Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
i
Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+
@2013
MODUL PELATIHAN
Penanggulangan Kebakaran Hutan dan
Lahan Berbasis Masyara...
ii
iii
KATA PENGANTAR
Kebakaran hutan dan gambut merupakan faktor utama terjadinya emisi Gas Rumah Kaca
(GRK). Bahaya kebakar...
iv
v
KATA PENGANTAR
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
Untuk
BUKU MODUL PELATIHAN
Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis M...
vi
Provinsi Kalimantan Tengah telah memiliki Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 tentang
Pengendalian Kebakaran Hutan dan at...
vii
melawan hukum, yaitu kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar baik oleh
perorangan maupun perusahaan.
Buku Modul ...
viii
ix
Topic dan Penulis Modul
Mengenal Masyarakat Peduli Kebakaran Hutan
- 	 Dr. Sidik R. Usop, MS
- 	 Mukti Aji, S.Hut, M.Si...
x
i
MENGENAL MASYARAKAT
PEDULI KEBAKARAN HUTAN
Dr. Sidik R. Usop, MS
Mukti Aji, S.Hut, M.Si
Eddy Subahani, S.Hut
ii
MENGENAL MASYARAKAT PEDULI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
Penulis:
Dr. Sidik R. Usop, MS
Mukti Aji, S.Hut, M.Si
Eddy Subahan...
iii
MENGENAL MASYARAKAT PEDULI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
Kata Pengantar......................................................
iv
E.	Rangkuman..............................................................................................................
1
A.	 Latar Belakang
Dinamika pengelolaan sumber daya alam dengan pemahaman keberlangsungan
ekonomi, keberlangsungan lingk...
2
B.	 Ruang Lingkup
Modul Mengenal Masyarakat Peduli Kebakaran Hutan dan Lahan ini mencakup:
penanggulangan kebakaran berb...
3
A.	 Pemukiman Penduduk
Desa atau Lewu atau kampung adalah wilayah pemukiman penduduk lokal suku Dayak
yang umumnya berad...
4
Terkait dengan berbagai usaha masyarakat ini, sungai menjadi sangat penting sebagai
sarana transportasi dan pengangkutan...
5
kegiatan yang paling berbahaya dari seluruh kegiatan bertani ladang. Oleh
karenanya sebelum dibakar, di sekeliling areal...
6
Untuk membantu pengelolaan lahan, Kepala Handel dibantu oleh seorang kepala
padang dan seorang penggerak. Kepala padang ...
7
2.	 Manyanggar dan Mamapas Lewu
Manyanggar pada awalnya dipahami oleh masyarakat sebagai upacara adat, untuk
menghormati...
8
burung elang, tempat pertapaan. Karena itu tanah adat tempat pahewan tajahan
antang tidak dapat dirusak oleh orang lain....
9
terpelihara untuk menghasilkan madu. Satu pohon dapat menghasilkan kurang lebih
1 drum madu. Kawasan Tanggiran ini merup...
10
b.	 Upacara adat Mamapas Lewu
c.	 Upacara Adat Manyanggar
d.	 Pahewan
e.	 Eka Malan Manana Satiar
f.	 Upun Tanggiran
g....
11
3KELEMBAGAAN PENGENDALIAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
Kebakaran hutan dan lahan adalah bencana yang hampir setiap tahun s...
12
3.	 Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah
Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai peraturan yang menga...
13
a.	 Pada Tingkat Provinsi, Satuan Organisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
disebut Satuan Koordinasi Pelaksana...
14
4)	 Sekretaris Daerah selaku Sekretaris.
5)	 Dinas Linmas Kesbang dan Satpol PP selaku Wakil Sekretaris.
6)	 Dinas Kabu...
15
4TUGAS, FUNGSI DAN MEKANISME
KOORDINASI LEMBAGA
A.	 Tugas Pokok Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Instansi yang te...
16
b.	 Melakukan penyuluhan, pembinaan dan pemantauan kesiapan dan pelaksanaan
kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan l...
17
c.	 Melakukan koordinasi dan kerjasama operasional lintas sektor, termasuk pemberian
bantuan sumberdaya pemadaman dalam...
18
2.	 Mekanisme Koordinasi dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
a.	 Pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan l...
19
G.	 Evaluasi Hasil belajar
1.	 Jelaskan instansi yang mempunyai tugas operasional di wilayah saudara.
2.	 Adakah lembag...
20
MENGENAL MASYARAKAT PEDULI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
21
5SISTEM INFORMASI
DAN PELAPORAN
A.	 Konsep Sistem Informasi
Menurut Ludwig Von Bartalanfy (2005) sistem diartikan sebag...
22
C.	 Sistem Informasi dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
Sistem Informasi berperan penting dan selalu diguna...
23
6RENCANA KERJA LEMBAGA
Keberhasilan suatu daerah dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sangat
ditentukan oleh p...
24
d.	 Aspek Ruang dan Waktu
	 Harus jelas menggambarkan suatu kebutuhan dalam ruang dan waktu yang tepat.
e.	 Aspek Legal...
25
F.	Latihan
Peserta dikelompokkan berdasarkan asal kabupaten, dan diminta menyusun rencana kerja
pengendalian kebakaran ...
26
MENGENAL MASYARAKAT PEDULI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
27
7PENUTUP
Kebakaran hutan dan lahan adalah bencana yang hampir setiap tahun selalu berulang. Berbagai
upaya untuk meneka...
28
MENGENAL MASYARAKAT PEDULI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
29
DAFTAR PUSTAKA
Alqadrie, Syarif (1994). DampakPerusahaanPemegangHPHdanPerkebunanterhadapSosialBudaya
Penduduk Setempat ...
30
MENGENAL MASYARAKAT PEDULI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
31
BIODATA PENULIS
Dr. Sidik R. Usop, MS
Lahir di Kapuas, 29 Maret 1954 telah menamatkan studi S3 Ilmu Sosial pada
tahun 2...
32
MENGENAL MASYARAKAT PEDULI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
i
DASAR-DASAR KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN
Penyang, S.Hut, MP
Santosa Yulianto, S.Hut,M.Sc
ii
DASAR-DASAR KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
Penulis:
Penyang, S.Hut, MP
Sentosa Yulianto, S.Hut, MP
Editor:
Mayang Meilantina...
iii
Kata Pengantar ..........................................................................................................
iv
D.	Rangkuman..............................................................................................................
1
1PENDAHULUAN
A. 	 Latar Belakang
Kebakaran hutan dan lahan terjadi sebagai akibat tidak terkendalinya penggunaan api ata...
2
Berdasarkan kondisi di atas, maka pemerintah melalui Kementerian Kehutanan bekerjasama
dengan berbagai berbagai elemen d...
3
2PENGERTIAN KEBAKARAN HUTAN
DAN LAHAN, SERTA SEGITIGA API
A. 	 Pengertian Kebakaran Hutan dan Lahan
Ada beberapa pengert...
4
3.	 Bahan Bakar
Dalam proses kebakaran hutan, sumber bahan bakar dapat berasal dari:
a.	 Semak belukar atau pohon-pohon ...
5
C. 	 Ekosistem Hutan Gambut
Tanah gambut terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tanaman purba yang mati dan sebagian
mengala...
6
kemarau, permukaan tanah gambut cepat sekali kering dan mudah terbakar, dan api di
permukaan ini dapat merambat kelapisa...
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat

14 872 vues

Publié le

Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat

Provinsi Percontohan REDD+ Kalimantan Tengah

Publié dans : Environnement
  • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
       Répondre 
    Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
    Votre message apparaîtra ici
  • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
       Répondre 
    Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
    Votre message apparaîtra ici

Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat

  1. 1. i Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ @2013 MODUL PELATIHAN Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat (Community Based Forest Fire Management) Provinsi Pecontohan REDD+ Kalimantan Tengah
  2. 2. ii
  3. 3. iii KATA PENGANTAR Kebakaran hutan dan gambut merupakan faktor utama terjadinya emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Bahaya kebakaran ini bukan hanya terhadap meningkatnya emisi GRK, tetapi juga mengancam kesehatan manusia dan secara langsung merugikan perekonomian masyarakat dan negara. Kebakaran hutan dan gambut ini masih menjadi permasalahan yang serius di Kalimantan Tengah maupun di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh faktor alam maupun kegiatan manusia. Masyarakat tradisional mengenal kegiatan pembukaan lahan pertanian dengan cara pembakaran lahan secara terkendali. Selain itu, pembakaran hutan dan lahan dalam skala besar dilakukan oleh oknum-oknum yang menguasai lahan dan kawasan hutan yang luas, sebagai jalan pintas dan murah untuk membuka perkebunan, pertanian dan pertambangan. Perilaku membakar hutan untuk mencari keuntungan jangka pendek ini harus dihentikan. Hal terpenting dalam proses ini adalah meninggalkan kebiasaan dan perilaku mencari keuntungan jangka pendek dan mengembangkan paradigma baru mengenai pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan dan melindungi kelestarian lingkungan dan keanekaragaman yang dimilikinya. Perubahan ini perlu dilakukan baik oleh masyarakat yang masih mengelola lahan secara tradisional, maupun pengusaha perkebunan, pertanian, pertambangan dan pemerintah. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau Community Based Forest Fire Management (CBFFM) merupakan salah satu program strategis di Provinsi Percontohan REDD+ Kalimantan Tengah. Ini adalah kegiatan percontohan pengendalian kebakaran dengan mengembangkan kerangka partisipatif antara pemerintah dan masyarakat, melalui revitalisasi kearifan lokal dan pengintegrasian teknologi modern dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan gambut. Buku pedoman (modul) pelatihan penanggulangan kebakaran hutan berbasis masyarakat ini bukan hanya menjadi pegangan dalam kegiatan pelatihan penanggulangan kebakaran hutan berbasis masyarakat, tetapi juga menjadi pengetahuan mengenai tradisi dan kearifan masyarakat Kalimantan Tengah dalam memelihara dan memanfaatkan alam dan lingkungan secara bijak dan berkelanjutan. Jakarta, 17 Agustus 2013 Kepala UKP4/Ketua Satgas REDD+ Kuntoro Mangkusubroto SAMBUTAN KEPALA UKP4/KETUA SATGAS REDD+
  4. 4. iv
  5. 5. v KATA PENGANTAR GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH Untuk BUKU MODUL PELATIHAN Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat (Community-based Forest Fire Management, CBFFM) Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah merupakan kejadian yang berulang setiap tahun, khususnya pada musim kemarau. Kebakaran hutan dan gambut ini bukan hanya berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga perekonomian dan tentu saja melepaskan emisi karbon (CO2) ke udara, yang menyumbang masalah perubahan iklim. Tercatat 4 kebakaran besar yang melanda Kalimantan Tengah pada satu dekade terakhir, yaitu pada tahun 1994, 1997, 2002 dan 2006 yang melanda hutan alam, hutan yang dikonversi untuk perkebunan dan lahan terlantar serta lahan masyarakat. Dapat dikatakan, 99% penyebab kebakaran hutan dan lahan gambut adalah akibat ulah manusia, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian. Faktor alam turut mendukung, seperti kemarau panjang, seperti terjadinya gejala El Nino. Selain itu, untuk Kalimantan Tengah, pasca pelaksanaan proyek pengembangan lahan gambut sejuta hektar (PLG) menyebabkan gambut yang biasanya tergenang air mengalami kekeringan pada musim kemarau, karena air tergerus ke kanal-kanal yang dibangun selama berlangsungnya proyek tersebut. Selain itu, masih ada perusahaan dan masyarakat yang membuka lahan pertanian dengan cara membakar. Daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan lahan gambut di Kalimantan Tengah umumnya meliputi, lahan terlantar di kiri-kanan jalan Trans Kalimantan poros Selatan yang termasuk areal eks PLG di wilayah Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas. Lahan perkebunan besar (sawit) di wilayah Kabupaten Sukamara, Lamandau, Seruyan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Katingan, Gunung Mas dan Barito Utara. Serta kebakaran yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Tengah sebagai akibat pembukaan lahan pertanian dan perkebunan masyarakat (perladangan berpindah dan kebun rakyat).
  6. 6. vi Provinsi Kalimantan Tengah telah memiliki Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan, yang melarang adanya pembakaran hutan dan atau lahan, serta ketentuan mengenai pengendalian kebakaran. Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai peningkatan kesadaran masyarakat. Pasal 23 ayat 1 menyebutkan Gubernur/Bupati/Walikota meningkatkan kesadaran masyarakat termasuk aparatur akan hak dan tanggungjawab serta kemampuannya untuk mencegah kebakaran hutan dan atau lahan. Sedangkan ayat 2 menyebutkan, peningkatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan mengembangkan nilai-nilai dan kelembagaan adat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat tradisional yang mendukung perlindungan hutan dan atau lahan. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 ini kemudian diatur secara teknis melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 78 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Pos Simpul Kendali Operasi (Posko) Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yang diperbaharui tiap tahun. Masyarakat Dayak sesungguhnya memiliki tradisi yang kuat dalam hal pemeliharaan lingkungan dan penanggulangan kebakaran. Falsafah hidup masyarakat Dayak yang bersumber dari simbol Batang Garing, yang diwujudkan dalam upacara adat manyanggar dan memapas lewu merupakan kearifan lokal dengan prinsip memelihara keseimbangan hubungan antar manusia; hubungan manusia dengan alam semesta dan hubungan dengan Sang Pencipta. Wujud kearifan lokal ini dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yang sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Dalam kehidupan masyarakat Dayak, hutan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga untuk memenuhi fungsi ritual. Terganggunya fungsi hutan dalam kehidupan masyarakat ini, akan mendorong munculnya konflik sosial. Terkait pemeliharaan lingkungan dan penanggulangan kebakaran, masyarakat Dayak memiliki tradisi dan hukum adat yang mengatur mengenai tata cara membuka lahan, yang jika menimbulkan kebakaran secara tidak terkendali akan mendapat denda adat. Tradisi dan hukum adat ini juga mengatur mengenai cara-cara melakukan pembersihan lahan untuk mengatasi kebakaran secara terkendali. Sejalan dengan perkembangan zaman, di mana makin banyak perusahaan yang membuka lahan untuk perkebunan dan pertambangan, serta meluasnya wilayah pengembangan pertanian dan perkebunan oleh penduduk, mendorong terjadinya peningkatan kebakaran hutan dan lahan. Pada saat yang bersamaan, budaya dan tradisi masyarakat tidak dapat lagi secara efektif menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung dalam skala yang sangat luas. Upaya-upaya untuk menanggulangi kebakaran ini dengan demikian menjadi penting untuk terus dikembangkan, melalui penguatan kembali tradisi masyarakat dan pendekatan-pendekatan modern untuk menanggulangi kebakaran. Pelibatan masyarakat merupakan faktor kunci, karena mereka tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan dan lahan gambut yang secara cepat mendeteksi adanya potensi kebakaran, serta secara cepat dapat menanggulangi kebakaran. Partisipasi masyarakat ini sekaligus membangun kesadaran untuk menghindari pola pembukaan/pembersihan lahan dengan cara membakar. Masyarakat juga didorong untuk berpartisipasi dalam mengawasi lingkungan sekitar mereka guna menghindari kegiatan-kegiatan yang
  7. 7. vii melawan hukum, yaitu kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar baik oleh perorangan maupun perusahaan. Buku Modul Pelatihan “Penanggulangan Kebakaran Hutan Berbasis Masyarakat” (Community-based Forest Fire Management – CBFFM) ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan pelatihan bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan penanggulangan kebakaran, dengan menghidupkan kembali nilai dan tradisi yang berakar di dalam masyarakat, serta sekaligus memperkenalkan pendekatan-pendekatan modern dalam menanggulangi kebakaran hutan. Palangka Raya, Juni 2013 Gubernur Kalimantan Tengah Dr. (HC). Agustin Teras Narang, SH
  8. 8. viii
  9. 9. ix Topic dan Penulis Modul Mengenal Masyarakat Peduli Kebakaran Hutan - Dr. Sidik R. Usop, MS - Mukti Aji, S.Hut, M.Si - Eddy Subahani, S.Hut Modul 1 Dasar-Dasar Kebakaran Hutan dan Lahan - Penyang, S.Hut, MP - Sentosa Yulianto, S.Hut, MP Modul 2 Pengenalan dan Penggunaan Peralatan Pemadan Kebakaran Hutan dan Lahan - Gunawan Budi H. - Firmanto, ST Modul 3 Teknik Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan - Ananto Setiawan, S.Hut - Drs H. Iberamsyah - Firmanto, ST Modul 4 Teknik Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan - Gunawan Budi H. - Mukti Aji Modul 5 Keselamatan Kerja dan P3K - Ary Wijayanti, SKM, MPH - dr. Probo Wuryantoro Modul 6 Pengolahan Lahan Ramah Lingkugan - Dr. Ir. Yusurum Jagau, M.Si - Lusia Widiastuti, SP, MP - Jonpri, SP Modul 7 Tehnik Mengajar - Asli, S.Hut Modul 8 Pengembangan Pembelajaran Partisipatoris - Ir. Waldemar Hasiholan, M.Sc Modul 9 DAFTAR ISI
  10. 10. x
  11. 11. i MENGENAL MASYARAKAT PEDULI KEBAKARAN HUTAN Dr. Sidik R. Usop, MS Mukti Aji, S.Hut, M.Si Eddy Subahani, S.Hut
  12. 12. ii MENGENAL MASYARAKAT PEDULI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN Penulis: Dr. Sidik R. Usop, MS Mukti Aji, S.Hut, M.Si Eddy Subahani, S.Hut Editor: Mayang Meilantina Yulius Saden Emanuel Migo Diterbitkan oleh: Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+
  13. 13. iii MENGENAL MASYARAKAT PEDULI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN Kata Pengantar........................................................................................................................................................................... i Daftar Isi ........................................................................................................................................................................................ v 1. PENDAHULUAN...................................................................................................... 1 A. Latar Belakang.................................................................................................................................................... 1 B. Ruang Lingkup................................................................................................................................................... 2 C. Maksud dan Tujuan......................................................................................................................................... 2 D. Tujuan Pembelajaran...................................................................................................................................... 2 E. Pokok Bahasan................................................................................................................................................... 2 2. KARAKTERISTIK MASYARAKAT LOKAL................................................................. 3 A. Pemukiman Penduduk................................................................................................................................. 3 B. Kegiatan Masyarakat yang Berhubungan dengan Hutan....................................................... 3 C. Pengendalian Kebakaran Berdasarkan Kearifan Lokal............................................................... 4 D. Rangkuman.......................................................................................................................................................... 9 E. Latihan..................................................................................................................................................................... 9 F. Evaluasi Hasil Belajar....................................................................................................................................... 9 3. KELEMBAGAAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN................ 11 A. Peraturan terkait Kelembagaan Pengendalian Kebakaran Hutan/Lahan...................... 11 B. Organisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan........................................................... 12 C. Rangkuman.......................................................................................................................................................... 14 D. Latihan..................................................................................................................................................................... 14 E. Evaluasi Hasil Belajar....................................................................................................................................... 14 4. TUGAS, FUNGSI DAN MEKANISME KOORDINASI LEMBAGA.............................. 15 A. Tugas Pokok Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan...................................................... 15 B. Tugas Operasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan......................................... 16 C. Tugas Pemantauan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan....................................... 17 D. Mekanisme Koordinasi.................................................................................................................................. 17 E. Rangkuman.......................................................................................................................................................... 18 F. Latihan..................................................................................................................................................................... 19 G. Evaluasi Hasil Belajar....................................................................................................................................... 19 5. SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN................................................................. 21 A. Konsep Sistem Informasi............................................................................................................................. 21 B. Komponen Sistem Informasi..................................................................................................................... 21 C. Sistem Informasi dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan...................... 22 D. Pelaporan............................................................................................................................................................... 22 DAFTAR ISI
  14. 14. iv E. Rangkuman.......................................................................................................................................................... 22 F. Latihan..................................................................................................................................................................... 22 G. Evaluasi Hasil Belajar....................................................................................................................................... 22 6. RENCANA KERJA LEMBAGA.................................................................................. 23 A. Konsep Perencanaan .................................................................................................................................... 24 B. Teknik Menyusun Program/Rencana Kerja....................................................................................... 24 C. Isi Rencana Kerja................................................................................................................................................ 24 D. Rencana Kerja dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan........................... 24 E. Rangkuman.......................................................................................................................................................... 24 F. Latihan..................................................................................................................................................................... 25 G. Evaluasi Hasil Belajar....................................................................................................................................... 25 7. PENUTUP................................................................................................................ 27 Daftar Pustaka............................................................................................................................................................................. 29 Biodata Penulis ......................................................................................................................................................................... 31 MENGENAL MASYARAKAT PEDULI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
  15. 15. 1 A. Latar Belakang Dinamika pengelolaan sumber daya alam dengan pemahaman keberlangsungan ekonomi, keberlangsungan lingkungan dan keberlangsungan sosial dan budaya, telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan pada tataran mind, bahkan sudah dituangkan dalam kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Tiga pilar pemahaman tersebut yang dikenal dengan pembangunan berkelanjutan (sustainable development), pada tataran implementasi masih menonjol pada kegiatan eksploitasi yang berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, dengan mengabaikan kerusakan lingkungan dan tatanan sosial budaya masyarakat. Pertanyaan kritis adalah, mengapa kondisi ini terus berlangsung, sementara fakta kerusakan lingkungan dan hancurnya tatanan sosial dan budaya masyarakat sudah menjadi pengetahuan umum. Dengan kata lain, apakah kita harus menunggu kerusakan lingkungan semakin parah dan mengancam aktivitas kehidupan masyarakat. Sama seperti orang yang tahu bahwa merokok dapat menyebabkan penyakit jantung, tekanan darah tinggi dan penyakit kanker, tetapi belum mau berhenti merokok kalau belum menganggapnya sebagai ancaman bagi kesehatan dirinya. Dasar pemikiran di atas memberikan pemahaman bahwa konsep pembangunan berkelanjutan masih belum menjadi bagian dari praktek kehidupan sehari-hari dari para pelaku pembangunan yang peduli terhadap lingkungan dan tatanan sosial budaya masyarakat. Keadaan ini merupakan ancaman yang dapat menimbulkan banjir, terbakarnya hutan dan lahan gambut dan berkurangnya keragaman hayati yang sebenarnya memiliki nilai ekonomis yang tinggi, seperti tumbuhan obat yang banyak terdapat pada hutan tropis dan lahan gambut yang banyak menyimpan karbon, berfungsi untuk mengurangi ancaman pemanasan global. Terkait dengan otonomi daerah, Pasal 18A Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang- undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Kekhususan ini ternyata belum dijadikan prioritas pembangunan daerah dengan mengedepankan inisiatif dan kreativitas masyarakat sehingga kekhususan ini dapat menjadi nilai tambah bagi pengembangan ekonomi kreatif masyarakat yang selanjutnya akan memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, institusi lokal dan kearifan-kearifan lokal menjadi terkikis oleh keinginan politis yang besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan melakukan eksploitasi sumberdaya alam yang secara faktual sering berbenturan dengan kepentingan dan hak-hak masyarakat adat, meskipun Pasal 18B UUD 45 menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. 1PENDAHULUAN MENGENAL MASYARAKAT PEDULI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
  16. 16. 2 B. Ruang Lingkup Modul Mengenal Masyarakat Peduli Kebakaran Hutan dan Lahan ini mencakup: penanggulangan kebakaran berbasis masyarakat dengan mengutamakan kearifan lokal untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan, mengembangkan pemikiran kearifan lokal agar dapat dipahami dan dijadikan pedoman dalam melakukan tindakan pencegahan dan penangulangan kebakaran hutan, kelembagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, tugas, fungsi dan mekanisme koordinasi lembaga, sistem informasi dan pelaporan serta rencana kerja lembaga, dengan jumlah jam pelajaran sebanyak 4 JPL. C. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya modul mengenali masyarakat peduli kebakaran hutan ini sebagai pedoman dalam penyusunan bahan ajar penanganan kebakaran hutan berbasis masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada peserta pelatihan mengenai kriteria dan karakteristik masyarakat yang peduli terhadap kebakaran hutan serta cara-cara penanganan kebakaran hutan berdasarkan kearifan lokal. D. Tujuan Pembelajaran 1. Tujuan Umum Setelah mengikuti mata Diklat ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan konsep Batang Garing sebagai dasar pemikiran kearifan lokal dan fungsi hutan bagi masyarakat Dayak, bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan hidup tetapi juga terkait dengan tanggung jawab untuk memelihara kelestarian sumberdaya alam bagi kehidupan generasi yang akan datang (ingat peteh Tatu Hiang, petak danum akan kalunen akan harian andau). 2. Tujuan Khusus Setelah mengikuti mata Diklat ini, peserta diharapkan mampu : a. Menjelaskan karakteristik masyarakat lokal. b. Menjelaskan kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan hutan. c. Menjelaskan pengendalian api dengan menggunakan kearifan lokal. d. Menjelaskan tugas, fungsi dan mekanisme koordinasi lembaga. e. Menjelaskan sistem informasi dan pelaporan. E. Pokok Bahasan 1. Karakteristik masyarakat peduli kebakaran hutan. 2. Penanggulangan kebakaran berdasarkan kearifan lokal. 3. Kelembagaan pengendali kebakaran hutan dan lahan. 4. Tugas pokok dan fungsi organisasi. 5. Sistem dan mekanisme koordinasi antar kelembagaan. 6. Sistem informasi dan pelaporan. MENGENAL MASYARAKAT PEDULI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
  17. 17. 3 A. Pemukiman Penduduk Desa atau Lewu atau kampung adalah wilayah pemukiman penduduk lokal suku Dayak yang umumnya berada di sepanjang aliran sungai. Dalam interaksi masyarakat dengan lingkungan alam, dikenal kawasan kelola yang berada kurang lebih 5 km kiri–kanan sungai. Kawasan tersebut umumnya digunakan masyarakat untuk berladang, berburu, mencari hasil hutan non kayu dan menangkap ikan. Dikenal pula kawasan jelajah masyarakat dengan jarak tempuh di atas 10 km, sehingga mereka tidak bisa bolak-balik ke tempat tinggal dan harus membuat pondok pada tempat usaha tersebut. Kegiatan yang dilakukan antara lain mencari kayu untuk pembuatan perahu dan tanaman obat. Dalam sistem pemerintahan lewu, terdapat lembaga kadamangan yang berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat adat meliputi adat gawi belum dan gawi matei seperti upacara Manyanggar dan Mamapas lewu; dan upacara kematian seperti upacara Tiwah. Dalam menjalankan tugasnya Damang dapat dibantu oleh perangkat adat seperti Mantir dan tokoh-tokoh masyarakat lewu. Di Kalimantan Tengah sejak tahun 2009 telah terbit Perda No. 16 tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat yang mengatur dan menangani permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat adat; dan revisi Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2009 Tentang Tanah Adat yang bertujuan untuk menjamin hak-hak masyarakat atas kepemilikan tanah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2012. B. Kegiatan Masyarakat yang Berhubungan dengan Hutan Dalam kehidupan masyarakat Dayak, hutan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga untuk memenuhi fungsi ritual, dan kelangsungan hidup masyarakat pada masa yang akan datang. Terganggunya fungsi hutan dalam kehidupan masyarakat ini, akan mendorong munculnya konflik sosial seperti yang terjadi antara masyarakat dengan pengusaha pemegang HPH dan pengusaha perkebunan. Dalam kehidupan sehari-hari, hutan memiliki fungsi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti berladang, mencari hasil hutan non kayu: gemor, getah jelutung, damar, tengkawang, madu, obat-obatan, rotan dan karet. Alqadrie (2001) melaporkan bahwa kehadiran HPH telah menghilangkan mata pencaharian masyarakat yang sangat tergantung dengan hutan. Demikian juga dengan Barber dan Scheithelm (2001:34) bahwa di Kalimantan Tengah, pada pembukaan lahan satu juta hektar telah menghancurkan usaha masyarakat Dayak di tujuh Daerah Aliran Sungai di Mengkatip yang mengakibatkan kerugian masyarakat hingga mencapai $ 7 juta dengan nilai tukar pada pertengahan tahun 1997. Cornelis Rintuh (2001) menyebutkan bahwa sekitar 80 % dari hasil HPH menguap keluar (capital flight) dari Kalimantan Tengah sehingga tidak mampu menciptakan efek ganda (multiplier effects) dalam mendorong perekonomian di Kalimantan Tengah. Pada sisi lain, Marzali (2001) mengamati bahwa kehadiran HPH telah melanggar hak-hak adat sehingga mendorong munculnya konflik sosial. 2KARAKTERISTIK MASYARAKAT LOKAL MENGENAL MASYARAKAT PEDULI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
  18. 18. 4 Terkait dengan berbagai usaha masyarakat ini, sungai menjadi sangat penting sebagai sarana transportasi dan pengangkutan hasil-hasil usaha masyarakat. Oleh karena itu, lokasi tempat usaha masyarakat tersebut selalu tidak jauh dari sungai dan anak-anak sungai. Keterikatan mereka dengan sungai ini, menyebabkan pola pemukiman masyarakat yang menyebar di sepanjang sungai. Di sungai ini terdapat Batang yang tidak hanya berfungsi sebagai MCK, tetapi juga berfungsi sebagai sarana informasi dan komunikasi. Selain itu, sebagai penunjuk arah, umumnya masyarakat Dayak selalu berpatokan ketika mereka berdiri di pinggir sungai. Jika mereka akan turun ke Batang mereka menyebutnya, ngiwa, kembali ke atas atau ke darat disebut ngambu, ke ngaju (hulu) dan ke ngawa (hilir). Pada fungsi ritual, upacara Tiwah untuk mengangkat tulang belulang dari orang yang sudah mati, yaitu sebagai kesempurnaan menuju Lewu Tatau (surga) merupakan pesta besar yang biasanya juga merupakan proses penanaman nilai-nilai Belom Bahadat yang mendorong timbulnya Pali (pantangan) yang tidak boleh dilanggar yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat Dayak pada masa yang akan datang. Berkaitan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam ini, terdapat beberapa kegiatan adat yang harus dilakukan agar usaha-usaha mereka tidak mendapat gangguan dari roh- roh yang mendiami lingkungan alam sekitar tempat mereka berusaha tersebut. Beberapa kegiatan adat tersebut adalah Mamapas lewu yang biasa dilakukan untuk membersihkan kampung dari gangguan roh jahat sekaligus sebagai ucapan terima kasih atas hasil usaha yang dilakukan selama satu tahun. Oleh karena itu tawur biasanya disampaikan kepada roh penghuni di sungai, di hutan dan di tempat-tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat lokal, seperti Pahewan. Upacara Manyanggar biasanya mereka lakukan untuk membuka usaha baru sebagai cara untuk meminta ijin kepada roh-roh leluhur yang mendiami lokasi tersebut sehingga usaha mereka memperoleh hasil yang baik. Demikian juga dengan upacara Pakanan Batu, merupakan ucapan terima kasih kepada peralatan pertanian yang dipakai, dengan pemahaman bahwa di dalam peralatan tersebut terdapat gana (roh) sehingga pada kegiatan berikutnya peralatan yang dipakai tersebut akan memberikan hasil yang baik kepada pemiliknya. Sedangkan Manajah Antang merupakan sarana untuk meminta petunjuk kepada roh leluhur tempat-tempat usaha baru yang lebih baik, misalnya untuk lokasi mencari ikan atau perladangan. Fungsi ritual yang menempatkan roh sebagai penghuni alam sekitarnya, dipahami pula oleh masyarakat sebagai pahewan yang biasanya banyak terdapat pada hutan yang lebat dan biasanya mereka sebut dengan kawasan Pahewan. Kini, hutan pahewan tersebut dipahami oleh masyarakat sebagai hutan konservasi adat yang berfungsi sebagai penyangga kerusakan lingkungan dan kepunahan aneka sumberdaya hayati. C. Pengendalian Kebakaran Berdasarkan Kearifan Lokal 1. Sistem perladangan a. Perladangan Berpindah (Shifting Cultivation) Menjelang pembakaran, peladang khusus membersihkan tepi yang berbatasan dengan semak belukar liar dan hutan. Maksudnya apabila pembakaran nanti api tak dapat merambat untuk membakar semak belukar dan hutan di luar batas ladang. Musim pembakaran harus sesuai sebelum musim hujan tiba. Petani ladang menyadari bahwa dalam pembakaran hasil tebasan dan tebangan merupakan MENGENAL MASYARAKAT PEDULI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
  19. 19. 5 kegiatan yang paling berbahaya dari seluruh kegiatan bertani ladang. Oleh karenanya sebelum dibakar, di sekeliling areal yang berbatasan dengan hutan/ semak belukar/kampung dibuat rintisan (dibersihkan) sesuai dengan kebutuhan agar api tidak menjalar/merambat keluar areal perladangan. Merintis ini menurut istilah masyarakat di daerah penelitian menatas, lebar jalur manatas ini tergantung pada tebal tipisnya semak belukar yang ditebas. Makin lebar jalur manatas makin lebar pula jalur penyanggah namun tidak lebih dari 3-4 meter. Musim pembakaran ladang biasanya di antara bulan Agustus sampai dengan Oktober dan itu pun tergantung kondisi alamnya. Waktu pembakaran dilaksanakan pada tengah hari, namun pada musim kemarau panjang dilaksanakan sore hari jam 15.00 WIB. Biasanya setelah pembakaran pada peladang tidak langsung menanam padi atau tanamannya lainnya. Setiap peladang selalu mengharapkan agar pembakaran terjadi merata di seluruh ladang sehingga ladang betul-betul bersih. Makin merata tentu akan banyak menghasilkan abu kayu-kayu yang terbakar, sehingga zat makanan yang dilepaskan tersalur sebanyak mungkin ke dalam tanah. b. Perladangan menetap Model perladangan menetap yang dimaksud adalah pengembangan dari model berpindah, namun semakin pendek rotasi perladangan dan meningkatnya jumlah penduduk harus ada upaya efisiensi dalam pemanfaatan lahan. Kegiatan yang dilakukan adalah perladangan yang berpindah dalam areal seluas 5 hektar. Pada setiap petak dengan luasan 1 ha setelah dua kali tanam berpindah ke petak berikutnya, dan petak yang ditinggalkan ditanami dengan kebun karet. Setelah selesai petak yang ke lima, maka petani kembali pada petak pertama dengan mengelola usaha perkebunan karet. Model perladangan menetap ini sudah pernah dipraktekkan di Kabupaten Barito Utara. c. Perladangan pada wilayah handel Handel adalah sebuah sungai (parit) untuk sistem pengairan tradisonal pada daerah pasang surut di kawasan rawa gambut yang digunakan untuk pengelolaan pertanian dan perkebunan, yang dilakukan kebanyakan masyarakat Kalimantan Tengah pada daerah hilir. Handel merupakan konsep pengelolaan kawasan yang unik dimana pada awalnya adalah sebuah sungai kecil (saka) yang dijadikan parit memanjang dan lurus untuk mengatur arus sungai. Pada sisi kiri dan kanan handel dijadikan masyarakat tempat untuk dijadikan lokasi ladang, kebun karet, dan kebun buah. Handel juga digunakan masyarakat sebagai sarana atau jalur untuk menuju kebun/ ladang dan sebagar jalur transportasi. Perladangan di wilayah handel lebih memanfaatkan dan mengendalikan pasang surut air sungai. Pasang surut ini digunakan warga untuk menjaga dan mempertahankan kualitas air gambut yang banyak mengandung asam serta membuang racun (pirit). Sistem tabat adalah salah satu model yang biasa digunakan oleh pengelola handel. Handel dipimpin oleh seorang Kepala Handel. Peran penting dari Kepala Handel adalah mengkoordinir setiap kegiatan pengaturan, pemeliharaan sungai dan handel. Selain itu juga adalah mengatur pembagian lahan di kiri kanan Handel. Oleh karena itu Kepala Handel sangat berperan dalam pembagian lahan untuk masyarakat di kampung. Kepala Handel dipilih oleh anggota handel dengan sistem musyawarah bersama. MENGENAL MASYARAKAT PEDULI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
  20. 20. 6 Untuk membantu pengelolaan lahan, Kepala Handel dibantu oleh seorang kepala padang dan seorang penggerak. Kepala padang adalah orang yang mengkoordinir kegiatan berladang pada musim tanam padi. Sedangkan penggerak adalah seorang yang biasanya mengumpulkan warga untuk berkumpul apabila diadakan musyawarah atau kegiatan, misalnya gotong royong atau handep. Lama kepemimpinan kepala Handel tidak terbatas. Selama Kepala Handel tersebut masih mampu maka akan dipilih lagi secara bersama oleh anggota handel dengan azas mufakat dan kekeluargaan. d. Budidaya Kebun Rotan Bagi masyarakat Dayak, rotan bukan hasil ikutan dari tanaman hutan dalam klasifikasi Departemen Kehutanan, melainkan sudah merupakan tanaman budidaya. Mereka pernah mengalami masa penghasilan rotan yang besar sebelum adanya pelarangan ekspor rotan pada tahun 1990. Pada kondisi tersebut belum ada terpikirkan oleh masyarakat untuk terlibat dalam perambahan hutan untuk mengambil kayu, karena hasil rotan dan hasil-hasil non kayu lainnya serta karet masih memilki nilai ekonomi yang tinggi. Pada era reformasi dewasa ini, kreatifitas dan inisiatif sudah mulai dikembangkan untuk mengolah rotan menjadi produk yang memilki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga budidaya rotan dapat dilakukan sekaligus bermanfaat bagi pelestarian hutan dan pencegahan kebakaran hutan. e. Pola Pahewan Pahewan, yaitu kawasan hutan lebat dengan pepohonan yang besar, baik yang bersifat monokultur seperti kawasan hutan tabelien (kayu besi) di Desa Rakumpit maupun aneka pepohonan yang dianggap keramat oleh masyarakat seperti kawasan sumbukurung di Kahayan. Kawasan pahewan ini menurut keyakinan masyarakat Dayak tidak boleh diganggu, karena akan melanggar wilayah pali (pantangan) yang dapat membuat orang tersebut mendapat sakit atau celaka. Pahewan sebagai kawasan konservasi masyarakat terdiri atas, hutan keramat (zona inti), wilayah pali (zona buffer) dan wilayah kelola masyarakat (zona pengembangan usaha). Dasar pemikran ini adalah pada setiap upaya pelestarian hutan, maka kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang berada di sekitar hutan harus lebih baik, agar mereka tidak merambah ke kawasan hutan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup. Selain itu, secara adat, kawasan tersebut selalu dikaitkan dengan adanya roh penunggu, sehingga pada tempat tersebut terdapat pula pasah keramat (rumah kecil) yang biasanya digunakan untuk menaruh sesajen pada waktu mereka berhajat (meminta sesuatu) dan membayar hajat kalau usaha mereka tersebut terkabul. Secara umum Pola Pahewan digambarkan sebagai berikut : HUTAN KERAMAT (Zona Inti) WILAYAH PALI (Zona Buffer) WILAYAH KELOLA MASYARAKAT (Zona Pengembangan Usaha) MENGENAL MASYARAKAT PEDULI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
  21. 21. 7 2. Manyanggar dan Mamapas Lewu Manyanggar pada awalnya dipahami oleh masyarakat sebagai upacara adat, untuk menghormati roh leluhur pada waktu membuka usaha/lahan baru, dengan pemahaman bahwa dalam kawasan tersebut terdapat gana (roh). Jika upacara tersebut tidak dilakukan, dikhawatirkan akan mengganggu usaha yang dilakukan pada kawasan tersebut. Dalam konteks dinamika kehidupan masyarakat dewasa ini, pahewan dipahami sebagai konsep kehati-hatian dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, sehingga orang tidak semena-mena memperlakukan alam semesta ini. Mamapas lewu adalah upacara adat yang dipahami oleh masyarakat dayak sebagai upaya mensucikan kembali alam/sumberdaya alam yang telah digunakan selama 1 tahun. Pada masa kini, Mamapas Lewu dipahami sebagai konsep untuk memulihkan keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam; keseimbangan hubungan dengan sesama manusia; dan hubungan manusia dengan sang Penciptanya. Dengan dilaksanakan upacara ini kesadaran orang untuk memperlakukan alam secara arif, termasuk memelihara kerukunan sesama manusia dan mencegah orang tidak serakah, serta merupakan perwujudan iman kepada sang pencipta. Upacara manyanggar dan memapas lewu ini merupakan prinsip dasar dalam perwujudan aktivitas manusia yang menganut falsafah Batang Garing sehingga keseimbangan alam semesta tetap terpelihara bagi kehidupan umat manusia. Secara umum dapat kita pahami bahwa upacara tersebut di atas akan mendorong munculnya kesadaran dan kepedulian terhadap keberlangsungan lingkungan fisik, lingkungan ekonomi dan lingkungan sosial. Kesadaran dan kepedulian ini akan semakin kuat dengan dukungan keimanan Kepada Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Denda Adat Pasal 157. Singer Tajahan Antang Singer Tajahan Antang artinya, tuntutan terhadap orang yang bekerja dan merusak Tajahan Antang. Asal mulanya disebut tajahan antang adalah pulau kayuan, dengan kayu-kayu besar. Pada zaman dahulu orang tidak sembarang membuka lahan di pulau kayu. Mereka melaksanakan acara tabur beras, yang mana pulau kayu tidak boleh menjadi tempat bersawah-ladang. Upacara tersebut dinamakan manajah. Kata-kata manajah itu berarti, menabur kepada orang halus yang baik, di mana harus menjadi tempat antang-antang (tempat lang-lang orang halus). Dalam upacara manajah terdapat ketentuan, bahwa orang halus di pulau kayuan itu baik dan menjadi tempat burung-burung elang setelah selesai pesta pertama. Kemudian diadakan pesta kedua dengan memotong ayam, babi, sapi, untuk menetapkan tempat yang dinamakan tajahan. Setelah mendapat nama tajahan, kemudian disambung Antang atau burung elang. Jadi, tempat itu dinamakan: Tajahan Antang. Maksud Tajahan Antang adalah memelihara pulau kayuan dengan mengadakan beberapa kali pesta di tempat itu, dengan mendirikan rumah karamat, rumah orang halus dan tempat bertanya dengan antang atau burung elang. Pulau kayuan itu ada yang menyebutnya Pahewan. Pahewan, artinya pulau kayuan yang dipelihara orang-orang tua zaman dahulu, untuk tempat bertanya dengan MENGENAL MASYARAKAT PEDULI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
  22. 22. 8 burung elang, tempat pertapaan. Karena itu tanah adat tempat pahewan tajahan antang tidak dapat dirusak oleh orang lain. Barang siapa orang berani menebas tempat pulau kayuan pahewan tajahan antang dihukum membayar kerugian. Pasal 158. Singer Pahewan Karamat Singer Pahewan Karamat, artinya siapa saja orang bekerja menebas di pulau kayuan tanah adat tempat burung elang, tempat orang halus yang dapat menolong orang Dayak Ngaju jaman dahulu, dihukum membayar sebesar mengganti kerugian Balian dan ongkos-ongkos pesta memotong ayam, memotong babi. Besarnya dihitung oleh yang berwenang memelihara tanah adat dan pahewan tajahan antang (kepala kampung atau damang). Kalau keramat dirusak, dihukum mengganti keramat, dengan menanggung ongkos mendirikan keramat. 3. Denda Adat Kehun Apui Kehun Apui: denda adat apabila saat melakukan pembakaran ladang, api tersebut merambat ke lokasi kebun atau ladang milik orang lain (Damang Salilah). Pasal 26. Singer manusul tana dia mansanan labih helu Singer manusul tana dia mansanan labih helu, artinya: Kesalahan membakar ladangnya dengan tidak memberitahukan kepada orang yang berbatasan. Barang siapa membakar ladangnya yang berdampingan dengan ladang orang lain, api menjalar ke ladang-ladang yang lain, ladang yang lain tidak terbakar dengan sempurna, dan dia tidak mau bersepakatan lebih dahulu, maka orang yang bersangkutan itu dihukum oleh adat membayar denda sebesar Rp 30,- (tahun 1970). Tiap-tiap bantalan yang berbatasan. yang rusak tidak terbakar dengan baik, kecuali kalau ada kebun orang terbakar, maka termasuk dalam perkara membakar ladang. Pasal 27. Singer manusul dia manatas Singer manusul dia manatas artinya, tuntutan dengan orang bersalah, membakar ladangnya tidak ada batas maka dia berladang dekat sekali dengan kebun orang. Orang-orang yang berladang dekat dengan kebun orang yang lebih dahulu dari ladangnya, seharusnya sebelum membakar ladangnya membuat tatas atas tanah sekurang-kurangnya lebar 2 depa supaya api tidak menjelar ke seberang tatas. Aturan ke 2, harus satu minggu lebih dahulu si peladang memberi tahu kepada orang yang mempunyai kebun, agar bersama-sama menjaga api. Siapa saja membakar ladangnya yang berbatasan dengan ladang orang lain dengan tidak memberitahukan lebih dahulu, maka orang bersalah itu pertama membayar kepada adat desa dengan singer sebesar Rp 90,- (1970) dan kedua membayar menurut keputusan adat menurut kerusakan sebelah menyebelah yang dia mesti membayar. Pasal 29. Singer tusul dirik tana Singer tusul dirik tana artinya, tuntutan kepada orang bersalah membakar tebasan ladang yang belum ditebang. Siapa saja bersalah membakar tebasan dalam ladang yang belum ditebang kayu-kayunya, dihukum adat oleh kesalahannya sengaja atau tidak sengaja, membayar Rp 20,- (1970) kepada orang yang punya ladang. 4. Pola Upun Tanggiran Upun Tanggiran adalah kawasan usaha masyarakat yang memanfaatkan pohon Tanggiran sebagai tempat bersarangnya lebah madu. Dalam pemeliharaan madu tersebut, kawasan tempat lebah mencari madu menjadi bagian penting yang harus MENGENAL MASYARAKAT PEDULI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
  23. 23. 9 terpelihara untuk menghasilkan madu. Satu pohon dapat menghasilkan kurang lebih 1 drum madu. Kawasan Tanggiran ini merupakan kawasan usaha masyarakat, sekaligus upaya melestarikan kawasan hutan. Dengan memadukan konsep kesejahteraan dan upaya pelestarian lingkungan maka pencegahan kebakaran oleh masyarakat menjadi sangat penting untuk mempertahankan kawasan lebah madu tersebut. 5. Saka Saka merupakan kanal yang dibuat oleh masyarakat untuk sarana transportasi pengangkutan hasil, tata air untuk mengurangi tingkat keasaman dan mencegah lahan gambut tidak kekeringan. Di samping itu, saka juga berfungsi sebagai penghasil ikan bagi masyarakat setempat. Berdasarkan konsep keberlangsungan lingkungan yang memadukan kelestarian alam, keberlangsungan sosial budaya dan kesejahteraan masyarakat, maka pengelolaan saka juga merupakan upaya untuk mencegah kebakaran hutan dengan pola saka yang memelihara tata air di wilayah lahan gambut. 6. Eka Malan Manana Satiar Peraturan Daerah Tahun 1979 Tentang Hukum. D. Rangkuman Falsafah hidup masyarakat Dayak yang bersumber dari simbol Batang Garing yang diwujudkan dalam upacara adat manyanggar dan memapas lewu merupakan kearifan lokal dengan prinsip memelihara keseimbangan hubungan antar manusia; hubungan manusia dengan alam semesta dan hubungan dengan Sang Pencipta. Wujud kearifan lokal yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sejalan pula dengan konsep pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk memelihara keseimbangan lingkungan fisik, lingkungan ekonomi dan lingkungan sosial budaya. Dasar pemikiran ini tercermin pula pada konsep Pahewan yang memberikan pemahaman bahwa upaya pelestarian lingkungan harus didukung oleh upaya meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat, sehingga dalam dinamika kehidupan masyarakat terjadi interaksi dan integrasi nilai-nilai yang mendorong terjadinya transformasi sosial. Pada wilayah kelola yang mereka sebut dengan eka malan manana satiar, di samping sebagai wilayah usaha masyarakat, terdapat pula situs-situs budaya yang merupakan identitas orang Dayak. Sehingga upaya pemeliharaan kelestarian dan mencegah kebakaran menjadi bagian yang harus dilakukan oleh masyarakat. Transformasi sosial tersebut adalah sebuah kemampuan masyarakat untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, tanpa harus mencabut dari akar budaya. E. Latihan Beberapa peserta yang dianggap potensial diminta untuk menjelaskan kearifan lokal yang ada di desanya dengan pemahamannya masing-masing dan penggunaan bahasa lokal. Hasilnya dijadikan bahan diskusi untuk seluruh peserta, agar ada pemahaman bersama mengenai kearifan-kearifan lokal tersebut. F. Evaluasi Hasil belajar 1. Apa yang anda pahami dari kearifan-kearifan lokal di bawah ini : a. Simbol Batang Garing MENGENAL MASYARAKAT PEDULI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
  24. 24. 10 b. Upacara adat Mamapas Lewu c. Upacara Adat Manyanggar d. Pahewan e. Eka Malan Manana Satiar f. Upun Tanggiran g. Saka h. Perladangan Berpindah i. Berladang Menetap dalam kawasan tertentu 2. Jelaskan hubungan kearifan lokal tersebut dengan upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan. MENGENAL MASYARAKAT PEDULI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
  25. 25. 11 3KELEMBAGAAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN Kebakaran hutan dan lahan adalah bencana yang hampir setiap tahun selalu berulang. Berbagai upaya untuk menekan jumlah kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan baik secara preventif maupun penegakan hukum dengan segala perangkat hukum dan peraturan perundang- undangan serta kebijakan dari Pusat sampai tingkat Provinsi. A. Peraturan terkait Kelembagaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 1. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2011 tanggal 30 November 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Instruksi ini berisi perintah kepada15 Pejabat yaitu: Menko Kesra, Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Kepala Bappenas), Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB, Gubernur dan Bupati/Walikota, untuk : a. Melakukan peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Republik Indonesia, melalui kegiatan Pencegahan, Pemadaman, dan Penanganan pasca kebakaran/pemulihan. b. Melakukan kerja sama dan saling berkoordinasi untuk melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. c. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan untuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. d. Meningkatkan penegakan hukum dan memberikan sanksi yang tegas terhadap per- orangan atau badan hukum yang terlibat dengan kegiatan pembakaran hutan dan lahan. 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Peraturan ini memberikan pedoman, dan arahan dalam kegiatan pengendalian. Secara rinci dijelaskan hal-hal yang harus dilakukan pada fase Pencegahan, Pemadaman, dan Penanganan pasca pemadaman pada tingkat nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, tingkat unit pengelolaan hutan, dan tingkat pemegang izin pemanfaatan hutan. Secara organisasi, pengendalian kebakaran hutan dan lahan ditangani oleh Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan yang dibentuk oleh Menteri Kehutanan dengan nama Manggala Agni. DalamperaturaninijugadisebutkanbahwaPemerintahwajibmelakukanpemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA). MENGENAL MASYARAKAT PEDULI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
  26. 26. 12 3. Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai peraturan yang mengatur tentang kelembagaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yaitu : a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan. b. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 77 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah. c. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 78 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah. d. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Pos Simpul Kendali Operasi (Posko) Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (diperbaharui setiap tahun). B. Organisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 1. Organisasi di Tingkat Nasional Secara umum, sebagai koordinator kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Sebagai fungsi koordinasi pelaksanaan kegiatan adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan secara khusus, Menteri Kehutanan membentuk Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (BRIGDALKARHUT) yang disebut dengan MANGGALA AGNI, dengan tata hubungan kerja sebagai berikut : a. BRIGDALKARHUT tingkat pusat dalam melaksanakan upaya pencegahan kebakaran hutan dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan desiminasi hot spot, menetapkan keadaan siaga, apel siaga dan kampanye nasional. b. Dalam melakukan kegiatannya, BRIGDALKARHUT tingkat pusat melakukan koordinasi secara horizontal dengan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan secara vertikal dengan Gubernur dan Bupati/ Walikota. 2. Organisasi Tingkat Daerah (Provinsi Kalimantan Tengah) Secara umum, struktur organisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah dapat digambarkan sebagai berikut : MENGENAL MASYARAKAT PEDULI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
  27. 27. 13 a. Pada Tingkat Provinsi, Satuan Organisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan disebut Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATKORLAK PBP) yang diketuai oleh Gubernur dengan unsur-unsurnya sebagai berikut : 1) Wakil Gubernur selaku Ketua Pelaksana Harian. 2) Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah selaku Wakil Ketua I. 3) Komandan Korem 102/Panju Panjung selaku Wakil Ketua II. 4) Sekretaris Daerah selaku Sekretaris. 5) Kepala Badan LinmasKesbang dan Satpol PP selaku Wakil Sekretaris. 6) Dinas Propinsi, Lembaga, Badan dan Instansi Vertikal terkait lainnya. 7) Dunia Usaha. 8) Satuan Organisasi Kemasyarakatan Lainnya. b. Pada tingkat Kabupaten/Kota, Satuan Organisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan disebut Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) yang diketuai oleh Bupati/Walikota dengan unsur-unsur nya sebagai berikut : 1) Wakil Bupati selaku Ketua Pelaksana Harian. 2) Kepala Kepolisian Resort Kabupaten/Kota selaku Wakil Ketua I. 3) Komandan Kodim selaku Wakil Ketua II. STRUKTUR KELEMBAGAAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tingkat PROVINSI: SATKORLAK PBP PUSDALKARHUTLA Tingkat Kabupaten: SATLAK PBP SATLAK DALKARHUTLA Tingkat Kecamatan ke Bawah: SATGAS PBP SATGAS/TIM SERBU API KAMPUNG Keterangan: : Garis Koordinasi : Garis Komando : Garis Mobilisasi HUTAN DAN LAHAN Pengusaha, LSM dan Masyarakat Tingkat Kecamatan Pengusaha, LSM dan Masyarakat Tingkat Provinsi Pengusaha, LSM dan Masyarakat Tingkat Kabupaten St. BMG, Perg. Tinggi, Tim SAR, AU, TNI/POLRI, LINMAS, dll St. BMG, Perg. Tinggi,Tim SAR, AU, TNI/POLRI, LINMAS, dll BALAI Tmn, Nas, DAOPS Instansi Terkait Kabupaten Satgas/ Brigdalkar CAMAT KADES/ LURAH SATGAS/ TSA KAMPUNG: LAHAN BLH KAB./KOTA BUPATI KETUA STLAK BLH PROP. KALTENG GUBERNUR KETUA SATKORLAK Instansi Terkait PROVINSI Satgas/ Brigdalkar BALAI KSDA Manggala Agni SUB SEKSI DAOPS SATGAS DLAKAR MENGENAL MASYARAKAT PEDULI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
  28. 28. 14 4) Sekretaris Daerah selaku Sekretaris. 5) Dinas Linmas Kesbang dan Satpol PP selaku Wakil Sekretaris. 6) Dinas Kabupaten/Kota, Lembaga, Badan dan Instansi Vertikal terkait lainnya. 7) Dunia Usaha. 8) Satuan Organisasi Kemasyarakatan Lainnya. c. Organisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada tingkat kecamatan dan desa disebut dengan Satuan Tugas (SATGAS) atau Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (BRIGDALKAR) : 1) SATGAS BRIGDALKAR adalah Brigade yang terdiri dari beberapa regu pemadam dan mempunyai tugas utama untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. 2) Regu-regu SATGAS BRIGDALKAR berkedudukan di masing-masing instansi terkait dan Unit-unit kerja Badan Usaha (HPH, HTI, Perkebunan, Pertambangan) maupun Organisasi Kemasyarakatan setempat. 3) SATGAS dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Unit Kerja setempat. Idealnya terdiri dari 20 (dua puluh) orang dengan pemimpin seorang ketua regu yang berpengalaman. 4) Pada tingkatan paling kecil (Desa, kelurahan dan satuan masyarakat lainnya) SATGAS BRIGDALKAR disebut Tim Serbu Api Kampung atau Masyarakat Peduli Api. C. Rangkuman Di tingkat Nasional sebagai koordinator kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Sebagai fungsi koordinasi pelaksanaan kegiatan adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Secara teknis Menteri Kehutanan membentuk Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang disebut dengan Manggala Agni. Di tingkat Provinsi, organisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan disebut dengan SATKORLAK PBP yang diketuai oleh Gubernur. Pada tingkat Kabupaten disebut dengan SATLAK PBP dimana Bupati sebagai Ketuanya. Pada tingkat paling bawah disebut sebagai SATGAS BRIGDALKAR yang berkedudukan di masing-masing instansi terkait dan Unit-unit kerja Badan Usaha, maupun Organisasi Kemasyarakatan setempat. Pada Level Masyarakat, SATGAS biasa disebut Tim Serbu Api Kampung (TSAK). D. Latihan Peserta dibagi ke dalam kelompok sesuai asal Kabupaten, diminta menjelaskan dan mendiskusikan mengenai struktur lembaga pengendalian kebakaran hutan dan lahan dari Tingkat Kabupaten sampai tingkat Desa yang ada di wilayahnya masing-masing. E. Evaluasi Hasil belajar 1. Jelaskan struktur organisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten. 2. Jelaskan struktur organisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada tingkat Kecamatan/Desa anda masing-masing. MENGENAL MASYARAKAT PEDULI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
  29. 29. 15 4TUGAS, FUNGSI DAN MEKANISME KOORDINASI LEMBAGA A. Tugas Pokok Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Instansi yang terkait dengan tugas pokok ini antara lain: 1. Badan Meteorology dan Geofisika (BMG) setempat, bertugas antara lain : a. Memantau perkembangan cuaca terakhir dan melakukan analisis terhadap awal datang dan kemungkinan lama berlangsungnya musim kemarau di wilayah kerjanya. b. Melaporkan hasil pemantauan dan analisis kepada ketua SATKORLAK PBP selaku penanggung jawab PUSDAKARHUTLA Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bahan pertimbangan melakukan upaya tindak lanjut. c. Memberi masukan data/informasi yang diperlukan kepada instansi lain yang terkait. d. Menginformasikan hasil pemantauan kepada masyarakat luas sebagai peringatan dini untuk peningkatan kewaspadaan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 2. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Kalimantan Tengah, bertugas antara lain : a. Memantau perkembangan sebaran titik panas (hot-spot) melalui data satelit dan melakukan analisis terhadap perkiraan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang mencakup letak, perkiraan luas dan sifatnya. b. Memantau dan menganalisis kualitas lingkungan hidup akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan, khususnya kualitas udara dari bencana kabut asap. c. Melaporkan hasil pemantauan dan analisis kepada Ketua SATKORLAK PBP selaku penanggung jawab PUSDAKARHUTLA Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bahan pertimbangan melakukan upaya tindak lanjut. d. Memberi masukan data/informasi yang diperluan kepada instansi lain yang terkait e. Menginformasikan hasil pemantauan kepada masyarakat luas sebagai peringatan dini untuk peningkatan kewaspadaan sesuai dengan prosedur yang berlaku. f. Memberikan penyuluhan pengelolaan lingkungan hidup yang terkait dengan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat luas. B. Tugas Operasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Instansi yang terkait dengan tugas pokok ini antara lain: 1. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, bertugas antara lain : a. Melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, khususnya yang terjadi di dalam kawasan Hutan Negara, meliputi Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung. MENGENAL MASYARAKAT PEDULI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
  30. 30. 16 b. Melakukan penyuluhan, pembinaan dan pemantauan kesiapan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kepada perusahaan kehutanan (HPH/HPHTI). c. Melakukan koordinasi dan kerjasama operasional lintas sektor, termasuk pemberian bantuan sumberdaya pemadaman dalam melaksanakan kegiatan pengendalian terhadap setiap kejadian kebakaran hutan dan lahan. d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua SATKORLAK PBP selaku penanggung jawab PUSDAKARHUTLA Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bahan pertimbangan melakukan upaya tindak lanjut. 3. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, bertugas antara lain : a. Melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran, khususnya yang terjadi di areal perkebunan. b. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran pembakaran lahan areal perusahaan perkebunan. c. Melakukan penyuluhan, pembinaan dan pemantauan kesiapan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian terhadap setiap kejadian kebakaran hutan dan lahan kepada perusahaan perkebunan. d. Melakukan koordinasi dan kerjasama operasional lintas sektor, termasuk pemberian bantuan sumber daya pemadaman dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua SATKORLAK PBP selaku penanggung jawab PUSDAKARHUTLA Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bahan pertimbangan melakukan upaya tindak lanjut. 4. Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah, bertugas antara lain: a. Melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran, khususnya yang terjadi di lahan pertanian/perladangan masyarakat. b. Melakukan penyuluhan dan pembinaan tentang pengolahan lahan tanpa bakar dan pembakaran terkendali kepada masyarakat petani/peladang. c. Melakukan koordinasi dan kerjasama operasional lintas sektor, termasuk pemberian bantuan sumberdaya pemadaman dalam melaksanakan kegiatan pengendalian terhadap setiap kejadian. d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua SATKORLAK PBP selaku penanggung jawab PUSDAKARHUTLA Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bahan pertimbangan melakukan upaya tindak lanjut. 5. Instansi vertikal di daerah yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah, bertugas antara lain : a. Melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, khususnya yang terjadi di dalam kawasan konservasi. b. Melakukan penyuluhan dan pembinaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat di sekitar kawasan konservasi. MENGENAL MASYARAKAT PEDULI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
  31. 31. 17 c. Melakukan koordinasi dan kerjasama operasional lintas sektor, termasuk pemberian bantuan sumberdaya pemadaman dalam melaksanakan kegiatan pengendalian terhadap setiap kejadian kebakaran hutan dan lahan. d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua SATKORLAK PBP selaku penanggung jawab PUSDAKARHUTLA Provinsi Kaliamantan Tengah sebagai bahan pertimbangan melakukan upaya tindak lanjut. C. Tugas Pemantauan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada prinsipnya seluruh dinas, badan, lembaga dan instansi vertikal terkait lainnya bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan bantuan sumberdaya yang diperlakukan dalam pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam suatu kerjasama operasional lintas sektor. D. Mekanisme Koordinasi Koordinasi menurut Djamin (2003) adalah suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sehingga terdapat saling mengisi, membantu dan melengkapi. 1. Tipe dan Tujuan Koordinasi a. Tipe Koordinasi dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu: 1) Koordinasi Vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tegasnya, atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur. 2) Koordinasi Horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan dalam tingkat organisasi (aparat) yang setingkat. b. Manfaat Koordinasi Secara umum koordinasi mempunyai manfaat sebagai berikut : 1) Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan terlepas satu sama lain, antara satuan-satuan organisasi atau antara pejabat yang ada dalam organisasi. 2) Menghindari suatu pendapat atau perasaan bahwa satuan organisasi atau pejabat merupakan yang paling penting. 3) Menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan antara bagian dalam organisasi. 4) Menghindari terjadinya kekosongan pekerjaan terhadap suatu aktifitas dalam organisasi. 5) Menimbulkan kesadaran untuk saling membantu. MENGENAL MASYARAKAT PEDULI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
  32. 32. 18 2. Mekanisme Koordinasi dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan a. Pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada dasarnya dilakukan sepanjang tahun secara terus menerus dengan cara penyuluhan-penyuluhan, pelatihan serta mempersiapkan sarana prasarana guna menunjang upaya penangkalan terhadap bahaya terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan. b. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada masing-masing tata guna pada prinsipnya menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing badan, lembaga, dinas maupun instansi vertikal yang terkait di daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang telah ditetapkan. c. Pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan dilakukan oleh satuan tugas/brigade pengendalian kebakaran yang dibentuk pada tiap satuan pelaksana lapangan yang berada pada masing-masing instansi terkait. d. Anggota Satgas/Brigdalkar terdiri dari aparat pemerintah dibantu oleh regu Brigdalkar pengusahaan hutan/Perkebunan dan berbagai elemen masyarakat yang sudah dilatih. e. Dalam hal kejadian kebakaran yang berukuran cukup besar, Satgas/Brigdalkar dibantu unsur-unsur tenaga bantuan dan tenaga cadangan. f. Dalam setiap kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan harus didasarkan pada prinsip kebersamaan melalui koordinasi dan kerja sama operasional lintas sektor dan lintas kabupaten/kota. g. Tenaga inti Satgas/Brigdalkar di lapangan adalah petugas/aparat terlatih yang sudah dibentuk/dipersiapkan berupa beberapa regu pemadam kebakaran pada masing- masing instansi terkait (sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya). h. Tenaga bantuan adalah regu pemadam badan usaha dan elemen masyarakat. i. Tenaga cadangan di Tingkat Provinsi berasal dari kekuatan ABRI dan Polri yang digerakkan atas perintah Gubernur selaku penanggung jawab PUSDALKARHUTLA Propinsi. E. Rangkuman Secara umum tugas instansi dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu tugas pokok, tugas operasional dan tugas pemantuan. Tugas pokok pengendalian kebakaran hutan dan lahan diemban oleh Instansi Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) dan Instansi Badan Lingkungan Hidup. Tugas Operasional dibebankan kepada instansi Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian dan BKSDA sementara tugas pemantauan secara umum diserahkan kepada semua instansi untuk memberikan bantuan sumberdaya yang diperlukan. Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sehingga terdapat saling mengisi, membantu dan melengkapi. Koordinasi sangat penting agar semua unsur manajemen dan pekerjaan masing-masing individu bisa membantu tercapainya tujuan organisasi. F. Latihan Beberapa peserta diminta untuk menjelaskan tugas dan fungsi organisasi/instansi yang ada di Kabupaten dan di Kecamatan/Desa-nya masing-masing dan menganalisa apakah sudah berfungsi sesuai tugasnya masing-masing. MENGENAL MASYARAKAT PEDULI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
  33. 33. 19 G. Evaluasi Hasil belajar 1. Jelaskan instansi yang mempunyai tugas operasional di wilayah saudara. 2. Adakah lembaga/instansi yang terlibat dalam tugas pemantauan di wilayah saudara? Jelaskan. 3. Jelaskan mekanisme koordinasi dengan contoh yang terjadi pada lingkungan saudara. MENGENAL MASYARAKAT PEDULI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
  34. 34. 20 MENGENAL MASYARAKAT PEDULI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
  35. 35. 21 5SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN A. Konsep Sistem Informasi Menurut Ludwig Von Bartalanfy (2005) sistem diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur atau komponen yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan (Jerry FithGerald, 2000). Informasi merupakan data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Sistem informasi dalam suatu pemahaman yang sederhana dapat didefinisikan sebagai satu sistem yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Para pemakai biasanya tergabung dalam suatu organisasi formal, atau lembaga. Informasi menjelaskan mengenai organisasi atau mengenai apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi sekarang dan apa yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang tentang organisasi tersebut (Edy Sudibyo, 2007). B. Komponen Sistem Informasi Komponen sistem informasi terdiri dari: orang, prosedur, perangkat keras, perangkat lunak, data, jaringan komputer dan komunikasi, sebagai berikut: 1. Orang atau personil yang dimaksudkan yaitu operator komputer, analis sistem, operator, personil data entry. 2. Prosedur, disediakan dalam bentuk fisik seperti buku panduan dan instruksi. 3. Perangkat Keras, terdiri atas komputer (pusat pengolah, unit masukan/keluaran), peralatan penyiapan data, dan terminal (tempat penyimpanan). 4. Perangkat Lunak. Seperti sistem pengoperasian, program komputer dan sistem manajemen data. 5. Basis Data. File yang berisi program dan data dibuktikan dengan adanya media penyimpanan secara fisik seperti diskette dan hard disk. 6. Jaringan Komputer adalah sebuah kumpulan komputer yang terhubung dalam satu kesatuan sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data satu sama lain. MENGENAL MASYARAKAT PEDULI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
  36. 36. 22 C. Sistem Informasi dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Sistem Informasi berperan penting dan selalu digunakan pada 5 komponen pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Analisa, Pencegahan, Persiapan, Respon/penanggulangan dan restorasi). Contoh penggunaan sistem informasi adalah deteksi hotspot dari satelit NOAA. Penjelasan lebih lanjut tentang penggunaan sistem informasi pada kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada subpokok bahasan siklus pengendalian. D. Pelaporan 1. Administrasi a. Prosedur surat-menyurat dengan berbagai instansi sesuai ketentuan yang berlaku. b. Laporan 1) Laporan kejadian kebakaran. Dilakukan pada kesempatan pertama sesaat setelah terjadinya kebakaran oleh petugas/aparat atau masyarakat yang melihat adanya kejadian kebakaran kepada POSKO Kebakaran terdekat, laporan diteruskan kepada POSKO yang lebih tinggi. 2) Laporan periodik. Dilakukan pada tiap minggu, dua minggu, bulanan, triwulan dan tahunan. 3) Laporan khusus. Dilakukan pada hal-hal yang bersifat khusus atau laporan mengenai kejadian kebakaran yang sedang/telah terjadi. E. Rangkuman Sistem informasi didefinisikan sebagai satu sistem yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Komponen Sistem Informasi terdiri dari: orang, prosedur, perangkat keras, perangkat lunak, data, jaringan komputer dan komunikasi. Pelaporan dilakukan pada kesempatan pertama sesaat setelah terjadinya kebakaran oleh petugas/aparat atau masyarakat yang melihat adanya kejadian kebakaran kepada POSKO Kebakaran terdekat, laporan diteruskan kepada POSKO yang lebih tinggi. F. Latihan Beberapa peserta diminta menjelaskan tentang sistem informasi yang sudah ada di wilayahnya. G. Evaluasi Hasil Belajar 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem informasi dan komponen yang ada di dalamnya. 2. Jelaskan jenis pelaporan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. MENGENAL MASYARAKAT PEDULI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
  37. 37. 23 6RENCANA KERJA LEMBAGA Keberhasilan suatu daerah dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sangat ditentukan oleh pengerahan potensi dan sumberdaya yang ada, baik yang berada di wilayahnya maupun dari luar wilayahnya. Pengerahan sumberdaya sebagai salah satu upaya penanggulangan bencana yang berfungsi menginventarisasi dan memobilisasi agar penanggulangan bencana dapat berjalan optimal. Diperlukan perencanaan yang matang agar pengendalian kebakaran hutan dan lahan berjalan dengan baik. A. Konsep Perencanaan Sebagian besar dari keberhasilan dan kegagalan suatu kegiatan berawal dari perencanaan, jika salah dalam merencanakan sama artinya dengan kita merencanakan kegagalan. 1. Pengertian Perencanaan Perencanaan adalah proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu. Unsur yang ada dalam perencanaan adalah : a. Adanya asumsi-asumsi yang didasarkan pada fakta-fakta. b. Adanya alternatif-alternatif atau pilihan-pilihan sebagai dasar penentuan kegiatan yang akan dilakukan. c. Adanya tujuan yang ingin dicapai. d. Bersifat memprediksi sebagai langkah untuk mengantisipasi kemungkinan- kemungkinan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perencanaan. e. Adanya kebijaksanaan sebagai hasil keputusan yang harus dilaksanakan. 2. Aspek Perencanaan Aspek/hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun rencana adalah: a. Aspek Lingkungan Perlu diperhatikan secara serius, karena memiliki dampak yang sangat besar terhadap berhasil tidaknya program terutama yang terkait dengan masalah-masalah kemasyarakatan. b. Aspek Potensi dan Masalah Merupakan dua hal yang sangat penting dan perlu diketahui oleh setiap perencana. Pijakan awal dalam proses penyusunan perencanaan. c. Aspek Institusi Perencana Institusi perencana harus benar-benar berperan sebagai pelaksana fungsi dalam bidang perencanaan dan bertanggung jawab secara penuh atas hasilnya. MENGENAL MASYARAKAT PEDULI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
  38. 38. 24 d. Aspek Ruang dan Waktu Harus jelas menggambarkan suatu kebutuhan dalam ruang dan waktu yang tepat. e. Aspek Legalisasi Kebijakan Merencanakan sesuatu harus sesuai dengan batasan-batasan peraturan yang telah ditetapkan. B. Teknik Menyusun Program/Rencana Kerja Rencana kerja adalah alat untuk perencanaan selama jangka waktu tertentu yang mengidentififkasikan masalah yang harus diselesaikan dan cara yang dipakai untuk menyelesaikannya. Metode sederhana untuk memulai menyusun rencana adalah dengan membuat pertanyaan : 1. KENAPA : program itu perlu dibuat. 2. APA : yang ingin dihasilkan oleh program tersebut. 3. BAGAIMANA : program akan bekerja untuk mencapai hasil yang diinginkan tersebut. 4. DARI MANA : data-data diperoleh untuk menghasilkan program secara objektif. 5. YANG MANA : faktor-faktor lingkungan mana saja yang perlu diawasi demi keberhasilan program. C. Isi Rencana Kerja Dalam menyusun rencana kerja secara umum harus berisi hal-hal sebagai berikut : 1. Pendahuluan dan Latar Belakang (Masalah) 2. Tujuan dan Sasaran (Keluaran) 3. Sumberdaya dan Kendala (Masukan) 4. Strategi dan Tindakan (dari masukan untuk keluaran) 5. Lampiran (Anggaran, Jadwal, dll) D. Rencana Kerja dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Pijakan utama dalam menyusun rencana kerja adalah 5 komponen pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yaitu: Analisa, Pencegahan, Persiapan, Respon dan Restorasi/Rehabilitasi. Pada 5 komponen tersebut harus diisi dengan rencana kerja/kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan masing-masing. E. Rangkuman Perencanaan adalah proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu. Rencana Kerja adalah alat untuk perencanaan selama jangka waktu tertentu yang mengidentififkasikan masalah yang harus diselesaikan dan cara yang dipakai untuk menyelesaikannya. MENGENAL MASYARAKAT PEDULI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
  39. 39. 25 F. Latihan Peserta dikelompokkan berdasarkan asal kabupaten, dan diminta menyusun rencana kerja pengendalian kebakaran hutan dan lahan. G. Evaluasi Hasil Belajar 1. Jelaskan apa yang disebut dengan perencanaan dan unsur yang ada di dalamnya. 2. Jelaskan tentang Rencana Kerja dan apa saja yang harus ada dalam dokumen rencana kerja. MENGENAL MASYARAKAT PEDULI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
  40. 40. 26 MENGENAL MASYARAKAT PEDULI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
  41. 41. 27 7PENUTUP Kebakaran hutan dan lahan adalah bencana yang hampir setiap tahun selalu berulang. Berbagai upaya untuk menekan jumlah kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan baik secara preventif maupun penegakan hukum dengan segala perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dari Pusat sampai tingkat Provinsi. Modul Mengenal Masyarakat Peduli Kebakaran Hutan dan Lahan, sebagai acuan bahan ajar Diklat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberi pemahaman kepada masyarakat sehingga diharapkan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah akan terus berkurang tanpa mengorbankan kepentingan dan pola hidup masyarakat sendiri. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu selesainya penyusunan modul ini. MENGENAL MASYARAKAT PEDULI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
  42. 42. 28 MENGENAL MASYARAKAT PEDULI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
  43. 43. 29 DAFTAR PUSTAKA Alqadrie, Syarif (1994). DampakPerusahaanPemegangHPHdanPerkebunanterhadapSosialBudaya Penduduk Setempat di Kalimantan Barat. Jakarta : PT.Grasindo. Barner dan Scweithelm (2000). Pengadilan oleh Api. Kebakaran Hutan dan Kebijakan Kehutanan di Masa Krisis dan Reforrmasi Indonesia. Jakarta : Worl Resourches Intitute. Rintuh Cornelis (2002). Modal Keluar dalam Ekspolitasi Kayu dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Rakyat. Mubes II Damang Kepala Adat Se Kalimantan Tengah di Palangka Raya. Sailillah, Johanes (1977). Hukum Adat Kalimantan Tengah. Palangka Raya : lembaga Bahasa dan Seni Universitas Palangka Raya. Usop, SR.dkk. (1995). Profil Ladang Berpindah di Kalimantan Tengah. Kerjasama Pusat Penelitian Kebudayaan Dayak, LPM Unpar dengan Bappeda Prov. Kalteng. ____________(1995). Profil Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah. Kerjasama Pusat Penelitian kebudayaan Dayak dengan Bappeda Prov. Kalteng. ____________(2005). Identifikasi Kawasan Pahewan di Kalimantan Tengah. Kerjasama LMMDD-KT dengan WWF-Indonesia, Kalteng. Peraturan Daerah Biro Pemerintahan Desa, Setwilda Tingkat I Kalimantan Tengah (1996). Lembaga Kedamangan dan Hukum Adat Dayak Ngaju di Provinsi Kalimantan Tengah. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat di Kalimantan Tengah. Peraturan Daerah Provinsi KalimantanTengah Nomor 1Tahun 2010Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat di Kalimantan Tengah. Peraturan Gubernur KalimantanTengah Nomor 13Tentang Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Kelembagaan Adat di Kalimantan Tengah. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan tengah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah. MENGENAL MASYARAKAT PEDULI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
  44. 44. 30 MENGENAL MASYARAKAT PEDULI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
  45. 45. 31 BIODATA PENULIS Dr. Sidik R. Usop, MS Lahir di Kapuas, 29 Maret 1954 telah menamatkan studi S3 Ilmu Sosial pada tahun 2009 pada Pasca Sarjana Unair di Surabaya. Kesehariannya adalah dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Palangka Raya dan sebagai Ketua Pusat Kajian dan Pengembangan Kebudayaan Dayak, Yayasan Pandohop Tabela Palangka Raya. Selain itu, yang bersangkutan juga aktif sebagai anggota Komda REDD+ Provinsi Kalimantan Tengah. Mukti Aji, S.Hut, M.Si Lahir di Desa Wangon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas pada tanggal 24 Desember 1975 adalah anak ke-9 dari 12 bersaudara pasangan Mukhlas Syaifurahman dan Muslimah. Meraih gelar Sarjana Kehutanan pada tahun 1999 di Jurusan Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, kemudian melanjutkan kuliah di Program Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Universitas Palangka Raya, dan meraih gelar M.Si pada tahun 2009. Eddy Subahani, S.Hut Lahir di Pahandut, Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah pada tanggal 18 September 1972. Kuliah di Universitas PGRI Fakultas Hukum. Sebelum aktif di WALHI, menjadi anggota sebuah organisasi KPA (Kelompok Pecinta Alam) Green Rescue pada tahun 1995 di Palangka Raya. Menjadi volunteer di Yayasan Tahanjungan Tarung (YTT) pada tahun 1999. Saat ini masih menjabat sebagai Direktur Pelaksana Perhimpunan Kelompok Kerja Sistem Hutan Kerakyatan (POKKERSHK)danLayananInformasidandata-basediSimpulLayananPemetaan Partisipatif Kalimantan Tengah (SLP2KT). MENGENAL MASYARAKAT PEDULI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
  46. 46. 32 MENGENAL MASYARAKAT PEDULI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
  47. 47. i DASAR-DASAR KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN Penyang, S.Hut, MP Santosa Yulianto, S.Hut,M.Sc
  48. 48. ii DASAR-DASAR KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN Penulis: Penyang, S.Hut, MP Sentosa Yulianto, S.Hut, MP Editor: Mayang Meilantina Yulius Saden Emanuel Migo Diterbitkan oleh: Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+
  49. 49. iii Kata Pengantar ......................................................................................................................................................................... i Daftar Isi ........................................................................................................................................................................................ v 1. PENDAHULUAN...................................................................................................... 1 A. Latar Belakang.................................................................................................................................................... 1 B. Ruang Lingkup................................................................................................................................................... 2 C. Maksud dan Tujuan......................................................................................................................................... 2 D. Tujuan Pembelajaran...................................................................................................................................... 2 1. Tujuan Pembelajaran Umum............................................................................................................... 2 2. Tujuan Pembelajaran Khusus............................................................................................................... 2 E. Pokok Bahasan................................................................................................................................................... 2 2. PENGERTIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN, SERTA SEGITIGA API............. 3 A. Pengertian Kebakaran Hutan dan Lahan........................................................................................... 3 B. Segitiga Api.......................................................................................................................................................... 3 C. Ekosistem Hutan Gambut........................................................................................................................... 5 D. Rangkuman.......................................................................................................................................................... 6 E. Latihan..................................................................................................................................................................... 6 F. Evaluasi Hasil Belajar....................................................................................................................................... 6 3. PENYEBAB KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN..................................................... 7 A. Penyebab Kebakaran Hutan...................................................................................................................... 7 B. Akibat Kebakaran Hutan.............................................................................................................................. 9 C. Rangkuman.......................................................................................................................................................... 10 D. Latihan..................................................................................................................................................................... 10 E. Evaluasi Hasil Belajar....................................................................................................................................... 10 4. DAMPAK KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN........................................................ 11 A. Dampak Positif................................................................................................................................................... 11 B. Dampak Negatif................................................................................................................................................ 11 C. Dampak Kebakaran Gambut..................................................................................................................... 11 D. Rangkuman.......................................................................................................................................................... 12 E. Latihan..................................................................................................................................................................... 12 F. Evaluasi Hasil Belajar....................................................................................................................................... 12 5. SIFAT DAN PERILAKU API...................................................................................... 13 A. Bagian-bagian Api............................................................................................................................................ 13 B. Sifat dan Perilaku Api...................................................................................................................................... 14 C. Sifat Kebakaran Gambut.............................................................................................................................. 21 DAFTAR ISI DASAR-DASAR KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
  50. 50. iv D. Rangkuman.......................................................................................................................................................... 22 E. Latihan..................................................................................................................................................................... 23 F. Evaluasi Hasil Belajar....................................................................................................................................... 23 6. TIPE KEBAKARAN HUTAN DAN PROSES PENYEBARAN KEBAKARAN HUTAN... 25 A. Tipe Kebakaran Hutan .................................................................................................................................. 25 B. Proses Penyebaran Kebakaran Hutan dan Lahan......................................................................... 25 C. Rangkuman.......................................................................................................................................................... 26 D. Latihan..................................................................................................................................................................... 26 E. Evaluasi Hasil Belajar....................................................................................................................................... 26 7. SIKLUS PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN............................... 27 A. Komponen Manajemen Kebakaran .................................................................................................... 27 B. Tindakan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan................................................................................. 30 C. Rangkuman.......................................................................................................................................................... 31 D. Latihan..................................................................................................................................................................... 31 E. Evaluasi Hasil Belajar....................................................................................................................................... 31 Daftar Pustaka............................................................................................................................................................................. 33 Biodata Penulis ......................................................................................................................................................................... 35 Daftar Gambar ........................................................................................................................................................................... 37 DASAR-DASAR KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
  51. 51. 1 1PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kebakaran hutan dan lahan terjadi sebagai akibat tidak terkendalinya penggunaan api atau faktor alam yang berdampak langsung atau tidak langsung, baik secara fisik maupun hayati. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terjadi hampir setiap tahun pada musim kemarau. Tercatat beberapa kejadian besar kebakaran hutan dan lahan, yaitu pada tahun 1982/1983, 1987, 1991, 1994, 1997/1998, 2002, 2005, dan 2006. Berdasarkan data hotspots Satelit NOAA-18 dari Kementerian Kehutanan, salah satu provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan adalah Provinsi Kalimantan Tengah. Umumnya kebakaran lahan dan hutan di provinsi ini terjadi pada lahan gambut, sehingga relatif sulit dipadamkan dan menimbulkan kabut asap. Data dari BKSDA Kalimantan Tengah mencatat bahwa kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalteng sebagian besar disebabkan oleh perbuatan manusia. Hal ini dilakukan oleh masyarakat sebagai bagian dari kegiatan penyiapan lahan bagi kegiatan penanaman, maupun untuk membersihkan lahan terbengkalai, yang dianggap efektif dan efisien. Dengan membakar, sebagian masyarakat beranggapan bahwa pekerjaan pembersihan lahan menjadi lebih cepat, mudah dan murah. Disadari maupun tidak, dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap lingkungan sangat luas, antara lain kerusakan ekologi, menurunnya keanekaragaman sumber daya hayati dan ekosistemnya, serta penurunan kualitas udara. Dampak kebakaran menyangkut berbagai aspek, baik fisik maupun non fisik, langsung maupun tidak langsung pada berbagai sektor, berskala lokal, nasional, regional, maupun global. Disebutkan antara lain pada aspek kesehatan, penurunan kualitas lingkungan hidup (kesuburan lahan, biodiversitas, pencemaran udara, dst.), emisi Gas Rumah Kaca yang selanjutnya menimbulkan pemanasan global dan perubahan iklim. Syumanda (2003) menyebutkan adanya 4 (empat) aspek penting sebagai dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan yaitu dampak terhadap sosial, budaya dan ekonomi, dampak terhadap ekologis dan kerusakan lingkungan, dampak terhadap hubungan antar negara, dampak terhadap perhubungan dan pariwisata. Tacconi (2003) menyebutkan bahwa kebakaran yang mengakibatkan degradasi hutan dan deforestasi menelan biaya ekonomi hingga 1,62-2,7 miliar dolar. Biaya akibat pencemaran kabut asap sekitar 674-799 juta dolar, dan biaya ini kemungkinan lebih tinggi karena perkiraan dampak ekonomi bagi kegiatan bisnis yang tidak tersedia. Sedangkan menurut Raflis dan Khunaifi (2008), pada awal Juni (2-12 Juni 2003) dengan teori sederhana, bencana kebakaran Propinsi Kalteng dalam kurun waktu 10 hari saja telah menimbulkan angka kerugian sebesar 19 milyar lebih. DASAR-DASAR KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
  52. 52. 2 Berdasarkan kondisi di atas, maka pemerintah melalui Kementerian Kehutanan bekerjasama dengan berbagai berbagai elemen di Provinsi Kalimantan Tengah (pemerintah daerah, akademisi dan masyarakat), menyusun modul Dasar-dasar Kebakaran Hutan dan Lahan sebagai bagian dari upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, guna menumbuhkan kesadaran akan pentingnya mengantisipasi bencana yang diprediksi terjadi setiap tahun ini. B. Ruang Lingkup Dalam mata diklat Dasar-dasar Kebakaran Hutan dan Lahan ini disampaikan selama 2 jam pelajaran teori dan latihan (JPL) dengan durasi 2 x 45 menit, dengan pokok bahasan yaitu pengertian kebakaran hutan dan lahan serta segi tiga api, penyebab kebakaran hutan, sifat dan perilaku api, tipe kebakaran hutan dan proses penyebaran kebakaran hutan, dan siklus pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sebagai bekal bagi instruktur pada saat mengajar sesuai dengan mata diklat yang dia punya. C. Maksud dan Tujuan Modul ini disusun sebagai acuan dan pedoman bagi para peserta diklat TOT (Training of Trainer) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat, khususnya yang diselenggarakan oleh Training Center REDD+ Palangka Raya dan umumnya para instruktur yang melakukan kegiatan pembelajaran. Adapun tujuannya adalah memudahkan peserta diklat mempelajari dan memahami materi Dasar-dasar Kebakaran Hutan dan Lahan, sehingga diharapkan dapat mencapai hasil yang lebih efektif dan efisien. D. Tujuan Pembelajaran 1. Tujuan Pembelajaran Umum Setelah selesai mengikuti pembelajaran mata diklat ini, peserta diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang dasar-dasar kebakaran hutan dan lahan. 2. Tujuan Pembelajaran Khusus Setelah mengikuti mata diklat ini, peserta diharapkan mampu: a. Menjelaskan pengertian kebakaran hutan dan lahan, serta segi tiga api. b. Menjelaskan penyebab kebakaran hutan. c. Menjelaskan sifat dan perilaku api. d. Menjelaskan tipe kebakaran hutan dan proses penyebaran kebakaran hutan. e. Menyusun siklus pengendalian kebakaran hutan dan lahan. E. Pokok Bahasan Pokok bahasan modul dasar-dasar kebakaran hutan dan lahan ini meliputi : 1. Pengertian kebakaran hutan dan lahan serta segitiga api 2. Penyebab kebakaran hutan dan lahan 3. Dampak kebakaran hutan dan lahan 4. Sifat dan perilaku api 5. Tipe kebakaran hutan dan proses penyebaran kebakaran hutan 6. Siklus pengendalian kebakaran hutan dan lahan DASAR-DASAR KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
  53. 53. 3 2PENGERTIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN, SERTA SEGITIGA API A. Pengertian Kebakaran Hutan dan Lahan Ada beberapa pengertian mengenai kebakaran hutan dan lahan, antara lain: 1. Menurut Adinugroho et al. (2004), yang dimaksud dengan kebakaran hutan dan lahan adalah suatu peristiwa kebakaran, baik alami maupun oleh perbuatan manusia, yang ditandai dengan penjalaran api dengan bebas serta mengkonsumsi bahan bakar hutan dan lahan yang dilaluinya. 2. Kebakaran hutan dan lahan adalah peristiwa terbakarnya hutan dan lahan sebagai akibat tidak terkendalinya penggunaan api atau faktor alam. Hal ini berdampak pada perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik atau hayati yang menyebabkan kurang berfungsinya hutan atau lahan (BNPB, 2008). 3. Kebakaran hutan dan atau lahan adalah suatu keadaan dimana hutan/lahan dilanda api mengakibatkan kerusakan sumber daya hutan dan hasil hutan/lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan (Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 78 Tahun 2005). B. Segitiga Api Segi tiga api adalah bentuk sederhana untuk menggambarkan proses pembakaran dan aplikasinya. Ada tiga sisi dari segi tiga api yaitu sumber panas/api, oksigen dan bahan bakar (Davis, 1959 dalam Boer, 1995). 1. Sumber Panas/Api Sumber panas/api yang dapat menyebabkan terjadinya proses pembakaran bisa berasal dari sinar matahari atau dari api itu sendiri. Sumber panas/api ini adalah salah satu dari rantai atau sisi segi tiga api. Sumber panas yang berasal dari matahari biasanya membutuhkan media lain untuk dapat menimbulkan api, misalnya batu bara atau kayu yang disinari oleh matahari menjadi kering kemudian batu bara atau kayu tersebut bergesekan satu dengan yang lainnya maka menimbulkan panas yang lebih besar, maka terjadilah pembakaran. Untuk mencapai titik penyalaan diperlukan temperatur antara 220–2500 C. 2. Oksigen Dari tiga sisi atau rantai segi tiga api, diantaranya adalah oksigen (O0 ) yang selalu tersedia di atmosfir atau udara. Jika tidak ada oksigen maka tidak akan terjadi proses pembakaran. DASAR-DASAR KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
  54. 54. 4 3. Bahan Bakar Dalam proses kebakaran hutan, sumber bahan bakar dapat berasal dari: a. Semak belukar atau pohon-pohon yang kering. b. Serasah atau humus yang kering. c. Sisa hasil pembalakan/penebangan pohon. d. Bahan bakar lainnya yang ada di dalam hutan. Peluang terjadinya proses pembakaran pada bahan bakar dengan kadar air ≤ 5 %. Hilangnya satu atau lebih dari tiga sisi ini sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 1, maka tidak akan terjadi suatu kebakaran. Segi tiga api dapat divisualisasikan sebagai dasar hubungan reaksi berantai dari pembakaran. Pemincangan salah satu atau lebih dari sisi segi tiga api akan merusak atau menghancurkan mata rantai tersebut. Itu berarti kalau bahan bakar tersedia dalam jumlah banyak tapi tidak ada oksigen, maka pembakaran tidak dapat berlangsung. Begitu juga bila pembakaran tidak mencapai titik penyalaan yang berkisar antara 220-2500C, maka pembakaran pun tidak mungkin terjadi (Sumber: Modul Pencegahan Kebakaran Hutan bagi Polhut, Pusdiklat Kehutanan-ITTO, 2002). Melemahnya satu atau lebih dari sisi segi tiga api ini juga akan melemahkan rantai tersebut dan mengurangi laju kebakaran serta intensitas kebakarannya. Menurut Sukrismanto (2012) dalam disertasinya yang berjudul Sistem Pengorganisasian Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, terkait dengan kebakaran hutan/lahan diperkenalkan istilah segi empat kebakaran yang meliputi tiga unsur dari segitiga api ditambah manusia sebagai unsur ke empat. Gambar 1. Segi Tiga Api DASAR-DASAR KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
  55. 55. 5 C. Ekosistem Hutan Gambut Tanah gambut terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tanaman purba yang mati dan sebagian mengalami perombakan, mengandung minimal 12–18% C organik dengan ketebalan minimal 50 cm. Secara taksonomi tanah disebut juga sebagai tanah gambut, Histosol atau Organosol bila memiliki ketebalan lapisan gambut > 40 cm, bila bulk density > 0,1 g/cm3 (Widjaja Adhi, 1986). Istilah gambut memiliki makna ganda yaitu sebagai bahan organik (peat) dan sebagai tanah organik (peat soil). Gambut sebagai bahan organik merupakan sumber energi, bahan untuk media perkecambahan biji dan pupuk organik sedangkan gambut sebagai tanah organik digunakan sebagai lahan untuk melakukan berbagai kegiatan pertanian dan dapat dikelola dalam sistem usaha tani (Andriesse, 1988). Terdapat tiga macam bahan organik tanah yang dikenal berdasarkan tingkat dekomposisi bahan tanaman aslinya (Andriesse, 1988 dan Wahyunto et al., 2003), yaitu fibrik, hemik dan saprik. 1. Fibrik Bahan gambut ini mempunyai tingkat dekomposisi rendah, pada umumnya memiliki kadar air pada saat jenuh berkisar antara 850% hingga 3.000% dari berat kering oven bahan, warnanya coklat kekuningan, coklat tua atau coklat kemerah-merahan. 2. Hemik Bahan gambut ini mempunyai tingkat dekomposisi sedang, kadar air maksimum pada saat jenuh air berkisar antara 250-450%, warnanya coklat keabu-abuan tua sampai coklat kemerah-merahan tua. 3. Saprik Bahan gambut ini mempunyai tingkat kematangan yang paling tinggi, kadar air maksimum pada saat jenuh normalnya < 450%, warnanya kelabu sangat tua sampai hitam. Gambut merupakan ekosistem khas yang kaya akan keanekaragaman hayati. Jenis- jenis floranya, antara lain: Ramin (Gonystylus sp.), Terentang (Camnosperma sp.), Gelam (Melaleuca sp.), Gembor (Alseodaphne umbeliflora), Jelutung (Dyera costulata), Kapur naga (Callophyllum soulatri), Belangeran (Shorea belangeran), Perupuk (Lophopetalum mutinervium), Rotan, Pandan, Palem-paleman dan berbagai jenis liana. Jenis fauna yang dapat ditemukan di daerah rawa gambut antara lain orang utan, rusa, buaya, babi hutan, kera ekor panjang, kera ekor pendek berwarna kemerah-merahan, bekantan, beruk, siamang, biawak, bidaung (sejenis biawak), ular sawah, ular tedung, beruang madu, macan pohon, berbagai jenis ikan (tapah, lais, baung, haruan, seluang, lawang, toman, lele, bidawang, sepat, kalui, kapar, bapuyu, lele, biawan) dan berbagai jenis burung yang memanfaatkan daerah itu sebagai habitat ataupun tempat migrasi (burung hantu, bubut, tinjau, elang, punai, bangau, walet, serindit, tekukur, beo, pelatuk dan tingang). Gambut juga merupakan salah satu penyusun bahan bakar yang terdapat di bawah permukaan. Gambut mempunyai kemampuan dalam menyerap air sangat besar karena itu, meskipun tanah di bagian atasnya sudah kering di bagian bawahnya tetap lembab dan bahkan relatif masih basah karena mengandung air. Sehingga sebagai bahan bakar bawah permukaan ia memiliki kadar air yang lebih tinggi daripada bahan bakar permukaan (serasah, ranting, log) dan bahan bakar atas (tajuk pohon, lumut, epifit). Saat musim DASAR-DASAR KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
  56. 56. 6 kemarau, permukaan tanah gambut cepat sekali kering dan mudah terbakar, dan api di permukaan ini dapat merambat kelapisan bagian bawah/dalam yang relatif lembab. Oleh karenanya, ketika terbakar, kobaran api tersebut akan bercampur dengan uap air di dalam gambut dan menghasilkan asap yang sangat banyak. D. Rangkuman 1. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu peristiwa kebakaran, baik alami maupun oleh perbuatan manusia, yang ditandai dengan penjalaran api dengan bebas serta mengkonsumsi bahan bakar hutan dan lahan yang dilaluinya. 2. Segi tiga api adalah bentuk sederhana untuk menggambarkan proses pembakaran dan aplikasinya yang terdiri dari sumber panas/api, oksigen dan bahan bakar. 3. Gambut merupakan salah satu penyusun bahan bakar yang terdapat di bawah permukaan dan mempunyai kemampuan dalam menyerap air sangat besar, sehingga sebagai bahan bakar bawah permukaan ia memiliki kadar air yang lebih tinggi daripada bahan bakar permukaan dan bahan bakar atas. Ketika terbakar, kobaran api akan bercampur dengan uap air di dalam gambut dan menghasilkan asap yang sangat banyak. E. Latihan Salah seorang peserta diminta untuk menggambar segitiga api lalu menjelaskan keterkaitan masing-masing komponen dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan kepada peserta lain dalam waktu kurang lebih 5 menit di depan kelas. Peserta lain diharapkan menyimak dengan seksama dan memberikan masukan yang melengkapi penjelasan yang disampaikan, setelah penjelasan selesai. F. Evaluasi Hasil Belajar 1. Jelaskan pengertian kebakaran hutan dan lahan? 2. Sebutkan dan jelaskan sumber bahan bakar dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan? DASAR-DASAR KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

×