perkembangan Ekonomi pada Masa Bani Abbasiyah dan Tokohnya
Kekhalifahan Bani Abbasiyah berkuasa dalam rentang waktu yang panjang
selama 524 tahun, dari tahun 132-656 H atau 750-1258 M. Di bawah ini adalah
beberapa khalifah yang berperan dalam masalah perekonomian pada masa Bani
Abbasiyah Di antaranya:
1. Al-Mahdi
Ia banyak menerapkan kebijakan yang menguntungkan rakyat banyak. Seperti
membangun tempat-tempat persinggahan para musafir haji, pembuatan kolam-
kolam air bagi para kafilah dagang beserta hewan bawaanya, memperbaiki dan
memperbanyak jumlah telaga dan perigi, dia juga mengembalikan harta yang
dirampas oleh ayahnya kepada pemiliknya masing-masing. Perekonomian
Negara mulai meningkat dengan peningkatan sektor pertanian melalui irigasi,
dan, pertambangan. Disamping itu jalur transit perdagangan antara timur dan
barat juga banyak menghasilkan kekayaan, karena basrah menjadi pelabuhan
yang penting.
2. Harum Al-Rasyid
Pada saat pemerintahan di kuasai oleh Harun Al-Rasyid, pertumbuhan
perekonomian berkembang dengan pesat, dan kemakmuran di dalam dinasti
Abbasiyah mencapai puncaknya pada saat ini. Dia juga melakukan deservikasi
sumber pendapatan Negara. Sumber pendapatan pada masa ini adalah kharaj,
jizyah, zakat, fa’i, ghanimah, usyr, dan harta lainya seperti wakaf, sedekah, dan
harta warisan orang-orang yang tidak mempunyai ahli waris. Dia juga sangat
memperhatikan perpajakan. Ia juga menunjuk Qadi Abu Yusuf untuk
menyusun sebuah kitab pedoman mengenai keuangan Negara secara syariah.

5. 5
Dalam pemungutan kharaj, para khalifah Abbasiyah menggunakan tiga cara,
yaitu :
a. Al-Muhasabah
b. Al-Muqasamah
c. AL-Muqatha’ah2
Menurut catatan sejarah, tiga abad pertama pemerintahan Khalifah Bani
Abbasiyah (Abad 8 sampai 11) sejarah menyaksikan kejayaan peradaban islam
abad pertengahan. Menurut catatan Abdullah Musthafa al Maraghi, ada lebih dari
161 orang pakar dibidang fikih yang lahir dan hidup pada masa pemerintahan
khilafah Bani Abbasiyah yang berkedudukan di Bagdad, Irak. Antara lain adalah:
1. Abu Yusuf (113 H)
Pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid terjadi krisis nilai etis dan ekonomi
yang tidak stabil yang seringkali memunculkan kebijakan pemerintah yang
dianggap tidak memihak kepada kelompok kecil. Pos-pos perekonomian
negara akan menjaga kestabilan ekonomi dan keberlangsungan sebuah
kerajaan. Sedangkan pemerintah memerlukan income negara yang dipungut
dari setoran pajak masyarakat. Jika ini terjadi, maka pendapatan dan
pengeluaran negara menjadi tidak seimbang. Oleh karena itu kebijakan
terhadap penarikan pajak sering terjadi tanpa adanya pertimbangan nilai-nilai
etika moral dan asas keseimbangan. Di tengah kondisi seperti ini, di kalangan
ulama lahirlah sikap untuk menjauhi kelompok penguasa dan berpihak
kepada kelompok kecil dalam upaya menentang kebijakan penguasa yang
sifatnya menindas.
Masalah besar yang dihadapi negara, dalam pandangan Abu Yusuf harus
diselesaikan dengan upaya mengedepankan nilai keseimbangan antara output
dan input, maka etika pemerintah dan moral masyarakat perlu dibenahi.
Sebab kestabilan ekonomi hanya akan dapat dicapai bila komponen etika

6. 6
yang memuat beberapa sistem dalam pandangan Abu Yusuf mampu
disosialisasikan di tengah individu dan masyarakat.
2. Abu Ubaid al-Qasim bin Salam (w. 224 H/838 M).
Kitab al-Amwal merupakan karya Ubaid yang lengkap tentang keuangan
dalam negara Islam. Dimulai tentang bab singkat tentang “hak penguasa atas
subjek dan hak subjek yang berhubungan dengan penguasa” dilanjutkan
dengan bab tentang jenis harta yang dikelola penguasa untuk kepentingan
subjek dan basisnya dalam kitab Allah serta Sunnah.
Bab lain membahas pengumpulan dan pembayaran dari tiga jenis penerimaan
yang diidentifikasi dalam bab kedua, yaitu: zakat (termasuk ushr), seperlima
dari rampasan perang dan dari harta peninggalan/ terpendam dan fai’ yang
termasuk kharaj, jizyah dan penerimaan lainnya yang tidak masuk kategori
pertama dan kedua, misalnya: penemuan barang hilang, kekayaan yang
ditinggalkan tanpa ahli waris dan lain-lain.
3. Ahmad bin Hanbal (164-241 H/780-855 M).
Imam Hambali lebih fleksibel dan realistik dalam menerima suatu pendirian
yang menyangkut persoalan ekonomi yang selalu berubah. Catatan lain
tentang Imam Hambali adalah pandangan yang melengkapi pendekatan islami
untuk memelihara persaingan yang adil di pasar, Imam Hambali mencela
pembelian dari seorang penjual yang menurunkan harga barang untuk
mencegah orang membeli barang yang sama dari tetangganya (pesaing). Jika
penurunan harga barang seperti ini dibiarkan akan menempatkan penjual yang
menurunkan harga pada posisi monopoli yang dapat mendikte harga
semaunya. Walaupun penurunan harga yang menyeluruh dapat
menguntungkan orang, tetapi penguasa harus waspada dalam mengambil
keputusan. Imam Hambali menghendaki hukum campur tangan dalam kasus
semacam ini dalam rangka mencegah terjadinya monopoli dan praktek yang
tidak diinginkan.
Imam Hambali cenderung memberikan kebebasan maksimum kontrak dalam
usaha. Dengan semangat yang sama memperbolehkan persyaratan kontrak
yang umumnya tidak dibolehkan aliran lain. Kebebasan yang dipandu oleh

7. 7
maslahah, dimana tidak ada panduan tertulis (al-Quran dan Hadist)
menjadikan metodenya lebih mendukung untuk kepentingan yang lemah dan
membutuhkan. Jadi, ia mengharuskan seorang pemilik rumah menyediakan
naungan bagi orang yang tidak mempunyai tempat untuk istirahat.
4. Ibnu Miskawaih (w. 421 H/1030 M).
Karya Ibnu Miskawaih tentang filosofi etik adalah suatu upaya memadukan
pandangan Aristoteles tentang subjek yang sama dengan ajaran islam.. Dalam
pertukaran dan peranan uang, Ia mengamati bahwa, ”Manusia secara alami
adalah sosial. Mereka tidak dapat hidup tanpa kerjasama. Oleh karena itu,
mereka harus membantu satu sama lain. Mereka saling mengambil dan saling
memberi: jadi mereka menuntut kompensasi yang pantas. Jika tukang sepatu
memakai jasa tukang cat dan ia memberikan jasanya sendiri, ini akan menjadi
ganjaran jika kedua karya seimbang. Tetapi tidak ada penghalang karya
seseorang lebih baik dari karya lainnya. Dalam hal ini dinar akan menjadi
suatu penilai dan penyeimbang diantara keduanya.”
Ia cukup bijaksana dengan menyadari bahwa mengukur dengan ukuran uang
tidaklah sempurna. Maka, menjadi penting bagi penguasa untuk melakukan
intervensi dengan alasan untuk menjamin keadilan antara pihak-pihak yang
melakukan transaksi.
Ibnu Miskawih juga menguraikan urusan uang dalam makalahnya yang
subjeknya keadilan. Ia melihat bahwa emas menjadi dapat diterima secara
universal atau dengan kalimatnya sendiri: ”Standar untuk semua jenis
pekerjaan dan lapangan kerja dan penggantinya untuk kesemuanya” melalui
konversi. Konversi ini memiliki alasan dibalik itu, yaitu kwalitas hakiki dari
suatu logam tertentu: tahan lama, mudah dibawa, tidak dapat dikorup,
dikehendaki orang dan kenyataan bahwa orang senang melihatnya. ”Dan
bahwa ia menukarkan segalanya untuk emas dan disimpannya ditempat
mereka dan menjadi pengganti (substitute) untuk semuanya, ia melakukan hal
yang baik, karena ia dapat setiap saat diperlukan, apapun yang ia perlukan
melalui emas itu.”

8. 8
5. Mawardi (364 – 450 H/974 – 1075 M).
Buku al-Ahkam as-Sulthaniyyah dari Mawardi adalah suatu makalah tentang
pemerintahan dan administrasi yang berurusan dengan kewajiban penguasa,
penerimaan dan pengeluaran publik, tanah publik, tanah umum dan prerogatif
negara untuk menghibahkan tanah dan mengawasi pasar. Adalah kewajiban
dari muhtasib, yang fungsinya mencakup pengawasan atas pasar, untuk
menjamin kebenaran timbangan dan ukuran, mencegah penyimpangan dan
melihat bahwa ketentuan syariah yang berkaitan dengan transaksi diikuti oleh
pedagang dan pengrajin.
Kitab Adubud Din wad-Dunya, kaya dengan pandangan ekonomi karena
memusatkan pada perilaku individu muslim. Bukunya membawa suatu kesan
yang kuat dari karya ahli tasawwuf. Dalam buku ini ia membahas pertanian,
peternakan hewan, perdagangan dan industri sebagai empat cara untuk mata
pencaharian. Kemudian ia membahas tentang pendekatan yang mungkin
untuk memperoleh penghasilan. Tidak mengapa seseorang memperoleh
penghasilan melebihi kebutuhannya, dengan maksud dibelanjakan untuk
alasan yang baik. Tapi memperoleh uang demi untuk uang dan dalam rangka
menimbun kekayaan dan atas dasar itu menuntut kekuasaan adalah buruk.
Sederhananya tidak berakhir untuk ketamakan yang merusak semua budi
luhur.
Mawardi juga meninggalkan suatu karya besar fikih, yaitu al-Hawi, suatu
bagian buku ini telah diterbitkan dengan judul al-Mudharabah. Ini adalah
suatu perbandingan terhadap berbagai aliran hukum Islam tentang subjek bagi
hasil. Masalah yang menarik adalah pemilik suatu barang modal mengikat
kontrak dengan seorang pengusaha yang hendak menggunakan barang modal
tersebut untuk kegiatan yang produktif, dimana hasilnya dibagi dua. Mawardi
tidak membolehkan hal ini, diikuti oleh mayoritas jurist. Namun beberapa
jurist dari mahzab Hanbali, membolehkan mudharabah seperti ini, dan
pendapat ini nampaknya lebih cocok untuk menjawab kebutuhan pada masa
sekarang.

9. 9
6. Ibnu Hazm (384 – 456 H/994 – 1064 M).
Ibnu Hazm adalah seorang jurist yang besar dengan pendekatan yang unik
terhadap hukum Islam dimana ia menolak pemikiran analogi seperti halnya
istihsan. Ia mempunyai pandangan yang jelas tentang tanggung jawab
kolektif dalam masyarakat Islam.
Ibnu Hazm mempunyai pandangan tentang menghapuskan kemiskinan dan
memelihara keadilan sosial serta kewajiban pemerintah Islam dalam
hubungan ini. Pandangan tentang hak orang tak punya atas kekayaan dari
yang punya juga dihargai.
Ibnu Hazm merupakan satu-satunya jurist besar yang melarang menyewakan
tanah pertanian sehingga pemilik tanah mempunyai dua pilihan, yaitu
menggarap sendiri tanahnya atau memasuki suatu perjanjian bagi hasil tanah
dengan penggarapnya.
7. Al-Ghazali (451-505 H/1055-1111 M)
Karya-karyanya Ihya’ Ulumuddin, usul fikih, al-Mushtafa dan dua
makalahnya lainnya, Mizanul A’mal dan at-Tibr al-masbuq fi Nasihatil
Muluk, adalah sumber utama dari pemikiran ekonominya.
Kepedulian utama al-Ghazali adalah perilaku individual yang dibahas secara
rinci dengan mengingat al-Quran, sunah, laporan yang berkaitan dengan para
Sahabat Nabi dan mereka yang menggantikannya, juga ucapan para sufi
utama periode yang lalu, separti: Junaid, Bishr, Zun Nun al-Haritz al-
Muhasibi. Ada suatu penekanan yang besar pada maksud baik dan perbuatan
yang disengaja. Jadi, seseorang pedagang harus lebih baik ”mengarahkan
keahlian atau daganganya pada pemenuhan salah satu dari tanggung jawab
sosialnya.
Ia berada di dasar pasti, ketika ia memberikan nasehat kepada pengusaha
untuk melaksanakan tugas terhadap subjeknya, memenuhi kebutuhan mereka
dan menghentikan praktek korupsi seperti: memungut pajak tidak didukung
oleh syariat. Ketika rakyat mengalami kekurangan dan tidak ada jalan untuk
mendapatkan penghasilan untuk hidupnya, adalah kewajiban penguasa untuk
menolong dengan menyediakan mereka makanan dan uang yang diperlukan

10. 10
dari bendahara publik. Ia juga mencoba menerangkan dilarangnya riba al-fadl
dengan alasan bahwa riba al-fadl itu melanggar sifat dan fungsi uang, dia juga
mengutuk penimbunan uang, dengan dasar uang itu dilarancang untuk
memudahkan pertukaran, dimana penimbunan menghalangi proses ini.3
C. Perkembangan Ekonomi pada Masa Daulah Usmaniyah
Dalam mengembangkan kehidupan perekonomiannya, daulah Usmaniyah
melanjutkan kebijakan yang telah diterapkan dinasti Abbasiyah. Baitul Mal tetap
difungsikan sebagai kantor perbendaharaan Negara. Pada awalnya seiring dengan
luasnya wilayah yang dikuasai, daulah Usmani menggunakan system
desentralisasi dalam mengatur pemungutan pajak. Namun dikemudian hari
menimbulkan permasalahan. Para pejabat local mulai banyak melakukan
penyimpangan, seperti memungut pajak melebihi batas, membebani kewajiban
tambahan kepada para petani serta melegitimasi brerbagai pungutan liar,
sementara pemerintah pusatnya tidak bisa melakukan pengawasan secara
maksimal, karena terfokus kepada berbagai peperangan dengan bangsa
eropa.disamping luasnya wilayah kekuasaan, hal tersebut mendorong pemerintah
pusat untuk mengubah kebijakan menjadi sentralistik.
Di bidang agraria, pola kebijakan pemerintah usmani mengacu kepada
undang-undang agraria warisan bizantium. Undang-undang ini terdapat dua
garapan, yaitu Al-Iqta al-Asbghar atau timar dan ziamat.
Untuk menunjang aktifitas ekonomi, daulah usmani juga mencetak uang.
Namun, sultan di cantumkan pada setiap mata uang yang beredar sebagai tanda
penguasaan dimasa itu. Ketika terjadi inflasi, Sultan Murad IV mengeluarkan
kebijakan penambahan nilai tukar mata uang emas dan perak, dan melakukan
efesiensi pengeluran terhadap gaji pasukan dan keperluan istana.

11. 11
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Pembangunan ekonomi, yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan umat
islam secara keseluruhan merupakan suatu hal yang mendapat perhatian cukup
besar oleh para khalifah. Di antaranya adalah :
1. Khalifah Muawiyah ibn Abi Sofyan
2. Khalifah Abdul Malik ibn Marwan
3. Khalifah Umar ibn Abdul Aziz
Seperti halnya pada masa Bani Umayah, keadaan ekonomi juga merupakan
suatu hal yang mendapat perhatian yang cukup besar oleh penguasa pada saat itu.
Di bawah ini adalah beberapa khalifah yang berperan dalam masalah
perekonomian pada masa Bani Abbasiyah di:
1. Al-Mahdi
2. Harum Al-Rasyid
Selain para khalifah tersebut diatas, juga ada beberapa tokoh pemikir
ekonomi yang memberikan pengaruh pada perkembangan perekonomian Bani
Abasiyah diantaranya :
1. Abu Yusuf
2. Abu Ubaid al-Qasim bin Salam
3. Ahmad bin Hanbal
4. Ibnu Miskawaih
5. Mawardi
6. Ibnu Hazm
7. Al-Ghazali
Dalam mengembangkan kehidupan perekonomiannya, daulah Usmaniyah
melanjutkan kebijakan yang telah diterapkan dinasti Abbasiyah. Baitul Mal tetap
difungsikan sebagai kantor perbendaharaan Negara. Di bidang agraria, pola
kebijakan pemerintah usmani mengacu kepada undang-undang agraria warisan
bizantium. Undang-undang ini terdapat dua garapan, yaitu Al-Iqta al-Asbghar atau
timar dan ziamat. Untuk menunjang aktifitas ekonomi, daulah usmani juga
mencetak uang.

12. 12
B. SARAN
Dengan dibuatnya makalah ini maka diharapkan agar kita mengerti
pemikiran ekonomi para cendekiawan Muslim terkemuka akan memberikan
kontribusi positif bagi umat Islam, setidaknya dalam dua hal.
Pertama, membantu menemukan berbagai sumber pemikiran ekonomi
Islam kontemporer.
Kedua, memberikan kemungkinan kepada kita untuk mendapatkan
pemahaman yang lebih baik mengenai perjalanan pemikiran ekonomi Islam
selama ini.
Kedua hal tersebut akan memperkaya ekonomi Islam kontemporer an
membuka jangkauan lebih luas bagi konseptualisasi dan aplikasinya. Kajian
terhadap perkembangan sejarah ekonomi Islam merupakan uian-ujian empiric
yang diperlukan bagi setiap gagasan ekonomi. Ini memiliki arti yang sangat
penting, terutama dalam kebijakan ekonomi dan keuangan Negara.

13. 13
DAFTAR PUSTAKA
Googel book /wikimedia/, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,
http://googel.com/
http://wikimadia.com/

14. 14
DAFTAR ISI
Halaman Judul
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab I : - Pendahuluan
Latar Belakang
Rumusan Masalah
Tujuan
Bab II : - Isi/Pembahasan
A. Perkembangan Ekonomi pada Masa Bani Umayah dan Tokohnya
1. Khalifah Muawiyah ibn Abi Sofyan
2. Khalifah Abdul Malik ibn Marwan
3. Khalifah Umar ibn Abdul Aziz
B. Perkembangan Ekonomi pada Masa Bani Abbasiyah dan Tokohnya
1. Al-Mahdi
2. Harum Al-Rasyid
C. Perkembangan Ekonomi pada Masa Daulah Usmaniyah
Bab III : - Kesimpulan
Saran
Daftar Pustaka