1. Dokumen tersebut membahas tentang implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia, termasuk cakupan peserta, pelayanan yang ditanggung, dan dampaknya terhadap kesejahteraan tenaga kesehatan khususnya dokter.

1. Dr. Slamet Budiarto, SH,MH.Kes

2.  UU nomer 40 tahun 2004 ttg SJSN
 UU nomer 24 tahun 2011 ttg BPJS
 PERPRES JKN nomer 13 tahun 2012

3.  JAMINAN KESEHATAN 1 JANUARI TAHUN
2014 MELIPUTI : PBI, PESERTA ASKES,
TNI/POLRI,PESERTA JAMSOSTEK ... KURANG
LEBIH BERJUMLAH 120 JT PENDUDUK
 JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2019 :
SELURUH PENDUDUK INDONESIA

4.  PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN YANG
DITANGGUNG :
-Manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat
pelayanan kesehatan perorangan, mencakup
pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan
medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan
medis yang diperlukan
-Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana
dimaksud di atas terdiri atas Manfaat medis dan
Manfaat non medis

-Manfaat medis sebagaimana dimaksud diatas
tidak terikat dengan besaran iuran yang
dibayarkan

5.  Mempunyai efek sistemik
 Pembeayaan baik , pelaksanaan akan baik—
sistem pelayanan kesehatan akan tertata
baik
 Pembeayaan jelek---merusak tatanan sistem
pelayanan kesehatan

6. 1. Sistem rujukan berjalan baik :
Efisiensi cost
Mengurangi medical eror
Mutu layanan meningkat
Dokternya jadi pandai
Pemerataan penghasilan DU dgn DSP
2. Pemerataan dokter
1 Dokter akan menangani 3000-5000 peserta
Apabila di suatu wilayah sdh terisi penuh ,maka dokter baru hrs
mencari tempat yg masih kosong
3. Kebutuhan dokter dapat dihitung dgn mudah, shg dpt dijadikan acuan
penerimaan mahasisiwa kedokteran
4. Dokter akan diatur waktu kerjanya, shg banyak waktu untuk sosial
5. Dokter umum dan dokter spesialis akan sejahtera

7. 1. Sistem rujukan akan kacau balau
2. Sengketa antar dokter
3. Pelayanan akan buruk
4. Dokter akan disalahkan
5. Tuntutan malpraktek meningkat
6. Kesejahteraan dokter akan terpuruk
7. Mengancam hilangnya 1 generasi profesi
dokter

8. 1. PELAYANAN PRIMER
 Pasal 39 PERPRES JKN
1.BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada
Fasilitas Kesehatan tingkat pertama secara praupaya
berdasarkan kapitasi atas jumlah Peserta yang terdaftar
di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama
2. PELAYANAN SEKUNDER /TERTIER
3. BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada
Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan
berdasarkan cara Indonesian Case Based Groups
(INACBG’s).
3. Dokter strutural...remunerasi ???

9. 1. Di Luar negeri
 Dihitung berdasarkan unit cost kapitasi
 berdasarkan unit cost Ina CBGs
2. Di Indonesia
 KEBALIKANNYA----PREMI DITENTUKAN LEBIH
DAHULU

10.  Pembayaran pra bayar ,sistem dokter
keluarga, 1 dokter dibayar berdasarkan
jumlah peserta yg dikelola
 Angka kesakitan dari jumlah peserta : 25%-
30%
 Yang termasuk dalam pembeayaan kapitasi :
jasa medis, obat, bahan habis pakai,
pegawai, perawat, laboratorium,bidan,
investasi, telp,listrik dll

11.  UTILISASI (angka kesakitan yg datang ke
PPK tingkat 1)PER BULAN
X
 UNIT COST : semua cost yg berkaitan
dengan pelayanan kesehatan

12.  Utilisasi rate di LN untuk pelayanan primer
adalah 25%-,
 berdasarkan angka keluhan sakit masyarakat per
bulan adalah 30% (data susenas 2010).
 Utilisasi rate di Indonesia kurang lebih 25%
 Pertimbangan bahwa angka utilisasi 25% adalah :
1. Data askes 13-15 % ( banyak peserta askes yang
sakit tetapi tidak menggunakan fasilitas Askes,
askes tidak menghtung peserta yang tdk
menggunakan fasilitas askes, IDI
memperkirakan peserta askes yang tidak
menggunakan fasilitas askes sekitar 12-15%)

13.  Terjadi pergesaran sikap masyarakat ketika
ada keluhan sakit. Bila sebelumnya dengan
keluhan sakit, masyarakat sebagian hanya
dibiarkan atau membeli obat warung atau
apotek atau toko obat atau ke pengobatan
alternatif, maka akan terjadi perubahan
sikap, yaitu mereka akan mengunjungi dokter
pelayanan primer.
 Masyarakat yang sebelumnya kalau ada
keluhan sakit langsung ke rumah sakit,
karena dengan sistem yang dikelola BPJS ini
nantinya mereka harus mengunjungi
pelayanan primer sehingga angka utilisasi
primer pasti akan naik dari rata-rata
sebelumnya

14.  Besar biaya per satuan pelayanan
kesehatan primer terdiri dari :
 Jasa Medik dokter (jasa medis dokter sesuai
hasil muktamar IDI tahun 2009 , konsultasi :
30.000, Dokter Senior : 40.000 ?)
 PERAWAT = 3000
 Pembelian obat dan bahan habis pakai = 20.000
 alat tulis kantor dan administrasi = 1000
 Besar belanja listrik, air, telephon, = 2000
 Sewa tempat = 6000
JUMLAH TOTAL = 61.000

15.  UTILISASI : 25%
 UNIT COST : 61.000
 KAPITASI : UTILISASI X UNIT COST
 KAPITASI : 25% X 61.000 = 15.250
 1 DOKTER = 3000 PESERTA
 1 DOKTER = 15.250 X 3000 = 45.750.000
 BEAYA PER PASIEN = 45.750.000/750 = 61.000
 TAKE HOME PAY DOKTER = 30.000X750 =
22.500.000/BLN
 REMUNERASI DEPKEU = 18J
 PILOT = 25 JT

16.  30-60 PERSEN DARI PREMI (ASKES 12 %)
 PREMI 15.500
 KAPITASI = 15.500 X 30% = 4.650
 ????????????????

17.  SAAT INI 80-90 % MENDAPATKAN PENGHASILAN
DARI PASIEN UMUM, 10 PERSEN DARI PASIEN
PUSKESMAS/JAMKESMAS
 ERA SJSN 80-90 % PENGHASILAN DOKTER
DARI PASIEN BPJS, 10-20 % DARI PASIEN UMUM

18. SARYANKES PRIMER YANG DIJADIKAN
PROVIDER BPJS :
1. KLINIK PRATAMA
2. PRAKTEK DOKTER
3. PUSKESMAS
Persyaratannya adalah : SARYANKES TSB
HARUS BERIJIN (puskesmas juga harus berijin
)
PRAKTEK PERAWAT GMN ? Tidak jadi Provider

19. A. Dokter UGD RS : Apabila RS tidak membayar
dokter UGD dengan layak , maka Dokter UGD
akan berbondong bondong mendaftar ke BPJS
untuk penjadi provider dgn melakukan Praktek
Mandiri, hal ini di karenakan mendapat solary yg
lebih baik. Pada akhirnya RS akan kehilangan
dokter UGD nya,...Dan pada akhirnya RS akan
membayar Dokter UGD setara dg pembayaran
oleh BPJS
B. Dokter Klinik : Klinik Klinik juga akan kehilangan
dokter jaganya , apabila tdk membayar dokter
jaga dengan baik
C. Dokter Puskesmas dan Dokter struktural, apabila
tdk ada remunerasi ,maka dokter dokter akan
keluar dari PNS ,dan menjadi provider BPJS

20. KESIMPULAN :
 SJSN AKAN MERUBAH KESEJAHTERAAN
DOKTER UMUM BERLIPAT DARI SEKARANG
,SELAMA PEMBEAYAANNYA BAIK,BEGITU
JUGA SEBALIKNYA , DOKTER AKAN MELARAT
APABILA PEMBEAYAANYA TDK BAIK,,, NILAI
KAPITASI YANG IDEAL ADALAH 15-20
RB/PESERTA
 DOKTER UMUM TDK AKAN BERLOMBA
LOMBA SEKOLAH SPESIALIS
 PERBEDAAN PENDAPATAN DU-DSP MAKSIMAL
1,5-2 KALI

21.  DOKTER SPESIALIS APABILA SEBELUM ERA
SJSN MENDAPATKAN PENGHASILAN 80-90
PERSEN DARI PASIEN SWASTA (UMUM), MAKA
DI ERA SJSN AKAN TERBALIK
,PENDAPATANNYA 80-90 PERSEN DARI BPJS.
HANYA 10-20 PERSEN PASIEN KAYA YG
MEMBAYAR SENDIRI.
APABILA PEMBEAYAAN DI ERA SJSN BAIK
,MAKA DOKTER SPESIALIS AKAN LEBIH
SEJAHTERA, BEGITU JUGA SEBALIKNYA.

22. 1. DI LUAR NEGERI METODE PEMBAYARAN INA CBGS
TIDAK UNTUK MEMBAYAR DOKTER DENGAN JASA
MEDIS ,TETAPI DENGAN REMUNERASI. DI INDONESIA
PEMBAYARAN DENGAN REMUNERASI SULIT
DILAKUKAN DIKARENAKAN TOTAL/UNIT COSTNYA INA
CBGS SANGAT KECIL.SEHINGGA RUMAH SAKIT
KESULITAN UNTUK MEMBAYAR DOKTER DENGAN
REMUNERASI, DAN AKHIRNYA RS MEMBAYAR DOKTER
SPESIALIS DENGAN JASA MEDIS YANG SANGAT KECIL.
2. PENENTUAN TARIF CBGS DI LUARNEGERI DIHITUNG
BERDASARKAN UNIT COST SETIAP TINDAKAN BARU
DIKELUARKAN ANGKA PREMINYA , SEDANGKAN DI
INDONESIA TERBALIK, DIHITUNG BERDASARKAN
PREMINYA BARU MENGHITUNG DARI UNIT COSTNYA,
KRN TERKAIT ANGGARAN..

23. 3. INA CBGS MENGGUNAKAN DIAGNOSA BERBAHASA INGGRIS
BERDASARKAN ICD X DAN ICD IX, DOKTER DOKTER DI
INDONESIA SUDAH BIASA MENDIAGNOSA PENYAKIT DENGAN
BAHASA LATIN SEHINGGA DALAM MEMASUKAN KE SISTEM INA
CBGS SERING SALAH, DAN KEBANYAKAN YANG MEMASUKAN
ADALAH PETUGAS REKAM MEDIS , DAN PADA AKHIRNYA
PEMBAYARAN KLAIM TIDAK SESUAI DGN SEBENARNYA,
SEHINGGA AKHIRNYA DOKTER DIRUGIKAN
4. INA CBGs TIDAK MENGENAL 2 DIAGNOSA BERBEDA/RAWAT
GABUNG
5. DIAGNOSA DI SISTEM INA CBGS DAPAT DIKUNCI DARI
SOFTWARE NYA ,MISALNYA DIAGNOSA APENDIKTOMI RINGAN,
APENDIKTOMI SEDANG DAN APENDIKTOMI BERAT. DOKTER
BEDAH HANYA TAHU PEMBAGIAN DIAGNSA TERSEBUT DARI
KONDISI PASIEN APABILA MENURUT DOKTER BAHWA
PENYAKITNYA MASUK KATEGORI BERAT ,BEGITU DIMASUKAN
DALAM SISITEM INA CBGS BELUM TENTU YANG KELUAR DALAH
DIGNOSA APENDIKTOMI BERAT YANG KELUAR SELALU
DIAGNOSA YANG RINGAN ,SEHINGGA PEMBAYARANNYA PUN
ADALAH TIDAK SEBENANYA. JADI DAPAT DISIMPULKAN TIDAK
ADA TRANSPARANSI KAPAN PASIEN DINYATAKAN
RINGAN,SEDANG ATAU BERAT ? .DAN PADA AKHIRNYA DOKTER
AKAN DIBAYAR MURAH.

24. 6. Jasa medis dokter tidak dipisahkan dari
unit cost lain, yaitu masuk dalam jasa
pelayanan maksimal sebesar 44 persen
dari total. Dengan sistem ini maka akan
meningkatkan sengketa antara manjemen
RS dengan dokter. Bahkan ada beberapa
RS yang hanya memberi jasa medis dokter
sebesar 5%. Ini sangat merugikan dokter
karena dalam melakukan tindakan medis
yang sama ,akan berbeda beda jasa
medisnya tiap RS, tergantung pada
kebijakan direktur.

25.  ADANYA PERBEDAAN TARIF YANG SANGAT
MENYOLOK ANTARA STRATA RS PADA
TINDAKAN MEDIS YANG SAMA, HAL INI
SANGAT MENGUNTUNGKAN RS TIPE A
PENDIDIKAN, DOKTER YANG BEKERJA DI RS
TIPE B,C,D TIDAK MENDAPAT KEADILAN.

26.  DI ERA SJSN MAKA HARUS SEGERA DIPERBAIKI/DIREVISI TERLEBIH
DAHULU, YANG HARUS DIPERJUANGKAN DALAM REVISI TERSEBUT
ADALAH :
1. ORGANISASI PROFESI SEGERA MENETAPKAN TARIF JASA MEDIS
DOKTER SPESIALIS, KARENA DARI TARIF TERSEBUT MAKA AKAN DAPAT
DITENTUKAN BERAPA PERSEN TARIF JASA MEDIS DARI TOTAL COST
2. PRESENTASI/NOMINAL JASA MEDIS HARUS DIKELUARKAN DARI UNIT
COST LAIN ,SEHINGGA DOKTER AKAN MENDAPAT KEADILAN DAN DAPAT
MENGURANGI SENGKETA ANTARA MANEJEMEN DENGAN DOKTER
3. TOTAL COST TIAP GROUP HARUS DIREVISI SEHINGGA BESARANNYA
RASIONAL. KITA USULKAN MINIMAL MENGGUNAKAN BESARAN TARIF
KELAS 1 RS .
4. ANTAR STRATA RS TIDAK BOLEH ADA PERBEDAAN JASA MEDIS ,
DALAM SATU WILAYAH DENGAN TINDAKAN MEDIS YANG SAMA MAKA
JASA MEDIS ADALAH SAMA, KECUALI BAGI RS DI DAERAH TERPENCIL
HRS DISESUAIKAN DENGAN INDEX KEEKONOMIAN.
5. HARUS ADA PELATIHAN BAGI DOKTER DOKTER YANG BEKERJA DI RS
MENGENAI ICD X DAN ICD IX SEHINGGA MENGURANGI TERJADINYA
KESALAHAN DALAM MEMBUAT DIAGNOSA.
6. HARUS ADA TRANSPARANSI

27.  ASOSIASI FASYANKES
 DITETAPKAN OLEH MENTERI

28.  SUBSIDI BBM 200 T
 SUBSIDI LISTRIK 150 T
 PEMBEAYAAN UNTUK PREMI PBI YANG
RASIONAL ADALAH : 40 RB, JADI
DIBUTUHKAN SEKITAR 35 T

29.  PADA DASARNYA IDI SIAP MEMBANTU DAN MENERIMA BERAPAPUN PREMI DAN
KAPITASI JIKA NEGARA DALAM SITUASI KRISIS ATAU NEGARA TIDAK PUNYA
UANG(MISKIN). TETAPI IDI MENILAI KONDISI KEUANGAN NEGARA PADA SAAT
SEKARANG ADALAH SUDAH BAIK DAN ADA POTENSI MENCARI DANA LAIN
(A.L: MENGURANGI SUBSIDI BBM) , SEHINGGA TIDAK ADA ALASAN YANG KUAT
APABILA PEMERINTAH MEMATOK PREMI JAMINAN KESEHATAN DENGAN NILAI
YANG RENDAH.
 IDI SEBAGAI ORGANISASI PROFESI AKAN MELAKUKAN PROTES KERAS
BAHKAN MOGOK KERJA APABILA PREMI YANG AKAN DITETAPKAN TIDAK
SESUAI DENGAN NILAI KEEKONOMIAN DAN TIDAK MENGHARGAI
PROFESIOANALITAS SERTA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN MUTU PELAYANAN
KESEHATAN.
 IDI SANGAT PAHAM BAHWA PRESIDEN RI SEKARANG MEMPUNYAI KOMITMEN
YANG TINGGI TERHADAP KESEHATAN , SEHINGGA IDI BERHARAP DALAM
MENETAPKAN PREMI ,PRESIDEN DAPAT BIJAKSANA DENGAN
MEMPERTIMBANGKAN NILAI KEEKONOMIAN ,PROFESIONALITAS DENGAN
TETAP MENGUTAMAKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN SERTA
MELIBATKAN IDI DALAM PEMBAHASANNYA.


30.  SJSN IBARAT PISAU BERMATA DUA
 PEMBEAYAAN BAIK---TENAGA KESEHATAN
SEJAHTERA—RAKYAT SEHAT
 PEMBEAYAAN BURUK----TENAGA KESEHATAN
TERPURUK---RAKYAT AKAN RUGI
SAVE DOKTER INDONESIA
YUDISIAL REVIEW/ MOGOK