Pagu Indikatif Kewilayahan, sebuah strategi perencanaan pembangunan untuk pemerataan pembangunan.

2.  Azas & Konsep Perenc. Pembangunan
 Dasar Hukum
 Konsep Pagu Indikatif Kewilayahan
 Pentingnya PIK
 Pola PIK
 Fungsi PIK
 Rasionalisasi PIK
 Penyebaran PIK
 Evaluasi Penerapan PIK

3. Pembangunan daerah, sektor, dan wilayah dilaksanakan
berdasarkan azas Pemerataan dan Keadilan untuk:
1. Mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
yang tinggi.
2. Membina dan menjaga stabilitas daerah, baik
ekonomi, sosial budaya, politik, maupun keamanan.
3. Menjaga dan meningkatkan ketahanan wilayah
pada semua segi kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.

4.  Peningkatan kualitas hidup masyarakat (Masyarakat Desa)
 Memperkecil kesenjangan antara yang Kaya dan yang Miskin
 Pemerataan pembangunan kewilayahan
 Tanggung jawab dan rasa memiliki hasil pembangunan
 Penguatan Peran Masyarakat dalam pembangunan
 Mewujudkan Penyelenggaraan Good Governance

5.  UU No. 25 tahun 2004 ttg. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 Inpres No. 3 tahun 2010 tentang Pembangunan Yang Berkeadilan
 Permendagri No. 66 tahun 2007 ttg. Perencanaan Pembangunan Desa
 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang, Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, Pasal 50 dan Pasal 51.
 Perda Kabupaten Sikka Nomor 14 Tahun 2008, tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka tahun
2009-2013.

6. SSTTRRAATTEEGGII PPEEMMBBAANNGGUUNNAANN
CATUR PROGRAM
6

7. AArraahh KKeebbiijjaakkaann
PPeennaanngggguullaannggaann KKeemmiisskkiinnaann
MENINGKATKAN
PROGRAM
1
PERLINDUNGAN SOSIAL
Bantuan Sosial Berbasis Keluarga
MENINGKATKAN AKSES
RUMAHTANGGA PADA
PELAYANAN DASAR
Dukungan ketersediaan layanan
pendidikan dan kesehatan
2
3 PERTUMBUHAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Keputusan masyarakat terhadap
kebutuhan masyarakat
EKONOMI YANG
BERKUALITAS DAN
INKLUSIF
UMKM, iklim usaha,
infrastruktur/konektivitas,
pembangunan pertanian
4

8. TTAAHHAAPPAANN PPEERREENNCCAANNAAAANN
PPEEMMBBAANNGGUUNNAANN
Penyusunan
Rencana
Penetapan
Rencana
Pengendalian
Pelaksanaan
Rencana
Evaluasi Pelaksanaan
Rencana

9. SISTEM PERENCANAAN PPEEMMBBAANNGGUUNNAANN NNAASSIIOONNAALL
(( UUUU 2255 TTHH 22000044 ))
 Politis
Rencana Pembangunan merupakan hasil proses politik ( publik choice theory of
planing ) khususnya penjabaran visi – misi kepala daerah terpilih
 Teknokratis
Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional , atau oleh lembaga /
unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan
 Partisipatif
Perencanaan yang melibatkan masyarakat
 Top Down & Bottom Up
Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas
dalam hirarki pemerintahan

10.  PIK adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada kecamatan berbasis kewilayahan
yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh
mekanisme partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan
dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas
program yang mendesak berdimensi strategis kewilayahan

11.  Pagu Indikatif Kewilayahan merupakan salah satu
variabel penunjang keberhasilan implementasi konsep
perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
 Memberikan kepastian bahwa setiap usulan Musrenbang
yang menjadi prioritas akan masuk dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah
 Pembelajaran bagi masyarakat untuk mengusulkan
kebutuhan yang sangat prioritas (bukan sekedar daftar
keinginan)
 Memacu SKPD untuk menyusun Program/Kegiatan
berdasarkan skala Prioritas untuk mencapai target
RPJMD

12.  Setiap kecamatan dialokasikan sejumlah anggaran indikatif, dimana
untuk tahap awal, besar pagu indikatif kecamatan diberikan dengan
mempertimbangkan jumlah desa setiap kecamatan.
 PIK merupakan akumulasi anggaran yang mendukung 4 (empat)
agenda pembangunan daerah di setiap wilayah kecamatan yang
telah ditetapkan secara proporsional.
 Proses pengusulan kegiatan murni dilakukan oleh masyarakat
dengan pendampingan dan pertimbangan teknis yang diberikan oleh
SKPD terkait.
 Pola perencanaannya merupakan perpaduan pola PNPM dengan
pola perencanaan regular.
 Pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari PIK, baik
untuk pekerjaan fisik maupun non fisik, pengelolaannya dilakukan
SKPD terkait dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku

13.  Transparansi
 Partisipasi
 Akuntabilitas
 …

14.  Prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi
setiap orang untuk memperoleh informasi tentang
penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi
tentang kebijakan, proses pembuatan dan
pelaksanaanya, serta hasil-hasil yang dicapai (Krina,
2003 : 14)
 Publikasi jadwal Perencanaan & Penganggaran
Pembangunan.
 Publikasi dokumen-dokumen Perencanaan & Penganggaran;

15.  Musenbang Desa melibatkan seluruh warga yang ingin
terlibat
 Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna
memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan
sikap masyarakat setempat.
 Masyarakat akan lebih mempercayai kegiatan atau proram
pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses
persiapan dan perencanaannya.
 Hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam proses
pembangunan.

16.  Fungsi Kognitif: menghasilkan keputusan yang rasional
mempertimbangkan kajian akademis, masukan, kritik
kelompok terkait, alokasi sumber daya
 Fungsi Instrumental; Alat mempertemukan berbagai
kepentingan dalam pengambilan keputusan
 Fungsi politik: mengurangi resistensi terhadap keputusan
yang diambil karena diambil berdasarkan keputusan
bersama, legetimasi publik
 Fungsi sosial; mengidentifikasi kebutuhan riil di
masyarakat dan menyelesaikan problem utama.

17.  Akuntabitas APBD berdasarkan kinerja pelayanan
pada masyarakat
 Akuntabilitas pada proses perencanaan; audit proses
perencanaan atau kelayakan hasil perencanaan
 Publikasi indikator pencapaian tahunan yng dicapai
Pemda untuk setiap unit kerja dan keseluruhan

18.  Besar PIK yang direncanakan sebesar Rp40.000.000.000,-
 Dasar perhitungan Rp250.000.000,- per desa tidak dimaksudkan
untuk didistribusikan secara merata ke semua desa, tetapi hanya
sebagai dasar penetapan besar PIK setiap Kecamatan
 Besar pagu indikatif kewilayahan yang terakomodir di dalam
dokumen perencanaan (KUA-PPAS) sebesar Rp35.689.427.761,-
setelah dilakukan rasionalisasi dan penyesuaian-penyesuaian.
 Penganggaran PIK akan dimasukkan dalam anggaran Rencana
Kerja SKPD terkait.

19. No. Kecamatan Alokasi PIK (Rp) Realisasi PIK (Rp)
1 Alok 1.750.000.000,- 1.574.336.143,-
2 Nelle 1.250. 000.000,- 1.202.000.000,-
3 Nita 3.000. 000.000,- 2.684.000.000,-
4 Lela 2.250. 000.000,- 1.981.400.000,-
5 Bola 1.500. 000.000,- 1.346.904.762,-
6 Kewapante 2.000. 000.000,- 1.802.715.762,-
7 Talibura 3.000. 000.000,- 2.781.666.667,-
8 Paga 2.000. 000.000,- 1.770.000.000,-
9 Waigete 2.250. 000.000,- 2.031.150.000,-
10 Mego 2.500. 000.000,- 2.232.376.000,-
11 Palue 2.000. 000.000,- 1.688.166.667,-

20. No. Kecamatan Alokasi PIK (Rp) Realisasi PIK (Rp)
12 Magepanda 1.250.000.000,- 1.106.000.000,-
13 Waiblama 1.500.000.000,- 1.339.200.000,-
14 Alok Barat 1.000.000.000,- 893.000.000,-
15 Alok Timur 2.500.000.000,- 2.195.336.733,-
16 Koting 1.500.000.000,- 1.327.499.100,-
17 Tanawawo 2.000.000.000,- 1.730.745.342,-
18 Hewokloang 1.750.000.000,- 1.562.628.762,-
19 Kangae 2.250.000.000,- 2.008.000.000,-
20 Doreng 1.750.000.000,- 1.512.897.062,-
21 Mapitara 1.000.000.000,- 919.404.762
Jumlah 40.000.000.000,- 35.689.427.761,-

21.  Penyesuaian Standart Biaya Kegiatan dan Belanja sesuai aturan
yang berlaku.
 Kegiatan pada lokasi yang juga dibiayai dana DAK maka sumber
pembiayaannya digunakan dari dana DAK.
 Regulasi yang tidak memungkinkan bagi SKPD terkait untuk
melaksanakan kegiatan yang diusulkan dari PIK
 Pertimbangan Efektifitas dan Efisiensi pelaksanaan kegiatan yang
diusulkan. (misalnya penggabungan kegiatan sejenis)

22. PPrraassyyaarraatt KKeebbeerrhhaassiillaann KKeebbiijjaakkaann

23.  Perlu pemahaman semua pihak melalui sosialisasi secara
kompherehensif.
 Perlunya pemahaman bersama tentang Isu-isu strategis
pembangunan daerah.
 Peningkatan kualitas perencanaan Musrenbang melalui perbaikan
metode dan Partisipan, khususnya pihak Bappeda dan SKPD
terkait.
 Perbaikan dasar perhitungan besar anggaran PIK setiap
kecamatan (Perlu mempertimbangkan Profil Kecamatan)
 Perlunya sosialisasi standart biaya/ harga satuan serta regulasi yang
berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan

24. 24