SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  28
Télécharger pour lire hors ligne
AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 1
Pajak Penghasilan 21
Disusun oleh :
PELANGI ANGGITA PUTRI
1211215058
MATA KULIAH : AKUNTANSI PERPAJAKAN
NAMA DOSEN : YOHANES YAHYA, SE
FAKULTAS EKONOMI – AKUNTANSI
UNIVERSITAS PANCASILA – JAKARTA SELATAN
2012-2013
AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 2
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat
serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Makalah ini yang
alhamdulillah tepat pada waktunya yang berjudul “Pajak Penghasilan 21”
Makalah ini berisikan tentang informasi Penjelasan Pajak Penghasilan 21 yakni
penghasilan baik itu Gaji, Upah, Tunjangan para pegawai yan memilik jabatan atau
pekerjaan. Diharapkan Makalah ini dapat memberikan informasi kepada kita semua tentang
Pengetahuan Perpajakan maupun Akuntansi Perpajakannya.
Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik
dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi
kesempurnaan makalah ini.
Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan
serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa
meridhai segala usaha kita. Amin.
Jakarta, 08 Januari 2013
Penyusun
AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 3
DAFTAR ISI
Halaman Judul …………………………………………………………………………………………………………... i
KATA PENGANTAR ........................................................................................................ ii
DAFTAR ISI .................................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LatarBelakang ......................................................................................... 1
1.2. Permasalahan ........................................................................................ 2
1.3. Tujuan Penulisan ...................................................................................... 2
BAB II LANDASAN TEORI
2.1 Perundang-undangan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 ………. 3
BAB III PEMBAHASAN
a. Pemotong dan Bukan Pemotong PPh 21 ..................................................................... 4
1.1 Pengertian Pemotong PPh Pasal 21 ........................................................................ 4
1.2 Bukan Pemotong PPh Pasal 21 ............................................................................... 5
b. Penerima dan Bukan Penerima Penghasilan Dipotong PPh Pasal 21 ......................... 6
2.1 Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 ............................................. 6
2.2 Yang Bukan Penerima Penghasilan Dipotong PPh Pasal 21 ................................. 7
c. Penerima Penghasilan dan Tidak Termasuk Penerima Penghasilan Yang Dipotong
PPh Pasal 21 ................................................................................................................. 7
3.1 Yang Termasuk Penerima Penghasilan Yang dipotong PPh 21 ............................. 7
3.2 Yang Tidak Termasuk Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 ........... 8
d. Objek PPh Pasal 21 / Penghasilan Yang Harus Dipotong PPh Pasal 21 ....................... 9
4.1 Jenis Objek PPh Pasal 21 / Jenis Penghasilan Dipotong PPh Pasal 21 .................... 9
4.2 Pengertian Dan Jenis Penghasilan Pegawai Tetap Yang Bersifat Teratur
dan tidak teratur ...................................................................................................... 10
4.3 Pengertian Upah Harian, Upah Mingguan, Upah Satuan, dan Upah Borongan ... 11
e. Bukan Objek PPh Pasal 21 Atau Jenis Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21
5.1 Bukan Objek PPh Pasal 21 Atau Jenis Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh
Pasal 21 .................................................................................................................... 12
AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 4
f. Dasar Pengenaan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 ...................................................... 13
f.1. Dasar Pengenaan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 ..................................................... 13
g. Tarif Pajak PPh Pasal 21 ............................................................................................... 14
g.1. Tarif Pajak PPh Pasal 21 Untuk Pegawai Tetap .................................................... 14
g.2. Tarif Pajak PPh Pasal 21 Untuk Penerima Pensiun Berkala Yang Dibayarkan
Secara Bulanan ............................................................................................................ 16
h. Cara dan Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 ............................................................... 17
PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Tidak Tetap .....................................
17
8.1 Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tidak ............
Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai yang Menerima
Upah yang Dibayarkan Secara Bulanan ............................................................. 17
PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Tetap .................................................
8.2 Cara Dan Contoh Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan
Yang Diterima Oleh Pegawai Tetap Yang Mulai Bekerja Pada Awal Tahun Dan
Telah Memiliki NPWP (Masa Januari Sampai Dengan Nopember ) ................... 17
8.3 Cara Dan Contoh Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Yang
Diterima Oleh Pegawai Tetap Yang Mulai Bekerja Pada Awal Tahun Tetapi Tidak
Memiliki NPWP (Masa Januari Sampai Dengan Nopember ) ............................ 18
8.4 Cara Dan Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Bonus DanTHR Yang Diterima
Oleh Pegawai Tetap ........................................................................................... 20
8.5 Contoh lain PPh pasal 21 ................................................................................... 21
BAB IV PENUTUP
4.1. Kesimpulan........................................................................................... 24
4.2. Saran..................................................................................................... 24
DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................................... v
AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 5
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Pajak Penghasilan 21 atau PPh 21 adalah Pajak atas penghasilan berupa gaji,
upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk
apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa,dan kegiatan yang
dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak
Penghasilan.Apabila orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri memperoleh
penghasilan dan dikenakan PPh Pasal 21, maka menjadi wajib pajak orang pribadi
dalam negeri.
Warga Negara asing (orang asing) yang tinggal atau berniat tinggal di
Indonesia lebih dari 183 hari dalam satu tahun termasuk dalam pengertian wajib
pajak orang pribadi dalam negeri, sehingga atas penghasilan orang asing tersebut
apabila lebih dari 183 hari tinggal di Indonesia merupakan objek PPh Pasal 21.
Masa Desember atau masa pajak tertentu di mana pegawai tetap berhenti
bekerja. Dalam Masa Pajak Desember PPh Pasal 21 dihitung dari Januari atau
pegawai mulai bekerja sampai dengan Desember. Dalam Masa Pajak Tertentu (bagi
pegawai tetap berhenti bekerja) PPh Pasal 21 dihitung dari Januari atau pegawai
mulai bekerja sampai dengan Masa Pajak pegawai tetap berhenti bekerja .
Pemotong PPh Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak
badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan
pemotongan pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan
Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang
No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 6
1.2 PERMASALAHAN
Meski sudah ada Perundang-undangannya, Dalam Pajak Penghasilan 21 ini, hal yang
menjadi permasalahan adalah :
i. Siapa Pemotong dan Bukan Pemotong PPh 21
j. Siapa Penerima Penghasilan Dipotong PPh Pasal 21
k. Apa Yang Tidak Termasuk Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh 21
l. Apa Objek PPh 21 / Penghasilan Yang Harus Dipotong PPh 21 :
m. Apakah Bukan Objek PPh Atau Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh21 :
n. Bagaimana Dasar Pengenaan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 :
o. Bagaimana Tarif Pajak PPh Pasal 21 :
p. Bagaimana Cara dan Contoh Perhitungan PPh 21
1.3 TUJUAN PENULISAN
Agar dapat dimengerti oleh masyarakat akan penghitungan Pajak Penghasilan 21,
Bagaimana Cara Penghitungannya, Siapa-Siapa saja yang kena PPh 21, Siapa saja
Objeknya, Bagaimana Syarat-Syarat Potongan Pajak Penghasilan pasal 21.
AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 7
BAB II
LANDASAN TEORI
Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).
PER DJP No.PER-31/PJ/2009 Tanggal 25 Mei 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan,
Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Dan/Atau PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan,
Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi
PER DJP No. PER-57/PJ/2009 Tanggal 12 Oktober 2009 Tentang Perubahan Atas PER DJP No.PER-
31/PJ/2009 Tanggal 25 Mei 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan
Pelaporan PPh Pasal 21 Dan/Atau PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan
Orang Pribadi
UU No.36 tahun 2008 tentang PPh (Pajak Penghasilan).
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-31/PJ/2009 yang telah diubah dengan PER-
57/PJ/2009 tentang Pedoman teknis tata cara pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 dan
atau PPh Pasal 26
AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 8
BAB III
PEMBAHASAN
1. Pemotong dan Bukan Pemotong PPh Pasal 21
Pemotong PPh Pasal 21 adalah : Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan,
termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan
pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan.
1.1 Pemotong PPh Pasal 21 terdiri dari :
Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat
maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan,
dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan
dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas
pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau
lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik
Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan
pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan
atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang
membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 9
Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang
membayar :
1. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa
dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadai dengan status Subjek Pajak
dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan
bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama
persekutuannya.
2. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan
dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.
3. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
4. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat
nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang
menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan
dalam bentuk apapun kepada Wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan
dengan suatu kegiatan.
1.2 Yang bukan Pemotong PPh 21
Bukan Pemotong PPh Pasal 21 terdiri dari :
1. Kantor perwakilan negara asing.
2. Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan,
yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk
melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 10
2. Penerima Penghasilan Dipotong PPh Pasal 21 :
2.1 Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 adalah :
Orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri yang menerima atau
memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang tidak
dikecualikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-31/PJ/2009 yang telah
diubah dengan PER-57/PJ/2009, dari Pemotong PPh Pasal 21 sebagai imbalan
sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan baik dalam
hubungannya sebagai pegawai maupun bukan pegawai, termasuk penerima pensiun.
2.2 Yang Tidak Termasuk Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 :
Yang Tidak Termasuk Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 meliputi :
1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan
orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat
tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di
Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau
pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan
timbal balik.
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yang
telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara
Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk
memperoleh penghasilan dari Indonesia.
AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 11
3. Penerima Penghasilan dan Tidak Termasuk Penerima Penghasilan Yang
Dipotong PPh Pasal 21
3.1 Jenis Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 antara lain :
Pegawai.
Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua,
atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan
pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi :
1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan,
arsitek, dokter,konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron,
bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan / peragawati, pemain
drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
3. Olahragawan.
4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya,
telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa
kepada suatu kepanitiaan.
7. Agen iklan.
8. Pengawas atau pengelola proyek.
9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
10. Petugas penjaja barang dagangan.
11. Petugas dinas luar asuransi.
12. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis
lainnya.
AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 12
Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan
keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
1. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni,
ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan
tertentu.
4. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
5. Peserta kegiatan lainnya.
3.2 Yang Tidak Termasuk Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 :
1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan
orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat
tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di
Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau
pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan
timbal balik.
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yang
telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara
Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk
memperoleh penghasilan dari Indonesia.
AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 13
4. Objek PPh Pasal 21 / Penghasilan Yang Harus Dipotong PPh Pasal 21 :
4.1 Jenis Objek PPh Pasal 21 Atau Jenis Penghasilan Dipotong PPh Pasal 21 antara
lain :
Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan
yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa
uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan
sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon,
uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran
lain sejenis.
Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah
mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan
imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi,
uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk
apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan
dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
1. Bukan Wajib pajak;
2. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
3. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan
khusus (deemed profit).
AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 14
4.2 Pengertian Dan Jenis Penghasilan Tidak Teratur dan Teratur Yang Diterima
Pegawai Tetap Sebagai Objek PPh Pasal 21
Penghasilan Tidak Teratur Yang Diterima Pegawai Tetap Sebagai Objek PPh Pasal 21
adalah penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap yang sifatnya tidak tetap dan
biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
Jenis Penghasilan Tidak Teratur Yang Diterima Oleh Pegawai Tetap antara lain :
1. Jasa produksi
2. Tantiem.
3. Gratifikasi
4. Bonus.
5. Premi.
6. Tunjangan hari raya.
7. Penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan
sekali dalam setahun.
Pengertian Atau Jenis Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur adalah :
penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan
imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang
ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.
Pengertian periodik adalah dibayarkan secara teratur yaitu dibayarkan kepada pegawai
tetap setiap bulan, setiap minggu atau setiap hari.
AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 15
Contoh :
Penghasilan teratur Amir bulan Januari 2012 dari PT. Makmur Agung Sejahtera
terdiri :
1. Gaji perbulan sebesar Rp.1.000.000,-
2. Tunjangan makan perbulan sebesar Rp.300.000,-
3. Tunjangan kesehatan per bulan sebesar Rp. 100.000,-
4. Uang lembur sebesar Rp.50.000,-
Jadi penghasilan teratur Amir sebulan untuk bulan Januari 2012 sebesar Rp.1.450.000,-
Penghasilan teratur Umar bulan Maret 2012 dari CV. Gunung Slamet terdiri :
1. Upah per hari Rp.100.000,- sebulan 25 hari kerja, jadi satu bulan sebesar
Rp.2.500.000,-
2. Tunjangan makan per hari Rp.20.000,- sebulan 25 hari kerja, jadi satu bulan sebesar
Rp.500.000,-
Jadi penghasilan teratur Umar satu bulan untuk bulan Maret 2012 sebesar Rp.3.000.000,
4.3 Pengertian Upah Harian, Mingguan, Satuan, dan Borongan
Pengertian Upah Harian adalah :
Upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan
secara harian.
Pengertian Upah Mingguan adalah :
Upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan
secara mingguan.
AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 16
Pengertian Upah Satuan adalah :
Upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan
berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan.
Pengertian Upah Borongan adalah :
Upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan
berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu.
5. Bukan Objek PPh Pasal 21 Atau Jenis Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh
Pasal 21
5.1 Bukan Objek PPh Pasal 21 Atau Jenis Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal
21 antara lain :
Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan
dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna,
dan asuransi bea siswa.
Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun
diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah termasuk penerimaan dalam bentuk
kenikmatan yang bukan objek PPh Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan yang
ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah.
Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah
disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari
tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara
jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil
zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan
yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh
orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan
oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,
kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 17
Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l Undang-Undang
No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (beasiswa yang memenuhi persyaratan
tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan.
6. Dasar Pengenaan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 :
6.1 Dasar Pengenaan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :
Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi :
1. Pegawai tetap.
2. Penerima pensiun berkala.
3. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya di bayar secara bulanan atau
jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender
telah melebihi Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
4. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.
Jumlah penghasilan yang melebihi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah
mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang
diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 1.320.000,00 (satu juta
tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi bukan
pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.
Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima
penghasilan sebagaimana di maksud diatas yaitu :
1. Jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat
tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau
dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada
perusahaan yang sama.
AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 18
2. Jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi , tantiem, gratifikasi, bonus
atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh
mantan pegawai.
3. Jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta
program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun
yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh
dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan.
7. Tarif Pajak PPh Pasal 21 :
7.1 Tarif Pajak PPh Pasal 21 Untuk Pegawai Tetap adalah :
Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu :
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah)
5%
(lima persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) sampai
dengan Rp250.000.000,00 (dua
ratus lima puluh juta rupiah)
15%
(lima belas persen)
di atas Rp 250.000.000,00 (dua
ratus lima puluh juta rupiah)
sampai dengan
Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah)
25%
(dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah)
30%
(tiga puluh persen)
Contoh :
Tugimin sebagai karyawan CV.Sandal Jepit dengan status belum menikah memperoleh
penghasilan sebulan berupa gaji sebesar Rp.10.000.000,-
PPh Pasal 21 Setahun adalah :
Gaji 1 bulan : 10.000.000
Gaji 1 Tahun : 120.000.000
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah)
5%
(lima persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) sampai
dengan Rp250.000.000,00 (dua
ratus lima puluh juta rupiah)
15%
(lima belas persen)
di atas Rp 250.000.000,00 (dua
ratus lima puluh juta rupiah)
sampai dengan
Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah)
25%
(dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah)
30%
(tiga puluh persen)
AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 19
(12 x 10.000.000)
Biaya Jabatan
(5 % x 120.000.000 )
: 6.000.000
Penghasilan Neto
(120.000.000-6.000.000)
: 114.000.000
PTKP (TK/0) : : 15.840.000
Penghasilan Kena Pajak
(114.000.000 -15.840.000)
: 98.160.000
PPh Terutang setahun
5 % x 50.000.000
15 % x 48.160.000
: 9.724.000
PPh Pasal 21 sebulan
(9.724.000 / 12 )
: 810.333
Jadi PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh CV.Sandal Jepit atas penghasilan Tugimin adalah
:
PPh Pasal 21 setahun sebesar Rp.9.724.000,-
PPh Pasal 21 sebulan sebesar Rp. 810.000,-
7.2 Tarif Pajak PPh Pasal 21 Untuk Penerima Pensiun Berkala Yang Dibayarkan Secara
Bulanan
Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu :
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah)
5%
(lima persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) sampai dengan
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima
puluh juta rupiah)
15%
(lima belas persen)
di atas Rp 250.000.000,00 (dua
ratus lima puluh juta rupiah)
sampai dengan Rp500.000.000,00
25%
(dua puluh lima persen)
AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 20
(lima ratus juta rupiah)
di atas Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah)
30%
(tiga puluh persen)
Contoh :
Tumino sebagai pensiunan yang memperoleh uang pensiun bulanan dari Dana Pensiun Jaya
Moneter dengan status menikah tanpa anak memperoleh penghasilan bulanan berupa uang
pensiun sebesar Rp.3.000.000,- setiap bulan
PPh Pasal 21 Setahun adalah :
Pensiun 1 bulan : 3.000.000
Biaya Jabatan
(5 % x 3.000.000 )
: 150.000
Penghasilan Neto sebulan
(3.000.000-150.000)
: 2.850.000
Pensiun 1 Tahun
(12 x 2.850.000)
: 34.200.000
PTKP (K/0) :
-Diri Sendiri : 15.840.000
-Kawin : 1.320.000
: 17.160.000
Penghasilan Kena Pajak
(34.200.000 -17.160.000)
: 17.040.000
PPh Terutang setahun
5 % x 17.040.000
: 852.000
PPh Pasal 21 sebulan
(852.000 / 12 )
: 71.000
Jadi PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh Dana Pensiun Jaya Moneter atas penghasilan
Tumino adalah :
PPh Pasal 21 setahun sebesar Rp.852.000,-
PPh Pasal 21 sebulan sebesar Rp. 71.000,-
AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 21
8. Cara dan Contoh Perhitungan PPh Pasal 21
PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Tidak Tetap
8.1 Cara Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga
Kerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai yang Menerima Upah yang Dibayarkan
Secara Bulanan adalah sebagai berikut :
a. Jumlah upah bruto yang diterima sebulan disetahunkan dengan dikalikan 12
b. Jumlah upah bruto setahun dikurangi PTKP ketemu penghasilan kena pajak setahun
c. Penghasilan kena pajak setahun dikalikan tarif Pajak Pasal 17 ayat (1) UU No.36 Tahun 2008
tentang PPh ketemu PPh Terutang setahun.
d. PPh Terutang setahun dibagi 12 ketemu PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebulan.
e. Apabila Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok
Wajib Pajak, maka dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua
puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor
Pokok Wajib Pajak.
f. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong apabila penerima penghasilan tidak memiliki
adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya
dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Tetap
8.2 Cara Dan Contoh Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Yang
Diterima Oleh Pegawai Tetap Yang Mulai Bekerja Pada Awal Tahun Dan Telah Memiliki
NPWP (Masa Januari Sampai Dengan Nopember )
Sumarno bekerja pada CV.Besi Baja dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan.
Dalam bulan Januari 2012 Sumarno hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehari adalah Rp
120.000,00. Sumarno menikah dan memiliki 3 anak.
AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 22
Penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk bulan Januari 2012 adalah :
Upah Januari
20 x 120.000 2.400.000
Penghasilan Neto Setahun
12 x 2.400.000 28.800.000
PTKP
- Untuk WP sendiri
15.840.000 21.120.000
- Tambahan Karena Kawin
1.320.000
- Tambahan 1 Anak ke-1
1.320.000
- Tambahan 1 Anak ke-2
1.320.000
- Tambahan 1 Anak ke-3
1.320.000
Penghasilan Kena Pajak
(28.800.000 -21.120.000)
7.680.000
PPh Pasal 21 Terutang setahun
(5 % x 7.680.000)
384.000
PPh Pasal 21 Terutang sebulan
(384.000 / 12 )
32.000
Jadi PPh Pasal 21 bulan Januari yang harus dipotong CV.Besi Baja atas penghasilan Sumarno
adalah sebesar Rp.32.000,- apabila memiliki NPWP.
8.3 Cara Dan Contoh Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Yang
Diterima Oleh Pegawai Tetap Yang Mulai Bekerja Pada Awal Tahun Tetapi Tidak
Memiliki NPWP (Masa Januari Sampai Dengan Nopember )
Apabila Sumarno tidak memiliki NPWP maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong bulan
Januari 2012 adalah sebesar Rp.38.400,- :
PPh Pasal 21 Terutang setahun
(5 % + (5 % x 20 %)) x
7.680.000
460.800
PPh Pasal 21 Terutang sebulan
(460.800 / 12 )
38.400
AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 23
Aditya pada tahun 2012 bekerja pada CV. Markisa Sirup dengan memperoleh gaji sebulan
Rp 2.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000,00. Aditya menikah
tetapi belum mempunyai anak. Aditya telah mempunyai NPWP (nomor pokok wajib pajak).
Aditya mulai bekerja pada CV.Markisa Sirup sejak bulan Maret tahun 2010.
Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Tahun 2012 adalah sebagai berikut :
Gaji sebulan : 2.500.000
Pengurangan :
Biaya Jabatan :
5% x 2.500.000 = 125.000
Iuran pensiun = 100.000 + 225.000 –
Penghasilan neto sebulan 2.275.000
Penghasilan neto setahun adalah :
12 x 2.275.000 = 27.300.000
PTKP setahun adalah :
- Untuk WP sendiri 15.840.000
- Tambahan WP Kawin 1.320.000 + 17.160.000-
Penghasilan Kena Pajak setahun 10.140.000
PPh Pasal 21 terutang setahun :
5 % x 10.140.000 = 507.000
PPh Pasal 21 sebulan :
507.000 = 42.25012
Jadi PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh CV.Markisa Sirup atas penghasilan Aditya setiap
bulan untuk masa Januari s/d Nopember Tahun 2012 adalah sebesar Rp.42.250,- setiap
bulan, untuk bulan Desember akan dihitung ulang.
AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 24
8.4 Cara Dan Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Bonus Dan THR Yang Diterima Oleh
Pegawai Tetap
Samiun pada tahun 2012 bekerja di CV. Mobil Rental dengan memperoleh gaji sebulan Rp
2.000.000,- dan membayar iuran pensiun perbulan sebesar Rp 60.000,- selain itu Samiun
menerima Bonus dan THR sebesar Rp.5.000.000,-. Samiun tidak menikah.
Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Tahun 2012 adalah sebagai berikut :
PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus serta THR (penghasilan setahun):
Gaji 12 x 2.000.000 24.000.000
Bonus dan THR 5.000.000
Penghasilan Bruto Setahun 24.000.000 +
5.000.000
29.000.000
Pengurangan : 2.170.000
- Biaya jabatan(5 % x 29.000.000) 1.450.000
- Iuran pensiun setahun12 x 60.000 720.000
Penghasilan Neto setahun 29.000.000 –
2.170.000
26.830.000
PTKP
- Untuk WP sendiri 15.840.000
Penghasilan Kena Pajak 26.830.000 -
15.840.000
10.990.000
PPh Pasal 21 Terutang 5% x 10.990.000 549.500
PPh Pasal 21 atas Gaji (Gaji setahun):
Gaji 12 x 2.000.000 24.000.000
Pengurangan : 1.920.000
- Biaya jabatan(5 % x 24.000.000) 1.200.000
- Iuran pensiun setahun12 x 60.000 720.000
AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 25
Penghasilan Neto setahun 24.000.000 –
1.920.000
22.080.000
PTKP
- Untuk WP sendiri 15.840.000
Penghasilan Kena Pajak 22.080.000 -
15.840.000
6.240.000
PPh Pasal 21 Terutang 5% x 6.240.000 312.000
PPh Pasal 21 atas Bonus Dan THR :
1. PPh Pasal 21 atas (Gaji + Bonus dan THR) - PPh Pasal 21 atas Gaji
2. PPh Pasal 21 atas Bonus dan THR : 549.500 -312.000 = 237.500
Jadi PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh CV. Mobil Rental atas penghasilan Samiun
adalah :
PPh Pasal 21 atas Gaji 312.000
PPh Pasal 21 atas Bonus & THR 237.500
Total Pemotongan PPh Pasal 21 549.500
8.5 Contoh Lain Perhitungan PPh Pasal 21
a.Ahmad Zakaria pada tahun 2011 bekerja pada perusahaan PT Zamrud Abadi dengan
memperoleh gaji sebulan Rp 2.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp
100.000,00. Ahmad menikah tetapi belum mempunyai anak. Penghitungan PPh Pasal 21
adalah sebagai berikut :
Gaji sebulan Rp 2.500.000,00
Pengurangan :
1. Biaya Jabatan :
5% x Rp 2.500.000,00 = Rp 125.000,00
2. Iuran pensiun = Rp 100.000,00
Rp 225.000,00
Penghasilan neto sebulan Rp 2.275.000,00
Penghasilan neto setahun adalah :
12 x Rp 2.275.000,00 Rp 27.300.000,00
PTKP setahun (K/0) :
AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 26
- untuk WP sendiri = Rp 15.840.000,00
- tambahan WP kawin = Rp 1.320.000,00
Rp 17.160.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun = Rp 10.140.000,00
PPh Pasal 21 terutang setahun :
5% x Rp 10.140.000,00 = Rp 507.000,00
PPh Pasal 21 sebulan :
Rp 507.000,00 : 12 = Rp 42.250,00
b. Bambang Yuliawan pegawai pada perusahaan PT Yasa Buana, menikah tanpa anak,
memperoleh gaji sebulan Rp 2.000.000,00. PT Yasa Buana mengikuti program Jamsostek,
premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja
dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Yasa Buana menanggung iuran
Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Bambang Yuliawan
membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT
Yasa Buana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya.
PT Yasa Buana membayar iuran pensiun untuk Bambang Yuliawan ke dana pensiun, yang
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebeasr Rp 100.000,00,
sedangkan Bambang Yuliawan membayar iuran pensiun sebesar Rp 50.000,00.
Penghitungan PPh Pasal 21 :
Gaji sebulan Rp 2.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja Rp 10.000,00
Premi Jaminan Kematian Rp 6.000,00
Penghasilan bruto Rp 2.016.000,00
Pengurangan :
1. Biaya jabatan
5% x Rp 2.016.000,00 Rp 100.800,00
2. Iuran Pensiun Rp 50.000,00
3. Iuran Jaminan Hari Tua Rp 40.000,00
Rp 190.800,00
Penghasilan neto sebulan Rp 1.825.200,00
AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 27
Penghasilan neto setahun
12 x Rp 1.825.200,00 Rp 21.902.400,00
PTKP
- untuk WP sendiri Rp 15.840.000,00
- tambahan WP kawin Rp 1.320.000,00
Rp 17.160.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 4.742.400,00
Pembulatan Rp 4.742.000,00
PPh Pasal 21 terutang
5% x Rp 4.742.000,00 = Rp 237.100,00
PPh Pasal 21 sebulan
Rp 237.100,00 : 12 = Rp 19.758,00
BAB IV
AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 28
PENUTUP
Kesimpulan
Pajak Penghasilan 21 atau PPh 21 adalah Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,
honorar, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun
sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa,dan kegiatan yang dilakukan oleh
orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Apabila orang pribadi
Subjek Pajak dalam negeri memperoleh penghasilan dan dikenakan PPh Pasal 21,
maka menjadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
Saran
Sebagai Mahasiswa yang merangkap sebagai Karyawan saya pun masih awam,
karena Banyaknya Undang-Undang yang mengatur Pajak Khususnya Pajak
Penghasilan 21 ini,
Sebaiknya Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan di persingkat dan tidak
terlalu banyak dan mudah di pahami serta mudah untuk diketahui oleh masyarakat
awam lainnya.
SORRY YA DIBIKIN RIBET :D INI ILMU
TRANSPARAN. CUMA ORANG PINTER AJA
YANG BISA NGELIAT !!!!! SENGAJA
DIBIKIN KAYA GINI BIAR KALIAN GAK
ASAL COPY PASTE MAKALAH ORANG !!!!
SALAM KENAL :D
Find me on : http://pelangianggita.blogspot.com
Email : Pelangianggita@ymail.com
Twitter : @KakakGita

Contenu connexe

Tendances

PER : 16/PJ/2016::: Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pel...
PER : 16/PJ/2016:::   Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pel...PER : 16/PJ/2016:::   Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pel...
PER : 16/PJ/2016::: Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pel...Roko Subagya
 
Bahan ajar p ph pasal 21 orang pribadi
Bahan ajar p ph pasal 21 orang pribadiBahan ajar p ph pasal 21 orang pribadi
Bahan ajar p ph pasal 21 orang pribadiGendhuk Nugroho
 
Sosialisasi pajak copy
Sosialisasi pajak   copySosialisasi pajak   copy
Sosialisasi pajak copysusanti daly
 
Pajak Penghasilan Pasl 21. 22, 24, 25 dan 26
Pajak Penghasilan Pasl 21. 22, 24, 25 dan 26Pajak Penghasilan Pasl 21. 22, 24, 25 dan 26
Pajak Penghasilan Pasl 21. 22, 24, 25 dan 26Myla Rezietha
 
Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23
Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23
Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23Kartika Lukitasari
 
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang PribadiS-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadimateripenyuluhan
 
Natal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_new
Natal kristiono hukum pajak  materi pph_21_dan_26_newNatal kristiono hukum pajak  materi pph_21_dan_26_new
Natal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_newnatal kristiono
 
Slide pph orang pribadi
Slide pph orang pribadiSlide pph orang pribadi
Slide pph orang pribadiNaila Karima
 
Pengenaan PPh 21 Dan Contoh Perhitungannya - RIKI ARDONI
Pengenaan PPh 21 Dan Contoh Perhitungannya - RIKI ARDONIPengenaan PPh 21 Dan Contoh Perhitungannya - RIKI ARDONI
Pengenaan PPh 21 Dan Contoh Perhitungannya - RIKI ARDONIRiki Ardoni
 
Slide PPh Pasal 21
Slide PPh Pasal 21Slide PPh Pasal 21
Slide PPh Pasal 21Dudi Wahyudi
 
Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)Adillah Putri
 
PPh 21 pegawai tetap & pasangan
PPh 21 pegawai tetap & pasanganPPh 21 pegawai tetap & pasangan
PPh 21 pegawai tetap & pasanganalarif-aholic
 
Bab 4 pajak penghasilan pasal 21
Bab 4 pajak penghasilan pasal 21Bab 4 pajak penghasilan pasal 21
Bab 4 pajak penghasilan pasal 21Sidik Abdullah
 
Buku p ph upload
Buku p ph uploadBuku p ph upload
Buku p ph uploadharsela
 
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21Tobagus Makmun
 

Tendances (20)

PER : 16/PJ/2016::: Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pel...
PER : 16/PJ/2016:::   Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pel...PER : 16/PJ/2016:::   Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pel...
PER : 16/PJ/2016::: Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pel...
 
Bahan ajar p ph pasal 21 orang pribadi
Bahan ajar p ph pasal 21 orang pribadiBahan ajar p ph pasal 21 orang pribadi
Bahan ajar p ph pasal 21 orang pribadi
 
Sosialisasi pajak copy
Sosialisasi pajak   copySosialisasi pajak   copy
Sosialisasi pajak copy
 
Pajak Penghasilan Pasl 21. 22, 24, 25 dan 26
Pajak Penghasilan Pasl 21. 22, 24, 25 dan 26Pajak Penghasilan Pasl 21. 22, 24, 25 dan 26
Pajak Penghasilan Pasl 21. 22, 24, 25 dan 26
 
PPh pasal 21/26
PPh pasal 21/26PPh pasal 21/26
PPh pasal 21/26
 
Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23
Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23
Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23
 
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang PribadiS-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
 
PPH Pasal 21
PPH Pasal 21PPH Pasal 21
PPH Pasal 21
 
Natal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_new
Natal kristiono hukum pajak  materi pph_21_dan_26_newNatal kristiono hukum pajak  materi pph_21_dan_26_new
Natal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_new
 
Slide pph orang pribadi
Slide pph orang pribadiSlide pph orang pribadi
Slide pph orang pribadi
 
Pengenaan PPh 21 Dan Contoh Perhitungannya - RIKI ARDONI
Pengenaan PPh 21 Dan Contoh Perhitungannya - RIKI ARDONIPengenaan PPh 21 Dan Contoh Perhitungannya - RIKI ARDONI
Pengenaan PPh 21 Dan Contoh Perhitungannya - RIKI ARDONI
 
PPh pasal 21
PPh pasal 21PPh pasal 21
PPh pasal 21
 
Slide PPh Pasal 21
Slide PPh Pasal 21Slide PPh Pasal 21
Slide PPh Pasal 21
 
Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
 
PPh 21 pegawai tetap & pasangan
PPh 21 pegawai tetap & pasanganPPh 21 pegawai tetap & pasangan
PPh 21 pegawai tetap & pasangan
 
Bab 4 pajak penghasilan pasal 21
Bab 4 pajak penghasilan pasal 21Bab 4 pajak penghasilan pasal 21
Bab 4 pajak penghasilan pasal 21
 
Perpajakan (PPh pasal 21)
Perpajakan (PPh pasal 21)Perpajakan (PPh pasal 21)
Perpajakan (PPh pasal 21)
 
Buku p ph upload
Buku p ph uploadBuku p ph upload
Buku p ph upload
 
PPh Pasal 21
PPh Pasal 21PPh Pasal 21
PPh Pasal 21
 
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21
 

Similaire à MAKALAH AKUNTANSI PERPAJAKAN - PPH 21

Prosedur perhitungan pajakpenghasilan 22 edit
Prosedur perhitungan pajakpenghasilan 22 edit Prosedur perhitungan pajakpenghasilan 22 edit
Prosedur perhitungan pajakpenghasilan 22 edit zaenuri123
 
Pratikum Komputer Afdi
Pratikum Komputer Afdi Pratikum Komputer Afdi
Pratikum Komputer Afdi Rickyshidiq
 
Pengetahuan Perpajakan.pdf
Pengetahuan Perpajakan.pdfPengetahuan Perpajakan.pdf
Pengetahuan Perpajakan.pdfIlhamIllahi4
 
Tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakan
Tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakanTugas praktikum komputer dan administrasi perpajakan
Tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakanindah1994
 
Akuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONI
Akuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONIAkuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONI
Akuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONIRiki Ardoni
 
Fitri afriani 1201112290 tugas adminstrasi perpajakan dan praktikum komputer ...
Fitri afriani 1201112290 tugas adminstrasi perpajakan dan praktikum komputer ...Fitri afriani 1201112290 tugas adminstrasi perpajakan dan praktikum komputer ...
Fitri afriani 1201112290 tugas adminstrasi perpajakan dan praktikum komputer ...fitri_afriaini
 
EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM RANGKA PENCAIRAN TUNGGAK...
EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM RANGKA PENCAIRAN TUNGGAK...EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM RANGKA PENCAIRAN TUNGGAK...
EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM RANGKA PENCAIRAN TUNGGAK...Uofa_Unsada
 
Uu kup-001-13-uu kup 2013-00 mobile
Uu kup-001-13-uu kup 2013-00 mobileUu kup-001-13-uu kup 2013-00 mobile
Uu kup-001-13-uu kup 2013-00 mobileFarah Nabilah
 
Brosur cronos erp-intelligence-payroll-v1.5
Brosur cronos erp-intelligence-payroll-v1.5Brosur cronos erp-intelligence-payroll-v1.5
Brosur cronos erp-intelligence-payroll-v1.5Agus Witono
 
Tips dan Trik Penyusunan E-Modul 2018_Royal Pajajaran_Final.pdf
Tips dan Trik Penyusunan E-Modul 2018_Royal Pajajaran_Final.pdfTips dan Trik Penyusunan E-Modul 2018_Royal Pajajaran_Final.pdf
Tips dan Trik Penyusunan E-Modul 2018_Royal Pajajaran_Final.pdfmurwosetiyoagusSKom
 
Perlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tua
Perlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tuaPerlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tua
Perlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tuaDwi Utomo
 
PPh PotPut (Dipo Tri Martiano).ppt
PPh PotPut (Dipo Tri Martiano).pptPPh PotPut (Dipo Tri Martiano).ppt
PPh PotPut (Dipo Tri Martiano).pptDipoTriMartiano
 
Perhitungan 21
Perhitungan 21Perhitungan 21
Perhitungan 21adi andi
 
Pengakuan Pendapatan Perusahaan Jasa Konstruksi
Pengakuan Pendapatan Perusahaan Jasa KonstruksiPengakuan Pendapatan Perusahaan Jasa Konstruksi
Pengakuan Pendapatan Perusahaan Jasa KonstruksiNony Saraswati Gendis
 

Similaire à MAKALAH AKUNTANSI PERPAJAKAN - PPH 21 (20)

Prosedur perhitungan pajakpenghasilan 22 edit
Prosedur perhitungan pajakpenghasilan 22 edit Prosedur perhitungan pajakpenghasilan 22 edit
Prosedur perhitungan pajakpenghasilan 22 edit
 
Pratikum Komputer Afdi
Pratikum Komputer Afdi Pratikum Komputer Afdi
Pratikum Komputer Afdi
 
2016 ak2a kelompok2_pphpasal24
2016 ak2a kelompok2_pphpasal242016 ak2a kelompok2_pphpasal24
2016 ak2a kelompok2_pphpasal24
 
Pengetahuan Perpajakan.pdf
Pengetahuan Perpajakan.pdfPengetahuan Perpajakan.pdf
Pengetahuan Perpajakan.pdf
 
Tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakan
Tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakanTugas praktikum komputer dan administrasi perpajakan
Tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakan
 
kelompok 3.pptx
kelompok 3.pptxkelompok 3.pptx
kelompok 3.pptx
 
kelompok 3.pptx
kelompok 3.pptxkelompok 3.pptx
kelompok 3.pptx
 
Akuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONI
Akuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONIAkuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONI
Akuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONI
 
Fitri afriani 1201112290 tugas adminstrasi perpajakan dan praktikum komputer ...
Fitri afriani 1201112290 tugas adminstrasi perpajakan dan praktikum komputer ...Fitri afriani 1201112290 tugas adminstrasi perpajakan dan praktikum komputer ...
Fitri afriani 1201112290 tugas adminstrasi perpajakan dan praktikum komputer ...
 
EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM RANGKA PENCAIRAN TUNGGAK...
EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM RANGKA PENCAIRAN TUNGGAK...EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM RANGKA PENCAIRAN TUNGGAK...
EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM RANGKA PENCAIRAN TUNGGAK...
 
Persandingan uukup
Persandingan uukupPersandingan uukup
Persandingan uukup
 
Uu kup-001-13-uu kup 2013-00 mobile
Uu kup-001-13-uu kup 2013-00 mobileUu kup-001-13-uu kup 2013-00 mobile
Uu kup-001-13-uu kup 2013-00 mobile
 
Brosur cronos erp-intelligence-payroll-v1.5
Brosur cronos erp-intelligence-payroll-v1.5Brosur cronos erp-intelligence-payroll-v1.5
Brosur cronos erp-intelligence-payroll-v1.5
 
Modul rba blu
Modul rba bluModul rba blu
Modul rba blu
 
Tips dan Trik Penyusunan E-Modul 2018_Royal Pajajaran_Final.pdf
Tips dan Trik Penyusunan E-Modul 2018_Royal Pajajaran_Final.pdfTips dan Trik Penyusunan E-Modul 2018_Royal Pajajaran_Final.pdf
Tips dan Trik Penyusunan E-Modul 2018_Royal Pajajaran_Final.pdf
 
Perlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tua
Perlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tuaPerlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tua
Perlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tua
 
Buku perpajakan
Buku perpajakanBuku perpajakan
Buku perpajakan
 
PPh PotPut (Dipo Tri Martiano).ppt
PPh PotPut (Dipo Tri Martiano).pptPPh PotPut (Dipo Tri Martiano).ppt
PPh PotPut (Dipo Tri Martiano).ppt
 
Perhitungan 21
Perhitungan 21Perhitungan 21
Perhitungan 21
 
Pengakuan Pendapatan Perusahaan Jasa Konstruksi
Pengakuan Pendapatan Perusahaan Jasa KonstruksiPengakuan Pendapatan Perusahaan Jasa Konstruksi
Pengakuan Pendapatan Perusahaan Jasa Konstruksi
 

Plus de PELANGI ANGGITA

MAKALAH SIKLUS BESAR DAN PELAPORAN
MAKALAH SIKLUS BESAR DAN PELAPORANMAKALAH SIKLUS BESAR DAN PELAPORAN
MAKALAH SIKLUS BESAR DAN PELAPORANPELANGI ANGGITA
 
SIKLUS BUKU BESAR DAN PELAPORAN
SIKLUS BUKU BESAR DAN PELAPORANSIKLUS BUKU BESAR DAN PELAPORAN
SIKLUS BUKU BESAR DAN PELAPORANPELANGI ANGGITA
 
Tugas mata kuliah pengantar manajemen
Tugas mata kuliah pengantar manajemenTugas mata kuliah pengantar manajemen
Tugas mata kuliah pengantar manajemenPELANGI ANGGITA
 
Modul payroll myob v13 full
Modul payroll myob v13 fullModul payroll myob v13 full
Modul payroll myob v13 fullPELANGI ANGGITA
 
Modul payroll myob v13 full
Modul payroll myob v13 fullModul payroll myob v13 full
Modul payroll myob v13 fullPELANGI ANGGITA
 
Modul payroll myob v13 full
Modul payroll myob v13 fullModul payroll myob v13 full
Modul payroll myob v13 fullPELANGI ANGGITA
 
Contoh bussines plan yang menguntungkan
Contoh bussines plan yang menguntungkanContoh bussines plan yang menguntungkan
Contoh bussines plan yang menguntungkanPELANGI ANGGITA
 
Monitoring gbpp ekonomi syariah
Monitoring gbpp ekonomi syariahMonitoring gbpp ekonomi syariah
Monitoring gbpp ekonomi syariahPELANGI ANGGITA
 
Kelompok 7 perbankan syariah tugas 2
Kelompok 7 perbankan syariah tugas 2Kelompok 7 perbankan syariah tugas 2
Kelompok 7 perbankan syariah tugas 2PELANGI ANGGITA
 

Plus de PELANGI ANGGITA (12)

MAKALAH SIKLUS BESAR DAN PELAPORAN
MAKALAH SIKLUS BESAR DAN PELAPORANMAKALAH SIKLUS BESAR DAN PELAPORAN
MAKALAH SIKLUS BESAR DAN PELAPORAN
 
SIKLUS BUKU BESAR DAN PELAPORAN
SIKLUS BUKU BESAR DAN PELAPORANSIKLUS BUKU BESAR DAN PELAPORAN
SIKLUS BUKU BESAR DAN PELAPORAN
 
MACAM-MACAM SIKLUS SIA
MACAM-MACAM SIKLUS SIAMACAM-MACAM SIKLUS SIA
MACAM-MACAM SIKLUS SIA
 
Tugas mata kuliah pengantar manajemen
Tugas mata kuliah pengantar manajemenTugas mata kuliah pengantar manajemen
Tugas mata kuliah pengantar manajemen
 
Modul payroll myob v13 full
Modul payroll myob v13 fullModul payroll myob v13 full
Modul payroll myob v13 full
 
Modul payroll myob v13 full
Modul payroll myob v13 fullModul payroll myob v13 full
Modul payroll myob v13 full
 
Modul payroll myob v13 full
Modul payroll myob v13 fullModul payroll myob v13 full
Modul payroll myob v13 full
 
Modul payroll myob v13
Modul payroll myob v13 Modul payroll myob v13
Modul payroll myob v13
 
Contoh bussines plan yang menguntungkan
Contoh bussines plan yang menguntungkanContoh bussines plan yang menguntungkan
Contoh bussines plan yang menguntungkan
 
Contoh bussines plan
Contoh bussines planContoh bussines plan
Contoh bussines plan
 
Monitoring gbpp ekonomi syariah
Monitoring gbpp ekonomi syariahMonitoring gbpp ekonomi syariah
Monitoring gbpp ekonomi syariah
 
Kelompok 7 perbankan syariah tugas 2
Kelompok 7 perbankan syariah tugas 2Kelompok 7 perbankan syariah tugas 2
Kelompok 7 perbankan syariah tugas 2
 

Dernier

keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdf
keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdfkeutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdf
keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdfatsira1
 
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptxDinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptxFritzPieterMichaelNa
 
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada MuridAksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada MuridDonyAndriSetiawan
 
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdfPTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdfSMP Hang Kasturi, Batam
 
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi IbrahimpptxNasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi IbrahimpptxSuGito15
 
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptxanisakhairoza
 
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3sekolah9304
 
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama IslamKELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama IslamabdulhamidalyFKIP
 
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptx
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptxMateri Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptx
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptxnursamsi40
 
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdeka
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdekaKisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdeka
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdekahellenchanel31
 
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptxfurqanridha
 
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranpower point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranapriandanu
 
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdfMakna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdfAdindaRizkiThalia
 
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN AQIDAH ISLAM.pptx
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN  AQIDAH ISLAM.pptxMATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN  AQIDAH ISLAM.pptx
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN AQIDAH ISLAM.pptxSuarniSuarni5
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf
 
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024ssuser82320b
 
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfK1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfbayuputra151203
 
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptxMateri pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptxSuarniSuarni5
 
Seminar Seri AI Talks - AI dan Media Kristen
Seminar Seri AI Talks - AI dan Media KristenSeminar Seri AI Talks - AI dan Media Kristen
Seminar Seri AI Talks - AI dan Media KristenSABDA
 

Dernier (20)

keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdf
keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdfkeutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdf
keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdf
 
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptxDinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
 
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada MuridAksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
 
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdfPTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
 
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi IbrahimpptxNasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
 
Persiapandalam Negosiasi dan Loby .pptx
Persiapandalam  Negosiasi dan Loby .pptxPersiapandalam  Negosiasi dan Loby .pptx
Persiapandalam Negosiasi dan Loby .pptx
 
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
 
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3
 
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama IslamKELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
 
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptx
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptxMateri Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptx
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptx
 
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdeka
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdekaKisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdeka
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdeka
 
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
 
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranpower point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
 
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdfMakna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
 
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN AQIDAH ISLAM.pptx
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN  AQIDAH ISLAM.pptxMATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN  AQIDAH ISLAM.pptx
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN AQIDAH ISLAM.pptx
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
 
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024
 
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfK1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
 
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptxMateri pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptx
 
Seminar Seri AI Talks - AI dan Media Kristen
Seminar Seri AI Talks - AI dan Media KristenSeminar Seri AI Talks - AI dan Media Kristen
Seminar Seri AI Talks - AI dan Media Kristen
 

MAKALAH AKUNTANSI PERPAJAKAN - PPH 21

  • 1. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 1 Pajak Penghasilan 21 Disusun oleh : PELANGI ANGGITA PUTRI 1211215058 MATA KULIAH : AKUNTANSI PERPAJAKAN NAMA DOSEN : YOHANES YAHYA, SE FAKULTAS EKONOMI – AKUNTANSI UNIVERSITAS PANCASILA – JAKARTA SELATAN 2012-2013
  • 2. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 2 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Makalah ini yang alhamdulillah tepat pada waktunya yang berjudul “Pajak Penghasilan 21” Makalah ini berisikan tentang informasi Penjelasan Pajak Penghasilan 21 yakni penghasilan baik itu Gaji, Upah, Tunjangan para pegawai yan memilik jabatan atau pekerjaan. Diharapkan Makalah ini dapat memberikan informasi kepada kita semua tentang Pengetahuan Perpajakan maupun Akuntansi Perpajakannya. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin. Jakarta, 08 Januari 2013 Penyusun
  • 3. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 3 DAFTAR ISI Halaman Judul …………………………………………………………………………………………………………... i KATA PENGANTAR ........................................................................................................ ii DAFTAR ISI .................................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN 1.1. LatarBelakang ......................................................................................... 1 1.2. Permasalahan ........................................................................................ 2 1.3. Tujuan Penulisan ...................................................................................... 2 BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Perundang-undangan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 ………. 3 BAB III PEMBAHASAN a. Pemotong dan Bukan Pemotong PPh 21 ..................................................................... 4 1.1 Pengertian Pemotong PPh Pasal 21 ........................................................................ 4 1.2 Bukan Pemotong PPh Pasal 21 ............................................................................... 5 b. Penerima dan Bukan Penerima Penghasilan Dipotong PPh Pasal 21 ......................... 6 2.1 Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 ............................................. 6 2.2 Yang Bukan Penerima Penghasilan Dipotong PPh Pasal 21 ................................. 7 c. Penerima Penghasilan dan Tidak Termasuk Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 ................................................................................................................. 7 3.1 Yang Termasuk Penerima Penghasilan Yang dipotong PPh 21 ............................. 7 3.2 Yang Tidak Termasuk Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 ........... 8 d. Objek PPh Pasal 21 / Penghasilan Yang Harus Dipotong PPh Pasal 21 ....................... 9 4.1 Jenis Objek PPh Pasal 21 / Jenis Penghasilan Dipotong PPh Pasal 21 .................... 9 4.2 Pengertian Dan Jenis Penghasilan Pegawai Tetap Yang Bersifat Teratur dan tidak teratur ...................................................................................................... 10 4.3 Pengertian Upah Harian, Upah Mingguan, Upah Satuan, dan Upah Borongan ... 11 e. Bukan Objek PPh Pasal 21 Atau Jenis Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 5.1 Bukan Objek PPh Pasal 21 Atau Jenis Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 .................................................................................................................... 12
  • 4. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 4 f. Dasar Pengenaan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 ...................................................... 13 f.1. Dasar Pengenaan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 ..................................................... 13 g. Tarif Pajak PPh Pasal 21 ............................................................................................... 14 g.1. Tarif Pajak PPh Pasal 21 Untuk Pegawai Tetap .................................................... 14 g.2. Tarif Pajak PPh Pasal 21 Untuk Penerima Pensiun Berkala Yang Dibayarkan Secara Bulanan ............................................................................................................ 16 h. Cara dan Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 ............................................................... 17 PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Tidak Tetap ..................................... 17 8.1 Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tidak ............ Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai yang Menerima Upah yang Dibayarkan Secara Bulanan ............................................................. 17 PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Tetap ................................................. 8.2 Cara Dan Contoh Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pegawai Tetap Yang Mulai Bekerja Pada Awal Tahun Dan Telah Memiliki NPWP (Masa Januari Sampai Dengan Nopember ) ................... 17 8.3 Cara Dan Contoh Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pegawai Tetap Yang Mulai Bekerja Pada Awal Tahun Tetapi Tidak Memiliki NPWP (Masa Januari Sampai Dengan Nopember ) ............................ 18 8.4 Cara Dan Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Bonus DanTHR Yang Diterima Oleh Pegawai Tetap ........................................................................................... 20 8.5 Contoh lain PPh pasal 21 ................................................................................... 21 BAB IV PENUTUP 4.1. Kesimpulan........................................................................................... 24 4.2. Saran..................................................................................................... 24 DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................................... v
  • 5. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 5 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Pajak Penghasilan 21 atau PPh 21 adalah Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa,dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.Apabila orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri memperoleh penghasilan dan dikenakan PPh Pasal 21, maka menjadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Warga Negara asing (orang asing) yang tinggal atau berniat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam satu tahun termasuk dalam pengertian wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sehingga atas penghasilan orang asing tersebut apabila lebih dari 183 hari tinggal di Indonesia merupakan objek PPh Pasal 21. Masa Desember atau masa pajak tertentu di mana pegawai tetap berhenti bekerja. Dalam Masa Pajak Desember PPh Pasal 21 dihitung dari Januari atau pegawai mulai bekerja sampai dengan Desember. Dalam Masa Pajak Tertentu (bagi pegawai tetap berhenti bekerja) PPh Pasal 21 dihitung dari Januari atau pegawai mulai bekerja sampai dengan Masa Pajak pegawai tetap berhenti bekerja . Pemotong PPh Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
  • 6. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 6 1.2 PERMASALAHAN Meski sudah ada Perundang-undangannya, Dalam Pajak Penghasilan 21 ini, hal yang menjadi permasalahan adalah : i. Siapa Pemotong dan Bukan Pemotong PPh 21 j. Siapa Penerima Penghasilan Dipotong PPh Pasal 21 k. Apa Yang Tidak Termasuk Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh 21 l. Apa Objek PPh 21 / Penghasilan Yang Harus Dipotong PPh 21 : m. Apakah Bukan Objek PPh Atau Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh21 : n. Bagaimana Dasar Pengenaan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 : o. Bagaimana Tarif Pajak PPh Pasal 21 : p. Bagaimana Cara dan Contoh Perhitungan PPh 21 1.3 TUJUAN PENULISAN Agar dapat dimengerti oleh masyarakat akan penghitungan Pajak Penghasilan 21, Bagaimana Cara Penghitungannya, Siapa-Siapa saja yang kena PPh 21, Siapa saja Objeknya, Bagaimana Syarat-Syarat Potongan Pajak Penghasilan pasal 21.
  • 7. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 7 BAB II LANDASAN TEORI Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). PER DJP No.PER-31/PJ/2009 Tanggal 25 Mei 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Dan/Atau PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi PER DJP No. PER-57/PJ/2009 Tanggal 12 Oktober 2009 Tentang Perubahan Atas PER DJP No.PER- 31/PJ/2009 Tanggal 25 Mei 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Dan/Atau PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi UU No.36 tahun 2008 tentang PPh (Pajak Penghasilan). Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-31/PJ/2009 yang telah diubah dengan PER- 57/PJ/2009 tentang Pedoman teknis tata cara pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26
  • 8. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 8 BAB III PEMBAHASAN 1. Pemotong dan Bukan Pemotong PPh Pasal 21 Pemotong PPh Pasal 21 adalah : Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 1.1 Pemotong PPh Pasal 21 terdiri dari : Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
  • 9. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 9 Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar : 1. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadai dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya. 2. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri. 3. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang. 4. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. 1.2 Yang bukan Pemotong PPh 21 Bukan Pemotong PPh Pasal 21 terdiri dari : 1. Kantor perwakilan negara asing. 2. Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
  • 10. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 10 2. Penerima Penghasilan Dipotong PPh Pasal 21 : 2.1 Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 adalah : Orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang tidak dikecualikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-31/PJ/2009 yang telah diubah dengan PER-57/PJ/2009, dari Pemotong PPh Pasal 21 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan baik dalam hubungannya sebagai pegawai maupun bukan pegawai, termasuk penerima pensiun. 2.2 Yang Tidak Termasuk Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 : Yang Tidak Termasuk Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 meliputi : 1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
  • 11. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 11 3. Penerima Penghasilan dan Tidak Termasuk Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 3.1 Jenis Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 antara lain : Pegawai. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi : 1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter,konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. 2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan / peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. 3. Olahragawan. 4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. 5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah. 6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan. 7. Agen iklan. 8. Pengawas atau pengelola proyek. 9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara. 10. Petugas penjaja barang dagangan. 11. Petugas dinas luar asuransi. 12. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
  • 12. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 12 Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi : 1. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya. 2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja. 3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu. 4. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang. 5. Peserta kegiatan lainnya. 3.2 Yang Tidak Termasuk Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 : 1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
  • 13. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 13 4. Objek PPh Pasal 21 / Penghasilan Yang Harus Dipotong PPh Pasal 21 : 4.1 Jenis Objek PPh Pasal 21 Atau Jenis Penghasilan Dipotong PPh Pasal 21 antara lain : Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh: 1. Bukan Wajib pajak; 2. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau 3. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).
  • 14. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 14 4.2 Pengertian Dan Jenis Penghasilan Tidak Teratur dan Teratur Yang Diterima Pegawai Tetap Sebagai Objek PPh Pasal 21 Penghasilan Tidak Teratur Yang Diterima Pegawai Tetap Sebagai Objek PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun. Jenis Penghasilan Tidak Teratur Yang Diterima Oleh Pegawai Tetap antara lain : 1. Jasa produksi 2. Tantiem. 3. Gratifikasi 4. Bonus. 5. Premi. 6. Tunjangan hari raya. 7. Penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun. Pengertian Atau Jenis Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur adalah : penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur. Pengertian periodik adalah dibayarkan secara teratur yaitu dibayarkan kepada pegawai tetap setiap bulan, setiap minggu atau setiap hari.
  • 15. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 15 Contoh : Penghasilan teratur Amir bulan Januari 2012 dari PT. Makmur Agung Sejahtera terdiri : 1. Gaji perbulan sebesar Rp.1.000.000,- 2. Tunjangan makan perbulan sebesar Rp.300.000,- 3. Tunjangan kesehatan per bulan sebesar Rp. 100.000,- 4. Uang lembur sebesar Rp.50.000,- Jadi penghasilan teratur Amir sebulan untuk bulan Januari 2012 sebesar Rp.1.450.000,- Penghasilan teratur Umar bulan Maret 2012 dari CV. Gunung Slamet terdiri : 1. Upah per hari Rp.100.000,- sebulan 25 hari kerja, jadi satu bulan sebesar Rp.2.500.000,- 2. Tunjangan makan per hari Rp.20.000,- sebulan 25 hari kerja, jadi satu bulan sebesar Rp.500.000,- Jadi penghasilan teratur Umar satu bulan untuk bulan Maret 2012 sebesar Rp.3.000.000, 4.3 Pengertian Upah Harian, Mingguan, Satuan, dan Borongan Pengertian Upah Harian adalah : Upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian. Pengertian Upah Mingguan adalah : Upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.
  • 16. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 16 Pengertian Upah Satuan adalah : Upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan. Pengertian Upah Borongan adalah : Upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu. 5. Bukan Objek PPh Pasal 21 Atau Jenis Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 5.1 Bukan Objek PPh Pasal 21 Atau Jenis Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 antara lain : Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah termasuk penerimaan dalam bentuk kenikmatan yang bukan objek PPh Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
  • 17. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 17 Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 6. Dasar Pengenaan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 : 6.1 Dasar Pengenaan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut : Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi : 1. Pegawai tetap. 2. Penerima pensiun berkala. 3. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya di bayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). 4. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana di maksud diatas yaitu : 1. Jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
  • 18. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 18 2. Jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi , tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. 3. Jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 4. Jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan. 7. Tarif Pajak PPh Pasal 21 : 7.1 Tarif Pajak PPh Pasal 21 Untuk Pegawai Tetap adalah : Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu : Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 5% (lima persen) di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 15% (lima belas persen) di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 25% (dua puluh lima persen) di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 30% (tiga puluh persen) Contoh : Tugimin sebagai karyawan CV.Sandal Jepit dengan status belum menikah memperoleh penghasilan sebulan berupa gaji sebesar Rp.10.000.000,- PPh Pasal 21 Setahun adalah : Gaji 1 bulan : 10.000.000 Gaji 1 Tahun : 120.000.000 Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 5% (lima persen) di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 15% (lima belas persen) di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 25% (dua puluh lima persen) di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 30% (tiga puluh persen)
  • 19. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 19 (12 x 10.000.000) Biaya Jabatan (5 % x 120.000.000 ) : 6.000.000 Penghasilan Neto (120.000.000-6.000.000) : 114.000.000 PTKP (TK/0) : : 15.840.000 Penghasilan Kena Pajak (114.000.000 -15.840.000) : 98.160.000 PPh Terutang setahun 5 % x 50.000.000 15 % x 48.160.000 : 9.724.000 PPh Pasal 21 sebulan (9.724.000 / 12 ) : 810.333 Jadi PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh CV.Sandal Jepit atas penghasilan Tugimin adalah : PPh Pasal 21 setahun sebesar Rp.9.724.000,- PPh Pasal 21 sebulan sebesar Rp. 810.000,- 7.2 Tarif Pajak PPh Pasal 21 Untuk Penerima Pensiun Berkala Yang Dibayarkan Secara Bulanan Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu : Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 5% (lima persen) di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 15% (lima belas persen) di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 25% (dua puluh lima persen)
  • 20. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 20 (lima ratus juta rupiah) di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 30% (tiga puluh persen) Contoh : Tumino sebagai pensiunan yang memperoleh uang pensiun bulanan dari Dana Pensiun Jaya Moneter dengan status menikah tanpa anak memperoleh penghasilan bulanan berupa uang pensiun sebesar Rp.3.000.000,- setiap bulan PPh Pasal 21 Setahun adalah : Pensiun 1 bulan : 3.000.000 Biaya Jabatan (5 % x 3.000.000 ) : 150.000 Penghasilan Neto sebulan (3.000.000-150.000) : 2.850.000 Pensiun 1 Tahun (12 x 2.850.000) : 34.200.000 PTKP (K/0) : -Diri Sendiri : 15.840.000 -Kawin : 1.320.000 : 17.160.000 Penghasilan Kena Pajak (34.200.000 -17.160.000) : 17.040.000 PPh Terutang setahun 5 % x 17.040.000 : 852.000 PPh Pasal 21 sebulan (852.000 / 12 ) : 71.000 Jadi PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh Dana Pensiun Jaya Moneter atas penghasilan Tumino adalah : PPh Pasal 21 setahun sebesar Rp.852.000,- PPh Pasal 21 sebulan sebesar Rp. 71.000,-
  • 21. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 21 8. Cara dan Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Tidak Tetap 8.1 Cara Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai yang Menerima Upah yang Dibayarkan Secara Bulanan adalah sebagai berikut : a. Jumlah upah bruto yang diterima sebulan disetahunkan dengan dikalikan 12 b. Jumlah upah bruto setahun dikurangi PTKP ketemu penghasilan kena pajak setahun c. Penghasilan kena pajak setahun dikalikan tarif Pajak Pasal 17 ayat (1) UU No.36 Tahun 2008 tentang PPh ketemu PPh Terutang setahun. d. PPh Terutang setahun dibagi 12 ketemu PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebulan. e. Apabila Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, maka dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. f. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong apabila penerima penghasilan tidak memiliki adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Tetap 8.2 Cara Dan Contoh Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pegawai Tetap Yang Mulai Bekerja Pada Awal Tahun Dan Telah Memiliki NPWP (Masa Januari Sampai Dengan Nopember ) Sumarno bekerja pada CV.Besi Baja dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2012 Sumarno hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehari adalah Rp 120.000,00. Sumarno menikah dan memiliki 3 anak.
  • 22. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 22 Penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk bulan Januari 2012 adalah : Upah Januari 20 x 120.000 2.400.000 Penghasilan Neto Setahun 12 x 2.400.000 28.800.000 PTKP - Untuk WP sendiri 15.840.000 21.120.000 - Tambahan Karena Kawin 1.320.000 - Tambahan 1 Anak ke-1 1.320.000 - Tambahan 1 Anak ke-2 1.320.000 - Tambahan 1 Anak ke-3 1.320.000 Penghasilan Kena Pajak (28.800.000 -21.120.000) 7.680.000 PPh Pasal 21 Terutang setahun (5 % x 7.680.000) 384.000 PPh Pasal 21 Terutang sebulan (384.000 / 12 ) 32.000 Jadi PPh Pasal 21 bulan Januari yang harus dipotong CV.Besi Baja atas penghasilan Sumarno adalah sebesar Rp.32.000,- apabila memiliki NPWP. 8.3 Cara Dan Contoh Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pegawai Tetap Yang Mulai Bekerja Pada Awal Tahun Tetapi Tidak Memiliki NPWP (Masa Januari Sampai Dengan Nopember ) Apabila Sumarno tidak memiliki NPWP maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong bulan Januari 2012 adalah sebesar Rp.38.400,- : PPh Pasal 21 Terutang setahun (5 % + (5 % x 20 %)) x 7.680.000 460.800 PPh Pasal 21 Terutang sebulan (460.800 / 12 ) 38.400
  • 23. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 23 Aditya pada tahun 2012 bekerja pada CV. Markisa Sirup dengan memperoleh gaji sebulan Rp 2.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000,00. Aditya menikah tetapi belum mempunyai anak. Aditya telah mempunyai NPWP (nomor pokok wajib pajak). Aditya mulai bekerja pada CV.Markisa Sirup sejak bulan Maret tahun 2010. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Tahun 2012 adalah sebagai berikut : Gaji sebulan : 2.500.000 Pengurangan : Biaya Jabatan : 5% x 2.500.000 = 125.000 Iuran pensiun = 100.000 + 225.000 – Penghasilan neto sebulan 2.275.000 Penghasilan neto setahun adalah : 12 x 2.275.000 = 27.300.000 PTKP setahun adalah : - Untuk WP sendiri 15.840.000 - Tambahan WP Kawin 1.320.000 + 17.160.000- Penghasilan Kena Pajak setahun 10.140.000 PPh Pasal 21 terutang setahun : 5 % x 10.140.000 = 507.000 PPh Pasal 21 sebulan : 507.000 = 42.25012 Jadi PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh CV.Markisa Sirup atas penghasilan Aditya setiap bulan untuk masa Januari s/d Nopember Tahun 2012 adalah sebesar Rp.42.250,- setiap bulan, untuk bulan Desember akan dihitung ulang.
  • 24. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 24 8.4 Cara Dan Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Bonus Dan THR Yang Diterima Oleh Pegawai Tetap Samiun pada tahun 2012 bekerja di CV. Mobil Rental dengan memperoleh gaji sebulan Rp 2.000.000,- dan membayar iuran pensiun perbulan sebesar Rp 60.000,- selain itu Samiun menerima Bonus dan THR sebesar Rp.5.000.000,-. Samiun tidak menikah. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Tahun 2012 adalah sebagai berikut : PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus serta THR (penghasilan setahun): Gaji 12 x 2.000.000 24.000.000 Bonus dan THR 5.000.000 Penghasilan Bruto Setahun 24.000.000 + 5.000.000 29.000.000 Pengurangan : 2.170.000 - Biaya jabatan(5 % x 29.000.000) 1.450.000 - Iuran pensiun setahun12 x 60.000 720.000 Penghasilan Neto setahun 29.000.000 – 2.170.000 26.830.000 PTKP - Untuk WP sendiri 15.840.000 Penghasilan Kena Pajak 26.830.000 - 15.840.000 10.990.000 PPh Pasal 21 Terutang 5% x 10.990.000 549.500 PPh Pasal 21 atas Gaji (Gaji setahun): Gaji 12 x 2.000.000 24.000.000 Pengurangan : 1.920.000 - Biaya jabatan(5 % x 24.000.000) 1.200.000 - Iuran pensiun setahun12 x 60.000 720.000
  • 25. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 25 Penghasilan Neto setahun 24.000.000 – 1.920.000 22.080.000 PTKP - Untuk WP sendiri 15.840.000 Penghasilan Kena Pajak 22.080.000 - 15.840.000 6.240.000 PPh Pasal 21 Terutang 5% x 6.240.000 312.000 PPh Pasal 21 atas Bonus Dan THR : 1. PPh Pasal 21 atas (Gaji + Bonus dan THR) - PPh Pasal 21 atas Gaji 2. PPh Pasal 21 atas Bonus dan THR : 549.500 -312.000 = 237.500 Jadi PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh CV. Mobil Rental atas penghasilan Samiun adalah : PPh Pasal 21 atas Gaji 312.000 PPh Pasal 21 atas Bonus & THR 237.500 Total Pemotongan PPh Pasal 21 549.500 8.5 Contoh Lain Perhitungan PPh Pasal 21 a.Ahmad Zakaria pada tahun 2011 bekerja pada perusahaan PT Zamrud Abadi dengan memperoleh gaji sebulan Rp 2.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000,00. Ahmad menikah tetapi belum mempunyai anak. Penghitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut : Gaji sebulan Rp 2.500.000,00 Pengurangan : 1. Biaya Jabatan : 5% x Rp 2.500.000,00 = Rp 125.000,00 2. Iuran pensiun = Rp 100.000,00 Rp 225.000,00 Penghasilan neto sebulan Rp 2.275.000,00 Penghasilan neto setahun adalah : 12 x Rp 2.275.000,00 Rp 27.300.000,00 PTKP setahun (K/0) :
  • 26. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 26 - untuk WP sendiri = Rp 15.840.000,00 - tambahan WP kawin = Rp 1.320.000,00 Rp 17.160.000,00 Penghasilan Kena Pajak setahun = Rp 10.140.000,00 PPh Pasal 21 terutang setahun : 5% x Rp 10.140.000,00 = Rp 507.000,00 PPh Pasal 21 sebulan : Rp 507.000,00 : 12 = Rp 42.250,00 b. Bambang Yuliawan pegawai pada perusahaan PT Yasa Buana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp 2.000.000,00. PT Yasa Buana mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Yasa Buana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Bambang Yuliawan membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Yasa Buana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Yasa Buana membayar iuran pensiun untuk Bambang Yuliawan ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebeasr Rp 100.000,00, sedangkan Bambang Yuliawan membayar iuran pensiun sebesar Rp 50.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 : Gaji sebulan Rp 2.000.000,00 Premi Jaminan Kecelakaan Kerja Rp 10.000,00 Premi Jaminan Kematian Rp 6.000,00 Penghasilan bruto Rp 2.016.000,00 Pengurangan : 1. Biaya jabatan 5% x Rp 2.016.000,00 Rp 100.800,00 2. Iuran Pensiun Rp 50.000,00 3. Iuran Jaminan Hari Tua Rp 40.000,00 Rp 190.800,00 Penghasilan neto sebulan Rp 1.825.200,00
  • 27. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 27 Penghasilan neto setahun 12 x Rp 1.825.200,00 Rp 21.902.400,00 PTKP - untuk WP sendiri Rp 15.840.000,00 - tambahan WP kawin Rp 1.320.000,00 Rp 17.160.000,00 Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 4.742.400,00 Pembulatan Rp 4.742.000,00 PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp 4.742.000,00 = Rp 237.100,00 PPh Pasal 21 sebulan Rp 237.100,00 : 12 = Rp 19.758,00 BAB IV
  • 28. AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS PANCASILA http://pelangianggita.blogspot.com Page 28 PENUTUP Kesimpulan Pajak Penghasilan 21 atau PPh 21 adalah Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorar, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa,dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Apabila orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri memperoleh penghasilan dan dikenakan PPh Pasal 21, maka menjadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Saran Sebagai Mahasiswa yang merangkap sebagai Karyawan saya pun masih awam, karena Banyaknya Undang-Undang yang mengatur Pajak Khususnya Pajak Penghasilan 21 ini, Sebaiknya Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan di persingkat dan tidak terlalu banyak dan mudah di pahami serta mudah untuk diketahui oleh masyarakat awam lainnya. SORRY YA DIBIKIN RIBET :D INI ILMU TRANSPARAN. CUMA ORANG PINTER AJA YANG BISA NGELIAT !!!!! SENGAJA DIBIKIN KAYA GINI BIAR KALIAN GAK ASAL COPY PASTE MAKALAH ORANG !!!! SALAM KENAL :D Find me on : http://pelangianggita.blogspot.com Email : Pelangianggita@ymail.com Twitter : @KakakGita