SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  22
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN
OLEH
MOCH MACHTINO A. MAHALE
Perlu adanya
penetapan kebijakan
dalam pembangunan
wilayah pesisir dan
laut
?
Pembangunan wilayah perairan Indonesia dan
segenap SDA yang terkandung didalamnya untuk
kesejahteraan masyarakat
Dapat mengelola dan memanfaatkan SDA perairan
dengan baik untuk tujuan pembangunan yang
Berkelanjutan
Tujuan jangka panjang pembangunan wilayah pesisir
pada umumnya yaitu pengembangan ekonomi lokal
diharapkan dapat mengurangi jumlah kemiskinan
absolut, berkurangnya angka pengangguran
(unemployment), mempersempit jurang kesenjangan
ekonomi (antar penduduk dan antar wilayah), serta
peningkatan investasi
Tujuan jangka pendek pembangunan wilayah pesisir
pada umumnya yaitu Sasaran utama yang ingin dicapai
dalam pengembangan ekonomi lokal ini dalam jangka
pendek misalnya, terjadinya peningkatan pendapatan
nelayan (masyarakat pesisir), meningkatnya
produktivitas SDM, dan munculnya keberdayaan
masyarakat (empowerment)
Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan
Pokok kebijakan
yang akan
diambil dalam
pembangunan
wilayah pesisir
Dalam GBHN 1993 dalam
pembangunan jangka panjang 25
tahun kedua (PJP II) pada
pendayagunaan sumberdaya
laut dan dasar laut serta
pemanfaatan fungsi wilayah laut
termaksud ZEE
- Meningkatkan kesejahteraan
rakyat
- Kesempatan usaha dan
lapangan pekerjaan
- Penegakan kedaulatan dan
perwujudan wawasan
nasional
- Terciptanya industri kelautan
yang kukuh dan maju
- Menciptakan SDM dalam
pendayagunaan SD laut
- Peningkatan usaha dengan
persaingan yang sehat
- Peningkatan ilmu pengetahuan
dan teknologi dalam
pendayagunaan potensi laut
- Terpeliharanya fungsi lingkungan
hidup
Sasaran dalam
PJP II untuk
Pembangunan
wilayah pesisir
dan lautan
sasaran
Potensi dan Permasalahan Pembangunan Wilayah Pesisir
Tabel 4
Tabel 5
Tabel 6
Dalam mencermati
pembangunan Indonesia, secara
empiris Pembangunan Kelautan
dan Perikanan kurang mendapat
perhatian , kondisi ini sangat
ironis mengingat hampir
70%wilayah indonesia
merupakan yang mempunyai
potensi ekonomi yang sangat
besar. Untuk itu pilihan
pembangunan sektor kelautan
dan perikanan sebagai sektor
andalan utama pembangunan
indoensia merupakan pilhan
yang tepat, hal ini didasarkan
potensi yang dimilikinya berupa
sumberdaya dan keterlibatan
sumberdaya manusia hampir
12,5 juta orang terlibat
didalamnya.
PERMASALAHAN
Faktor Internal
- Masih banyaknya
nelayan tradisional
- Struktur Armada
berskala kecil
- Ketimpangan
pemanfaatan stok
ikan antara kawasan
satu dengan yg
lainnya
- Lemahnya Lembaga
Hukum
- Lemahnya market
intelligence tentang
informasi pasar,
harga dan pesaing
- Rusaknya ekosistem
laut
Faktor Eksternal
Lambatnya
pembangunan
kelautan dan
perikanan khususnya
terkait kebijakan
moneter, Fisikal, dan
investasi seperti suku
bunga peminjam, dan
penyediaan kredit
perikanan
Dengan melihat potensi dan
permasalahan tersebut, maka
terdapat beberapa alasan Utama
mengapa sektor kelautan dan
perikanan sebagai alternatif utama
pembangunan masa depan
1. SD laut memiliki potensi yang besar tetapi
belum di garap secara optimal
2. Potensi pasar yang sangat besar baik pasar
domestik dan pasar luar negeri
3. Pemanfaatan potensi yang belum mampu
memberikan kemakmuran dan kesejahteraan
4. Investasi di sektor kelautan dan perikanan
memiliki efisienasi yang tinggi dan daya
serap tenaga kerja yang tinggi
5. Terjadi kejenuhan pembangunan yang
bersumber dari daratan
6. Industri kelautan dan perikanan memiliki
keterkaitan dengan industri lainnya, seperti
halnya industri kosmetik, farmasi dan energi
INDIKASI
SUMBERDAYA
ALAM DI WILAYAH
PESISIR DAN LAUT
SEMAKIN
BERKURANG
KONFLIK PEREBUTAN
WILAYAH TANGKAP,
SEMBILAN KAPAL
DIBAKAR DI BANTAN,
BENGKALIS (KOMPAS,
4 MEI 2005)
ILEGAL FISHING TERUS MENINGKAT :
NELAYAN THAILAND MENANGKAP
IKAN DI WIL < 1 MIL DI ACEH BARAT
SEBELUM TSUNAMI (HASIL FGD, 2005)
KERUSAKAN EKOSISTEM DI WILAYAH
PESISIR DAN LAUT TERUS MENINGKAT
• TERUMBU KARANG TINGGAL 6%
SANGAT BAIK
• MANGROVE TINGGAL 30%
• PANTAI TERABRASI
FAKTA
BELUM OPTIMALNYA
PEMANFAATAN
INDIKASI
POTENSI SUMBERDAYA IKAN
INDONESIA DI WILAYAH LAUT
MENCAPAI 6,4 JUTA TON/THN
PANJANG PANTAI 81.000 KM,
LUAS LAUTAN 6,5 JUTA KM2
5 KM KE ARAH LAUT, POTENSI
LAHAN KEGIATAN BUDIDAYA LAUT
DIPERKIRAKAN SEKITAR 24,53 JUTA
HA
(DKP, 2002)
POTENSI LAHAN PENGEMBANGAN
TAMBAK MENCAPAI 913.000 HA,
SEDANGKAN TINGKAT
PEMANFAATANNYA
BARU MENCAPAI 344.759 HA ATAU
SEKITAR
40 % DARI TOTAL POTENSINYA
(DITJEN PERIKANAN, 1999)
FAKTA
PEMBANGUNAN
TIDAK
BERKELANJUTAN
INDIKASI
Bencana terjadi dimana-mana, seperti
Gempa, Banjir, Stunami
KEMISKINAN MENINGKAT :
- 40 % DIBAWAH GARIS
KEMISKINAN
KEBOCORAN PEMBANGUNAN
TERUS MENINGKAT :
- KKN
- KETIDAKADILAN
FAKTA
TANTANGAN
PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
DI WILAYAH
PESISIR DAN LAUT
SOSIAL
PENGHAPUSAN
KEMISKINAN
NELAYAN
MENGUBAH POLA
KONSUMSI
& PRODUKSI YG
TIDAK
BERKELANJUTAN
MELINDUNGI &
MENGELOLA BASIS
SDA P & L BAGI
PEMBANGUNAN
SOSIAL & EKONOMI
KESEJAH-
TERAAN
EKONOMI EKOLOGI
PENENTUAN KEBIJAKAN
Banyaknya masalah yang
dihadapi dalam mengatasi
pembangunan wilayah
pesisir , Maka Dalam GBHN
di Tetapkan Pokok-pokok
Kebijakan Pembangunan di
Wilayah pesisir
1. Menegakkan kedaulatan dan
yuridiksi nasional
2. Mendayagunakan potensi laut
dan dasar laut
3. Meningkatkan harkat dan taraf
hidup nelayan
4. Mengembangkan potensi
bebagai industri kelutan
5. Memenuhi kebutuhan data dan
informasi dan mengembangkan
nya kedalam suatu jaringan
sistem informasi
6. Mempertahankan daya dukung
serta kelestarian fungsi
lingkungan hidup
1. Menegakkan Kedaulatan dan Yurdiksi Nasional
a. Menetapkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-
bangsa 1982, melalui penetapan batas wilayah perairan
Indonesia dan ZEE
b. Merumuskan dan menetakan Alur Laut Kepulauan Indonesia
(ALKI) untuk kepentingan pelayaran internasional
c. Mengembangkan pertahanan keamanan negara di bidang
maritim untuk keselematan dan pembangunan dilaut
d. Melindungi benda berjarah di dasar laut, dengan adanya
pembuatan peta lokasi dan peraturan kepemilikannya
2. Meningkatkan Pendayagunaan Potensi Laut dan Dasar Laut
a. Mengembangkan industri pengolahan ikan
b. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi
penangkapan dan budidaya yang efisien dan ramah
lingkungan
c. Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM untuk
merencanakan, mengelola dan memanfaatkan sumberdaya
laut
d. Menggali, mengumpulkan, mengelola data informasi
mengenai pemanfaatan SDA melalui pengembangan IPTEK
kelautan bagi kesejahteraan masyarakat pesisir serta
mengevaluasi penyediaan data
3. Meningkatkan Harkat dan taraf Hidup Nelayan
a. Mendorong usaha peningkatan hasil tangkap nelayan kecil
melalui menyediaan wilayah penangkapan yang bebas dari
persaingan dan pengembangan teknologi penangkapan ikan
b. Meningkatkan produksi usaha nelayan kecil dan membina
dalam industri pengelolaan hasil laut
c. Meningkatkan pola hubungan kerja antara KUD dan nelayan
dengan pengusaha untuk sistem distribusi
d. Mengembangkan sentra produksi perikanan dalam upaya
meningkatkan produktivitas dan peran serta masyarakat
pantai
e. Meningkatkan kesejahteraan melalui pemantapan
organisasi antara masyarakat desa dengan pemerintahan
desa, dan pencarian altrnatif kesempatan kerja di musim
paceklik
4. Mengembangkan Potensi Industri Kelautan
a. Mengembangkan industri kelautan secara bertahap dan
terpadu melaui keterkaitan antara industri kelautan dan
industri lainnya
b. Mendorang iklim yang kondusif bagi penanaman modal
untuk penyebaran pembangunan industri
c. Mendorong peningkatan kapasitas produksi galangan kapal
dan fiber glass
d. Mengembangkan sistem transportasi laut nasional
e. Meningkatkan kapasitas daya tampung pelabuhan dan
pelayanan jasa kepelabuhan
f. Pengembangan potensi kawasan yang cepat tumbuh
g. Meningkatkan keselamatan pelayaran melalui peningkatan
pelayanan navigasi
5. Mengembangkan Data & Informasi Kelautan
a. Meningkatkan koordinasi antar sektor, lembaga, disiplin ilmu
yang didukung oleh perangkat hukum
b. Mengembangkan sistem kelembagaan kelautan yang
berfungsi untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan
kegiatan pemanfaatan sumberdaya, mendorong
terbentuknya sistem informasi geografis kelautan
6. Mempertahankan daya dukung dan kelestarian Fungsi lingungan laut
a. Menanamkan budaya kelautan dan cinta bahari sedini
mungkin
b. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan
pesisir
c. Menigkatkan kesedaran masyarakat akan besarnya manfaat
pengolahan hasil-hasil sumber daya laut.
d. Mengembangkan daerah yang potensi wisata bahari
e. Meningkatkan upaya pembinaan, pengawasan, dan
penegakan peraturan
f. Menetapkan tata ruang yang berwawasan lingkungan
g. Menetapkan klasifikasi kawasan laut untuk peruntukannya
Sumber
Dahuri, R. 2008. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan
Secara Terpadu. Pradnya Paramita. Jakarta. 125-131p
Imran. Z. implementasi pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan
sumber daya alam laut.
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=w
eb&cd=8&cad=rja&ved=0CGQQFjAH&url=http%3A%2F%2Falm
arjan.files.wordpress.com%2F2010%2F02%2Fpembangunan-
perikanan-berkelanjutan.ppt&ei=gvocUerKOcbImAWs-
4H4CA&usg=AFQjCNHn5wq5htNbg9WVpFj0hjvKk5_sHg&bvm=
bv.42452523,d.dGY
Riyadi. Kebijakan Wilayah Pembangunan Pesisir Sebagai Alternatif
Pembangunan Indoensia Masa Depan.
http:www.bappenas.go.id/get-file-server/node/3007/
Terima Kasih

Contenu connexe

Tendances

RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Fitri Indra Wardhono
 
PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGPERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGDadang Solihin
 
Adaptasi Perubahan Iklim di Kawasan Pesisir dan NDC
Adaptasi Perubahan Iklim di Kawasan Pesisir dan NDCAdaptasi Perubahan Iklim di Kawasan Pesisir dan NDC
Adaptasi Perubahan Iklim di Kawasan Pesisir dan NDCCIFOR-ICRAF
 
Upaya Mitigasi dan Perubahan Iklim dengan Pemanfaatan Mangrove (Climate Chang...
Upaya Mitigasi dan Perubahan Iklim dengan Pemanfaatan Mangrove (Climate Chang...Upaya Mitigasi dan Perubahan Iklim dengan Pemanfaatan Mangrove (Climate Chang...
Upaya Mitigasi dan Perubahan Iklim dengan Pemanfaatan Mangrove (Climate Chang...CIFOR-ICRAF
 
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabayaPengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabayasuningterusberkarya
 
Program Pengelolaan Penyu di Indonesia
Program Pengelolaan Penyu di IndonesiaProgram Pengelolaan Penyu di Indonesia
Program Pengelolaan Penyu di IndonesiaDidi Sadili
 
3.3 ppt pengelolan sda
3.3 ppt pengelolan sda3.3 ppt pengelolan sda
3.3 ppt pengelolan sdajopiwildani
 
Rehabilitasi Mangrove Untuk Mitigasi Perubahan Iklim
Rehabilitasi Mangrove Untuk Mitigasi Perubahan IklimRehabilitasi Mangrove Untuk Mitigasi Perubahan Iklim
Rehabilitasi Mangrove Untuk Mitigasi Perubahan IklimCIFOR-ICRAF
 
BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT
BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENTBLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT
BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENTSunoto Mes
 
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Ekologi perairan
Ekologi perairan Ekologi perairan
Ekologi perairan yuliaresh
 
Interpretasi Citra Untuk Pemetaan Penggunaan lahan
Interpretasi Citra Untuk Pemetaan Penggunaan lahanInterpretasi Citra Untuk Pemetaan Penggunaan lahan
Interpretasi Citra Untuk Pemetaan Penggunaan lahanbramantiyo marjuki
 
Roadmap for Mangrove Management
Roadmap for Mangrove ManagementRoadmap for Mangrove Management
Roadmap for Mangrove ManagementCIFOR-ICRAF
 
Jasa lingkungan laut
Jasa lingkungan lautJasa lingkungan laut
Jasa lingkungan lautDoi Selviani
 

Tendances (20)

RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
 
PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGPERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANG
 
Struktur ruang
Struktur ruangStruktur ruang
Struktur ruang
 
Adaptasi Perubahan Iklim di Kawasan Pesisir dan NDC
Adaptasi Perubahan Iklim di Kawasan Pesisir dan NDCAdaptasi Perubahan Iklim di Kawasan Pesisir dan NDC
Adaptasi Perubahan Iklim di Kawasan Pesisir dan NDC
 
Pengelolaan Pesisir
Pengelolaan  PesisirPengelolaan  Pesisir
Pengelolaan Pesisir
 
Upaya Mitigasi dan Perubahan Iklim dengan Pemanfaatan Mangrove (Climate Chang...
Upaya Mitigasi dan Perubahan Iklim dengan Pemanfaatan Mangrove (Climate Chang...Upaya Mitigasi dan Perubahan Iklim dengan Pemanfaatan Mangrove (Climate Chang...
Upaya Mitigasi dan Perubahan Iklim dengan Pemanfaatan Mangrove (Climate Chang...
 
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabayaPengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
 
Review pesisir dan laut
Review pesisir dan lautReview pesisir dan laut
Review pesisir dan laut
 
Program Pengelolaan Penyu di Indonesia
Program Pengelolaan Penyu di IndonesiaProgram Pengelolaan Penyu di Indonesia
Program Pengelolaan Penyu di Indonesia
 
Amdal
AmdalAmdal
Amdal
 
3.3 ppt pengelolan sda
3.3 ppt pengelolan sda3.3 ppt pengelolan sda
3.3 ppt pengelolan sda
 
Rehabilitasi Mangrove Untuk Mitigasi Perubahan Iklim
Rehabilitasi Mangrove Untuk Mitigasi Perubahan IklimRehabilitasi Mangrove Untuk Mitigasi Perubahan Iklim
Rehabilitasi Mangrove Untuk Mitigasi Perubahan Iklim
 
BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT
BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENTBLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT
BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT
 
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Ekologi perairan
Ekologi perairan Ekologi perairan
Ekologi perairan
 
Interpretasi Citra Untuk Pemetaan Penggunaan lahan
Interpretasi Citra Untuk Pemetaan Penggunaan lahanInterpretasi Citra Untuk Pemetaan Penggunaan lahan
Interpretasi Citra Untuk Pemetaan Penggunaan lahan
 
Roadmap for Mangrove Management
Roadmap for Mangrove ManagementRoadmap for Mangrove Management
Roadmap for Mangrove Management
 
Jasa lingkungan laut
Jasa lingkungan lautJasa lingkungan laut
Jasa lingkungan laut
 

En vedette

Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Fitri Indra Wardhono
 
Konsep dan defenisi pengelolaan wilayah pesisir
Konsep dan defenisi pengelolaan wilayah pesisirKonsep dan defenisi pengelolaan wilayah pesisir
Konsep dan defenisi pengelolaan wilayah pesisirAl Amin
 
Awik-awik pesisir laut dan pulau kecil
Awik-awik pesisir laut dan pulau kecilAwik-awik pesisir laut dan pulau kecil
Awik-awik pesisir laut dan pulau kecilLalu Sabardi
 
Kesalahan pengelolaan wilayah pesisir
Kesalahan pengelolaan wilayah pesisir Kesalahan pengelolaan wilayah pesisir
Kesalahan pengelolaan wilayah pesisir Eddy Hamka
 
filsafat umum thales
filsafat umum thalesfilsafat umum thales
filsafat umum thalesLely Surya
 
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Oleh Kelompok Nelayan di Desa Palang K...
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Oleh Kelompok Nelayan di Desa Palang K...Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Oleh Kelompok Nelayan di Desa Palang K...
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Oleh Kelompok Nelayan di Desa Palang K...MOH AFIFI A. JAMI'
 
Makalah Full Paper
Makalah Full PaperMakalah Full Paper
Makalah Full PaperWindra Hardi
 
UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau KecilUU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau KecilPenataan Ruang
 
Uu ri no 22 thn 2001 ttg migas
Uu ri no 22 thn 2001 ttg migasUu ri no 22 thn 2001 ttg migas
Uu ri no 22 thn 2001 ttg migaskjbrahmana
 
Kebijakan kelautan nasional di Indonesia
Kebijakan kelautan nasional di IndonesiaKebijakan kelautan nasional di Indonesia
Kebijakan kelautan nasional di IndonesiaSunoto Mes
 
Panduan pengenalan mangrove
Panduan pengenalan mangrovePanduan pengenalan mangrove
Panduan pengenalan mangroveHayuno Sakura
 
Presentasi materi-ajar1
Presentasi materi-ajar1Presentasi materi-ajar1
Presentasi materi-ajar1niwan21
 
Ppt IPL permasalahan lingkungan pesisir Riau
Ppt IPL permasalahan lingkungan pesisir RiauPpt IPL permasalahan lingkungan pesisir Riau
Ppt IPL permasalahan lingkungan pesisir RiauAziza Syilpa
 
Sumber daya alam(laut)
Sumber daya alam(laut) Sumber daya alam(laut)
Sumber daya alam(laut) akb78
 
Versi power point kondisi ekosistem terumbu karang serta strategi pengelolaannya
Versi power point kondisi ekosistem terumbu karang serta strategi pengelolaannyaVersi power point kondisi ekosistem terumbu karang serta strategi pengelolaannya
Versi power point kondisi ekosistem terumbu karang serta strategi pengelolaannyaMujiyanto -
 
PPT MANGROVE
PPT MANGROVEPPT MANGROVE
PPT MANGROVEElvionita
 

En vedette (20)

Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
 
Konsep dan defenisi pengelolaan wilayah pesisir
Konsep dan defenisi pengelolaan wilayah pesisirKonsep dan defenisi pengelolaan wilayah pesisir
Konsep dan defenisi pengelolaan wilayah pesisir
 
Ekosistem pesisir
Ekosistem pesisirEkosistem pesisir
Ekosistem pesisir
 
Awik-awik pesisir laut dan pulau kecil
Awik-awik pesisir laut dan pulau kecilAwik-awik pesisir laut dan pulau kecil
Awik-awik pesisir laut dan pulau kecil
 
Hukum Pesisir
Hukum PesisirHukum Pesisir
Hukum Pesisir
 
Kesalahan pengelolaan wilayah pesisir
Kesalahan pengelolaan wilayah pesisir Kesalahan pengelolaan wilayah pesisir
Kesalahan pengelolaan wilayah pesisir
 
Uu migas no.22-2001
Uu migas no.22-2001Uu migas no.22-2001
Uu migas no.22-2001
 
filsafat umum thales
filsafat umum thalesfilsafat umum thales
filsafat umum thales
 
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Oleh Kelompok Nelayan di Desa Palang K...
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Oleh Kelompok Nelayan di Desa Palang K...Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Oleh Kelompok Nelayan di Desa Palang K...
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Oleh Kelompok Nelayan di Desa Palang K...
 
Makalah Full Paper
Makalah Full PaperMakalah Full Paper
Makalah Full Paper
 
UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau KecilUU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 
Uu ri no 22 thn 2001 ttg migas
Uu ri no 22 thn 2001 ttg migasUu ri no 22 thn 2001 ttg migas
Uu ri no 22 thn 2001 ttg migas
 
Kebijakan kelautan nasional di Indonesia
Kebijakan kelautan nasional di IndonesiaKebijakan kelautan nasional di Indonesia
Kebijakan kelautan nasional di Indonesia
 
Panduan pengenalan mangrove
Panduan pengenalan mangrovePanduan pengenalan mangrove
Panduan pengenalan mangrove
 
Presentasi materi-ajar1
Presentasi materi-ajar1Presentasi materi-ajar1
Presentasi materi-ajar1
 
Ppt IPL permasalahan lingkungan pesisir Riau
Ppt IPL permasalahan lingkungan pesisir RiauPpt IPL permasalahan lingkungan pesisir Riau
Ppt IPL permasalahan lingkungan pesisir Riau
 
Sumber daya alam(laut)
Sumber daya alam(laut) Sumber daya alam(laut)
Sumber daya alam(laut)
 
Versi power point kondisi ekosistem terumbu karang serta strategi pengelolaannya
Versi power point kondisi ekosistem terumbu karang serta strategi pengelolaannyaVersi power point kondisi ekosistem terumbu karang serta strategi pengelolaannya
Versi power point kondisi ekosistem terumbu karang serta strategi pengelolaannya
 
Buku Flora Mangrove
Buku Flora MangroveBuku Flora Mangrove
Buku Flora Mangrove
 
PPT MANGROVE
PPT MANGROVEPPT MANGROVE
PPT MANGROVE
 

Similaire à KEBIJAKAN PESISIR

Membangun ekonomi bangsa berbasis kelautan dan perikanan
Membangun ekonomi bangsa berbasis kelautan dan perikananMembangun ekonomi bangsa berbasis kelautan dan perikanan
Membangun ekonomi bangsa berbasis kelautan dan perikananPT. SASA
 
Paparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembaga
Paparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembagaPaparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembaga
Paparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembagaudinbelang1
 
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pendayagunaan dan Optimalisasi Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dala...
Pendayagunaan dan Optimalisasi Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dala...Pendayagunaan dan Optimalisasi Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dala...
Pendayagunaan dan Optimalisasi Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dala...Himaka Unsyiah
 
Visi Maritim Nusantara
Visi Maritim NusantaraVisi Maritim Nusantara
Visi Maritim NusantaraArya Bima
 
3 Roren KKP - Renstra KKP 2020-2024.pdf
3 Roren KKP - Renstra KKP 2020-2024.pdf3 Roren KKP - Renstra KKP 2020-2024.pdf
3 Roren KKP - Renstra KKP 2020-2024.pdfGusRaja1
 
BAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptx
BAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptxBAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptx
BAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptxImanuellpmukp
 
BAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptx
BAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptxBAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptx
BAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptxbayu silvat
 
Kelompok 2 PPT_Resensi Jurnal.pptx
Kelompok 2 PPT_Resensi Jurnal.pptxKelompok 2 PPT_Resensi Jurnal.pptx
Kelompok 2 PPT_Resensi Jurnal.pptxUliCristina
 
jurnal tranformasi masyarakat pesisir
jurnal tranformasi masyarakat pesisir jurnal tranformasi masyarakat pesisir
jurnal tranformasi masyarakat pesisir Universitas Brawijaya
 
Sumberdaya Alam & Jasa
Sumberdaya Alam & JasaSumberdaya Alam & Jasa
Sumberdaya Alam & JasaKaisarDatin
 
1. presentasi bd perikanan laut dan pantai sebagai alternatif pemenuhan
1. presentasi bd perikanan laut dan pantai sebagai alternatif pemenuhan1. presentasi bd perikanan laut dan pantai sebagai alternatif pemenuhan
1. presentasi bd perikanan laut dan pantai sebagai alternatif pemenuhanVOCATIONAL HIGH SCHOOL KAINUI SERUI
 
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.pptRakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.pptOceanEnviro
 
Narsum 01 - 1. Materi Seminar di Yayasan Hang Tuah 12 Januari 2022.pptx
Narsum 01 - 1. Materi Seminar di Yayasan Hang Tuah 12 Januari 2022.pptxNarsum 01 - 1. Materi Seminar di Yayasan Hang Tuah 12 Januari 2022.pptx
Narsum 01 - 1. Materi Seminar di Yayasan Hang Tuah 12 Januari 2022.pptxMaharaniGitaKusumawa
 
PRESENTASI_Tujuan_Pembangunan_Berkelanju.pptx
PRESENTASI_Tujuan_Pembangunan_Berkelanju.pptxPRESENTASI_Tujuan_Pembangunan_Berkelanju.pptx
PRESENTASI_Tujuan_Pembangunan_Berkelanju.pptxAhmadZulvianMaulana1
 
Rencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptx
Rencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptxRencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptx
Rencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptxzulfaalya1
 
Sinergi Lintas Sektor dan Politik Anggaran dalam Mendukung Pembangunan Sumber...
Sinergi Lintas Sektor dan Politik Anggaran dalam Mendukung Pembangunan Sumber...Sinergi Lintas Sektor dan Politik Anggaran dalam Mendukung Pembangunan Sumber...
Sinergi Lintas Sektor dan Politik Anggaran dalam Mendukung Pembangunan Sumber...Dadang Solihin
 
Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Panembahan Senopati Sudarmanto
 
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI MARITIM KELOMPOK 6.pdf
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI MARITIM KELOMPOK 6.pdfILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI MARITIM KELOMPOK 6.pdf
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI MARITIM KELOMPOK 6.pdfDurilSefryd
 

Similaire à KEBIJAKAN PESISIR (20)

Membangun ekonomi bangsa berbasis kelautan dan perikanan
Membangun ekonomi bangsa berbasis kelautan dan perikananMembangun ekonomi bangsa berbasis kelautan dan perikanan
Membangun ekonomi bangsa berbasis kelautan dan perikanan
 
Paparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembaga
Paparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembagaPaparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembaga
Paparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembaga
 
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pendayagunaan dan Optimalisasi Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dala...
Pendayagunaan dan Optimalisasi Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dala...Pendayagunaan dan Optimalisasi Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dala...
Pendayagunaan dan Optimalisasi Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dala...
 
Visi Maritim Nusantara
Visi Maritim NusantaraVisi Maritim Nusantara
Visi Maritim Nusantara
 
3 Roren KKP - Renstra KKP 2020-2024.pdf
3 Roren KKP - Renstra KKP 2020-2024.pdf3 Roren KKP - Renstra KKP 2020-2024.pdf
3 Roren KKP - Renstra KKP 2020-2024.pdf
 
BAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptx
BAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptxBAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptx
BAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptx
 
BAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptx
BAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptxBAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptx
BAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptx
 
Kelompok 2 PPT_Resensi Jurnal.pptx
Kelompok 2 PPT_Resensi Jurnal.pptxKelompok 2 PPT_Resensi Jurnal.pptx
Kelompok 2 PPT_Resensi Jurnal.pptx
 
jurnal tranformasi masyarakat pesisir
jurnal tranformasi masyarakat pesisir jurnal tranformasi masyarakat pesisir
jurnal tranformasi masyarakat pesisir
 
Sumberdaya Alam & Jasa
Sumberdaya Alam & JasaSumberdaya Alam & Jasa
Sumberdaya Alam & Jasa
 
1. presentasi bd perikanan laut dan pantai sebagai alternatif pemenuhan
1. presentasi bd perikanan laut dan pantai sebagai alternatif pemenuhan1. presentasi bd perikanan laut dan pantai sebagai alternatif pemenuhan
1. presentasi bd perikanan laut dan pantai sebagai alternatif pemenuhan
 
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.pptRakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
 
1. Perspective_CCRF.pptx
1. Perspective_CCRF.pptx1. Perspective_CCRF.pptx
1. Perspective_CCRF.pptx
 
Narsum 01 - 1. Materi Seminar di Yayasan Hang Tuah 12 Januari 2022.pptx
Narsum 01 - 1. Materi Seminar di Yayasan Hang Tuah 12 Januari 2022.pptxNarsum 01 - 1. Materi Seminar di Yayasan Hang Tuah 12 Januari 2022.pptx
Narsum 01 - 1. Materi Seminar di Yayasan Hang Tuah 12 Januari 2022.pptx
 
PRESENTASI_Tujuan_Pembangunan_Berkelanju.pptx
PRESENTASI_Tujuan_Pembangunan_Berkelanju.pptxPRESENTASI_Tujuan_Pembangunan_Berkelanju.pptx
PRESENTASI_Tujuan_Pembangunan_Berkelanju.pptx
 
Rencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptx
Rencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptxRencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptx
Rencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptx
 
Sinergi Lintas Sektor dan Politik Anggaran dalam Mendukung Pembangunan Sumber...
Sinergi Lintas Sektor dan Politik Anggaran dalam Mendukung Pembangunan Sumber...Sinergi Lintas Sektor dan Politik Anggaran dalam Mendukung Pembangunan Sumber...
Sinergi Lintas Sektor dan Politik Anggaran dalam Mendukung Pembangunan Sumber...
 
Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
 
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI MARITIM KELOMPOK 6.pdf
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI MARITIM KELOMPOK 6.pdfILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI MARITIM KELOMPOK 6.pdf
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI MARITIM KELOMPOK 6.pdf
 

Dernier

PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdfMMeizaFachri
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxarnisariningsih98
 
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptxMATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptxrofikpriyanto2
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdfPPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdfNatasyaA11
 
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKAPPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKARenoMardhatillahS
 
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmaksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmeunikekambe10
 
Materi power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .pptMateri power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .pptAcemediadotkoM1
 
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuCatatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuHANHAN164733
 
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnasPembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnasAZakariaAmien1
 
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptxMTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptxssuser0239c1
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxHeruFebrianto3
 
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptPertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptNabilahKhairunnisa6
 
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdfsandi625870
 
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.aechacha366
 
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfrpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfGugunGunawan93
 
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPSKisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPSyudi_alfian
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxsyafnasir
 
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikanTPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikanNiKomangRaiVerawati
 
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxSKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxg66527130
 

Dernier (20)

PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
 
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptxMATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdfPPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
 
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKAPPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
 
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmaksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
 
Materi power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .pptMateri power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .ppt
 
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuCatatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
 
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnasPembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
 
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptxMTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
 
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptPertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
 
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
 
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
 
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfrpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
 
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPSKisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
 
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikanTPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
 
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxSKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
 

KEBIJAKAN PESISIR

  • 1. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN OLEH MOCH MACHTINO A. MAHALE
  • 2. Perlu adanya penetapan kebijakan dalam pembangunan wilayah pesisir dan laut ? Pembangunan wilayah perairan Indonesia dan segenap SDA yang terkandung didalamnya untuk kesejahteraan masyarakat Dapat mengelola dan memanfaatkan SDA perairan dengan baik untuk tujuan pembangunan yang Berkelanjutan
  • 3. Tujuan jangka panjang pembangunan wilayah pesisir pada umumnya yaitu pengembangan ekonomi lokal diharapkan dapat mengurangi jumlah kemiskinan absolut, berkurangnya angka pengangguran (unemployment), mempersempit jurang kesenjangan ekonomi (antar penduduk dan antar wilayah), serta peningkatan investasi Tujuan jangka pendek pembangunan wilayah pesisir pada umumnya yaitu Sasaran utama yang ingin dicapai dalam pengembangan ekonomi lokal ini dalam jangka pendek misalnya, terjadinya peningkatan pendapatan nelayan (masyarakat pesisir), meningkatnya produktivitas SDM, dan munculnya keberdayaan masyarakat (empowerment) Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Pokok kebijakan yang akan diambil dalam pembangunan wilayah pesisir
  • 4. Dalam GBHN 1993 dalam pembangunan jangka panjang 25 tahun kedua (PJP II) pada pendayagunaan sumberdaya laut dan dasar laut serta pemanfaatan fungsi wilayah laut termaksud ZEE - Meningkatkan kesejahteraan rakyat - Kesempatan usaha dan lapangan pekerjaan - Penegakan kedaulatan dan perwujudan wawasan nasional - Terciptanya industri kelautan yang kukuh dan maju - Menciptakan SDM dalam pendayagunaan SD laut - Peningkatan usaha dengan persaingan yang sehat - Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pendayagunaan potensi laut - Terpeliharanya fungsi lingkungan hidup Sasaran dalam PJP II untuk Pembangunan wilayah pesisir dan lautan sasaran
  • 5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Wilayah Pesisir
  • 8. Dalam mencermati pembangunan Indonesia, secara empiris Pembangunan Kelautan dan Perikanan kurang mendapat perhatian , kondisi ini sangat ironis mengingat hampir 70%wilayah indonesia merupakan yang mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar. Untuk itu pilihan pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagai sektor andalan utama pembangunan indoensia merupakan pilhan yang tepat, hal ini didasarkan potensi yang dimilikinya berupa sumberdaya dan keterlibatan sumberdaya manusia hampir 12,5 juta orang terlibat didalamnya. PERMASALAHAN Faktor Internal - Masih banyaknya nelayan tradisional - Struktur Armada berskala kecil - Ketimpangan pemanfaatan stok ikan antara kawasan satu dengan yg lainnya - Lemahnya Lembaga Hukum - Lemahnya market intelligence tentang informasi pasar, harga dan pesaing - Rusaknya ekosistem laut Faktor Eksternal Lambatnya pembangunan kelautan dan perikanan khususnya terkait kebijakan moneter, Fisikal, dan investasi seperti suku bunga peminjam, dan penyediaan kredit perikanan
  • 9. Dengan melihat potensi dan permasalahan tersebut, maka terdapat beberapa alasan Utama mengapa sektor kelautan dan perikanan sebagai alternatif utama pembangunan masa depan 1. SD laut memiliki potensi yang besar tetapi belum di garap secara optimal 2. Potensi pasar yang sangat besar baik pasar domestik dan pasar luar negeri 3. Pemanfaatan potensi yang belum mampu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan 4. Investasi di sektor kelautan dan perikanan memiliki efisienasi yang tinggi dan daya serap tenaga kerja yang tinggi 5. Terjadi kejenuhan pembangunan yang bersumber dari daratan 6. Industri kelautan dan perikanan memiliki keterkaitan dengan industri lainnya, seperti halnya industri kosmetik, farmasi dan energi
  • 10. INDIKASI SUMBERDAYA ALAM DI WILAYAH PESISIR DAN LAUT SEMAKIN BERKURANG KONFLIK PEREBUTAN WILAYAH TANGKAP, SEMBILAN KAPAL DIBAKAR DI BANTAN, BENGKALIS (KOMPAS, 4 MEI 2005) ILEGAL FISHING TERUS MENINGKAT : NELAYAN THAILAND MENANGKAP IKAN DI WIL < 1 MIL DI ACEH BARAT SEBELUM TSUNAMI (HASIL FGD, 2005) KERUSAKAN EKOSISTEM DI WILAYAH PESISIR DAN LAUT TERUS MENINGKAT • TERUMBU KARANG TINGGAL 6% SANGAT BAIK • MANGROVE TINGGAL 30% • PANTAI TERABRASI FAKTA
  • 11. BELUM OPTIMALNYA PEMANFAATAN INDIKASI POTENSI SUMBERDAYA IKAN INDONESIA DI WILAYAH LAUT MENCAPAI 6,4 JUTA TON/THN PANJANG PANTAI 81.000 KM, LUAS LAUTAN 6,5 JUTA KM2 5 KM KE ARAH LAUT, POTENSI LAHAN KEGIATAN BUDIDAYA LAUT DIPERKIRAKAN SEKITAR 24,53 JUTA HA (DKP, 2002) POTENSI LAHAN PENGEMBANGAN TAMBAK MENCAPAI 913.000 HA, SEDANGKAN TINGKAT PEMANFAATANNYA BARU MENCAPAI 344.759 HA ATAU SEKITAR 40 % DARI TOTAL POTENSINYA (DITJEN PERIKANAN, 1999) FAKTA
  • 12. PEMBANGUNAN TIDAK BERKELANJUTAN INDIKASI Bencana terjadi dimana-mana, seperti Gempa, Banjir, Stunami KEMISKINAN MENINGKAT : - 40 % DIBAWAH GARIS KEMISKINAN KEBOCORAN PEMBANGUNAN TERUS MENINGKAT : - KKN - KETIDAKADILAN FAKTA
  • 13. TANTANGAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI WILAYAH PESISIR DAN LAUT SOSIAL PENGHAPUSAN KEMISKINAN NELAYAN MENGUBAH POLA KONSUMSI & PRODUKSI YG TIDAK BERKELANJUTAN MELINDUNGI & MENGELOLA BASIS SDA P & L BAGI PEMBANGUNAN SOSIAL & EKONOMI KESEJAH- TERAAN EKONOMI EKOLOGI
  • 14. PENENTUAN KEBIJAKAN Banyaknya masalah yang dihadapi dalam mengatasi pembangunan wilayah pesisir , Maka Dalam GBHN di Tetapkan Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan di Wilayah pesisir 1. Menegakkan kedaulatan dan yuridiksi nasional 2. Mendayagunakan potensi laut dan dasar laut 3. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan 4. Mengembangkan potensi bebagai industri kelutan 5. Memenuhi kebutuhan data dan informasi dan mengembangkan nya kedalam suatu jaringan sistem informasi 6. Mempertahankan daya dukung serta kelestarian fungsi lingkungan hidup
  • 15. 1. Menegakkan Kedaulatan dan Yurdiksi Nasional a. Menetapkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa- bangsa 1982, melalui penetapan batas wilayah perairan Indonesia dan ZEE b. Merumuskan dan menetakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) untuk kepentingan pelayaran internasional c. Mengembangkan pertahanan keamanan negara di bidang maritim untuk keselematan dan pembangunan dilaut d. Melindungi benda berjarah di dasar laut, dengan adanya pembuatan peta lokasi dan peraturan kepemilikannya
  • 16. 2. Meningkatkan Pendayagunaan Potensi Laut dan Dasar Laut a. Mengembangkan industri pengolahan ikan b. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi penangkapan dan budidaya yang efisien dan ramah lingkungan c. Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM untuk merencanakan, mengelola dan memanfaatkan sumberdaya laut d. Menggali, mengumpulkan, mengelola data informasi mengenai pemanfaatan SDA melalui pengembangan IPTEK kelautan bagi kesejahteraan masyarakat pesisir serta mengevaluasi penyediaan data
  • 17. 3. Meningkatkan Harkat dan taraf Hidup Nelayan a. Mendorong usaha peningkatan hasil tangkap nelayan kecil melalui menyediaan wilayah penangkapan yang bebas dari persaingan dan pengembangan teknologi penangkapan ikan b. Meningkatkan produksi usaha nelayan kecil dan membina dalam industri pengelolaan hasil laut c. Meningkatkan pola hubungan kerja antara KUD dan nelayan dengan pengusaha untuk sistem distribusi d. Mengembangkan sentra produksi perikanan dalam upaya meningkatkan produktivitas dan peran serta masyarakat pantai e. Meningkatkan kesejahteraan melalui pemantapan organisasi antara masyarakat desa dengan pemerintahan desa, dan pencarian altrnatif kesempatan kerja di musim paceklik
  • 18. 4. Mengembangkan Potensi Industri Kelautan a. Mengembangkan industri kelautan secara bertahap dan terpadu melaui keterkaitan antara industri kelautan dan industri lainnya b. Mendorang iklim yang kondusif bagi penanaman modal untuk penyebaran pembangunan industri c. Mendorong peningkatan kapasitas produksi galangan kapal dan fiber glass d. Mengembangkan sistem transportasi laut nasional e. Meningkatkan kapasitas daya tampung pelabuhan dan pelayanan jasa kepelabuhan f. Pengembangan potensi kawasan yang cepat tumbuh g. Meningkatkan keselamatan pelayaran melalui peningkatan pelayanan navigasi
  • 19. 5. Mengembangkan Data & Informasi Kelautan a. Meningkatkan koordinasi antar sektor, lembaga, disiplin ilmu yang didukung oleh perangkat hukum b. Mengembangkan sistem kelembagaan kelautan yang berfungsi untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan kegiatan pemanfaatan sumberdaya, mendorong terbentuknya sistem informasi geografis kelautan
  • 20. 6. Mempertahankan daya dukung dan kelestarian Fungsi lingungan laut a. Menanamkan budaya kelautan dan cinta bahari sedini mungkin b. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan pesisir c. Menigkatkan kesedaran masyarakat akan besarnya manfaat pengolahan hasil-hasil sumber daya laut. d. Mengembangkan daerah yang potensi wisata bahari e. Meningkatkan upaya pembinaan, pengawasan, dan penegakan peraturan f. Menetapkan tata ruang yang berwawasan lingkungan g. Menetapkan klasifikasi kawasan laut untuk peruntukannya
  • 21. Sumber Dahuri, R. 2008. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Pradnya Paramita. Jakarta. 125-131p Imran. Z. implementasi pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam laut. http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=w eb&cd=8&cad=rja&ved=0CGQQFjAH&url=http%3A%2F%2Falm arjan.files.wordpress.com%2F2010%2F02%2Fpembangunan- perikanan-berkelanjutan.ppt&ei=gvocUerKOcbImAWs- 4H4CA&usg=AFQjCNHn5wq5htNbg9WVpFj0hjvKk5_sHg&bvm= bv.42452523,d.dGY Riyadi. Kebijakan Wilayah Pembangunan Pesisir Sebagai Alternatif Pembangunan Indoensia Masa Depan. http:www.bappenas.go.id/get-file-server/node/3007/