SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  21
Télécharger pour lire hors ligne
Perpajakan I




 Tindak pidana perpajakan
    Wewenang penyidik
 Sanksi dalam perpajakan
          Perpajakan I
Meiriska Febrianti, SE.,Ak.,ME.,BKP

 Trisakti School of Management
    Semester ganjil 2011/2012




             Meiriska                            6/6/2012
Tindak pidana perpajakan
                                      2
Pengertian
Suatu perbuatan yang berhubungan dengan tindak kejahatan di bidang
perpajakan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana sesuai ketentuan
Undang-undang yang berlaku. Biasanya kejahatan perpajakan ini dilakukan
tanpa kekerasan, seperti: penggelapan pajak (tax fraud) , penghindaran pajak,
penipuan, pemalsuan ,dsb.
Termasuk dalam tindak pidana perpajakan ini yaitu memberikan informasi yang
tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan
menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak
lengkap atau melampirkan keterangan - keterangan yang tidak benar sehingga
dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam
undang-undang yang mengatur perpajakan.

Pelaku Tindak Pidana
Wajib Pajak, baik perseorangan maupun Badan.
Dalam hal Badan, maka pelaksanaan Hak dan Kewajiban Badan tersebut
diwakili oleh Pengurus atau Direksi. atau Wakil, Kuasa atau pegawai yang
mendapat pelimpahan wewenang.
                                                                       6/6/2012
penyidikan
                                               3
Penyidikan Tindak Pidana dibidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
Pasal 44
Penyidik di bidang perpajakan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
Tugas Penyidik
Tugas penyidik adalah mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya
Penyidikan merupakan proses kelanjutan dari hasil pemeriksaan yang mengindikasikan adanya
bukti permulaan tindak pidana perpajakan.
Bukti permulaan adalah keadaan dan/atau bukti-bukti berupa keterangan, tulisan, perbuatan, atau
benda-benda yang dapat memberi petunjuk bahwa suatu tindak pidana sedang atau telah terjadi
yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang dapat menimbulkan kerugian pada negara.




                                                                                        6/6/2012
Wewenang penyidik (pasal 44 ayat 2)
                                                   4
Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas
Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan
Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana
di bidang perpajakan
Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-
dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan
Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada angka 5
Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
Menghentikan penyidikan
Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan menurut hukum yang bertanggung-jawab.



                                                                                         6/6/2012
kegiatan penyidik
                                                   5
1. Penyidikan tindak pidana perpajakan dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyidikan yang
     ditandatangani oleh Dirjen Pajak atau Kepala kantor Wilayah DJP
2.   Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
     Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan
     yang diatur undang-undang hukum acara pidana yang berlaku
3.   Untuk menambah atau melengkapi petunjuk dan bukti permulaan yang sudah ada, penyidik pajak
     berwenang memanggil tersangka, saksi, atau saksi ahli melalui surat panggilan.
4.   Apabila tersangka atau saksi atau saksi ahli tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang patut dan
     wajar atau menolak untuk menerima dan menandatangani surat panggilan, kepadanya diterbitkan dan
     disampaikan panggilan kedua. Apabila masih bersikap sama maka penyidik pajak dapat meminta
     bantuan Polri untuk menghadirkan yang bersangkutan
5.   Sebelum penyidikan dimulai, penyidik pajak harus memberitahukan kepada tersangka hak untuk
     mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum serta menjelaskan apa yang disangkakan
     kepadanya dengan jelas dan dalam bahasa yang dimengerti
6.   Apabila Saksi diperkirakan tidak dapat hadir pada saat persidangan maka pemeriksaan terhadapnya
     dilakukan terlebih dahulu diambil sumpahnya oleh penyidik pajak
7.   Apabila tersangka atau saksi dikhawatirkan akan meninggalkan wilayah Indonesia maka penyidik
     pajak dapat segera meminta bantuan kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan pencekalan
8.   Dalam melakukan penyidikan penyidik pajak harus memperhatikan asas hukum dan norma
     penyidikan yang berlaku


                                                                                            6/6/2012
Asas hukum penyidikan
                               6
Asas Praduga Tak Bersalah
Bahwa setiap orang yang disangka dituntut atau dihadapkan
dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai
adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan
memperoleh kekuatan hukum tetap
Asas persamaan di muka hukum
Bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama
dimuka hukum tanpa perbedaan
Asas Hak memperoleh bantuan/penasehat hukum
Bahwa setiap tersangka perkara tindak pidana di bidang
perpajakan wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum
yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan
pembelaan atas dirinya sejak dilakukan pemeriksaan terhadapnya.
                                                          6/6/2012
Norma hukum penyidikan
                                   7

Dalam melakukan tugasnya penyidik pajak harus berlandaskan kepada
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, KUHP dan hukum
pidana yang berlaku
Penyidik pajak sebagai penegak hukum wajib memelihara dan
meningkatkan sikap terpuji sejalan dengan tugas, fungsi, wewenang serta
tanggung jawabnya
Penyidik pajak harus membawa tanda pengenal pajak dan surat perintah
penyidikan pada saat melakukan penyidikan
Penyidik dapat dibantu oleh petugas pajak lain atas tanggung jawabnya
berdasarkan izin tertulis dari atasannya
Penyidikan dilaksanakan berdasarkan Laporan Bukti Permulaan dan
Surat Perintah Penyidikan
Penyidik pajak dalam setiap tindakannya harus membuat Laporan dan
Berita Acara
                                                                  6/6/2012
Penghentian penyidikan
                                     8
Penyidikan dihentikan dalam hal :
tidak terdapat cukup bukti
peristiwa yang disidik bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan
peristiwanya telah daluwarsa
tersangkanya meninggal dunia
untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan,
Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat
permintaan (Pasal 44B ayat 1)
melunasi utang pajak yang tidak atau kurang di bayar atau yang tidak
seharusnya dikembalikan ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 4
(empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak
seharusnya dikembalikan (Pasal 44B ayat 2).




                                                                      6/6/2012
Sanksi perpajakan
                                        9

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak (WP),
sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan
dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut pelanggaran yang
menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dikenakan sanksi pidana.
Ada 2 macam sanksi dalam perpajakan :
1. Sanksi Administrasi : merupakan pembayaran kerugian kepada negara.
 Sanksi Bunga
 Sanksi Denda
 Sanksi Kenaikan

2.   Sanksi Pidana : merupakan siksaan atau penderitaan sebagai alat terakhir
     yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.
    Pidana Penjara
    Pidana Kurungan




                                                                          6/6/2012
Sanksi bunga
                Masalah                         10
                                                                      Sanksi
Pembetulan sendiri SPT yang mengakibatkan            2% perbulan atas jumlah pajak yang kurang
utang pajak menjadi lebih besar                      dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT
(Pasal 8 ayat 2 UU 28/2007)                          berakhir s.d tanggal pembayaran karena
                                                     pembetulan SPT itu

Berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain         2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan
pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar        sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya
(Pasal 13 ayat 2 UU 28/2007)                         Masa/bagian       tahun/tahun    pajak    s.d.
                                                     diterbitkannya SKPKB

Pada saat jatuh tempo pembayaran pajak yang          2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa,
terutang tidak atau kurang dibayar                   yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai
(Pasal 19 ayat 1 UU 28/2007)                         dengan tanggal pembayaran atau tanggal
                                                     diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian
                                                     dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Wajib Pajak yang diperbolehkan mengangsur            2% sebulan dan bagian dari bulan dihitung
atau menunda pembayaran pajak                        penuh 1 (satu) bulan.
(Pasal 19 ayat 2 UU 28/2007)

                                                                                            6/6/2012
Sanksi bunga (lanjutan)
                                                 11
                Masalah                                                Sanksi
Wajib     Pajak    diperbolehkan     menunda          2% sebulan yg dihitung dari saat berakhirnya
penyampaian SPT                                       kewajiban menyampaikan SPT s.d tgl
(Pasal 19 ayat 3 UU 28/2007)                          dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut,
                                                      dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bln.

Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak          2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24
atau kurang dibayar atau dari hasil penelitian        bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak
Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan               atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak
pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis           sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan
dan atau salah hitung                                 Pajak
(Pasal 14 ayat 3 UU 28/2007)

Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak          48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang
pidana perpajakan setelah lewat waktu 5 tahun         dibayar yang ditambahkan dalam SKPKB
(Pasal 13 ayat 5 UU 28/2007)
Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak          48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang
pidana perpajakan setelah lewat waktu 5 tahun         dibayar yang ditambahkan dalam SKPKBT
(Pasal 15 ayat 4 UU 28/2007)




                                                                                            6/6/2012
Jenis Sanksi bunga
                                            12
1. Bunga pembayaran
Yaitu bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, dan pembayaran
tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan berupa STP, SKPKB dan SKPKBT dan
umumnya dibayar dengan menggunakan SSP, yang meliputi :
Bunga karena pembetulan SPT
Bunga karena angsuran/penundaan pembayaran
Bunga karena terlambat membayar
Bunga karena ada selisih antara pajak yang sebenarnya terutang dengan pajak sementara.

2. Bunga penagihan
Yaitu bunga karena pembayaran pajak tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran, yang
ditagih dengan menggunakan surat tagihan berupa STP, SKPKB, SKPKBT. Bunga penagihan
umumnya ditagih dengan STP.

3. Bunga Ketetapan
Yaitu bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak sebagai tambahan pokok pajak, yang
umumnya ditagih dengan SKPKB.




                                                                                   6/6/2012
Sanksi denda
               Masalah                        13
                                                                    Sanksi
SPT tidak disampaikan atau disampaikan
melebihi batas waktu                               a. Rp 100.000,00 untuk SPT Tahunan OP
(Pasal 19 ayat 3 UU 28/2007)                       b. Rp 1.000.000,00 untuk SPT Tahunan Badan
                                                   c. Rp 500.000 untuk SPT Masa PPN
Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai           d. Rp 100.000 untuk SPT Masa lainnya.
PKP tetapi tidak membuat Faktur Pajak
Pengusaha yg telah dikukuhkan sebagai PKP         2% dari DPP
tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap
PKP melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai
dgn masa penerbitan Faktur Pajak.
(Pasal 14 ayat 4 UU 28/2007)
WP yang mengungkapkan ketidakbenaran
perbuatannya sebelum dilakukan penyidikan
disertai pelunasan utang pajak                     150% dari jumlah pajak yang kurang bayar.
(Pasal 8 ayat 3 UU 28/2007)
Penghentian penyidikan tindak pidana
dibidang perpajakan atas permintaan Menteri        4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang
Keuangan untuk kepentingan penerimaan              dibayar, atau yang tidak seharusnya
negara                                             dikembalikan
(Pasal 44B UU 28/2007)



                                                                                         6/6/2012
Sanksi kenaikan
               Masalah                        14                    Sanksi
Pajak yang kurang dibayar yang timbul              50% dari jumlah pajak yang kurang bayar
sebagai akibat dari pengungkapan ketidak-
benaran pengisian Surat Pemberitahuan
(Pasal 8 ayat 5 UU 28/2007)

SPT tidak disampaikan dalam jangka                  50% dari PPh yang tidak atau kurang
waktunya     dan    setelah  ditegur tidak           dibayar dalam satu Tahun Pajak
disampaikan pada waktunya                           100% dari PPh yang tidak atau kurang
(Pasal 13 ayat 3 UU 28/2007)                         dipotong atau atau kurang dipungut, tidak
                                                     atau kurang disetorkan, dan dipotong atau
                                                     dipungut teapi tidak atau kurang
                                                     disetorkan;
Berdasarkan hasil pemeriksaan PPN dan              100% dari PPN dan PPnBM yang tidak atau
PPnBM        ternyata    tidak   seharusnya        kurang dibayar
dikompensasi selisih lebih pajak atau tidak
seharusnya dikenakan tarif 0%
(Pasal 13 ayat 3 UU 28/2007)


                                                                                         6/6/2012
Sanksi kenaikan (lanjutan)
                Masalah                    15                    Sanksi
Kewajiban Pasal 28, 29 tidak dipenuhi           50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar
(Pasal 13 ayat 3 UU 28/2007)                    dalam satu Tahun Pajak
                                                100% dari PPh yang tidak atau kurang
                                                dipotong atau atau kurang dipungut, tidak atau
                                                kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut
                                                teapi tidak atau kurang disetorkan;
                                                100% dari PPN dan PPnBM yang tidak atau
                                                kurang dibayar

Ditemukan data baru dan/atau data yang          100% dari jumlah kekurangan pajak
semula belum terungkap yang menyebabkan
penambahan jumlah pajak yang terutang
(Pasal 15 ayat 2 UU 28/2007)

Diterbitkan    SKPKB      atas Keputusan        100% dari jumlah kekurangan pembayaran
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak        pajak
(Pasal 17C ayat 5 UU 28/2007)




                                                                                       6/6/2012
Sanksi pidana (pasal 39 KUP)
                                                16
Setiap orang yang dengan sengaja:
a. tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok
    Wajib Pajak, atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
b. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
c. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak
    lengkap;
d. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
e. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-
    olah benar
f. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau meminjamkan
    buku, catatan dan dokumen lainnya
g. Tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan
    dan dokumen lain.
h. Tidak        menyetorkan       pajak     yang     telah     dipotong       atau      dipungut;
    sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara,
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling
sedikit 2 kali jumlah pajak terutang dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang
tidak atau kurang dibayar.
Pidana sebagaimana dimaksud ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali apabila seseorang melakukan lagi
tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1(satu) tahun, terhitung sejak selesainya
menjalani pidana penjara yang dijatuhkan




                                                                                          6/6/2012
Sanksi pidana (lanjutan)
                                               17
Pasal 39 ayat 3
Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau
menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atau
menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak dalam
rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan denda paling sedikut 2 kali dan
paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh Wajib
Pajak

Pasal 41 ayat 2
Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan
tidak dipenuhinya kewajiban pejabat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan
denda paling banyak Rp50.000.000

Pasal 41B
Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling
banyak Rp 75.000.000,00 .
Berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan
tindak pidana di bidang perpajakan.



                                                                                         6/6/2012
Pidana kurungan
                                                18
Pasal 38
Setiap orang yang karena kealpaannya:
tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau
melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada
pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama
kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A, didenda paling sedikit 1 kali dan paling banyak 2 kali
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau dipidana kurungan paling singkat 3
bulan atau paling lama 1 tahun.

Pasal 41 ayat 1
Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda
paling banyak Rp 25.000.000

Pasal 41 A
Setiap orang yang menurut Pasal 35 Undang-undang ini wajib memberi keterangan atau bukti yang
diminta tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau
bukti yang tidak benar, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan
denda paling banyak Rp 25.000.000



                                                                                          6/6/2012
Pidana kurungan (lanjutan)
                                         19

Pasal 41

1.Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam pasal 35A ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda
paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
2.Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat
dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 35A ayat 1 dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 10 bulan atau denda paling banyak Rp 800.000.000
3.Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta
oleh DJP sebagaimana dimaksud dalam pasal 35A ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 10 bulan atau denda paling banyak Rp 800.000.000
4.Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan
sehingga menumbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000



                                                                             6/6/2012
Daluwarsa tindak pidana perpajakan
                                     20


Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu
lima tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya
Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Ketentuan ini untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak, Penuntut
Hukum, dan Hakim.




                                                                      6/6/2012
Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
                                                     21

Dirjen Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapus
sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang ternyata dikenakan karena adanya kekhilafan
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak
Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan harus
memenuhi syarat-syarat sbb :
•Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas
dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya
•disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Dirjen Pajak melalui KPP yang mengenakan sanksi administrasi
tersebut
•tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan
Pajak kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar Tambahan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya
Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi hanya boleh diajukan oleh Wajib Pajak
yang tidak mengajukan keberatan atas ketetapan pajaknya dan diajukan atas suatu Surat Tagihan Pajak,
suatu Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar, atau suatu Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar Tambahan
Keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi adminstrasi dikeluarkan oleh Dirjen
Pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima sehingga apabila jangka waktu
ini telah lewat dan Dirjen Pajak tidak memberi suatu keputusan maka permohonan yang diajukan tersebut
dianggap diterima.
Terhadap keputusan yang diterbitkan Dirjen Pajak yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak hanya dapat
diajukan gugatan kepada Badan Peradilan Pajak



                                                                                                   6/6/2012

Contenu connexe

Tendances

Seri kup tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup   tindak pidana di bidang perpajakanSeri kup   tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup tindak pidana di bidang perpajakanRoko Subagya
 
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanSeri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanRoko Subagya
 
Tata cara keberatan dan banding kelompok 3 kelas F
Tata cara keberatan dan banding  kelompok 3 kelas FTata cara keberatan dan banding  kelompok 3 kelas F
Tata cara keberatan dan banding kelompok 3 kelas Fulfa maulida
 
Peradilan administrasi pajak
Peradilan administrasi pajakPeradilan administrasi pajak
Peradilan administrasi pajakfree forall
 
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanKewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanRoko Subagya
 
Tata cara keberatan dan banding
Tata cara keberatan dan bandingTata cara keberatan dan banding
Tata cara keberatan dan bandingUli Saida
 
Pemeriksaan, Keberatan, dan Banding dalam Perpajakan di Indonesia
Pemeriksaan, Keberatan, dan Banding dalam Perpajakan di IndonesiaPemeriksaan, Keberatan, dan Banding dalam Perpajakan di Indonesia
Pemeriksaan, Keberatan, dan Banding dalam Perpajakan di IndonesiaUniversity of Brawijaya
 
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)M Abdul Aziz
 
Pengertian, Hak, dan Kewajiban Wajib Pajak
Pengertian, Hak, dan Kewajiban Wajib PajakPengertian, Hak, dan Kewajiban Wajib Pajak
Pengertian, Hak, dan Kewajiban Wajib PajakAzizah Azizah
 
Hak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajakHak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajakeryeryey
 
Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017
Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017
Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017Yulia Ramadiana
 
PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDING
PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDINGPENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDING
PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDINGsischayank
 
Keberatan (Pajak)
Keberatan (Pajak)Keberatan (Pajak)
Keberatan (Pajak)Vivi Silvia
 
8 ketentuan umum dan tatacara perpajakan
8 ketentuan umum dan tatacara perpajakan8 ketentuan umum dan tatacara perpajakan
8 ketentuan umum dan tatacara perpajakannatal kristiono
 

Tendances (20)

Pertemuan 2
Pertemuan 2Pertemuan 2
Pertemuan 2
 
Seri kup tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup   tindak pidana di bidang perpajakanSeri kup   tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup tindak pidana di bidang perpajakan
 
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanSeri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
 
Tata cara keberatan dan banding kelompok 3 kelas F
Tata cara keberatan dan banding  kelompok 3 kelas FTata cara keberatan dan banding  kelompok 3 kelas F
Tata cara keberatan dan banding kelompok 3 kelas F
 
Per 43.pj.2015
Per 43.pj.2015Per 43.pj.2015
Per 43.pj.2015
 
Peradilan administrasi pajak
Peradilan administrasi pajakPeradilan administrasi pajak
Peradilan administrasi pajak
 
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanKewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
 
Tata cara keberatan dan banding
Tata cara keberatan dan bandingTata cara keberatan dan banding
Tata cara keberatan dan banding
 
Tentang KUP
Tentang KUPTentang KUP
Tentang KUP
 
Sistematika Penyelesaian Sengketa Pajak
Sistematika Penyelesaian Sengketa PajakSistematika Penyelesaian Sengketa Pajak
Sistematika Penyelesaian Sengketa Pajak
 
Bab2 kup
Bab2 kupBab2 kup
Bab2 kup
 
Pemeriksaan, Keberatan, dan Banding dalam Perpajakan di Indonesia
Pemeriksaan, Keberatan, dan Banding dalam Perpajakan di IndonesiaPemeriksaan, Keberatan, dan Banding dalam Perpajakan di Indonesia
Pemeriksaan, Keberatan, dan Banding dalam Perpajakan di Indonesia
 
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
 
Pengertian, Hak, dan Kewajiban Wajib Pajak
Pengertian, Hak, dan Kewajiban Wajib PajakPengertian, Hak, dan Kewajiban Wajib Pajak
Pengertian, Hak, dan Kewajiban Wajib Pajak
 
Hak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajakHak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajak
 
Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017
Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017
Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017
 
PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDING
PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDINGPENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDING
PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDING
 
Keberatan (Pajak)
Keberatan (Pajak)Keberatan (Pajak)
Keberatan (Pajak)
 
8 ketentuan umum dan tatacara perpajakan
8 ketentuan umum dan tatacara perpajakan8 ketentuan umum dan tatacara perpajakan
8 ketentuan umum dan tatacara perpajakan
 
Kup 2008
Kup 2008Kup 2008
Kup 2008
 

En vedette

Tindak pidana khusus
Tindak pidana khususTindak pidana khusus
Tindak pidana khususAyuu Ebbol
 
Air & Space Law - Tindak Pidana Dalam Hukum Udara Nasional
Air & Space Law - Tindak Pidana Dalam Hukum Udara NasionalAir & Space Law - Tindak Pidana Dalam Hukum Udara Nasional
Air & Space Law - Tindak Pidana Dalam Hukum Udara NasionalMariske Myeke Tampi
 
Pengulangan melaukan tindak pidana
Pengulangan melaukan tindak pidanaPengulangan melaukan tindak pidana
Pengulangan melaukan tindak pidanaalsalcunsoed
 
Air & Space Law - Konferensi Paris 1910 dan Konvensi Paris 1919
Air & Space Law - Konferensi Paris 1910 dan Konvensi Paris 1919Air & Space Law - Konferensi Paris 1910 dan Konvensi Paris 1919
Air & Space Law - Konferensi Paris 1910 dan Konvensi Paris 1919Mariske Myeke Tampi
 
Air & Space Law - Konvensi Chicago
Air & Space Law - Konvensi ChicagoAir & Space Law - Konvensi Chicago
Air & Space Law - Konvensi ChicagoMariske Myeke Tampi
 
Air & Space Law - Hukum Udara Nasional - UU No. 1 Tahun 2009
Air & Space Law - Hukum Udara Nasional - UU No. 1 Tahun 2009Air & Space Law - Hukum Udara Nasional - UU No. 1 Tahun 2009
Air & Space Law - Hukum Udara Nasional - UU No. 1 Tahun 2009Mariske Myeke Tampi
 
Kejahatan money laundering
Kejahatan money launderingKejahatan money laundering
Kejahatan money launderingyulisthg
 
Hukum Pidana Pemidanaan
Hukum Pidana PemidanaanHukum Pidana Pemidanaan
Hukum Pidana Pemidanaanalsalcunsoed
 
Tindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana Pencucian UangTindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana Pencucian UangFachrul Kardiman
 
Korelasi, simple regression dan multiple regression
Korelasi, simple regression dan multiple regressionKorelasi, simple regression dan multiple regression
Korelasi, simple regression dan multiple regressionPricillia Karina
 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tindak Pidana KorupsiAfida Zahara
 
Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris
Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggrisPerbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris
Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggrisYaqub Wiranata
 
Perbarengan Tindak Pidana
Perbarengan Tindak PidanaPerbarengan Tindak Pidana
Perbarengan Tindak Pidanaalsalcunsoed
 
Tindak pidana terorisme bwt ngajar
Tindak pidana terorisme bwt ngajarTindak pidana terorisme bwt ngajar
Tindak pidana terorisme bwt ngajaryulisthg
 

En vedette (20)

Uji beda
Uji bedaUji beda
Uji beda
 
Tindak pidana khusus
Tindak pidana khususTindak pidana khusus
Tindak pidana khusus
 
Pertemuan 1
Pertemuan 1Pertemuan 1
Pertemuan 1
 
Air & Space Law - Tindak Pidana Dalam Hukum Udara Nasional
Air & Space Law - Tindak Pidana Dalam Hukum Udara NasionalAir & Space Law - Tindak Pidana Dalam Hukum Udara Nasional
Air & Space Law - Tindak Pidana Dalam Hukum Udara Nasional
 
Pengulangan melaukan tindak pidana
Pengulangan melaukan tindak pidanaPengulangan melaukan tindak pidana
Pengulangan melaukan tindak pidana
 
Air & Space Law - Konferensi Paris 1910 dan Konvensi Paris 1919
Air & Space Law - Konferensi Paris 1910 dan Konvensi Paris 1919Air & Space Law - Konferensi Paris 1910 dan Konvensi Paris 1919
Air & Space Law - Konferensi Paris 1910 dan Konvensi Paris 1919
 
Air & Space Law - Konvensi Chicago
Air & Space Law - Konvensi ChicagoAir & Space Law - Konvensi Chicago
Air & Space Law - Konvensi Chicago
 
Air & Space Law - Hukum Udara Nasional - UU No. 1 Tahun 2009
Air & Space Law - Hukum Udara Nasional - UU No. 1 Tahun 2009Air & Space Law - Hukum Udara Nasional - UU No. 1 Tahun 2009
Air & Space Law - Hukum Udara Nasional - UU No. 1 Tahun 2009
 
Kejahatan money laundering
Kejahatan money launderingKejahatan money laundering
Kejahatan money laundering
 
Hukum Pidana Pemidanaan
Hukum Pidana PemidanaanHukum Pidana Pemidanaan
Hukum Pidana Pemidanaan
 
Pertemuan 3 2
Pertemuan 3 2Pertemuan 3 2
Pertemuan 3 2
 
Macam Macam Delik
Macam Macam DelikMacam Macam Delik
Macam Macam Delik
 
Tindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana Pencucian UangTindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana Pencucian Uang
 
Korelasi, simple regression dan multiple regression
Korelasi, simple regression dan multiple regressionKorelasi, simple regression dan multiple regression
Korelasi, simple regression dan multiple regression
 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
 
Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris
Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggrisPerbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris
Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris
 
Uji asumsi klasik
Uji asumsi klasikUji asumsi klasik
Uji asumsi klasik
 
Perbarengan Tindak Pidana
Perbarengan Tindak PidanaPerbarengan Tindak Pidana
Perbarengan Tindak Pidana
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusus
 
Tindak pidana terorisme bwt ngajar
Tindak pidana terorisme bwt ngajarTindak pidana terorisme bwt ngajar
Tindak pidana terorisme bwt ngajar
 

Similaire à Pertemuan 6

presentasi pertama gue
presentasi pertama guepresentasi pertama gue
presentasi pertama gueslopyunyu
 
tindak pidana perpajakan
tindak pidana perpajakantindak pidana perpajakan
tindak pidana perpajakanslopyunyu
 
Bab 1& 2 pengantar perpajakan
Bab 1& 2 pengantar perpajakanBab 1& 2 pengantar perpajakan
Bab 1& 2 pengantar perpajakanPet-pet
 
Tax Planning atas Pemeriksaan, Penyidikan, Imbalan Bunga, dan Restitusi Pajak
Tax Planning atas Pemeriksaan, Penyidikan, Imbalan Bunga, dan Restitusi PajakTax Planning atas Pemeriksaan, Penyidikan, Imbalan Bunga, dan Restitusi Pajak
Tax Planning atas Pemeriksaan, Penyidikan, Imbalan Bunga, dan Restitusi Pajakalvyna
 
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...Indra Sofian
 
Adm perpajakan
Adm perpajakanAdm perpajakan
Adm perpajakanAntoni93
 
PPT Peradilan Pajak_compressed (1).pdf
PPT Peradilan Pajak_compressed (1).pdfPPT Peradilan Pajak_compressed (1).pdf
PPT Peradilan Pajak_compressed (1).pdfVinaPutri28
 
Sosialisasi pajak copy
Sosialisasi pajak   copySosialisasi pajak   copy
Sosialisasi pajak copysusanti daly
 
Ketentuan_umum_dan_tata_cara_perpajakan.ppt
Ketentuan_umum_dan_tata_cara_perpajakan.pptKetentuan_umum_dan_tata_cara_perpajakan.ppt
Ketentuan_umum_dan_tata_cara_perpajakan.pptIrmaBoruSitumorang
 
BJT_TUGAS2 HUKUM PAJAK.pdf
BJT_TUGAS2 HUKUM PAJAK.pdfBJT_TUGAS2 HUKUM PAJAK.pdf
BJT_TUGAS2 HUKUM PAJAK.pdfoktafurikh
 
Kb 1b bentuk-korupsi-1
Kb 1b bentuk-korupsi-1Kb 1b bentuk-korupsi-1
Kb 1b bentuk-korupsi-1Imam Sarwo Edi
 

Similaire à Pertemuan 6 (20)

presentasi pertama gue
presentasi pertama guepresentasi pertama gue
presentasi pertama gue
 
tindak pidana perpajakan
tindak pidana perpajakantindak pidana perpajakan
tindak pidana perpajakan
 
Tax collection enforcement
Tax collection enforcementTax collection enforcement
Tax collection enforcement
 
Bab 1& 2 pengantar perpajakan
Bab 1& 2 pengantar perpajakanBab 1& 2 pengantar perpajakan
Bab 1& 2 pengantar perpajakan
 
Adm. perpajakan k.1
Adm. perpajakan   k.1Adm. perpajakan   k.1
Adm. perpajakan k.1
 
Kelompok 1_PPT PERPAJAKAN.pptx
Kelompok 1_PPT PERPAJAKAN.pptxKelompok 1_PPT PERPAJAKAN.pptx
Kelompok 1_PPT PERPAJAKAN.pptx
 
Tax Planning atas Pemeriksaan, Penyidikan, Imbalan Bunga, dan Restitusi Pajak
Tax Planning atas Pemeriksaan, Penyidikan, Imbalan Bunga, dan Restitusi PajakTax Planning atas Pemeriksaan, Penyidikan, Imbalan Bunga, dan Restitusi Pajak
Tax Planning atas Pemeriksaan, Penyidikan, Imbalan Bunga, dan Restitusi Pajak
 
Penagihan pajak
Penagihan pajak Penagihan pajak
Penagihan pajak
 
Penagihan pajak
Penagihan pajak Penagihan pajak
Penagihan pajak
 
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...
 
Adm perpajakan
Adm perpajakanAdm perpajakan
Adm perpajakan
 
Pidana Pajak Daerah
Pidana Pajak DaerahPidana Pajak Daerah
Pidana Pajak Daerah
 
PPT Peradilan Pajak_compressed (1).pdf
PPT Peradilan Pajak_compressed (1).pdfPPT Peradilan Pajak_compressed (1).pdf
PPT Peradilan Pajak_compressed (1).pdf
 
Sosialisasi pajak copy
Sosialisasi pajak   copySosialisasi pajak   copy
Sosialisasi pajak copy
 
Ketentuan_umum_dan_tata_cara_perpajakan.ppt
Ketentuan_umum_dan_tata_cara_perpajakan.pptKetentuan_umum_dan_tata_cara_perpajakan.ppt
Ketentuan_umum_dan_tata_cara_perpajakan.ppt
 
Riyan afiantoro rmk 1
Riyan afiantoro rmk 1Riyan afiantoro rmk 1
Riyan afiantoro rmk 1
 
Adm perpajakan
Adm perpajakanAdm perpajakan
Adm perpajakan
 
D1 Pajak: Peradilan Pajak
D1 Pajak: Peradilan PajakD1 Pajak: Peradilan Pajak
D1 Pajak: Peradilan Pajak
 
BJT_TUGAS2 HUKUM PAJAK.pdf
BJT_TUGAS2 HUKUM PAJAK.pdfBJT_TUGAS2 HUKUM PAJAK.pdf
BJT_TUGAS2 HUKUM PAJAK.pdf
 
Kb 1b bentuk-korupsi-1
Kb 1b bentuk-korupsi-1Kb 1b bentuk-korupsi-1
Kb 1b bentuk-korupsi-1
 

Dernier

Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul.1.1.pdf
Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul.1.1.pdfJurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul.1.1.pdf
Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul.1.1.pdfIndri117648
 
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptxTanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptxMMuminSholih
 
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1LailaTulangRusukMaha
 
PAI SD 1_BAB 9. pendidikan agama islam tentang bersuci
PAI SD 1_BAB 9.  pendidikan agama islam tentang bersuciPAI SD 1_BAB 9.  pendidikan agama islam tentang bersuci
PAI SD 1_BAB 9. pendidikan agama islam tentang bersucietiernawati20
 
PANDUAN MENGISI KAD HIJAU KAD RAWATAN SEKOLAH
PANDUAN MENGISI KAD HIJAU KAD RAWATAN SEKOLAHPANDUAN MENGISI KAD HIJAU KAD RAWATAN SEKOLAH
PANDUAN MENGISI KAD HIJAU KAD RAWATAN SEKOLAHNurul Nuha MS
 
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranpower point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranapriandanu
 
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan muridAksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan muridYusnelMarni
 
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUTeric214073
 
Fungsi Manajemen Public Relations dan Terapannya
Fungsi Manajemen Public Relations dan TerapannyaFungsi Manajemen Public Relations dan Terapannya
Fungsi Manajemen Public Relations dan TerapannyaAdePutraTunggali
 
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdfMakna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdfAdindaRizkiThalia
 
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfK1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfbayuputra151203
 
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfPermohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfDadang Solihin
 
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptxfurqanridha
 
KISI-KISI Sumatif Akhir Jenjang PJOK 2024
KISI-KISI Sumatif Akhir Jenjang PJOK 2024KISI-KISI Sumatif Akhir Jenjang PJOK 2024
KISI-KISI Sumatif Akhir Jenjang PJOK 2024DedeHendra8
 
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIBMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIsyedharis59
 
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptx
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptxPPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptx
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptxRestiana8
 
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus daMenyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus daWijaya Kusumah
 
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptxUTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptxYusufAmirudin3
 
Sertifikat PMM aksi nyata "mengapa kurikulum perlu berubah".pdf
Sertifikat PMM aksi nyata "mengapa kurikulum perlu berubah".pdfSertifikat PMM aksi nyata "mengapa kurikulum perlu berubah".pdf
Sertifikat PMM aksi nyata "mengapa kurikulum perlu berubah".pdfWahyuHid3
 

Dernier (20)

Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul.1.1.pdf
Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul.1.1.pdfJurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul.1.1.pdf
Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul.1.1.pdf
 
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptxTanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
 
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
 
PAI SD 1_BAB 9. pendidikan agama islam tentang bersuci
PAI SD 1_BAB 9.  pendidikan agama islam tentang bersuciPAI SD 1_BAB 9.  pendidikan agama islam tentang bersuci
PAI SD 1_BAB 9. pendidikan agama islam tentang bersuci
 
PANDUAN MENGISI KAD HIJAU KAD RAWATAN SEKOLAH
PANDUAN MENGISI KAD HIJAU KAD RAWATAN SEKOLAHPANDUAN MENGISI KAD HIJAU KAD RAWATAN SEKOLAH
PANDUAN MENGISI KAD HIJAU KAD RAWATAN SEKOLAH
 
KOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptx
KOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptxKOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptx
KOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptx
 
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranpower point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
 
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan muridAksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
 
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
 
Fungsi Manajemen Public Relations dan Terapannya
Fungsi Manajemen Public Relations dan TerapannyaFungsi Manajemen Public Relations dan Terapannya
Fungsi Manajemen Public Relations dan Terapannya
 
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdfMakna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
 
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfK1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
 
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfPermohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
 
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
 
KISI-KISI Sumatif Akhir Jenjang PJOK 2024
KISI-KISI Sumatif Akhir Jenjang PJOK 2024KISI-KISI Sumatif Akhir Jenjang PJOK 2024
KISI-KISI Sumatif Akhir Jenjang PJOK 2024
 
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIBMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
 
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptx
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptxPPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptx
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptx
 
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus daMenyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
 
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptxUTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
 
Sertifikat PMM aksi nyata "mengapa kurikulum perlu berubah".pdf
Sertifikat PMM aksi nyata "mengapa kurikulum perlu berubah".pdfSertifikat PMM aksi nyata "mengapa kurikulum perlu berubah".pdf
Sertifikat PMM aksi nyata "mengapa kurikulum perlu berubah".pdf
 

Pertemuan 6

  • 1. Perpajakan I Tindak pidana perpajakan Wewenang penyidik Sanksi dalam perpajakan Perpajakan I Meiriska Febrianti, SE.,Ak.,ME.,BKP Trisakti School of Management Semester ganjil 2011/2012 Meiriska 6/6/2012
  • 2. Tindak pidana perpajakan 2 Pengertian Suatu perbuatan yang berhubungan dengan tindak kejahatan di bidang perpajakan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku. Biasanya kejahatan perpajakan ini dilakukan tanpa kekerasan, seperti: penggelapan pajak (tax fraud) , penghindaran pajak, penipuan, pemalsuan ,dsb. Termasuk dalam tindak pidana perpajakan ini yaitu memberikan informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan - keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan. Pelaku Tindak Pidana Wajib Pajak, baik perseorangan maupun Badan. Dalam hal Badan, maka pelaksanaan Hak dan Kewajiban Badan tersebut diwakili oleh Pengurus atau Direksi. atau Wakil, Kuasa atau pegawai yang mendapat pelimpahan wewenang. 6/6/2012
  • 3. penyidikan 3 Penyidikan Tindak Pidana dibidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Pasal 44 Penyidik di bidang perpajakan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Tugas Penyidik Tugas penyidik adalah mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya Penyidikan merupakan proses kelanjutan dari hasil pemeriksaan yang mengindikasikan adanya bukti permulaan tindak pidana perpajakan. Bukti permulaan adalah keadaan dan/atau bukti-bukti berupa keterangan, tulisan, perbuatan, atau benda-benda yang dapat memberi petunjuk bahwa suatu tindak pidana sedang atau telah terjadi yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang dapat menimbulkan kerugian pada negara. 6/6/2012
  • 4. Wewenang penyidik (pasal 44 ayat 2) 4 Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan; Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen- dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada angka 5 Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi Menghentikan penyidikan Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut hukum yang bertanggung-jawab. 6/6/2012
  • 5. kegiatan penyidik 5 1. Penyidikan tindak pidana perpajakan dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyidikan yang ditandatangani oleh Dirjen Pajak atau Kepala kantor Wilayah DJP 2. Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang hukum acara pidana yang berlaku 3. Untuk menambah atau melengkapi petunjuk dan bukti permulaan yang sudah ada, penyidik pajak berwenang memanggil tersangka, saksi, atau saksi ahli melalui surat panggilan. 4. Apabila tersangka atau saksi atau saksi ahli tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang patut dan wajar atau menolak untuk menerima dan menandatangani surat panggilan, kepadanya diterbitkan dan disampaikan panggilan kedua. Apabila masih bersikap sama maka penyidik pajak dapat meminta bantuan Polri untuk menghadirkan yang bersangkutan 5. Sebelum penyidikan dimulai, penyidik pajak harus memberitahukan kepada tersangka hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum serta menjelaskan apa yang disangkakan kepadanya dengan jelas dan dalam bahasa yang dimengerti 6. Apabila Saksi diperkirakan tidak dapat hadir pada saat persidangan maka pemeriksaan terhadapnya dilakukan terlebih dahulu diambil sumpahnya oleh penyidik pajak 7. Apabila tersangka atau saksi dikhawatirkan akan meninggalkan wilayah Indonesia maka penyidik pajak dapat segera meminta bantuan kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan pencekalan 8. Dalam melakukan penyidikan penyidik pajak harus memperhatikan asas hukum dan norma penyidikan yang berlaku 6/6/2012
  • 6. Asas hukum penyidikan 6 Asas Praduga Tak Bersalah Bahwa setiap orang yang disangka dituntut atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap Asas persamaan di muka hukum Bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dimuka hukum tanpa perbedaan Asas Hak memperoleh bantuan/penasehat hukum Bahwa setiap tersangka perkara tindak pidana di bidang perpajakan wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya sejak dilakukan pemeriksaan terhadapnya. 6/6/2012
  • 7. Norma hukum penyidikan 7 Dalam melakukan tugasnya penyidik pajak harus berlandaskan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, KUHP dan hukum pidana yang berlaku Penyidik pajak sebagai penegak hukum wajib memelihara dan meningkatkan sikap terpuji sejalan dengan tugas, fungsi, wewenang serta tanggung jawabnya Penyidik pajak harus membawa tanda pengenal pajak dan surat perintah penyidikan pada saat melakukan penyidikan Penyidik dapat dibantu oleh petugas pajak lain atas tanggung jawabnya berdasarkan izin tertulis dari atasannya Penyidikan dilaksanakan berdasarkan Laporan Bukti Permulaan dan Surat Perintah Penyidikan Penyidik pajak dalam setiap tindakannya harus membuat Laporan dan Berita Acara 6/6/2012
  • 8. Penghentian penyidikan 8 Penyidikan dihentikan dalam hal : tidak terdapat cukup bukti peristiwa yang disidik bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan peristiwanya telah daluwarsa tersangkanya meninggal dunia untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan (Pasal 44B ayat 1) melunasi utang pajak yang tidak atau kurang di bayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan (Pasal 44B ayat 2). 6/6/2012
  • 9. Sanksi perpajakan 9 Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak (WP), sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut pelanggaran yang menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dikenakan sanksi pidana. Ada 2 macam sanksi dalam perpajakan : 1. Sanksi Administrasi : merupakan pembayaran kerugian kepada negara.  Sanksi Bunga  Sanksi Denda  Sanksi Kenaikan 2. Sanksi Pidana : merupakan siksaan atau penderitaan sebagai alat terakhir yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.  Pidana Penjara  Pidana Kurungan 6/6/2012
  • 10. Sanksi bunga Masalah 10 Sanksi Pembetulan sendiri SPT yang mengakibatkan 2% perbulan atas jumlah pajak yang kurang utang pajak menjadi lebih besar dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT (Pasal 8 ayat 2 UU 28/2007) berakhir s.d tanggal pembayaran karena pembetulan SPT itu Berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya (Pasal 13 ayat 2 UU 28/2007) Masa/bagian tahun/tahun pajak s.d. diterbitkannya SKPKB Pada saat jatuh tempo pembayaran pajak yang 2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa, terutang tidak atau kurang dibayar yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai (Pasal 19 ayat 1 UU 28/2007) dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Wajib Pajak yang diperbolehkan mengangsur 2% sebulan dan bagian dari bulan dihitung atau menunda pembayaran pajak penuh 1 (satu) bulan. (Pasal 19 ayat 2 UU 28/2007) 6/6/2012
  • 11. Sanksi bunga (lanjutan) 11 Masalah Sanksi Wajib Pajak diperbolehkan menunda 2% sebulan yg dihitung dari saat berakhirnya penyampaian SPT kewajiban menyampaikan SPT s.d tgl (Pasal 19 ayat 3 UU 28/2007) dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bln. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 atau kurang dibayar atau dari hasil penelitian bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan dan atau salah hitung Pajak (Pasal 14 ayat 3 UU 28/2007) Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang pidana perpajakan setelah lewat waktu 5 tahun dibayar yang ditambahkan dalam SKPKB (Pasal 13 ayat 5 UU 28/2007) Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang pidana perpajakan setelah lewat waktu 5 tahun dibayar yang ditambahkan dalam SKPKBT (Pasal 15 ayat 4 UU 28/2007) 6/6/2012
  • 12. Jenis Sanksi bunga 12 1. Bunga pembayaran Yaitu bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, dan pembayaran tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan berupa STP, SKPKB dan SKPKBT dan umumnya dibayar dengan menggunakan SSP, yang meliputi : Bunga karena pembetulan SPT Bunga karena angsuran/penundaan pembayaran Bunga karena terlambat membayar Bunga karena ada selisih antara pajak yang sebenarnya terutang dengan pajak sementara. 2. Bunga penagihan Yaitu bunga karena pembayaran pajak tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran, yang ditagih dengan menggunakan surat tagihan berupa STP, SKPKB, SKPKBT. Bunga penagihan umumnya ditagih dengan STP. 3. Bunga Ketetapan Yaitu bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak sebagai tambahan pokok pajak, yang umumnya ditagih dengan SKPKB. 6/6/2012
  • 13. Sanksi denda Masalah 13 Sanksi SPT tidak disampaikan atau disampaikan melebihi batas waktu a. Rp 100.000,00 untuk SPT Tahunan OP (Pasal 19 ayat 3 UU 28/2007) b. Rp 1.000.000,00 untuk SPT Tahunan Badan c. Rp 500.000 untuk SPT Masa PPN Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai d. Rp 100.000 untuk SPT Masa lainnya. PKP tetapi tidak membuat Faktur Pajak Pengusaha yg telah dikukuhkan sebagai PKP 2% dari DPP tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap PKP melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dgn masa penerbitan Faktur Pajak. (Pasal 14 ayat 4 UU 28/2007) WP yang mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sebelum dilakukan penyidikan disertai pelunasan utang pajak 150% dari jumlah pajak yang kurang bayar. (Pasal 8 ayat 3 UU 28/2007) Penghentian penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan atas permintaan Menteri 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang Keuangan untuk kepentingan penerimaan dibayar, atau yang tidak seharusnya negara dikembalikan (Pasal 44B UU 28/2007) 6/6/2012
  • 14. Sanksi kenaikan Masalah 14 Sanksi Pajak yang kurang dibayar yang timbul 50% dari jumlah pajak yang kurang bayar sebagai akibat dari pengungkapan ketidak- benaran pengisian Surat Pemberitahuan (Pasal 8 ayat 5 UU 28/2007) SPT tidak disampaikan dalam jangka  50% dari PPh yang tidak atau kurang waktunya dan setelah ditegur tidak dibayar dalam satu Tahun Pajak disampaikan pada waktunya  100% dari PPh yang tidak atau kurang (Pasal 13 ayat 3 UU 28/2007) dipotong atau atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut teapi tidak atau kurang disetorkan; Berdasarkan hasil pemeriksaan PPN dan 100% dari PPN dan PPnBM yang tidak atau PPnBM ternyata tidak seharusnya kurang dibayar dikompensasi selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (Pasal 13 ayat 3 UU 28/2007) 6/6/2012
  • 15. Sanksi kenaikan (lanjutan) Masalah 15 Sanksi Kewajiban Pasal 28, 29 tidak dipenuhi 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar (Pasal 13 ayat 3 UU 28/2007) dalam satu Tahun Pajak 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong atau atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut teapi tidak atau kurang disetorkan; 100% dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar Ditemukan data baru dan/atau data yang 100% dari jumlah kekurangan pajak semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang (Pasal 15 ayat 2 UU 28/2007) Diterbitkan SKPKB atas Keputusan 100% dari jumlah kekurangan pembayaran Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak pajak (Pasal 17C ayat 5 UU 28/2007) 6/6/2012
  • 16. Sanksi pidana (pasal 39 KUP) 16 Setiap orang yang dengan sengaja: a. tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak, atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak b. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; c. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; d. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 e. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah- olah benar f. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan dan dokumen lainnya g. Tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain. h. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut; sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana sebagaimana dimaksud ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1(satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan 6/6/2012
  • 17. Sanksi pidana (lanjutan) 17 Pasal 39 ayat 3 Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan denda paling sedikut 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak Pasal 41 ayat 2 Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000 Pasal 41B Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 75.000.000,00 . Berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. 6/6/2012
  • 18. Pidana kurungan 18 Pasal 38 Setiap orang yang karena kealpaannya: tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A, didenda paling sedikit 1 kali dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Pasal 41 ayat 1 Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 25.000.000 Pasal 41 A Setiap orang yang menurut Pasal 35 Undang-undang ini wajib memberi keterangan atau bukti yang diminta tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 25.000.000 6/6/2012
  • 19. Pidana kurungan (lanjutan) 19 Pasal 41 1.Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 35A ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) 2.Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 35A ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 bulan atau denda paling banyak Rp 800.000.000 3.Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh DJP sebagaimana dimaksud dalam pasal 35A ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 bulan atau denda paling banyak Rp 800.000.000 4.Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menumbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000 6/6/2012
  • 20. Daluwarsa tindak pidana perpajakan 20 Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan. Ketentuan ini untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak, Penuntut Hukum, dan Hakim. 6/6/2012
  • 21. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi 21 Dirjen Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang ternyata dikenakan karena adanya kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan harus memenuhi syarat-syarat sbb : •Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya •disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Dirjen Pajak melalui KPP yang mengenakan sanksi administrasi tersebut •tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar Tambahan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi hanya boleh diajukan oleh Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan atas ketetapan pajaknya dan diajukan atas suatu Surat Tagihan Pajak, suatu Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar, atau suatu Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar Tambahan Keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi adminstrasi dikeluarkan oleh Dirjen Pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima sehingga apabila jangka waktu ini telah lewat dan Dirjen Pajak tidak memberi suatu keputusan maka permohonan yang diajukan tersebut dianggap diterima. Terhadap keputusan yang diterbitkan Dirjen Pajak yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak hanya dapat diajukan gugatan kepada Badan Peradilan Pajak 6/6/2012