Akses Informasi di Pemprov Jabar
•
0 j'aime•360 vues
right to information, west java, public body, implementation
Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
En vedette
En vedette (20)
Similaire à Akses Informasi di Pemprov Jabar
Similaire à Akses Informasi di Pemprov Jabar (20)
Dernier
Dernier (20)
Akses Informasi di Pemprov Jabar
- 1. Uji Akses Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Oleh : Pius Widiyatmoko Jl. Guntur Sari IV No.16, Bandung Telp/Fax +62 22 7309987 Email : inisiatif@bdg.centrin.net.id
- 2. 9/28/2011 Diskusi Memperingati Right to Know Day di Komisi Informasi Daerah Jabar 2
- 3. 9/28/2011 Diskusi Memperingati Right to Know Day di Komisi Informasi Daerah Jabar 3
- 4. 9/28/2011 Diskusi Memperingati Right to Know Day di Komisi Informasi Daerah Jabar 4
- 5. 9/28/2011 Diskusi Memperingati Right to Know Day di Komisi Informasi Daerah Jabar 5
- 6. 9/28/2011 Diskusi Memperingati Right to Know Day di Komisi Informasi Daerah Jabar 6
- 7. Uji Akses dalam Rentetan Kebijakan Keterbukaan di Nasional dan Provinsi Jawa Barat Pengundangan Per KI No.1 Th 2010 Pemberlakuan UU No.14 Th 2008 Pengundang an UU No.14 Th 2008 30 April 2008 18 Maret 2010 30 April 2010 7 Juni 2010 23 Agustus 2010 23 November 2010 18 April 2011 23 Agustus 2011 16 September 2011 28 September 2011 Pengesahan Perda Jawa Barat Transparansi, Partisipasi & Akuntabilitas Penetapan PPID Pemprov. Jawa Barat 9/28/2011 Peringatan Right to Know Day di KID Jawa Barat Tenggat Penetapan PPID bagi Badan Publik Pengundangan PP No.61 Th 2010 Diskusi Memperingati Right to Know Day di Komisi Informasi Daerah Jabar 7
- 8. Pengajuan Permohonan Informasi Publik • Posisi : INISIATIF sebagai Badan Hukum • Waktu : November 2010 – April 2011 • Pengiriman : – Via pos biasa : surat no. 546/P.Inisiatif-eks/XI/2010 (23 Nov 2010) – Mendatangi langsung : surat no.555/P.Inisiatif-eks/XII/2010 (20-23 Desember 2010) • Jenis Informasi Publik : – Dokumen Perencanaan • Renstra OPD • Renja OPD 2008, 2009, 2010, 2011 – Dokumen Penganggaran • RKA (Rencana Kerja & Anggaran) OPD 2008, 2009, 2010, 2011 • DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) OPD 2008, 2009, 2010 • DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) OPD 2008, 2009, 2010 9/28/2011 Diskusi Memperingati Right to Know Day di Komisi Informasi Daerah Jabar 8
- 9. Tujuan Permohonan Informasi Publik (yang warna terang) Pemerintah Provinsi Jawa Barat (SK Gubernur Jawa Barat No 489/Kep.487-Diskominfo/2010) Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Koperasi & UMKM Dinas Pendapatan Daerah Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Dinas Perhubungan Dinas Pariwisata & Kebudayaan Dinas Bina Marga Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Permukiman & Perumahan Dinas Energi & Sumber Daya Mineral Dinas Perindustrian & Perdagangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dinas Peternakan Dinas Perikanan & Kelautan Dinas Kehutanan Dinas Perkebunan Dinas Olah Raga & Pemuda Dinas Komunikasi & Informatika Inspektorat Badan Perencanaan & Pembangunan Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Pendidikan & Pelatihan Daerah Badan Ketahanan Pangan Daerah Badan Koordinasi Promosi & Penanaman Modal Daerah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Bakesbangpolinmasda Badan Pemberdayaan Perempuan & KB Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Badan Koordinasi Pemerintahan & Pembangunan Wilayah I Badan Koordinasi Pemerintahan & Pembangunan Wilayah II Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Badan Koordinasi Pemerintahan & Pembangunan Wilayah III Badan Koordinasi Pemerintahan & Pembangunan Wilayah IV Sekretariat KPID Badan Narkotika Provinsi Rumah Sakit Jiwa Provinsi RSUD Al Ihsan Rumah Sakit Paru Provinsi Korpri Provinsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9/28/2011 Diskusi Memperingati Right to Know Day di Komisi Informasi Daerah Jabar 9
- 10. Pemberian Nomor Registrasi (Gradasi : Langsung , Baru Kemudian, Tidak Pernah Memberi) Pemerintah Provinsi Jawa Barat (SK Gubernur Jawa Barat No 489/Kep.487-Diskominfo/2010) Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Koperasi & UMKM Dinas Pendapatan Daerah Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Dinas Perhubungan Dinas Pariwisata & Kebudayaan Dinas Bina Marga Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Permukiman & Perumahan Dinas Energi & Sumber Daya Mineral Dinas Perindustrian & Perdagangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dinas Peternakan Dinas Perikanan & Kelautan Dinas Kehutanan Dinas Perkebunan Dinas Olah Raga & Pemuda Dinas Komunikasi & Informatika Inspektorat Badan Perencanaan & Pembangunan Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Pendidikan & Pelatihan Daerah Badan Ketahanan Pangan Daerah Badan Koordinasi Promosi & Penanaman Modal Daerah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Bakesbangpolinmasda Badan Pemberdayaan Perempuan & KB Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sekretariat KPID Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9/28/2011 Diskusi Memperingati Right to Know Day di Komisi Informasi Daerah Jabar 10
- 11. Tanggapan Permohonan (1) (Terang : positif, Kuning : negatif, Gelap : tidak menanggapi) Pemerintah Provinsi Jawa Barat (SK Gubernur Jawa Barat No 489/Kep.487-Diskominfo/2010) Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Koperasi & UMKM Dinas Pendapatan Daerah Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Dinas Perhubungan Dinas Pariwisata & Kebudayaan Dinas Bina Marga Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Permukiman & Perumahan Dinas Energi & Sumber Daya Mineral Dinas Perindustrian & Perdagangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dinas Peternakan Dinas Perikanan & Kelautan Dinas Kehutanan Dinas Perkebunan Dinas Olah Raga & Pemuda Dinas Komunikasi & Informatika Inspektorat Badan Perencanaan & Pembangunan Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Pendidikan & Pelatihan Daerah Badan Ketahanan Pangan Daerah Badan Koordinasi Promosi & Penanaman Modal Daerah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Bakesbangpolinmasda Badan Pemberdayaan Perempuan & KB Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sekretariat KPID Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9/28/2011 Diskusi Memperingati Right to Know Day di Komisi Informasi Daerah Jabar 11
- 12. Tanggapan Permohonan (2) • Badan Publik yang menanggapi bernada ‘positif’ meminta profil Perkumpulan INISIATIF • Badan Publik yang menanggapi bernada ‘negatif’ : – Dinas Koperasi & UMKM, Inspektorat, Satpol PP meminta Surat Keterangan Terdaftar dari Kesbangpolinmasda Jabar sebagai prasyarat. – Sekretariat Daerah mengalihkan ke Bappeda dan Biro Administrasi Pembangunan. Tidak jelas informasi publik apa ke siapa. • Semua Badan Publik yang menanggapi tidak mau tegas menerima atau menolak permohonan informasi publik (lihat pasal 22 ayat 7 UU No.14 Tahun 2008). 9/28/2011 Diskusi Memperingati Right to Know Day di Komisi Informasi Daerah Jabar 12
- 13. Pengajuan Keberatan & Tanggapannya No. Badan Publik Tujuan Tanggapan 1 Dinas Komunikasi & Informatika ‘Ditolak’ 2 Sekretariat DPRD ‘Diterima’ 3 Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Daerah ‘Diterima’ 4 Dinas Kesehatan ‘Ditolak’ 5 Dinas Pendidikan Tak Menanggapi 6 Badan Perencanaan & Pembangunan Daerah Tak Menanggapi 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tak Menanggapi 9/28/2011 Diskusi Memperingati Right to Know Day di Komisi Informasi Daerah Jabar 13
- 14. Tanggapan Keberatan • Diskominfo dan Dinkes : – Untuk informasi publik DPA dan DPPA harus melibatkan Biro Keuangan dan Biro Hukum HAM Sekda Jawa Barat. – Tidak menyinggung sama sekali soal informasi publik : Renstra, Renja, RKA • Sekwan dan BPMPD : – Sedang dipersiapkan 9/28/2011 Diskusi Memperingati Right to Know Day di Komisi Informasi Daerah Jabar 14
- 15. Realisasi Pemenuhan (Per Badan Publik yang Menanggapi) No. Badan Publik Jml. % Pemenuh an Informasi Publik yang Diberikan •Dok. Perencanaan : •Renstra, Renja 2008-2011 •Dok. Penganggaran (format tdk baku) : •RKA 2008-2011, DPA 2008-2010, DPPA 2008-2010 1 Dinas Perindustrian & Perdagangan 15 100 2 Dinas Perhubungan 10 67 •Dok. Perencanaan : •Renstra, Renja 2009, 2011 •Dok. Penganggaran : •RKA 2008-2011, DPA 2008-2010 3 BKPPMD 5 33 •Dok. Perencanaan : •Renstra •Dok. Penganggaran (format tdk baku) : •Rekapitulasi realisasi DPA 2008, 2009, DPPA 2008, 2009 4 Dinas Perikanan & Kelautan 3 20 Dok. Perencanaan : •Renja 2008-2010 5 Dinas Komunikasi & Informatika 2 13 Dok. Perencanaan : •Renstra, Renja 2010 6 BPMPD 2 13 Dok. Perencanaan : •Renstra, Renja 2011 7 Sekretariat KPID 1 7 Dok. Perencanaan : •Renstra 8 Sekretariat DPRD 1 7 Dok. Perencanaan : •Renstra 9/28/2011 Diskusi Memperingati Right to Know Day di Komisi Informasi Daerah Jabar 15
- 16. Realisasi Pemenuhan (Per Jenis Informasi Publik) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 9/28/2011 88% 34% 25% Diskusi Memperingati Right to Know Day di Komisi Informasi Daerah Jabar 33% 21% 16
- 17. Kecepatan Menanggapi & Merealisasikan 80 70 60 50 40 30 20 10 0 4 51 5 9/28/2011 9 33 11 13 38 36 27 63 28 21 22 2 4 4 5 7 12 73 Waktu Merealisasikan Waktu Menanggapi 21 Diskusi Memperingati Right to Know Day di Komisi Informasi Daerah Jabar 17
- 18. Permohonan via web • Jenis Informasi Publik : – Perda APBD Jabar 2011 + lampirannya – Pergub Penjabaran APBD Jabar 2011 + lampirannya • Waktu : 26 April 2011 • Nomor Tiket : 065a3b85 • Web : http://infopublik.jabarprov.go.id/index.php/w elcome/info_request 9/28/2011 Diskusi Memperingati Right to Know Day di Komisi Informasi Daerah Jabar 18
- 19. Simpulan • Badan Publik di Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum siap memberikan pelayanan informasi publik. • Kapan agak siap ? • Kapan hampir siap ? • Tidak akan pernah siap = pemerintahan tertutup ? 9/28/2011 Diskusi Memperingati Right to Know Day di Komisi Informasi Daerah Jabar 19
- 20. Penilaian Diri Badan Publik • Kegiatan pembentukan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.124.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersosialisasikannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terlatihnya para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta terseleksinya 15 orang calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Sumber : LKPj Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 hal IV-110 9/28/2011 Diskusi Memperingati Right to Know Day di Komisi Informasi Daerah Jabar 20