SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Download to read offline
Pengkajian kinerj a kelembagaan dan sumber
daya aparatur dalam rangka pembangunan
administrasi negara dan peningkatan kualitas
sumber daya aparatur




Stakeholders Meeting Litbang Nasional Bidang Administrasi Negara,
Jakarta 3 – 4 April 2012
VISI, MISI DAN TUPOKSI
KEDEPUTIAN I
                                                      1. penyusunan telaahan
  Menjadi institusi yang   1. Perumusan kebijakan        kebijakan di bidang
  handal dalam penataan       di bidang                  kinerja kelembagaan,
  kelembagaan,                kelembagaan, SDA           sumber daya aparatur,
  kompetensi SDM dan          dan otonomi daerah.        dan otonomi daerah;
  otonomi daerah.          2. Pengkajian bidang       2. penyusunan agenda
                              kelembagaan, SDA           kajian kinerja
                              dan otonomi daerah         kelembagaan, sumber
                           3. Peningkatan kapasitas      daya aparatur dan
                              organisasi Kedeputian      otonomi daerah;
                              I LAN                   3. pengkajian kinerja
                                                         kelembagaan, sumber
                                                         daya aparatur dan
                                                         otonomi daerah; dan
                                                      4. pelaksanaan tugas
                                                         lain yang terkait yang
                                                         ditetapkan oleh
          VISI                                           Kepala.
                                  MISI
                                                           TUPOKSI
Hubungan Peran dengan Fungsi Kedeputian I LAN



                          PUSAT KAJIAN KINERJA
                          KELEMBAGAAN dengan tugas
                          pengkajian kinerja kelembagaan dan
Fungsi                    perkonsultasian
Pengkajian kinerja
kelembagaan dan           PUSAT KAJIAN KINERJA SUMBER
Sumber Daya Aparatur      DAYA APARATUR dengan tugas
dalam rangka              pelaksanaan program kajian kinerja sumber
pembangunan               daya aparatur dan perkonsultasian
administrasi negara dan
peningkatan kualitas
Sumber Daya Aparatur      PUSAT KAJIAN KINERJA OTONOMI
                          DAERAH dengan tugas pelaksanaan
                          program kajian kinerja otonomi daerah
                          dan perkonsultasian



  kontribusi   nyata terhadap pembangunan aparatur
  negara     melalui  pelaksanaan pengkajian   dan
  perkonsultasian.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kedeputian I
       Rekomendasi Kebijakan

Hasil analisis yang telah mempertimbangkan
berbagai aspek (positif dan negatif) dan memberi
pilihan/opsi kebijakan bagi policy makers sesuai
prioritas dan tingkatannya.


            Sistem/Model

Berupa sistem/model yang dapat diterapkan dalam
merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi
Penataan KLB dan SDA.
                                                          Kajian , Perkonsultasian dan
                                                          Penerbitan Hasil Kajian
                Konsep/teori

Pembentukan dan/atau penyempurnaan teori/konsep
baru di Penyusunan Peraturan Pemerintah
        bidang administrasi negara, khususnya dalam
hal penataan kelembagaan, SDA dan otonomi daerah.


                  Publikasi
Dilakukan melalui penerbitan hasil-hasil kajian (buku),
jurnal ilmiah, majalah, dan ringkasan hasil kajian
(research brief).
HASIL KAJIAN KEDEPUTIAN I

     2008                                                       2009

•   Kajian tentang Penataan Sistem
                                           •   Kajian tentang Penataan Mekanisme
    Kelembagaan Pemerintah
                                               Hubungan Antar Kelembagaan
•   Kajian tentang Evaluasi Efektivitas
                                               Negara
    Kelembagaan Kecamatan di Daerah
                                           •   Kajian tentang Penataan
•   Kajian tentang Best Practices
                                               Kelembagaan Pelayanan Publik
    Pemerintah Daerah
                                               Bidang Investasi
•   Kajian tentang Sistem Penggajian PNS
                                           •   Kajian tentang Pendelegasian
    di Indonesia
                                               Wewenang dalam Sistem Manajemen
•   Kajian tentang Manajemen Kinerja
                                               PNS di Indonesia
    dalam Sistem Manajemen PNS di
                                           •   Kajian tentang Kinerja SDM Aparatur
    Indonesia
                                               dalam Meningkatkan Investasi
•   Pedoman tentang Penyusunan Standar
                                           •   Kajian tentang Peran Provinsi dalam
    Kinerja Individu
                                               Pembangunan Kerjasama Antar
•   Kajian tentang Strategi Penerapan
                                               Daerah
    Standar Pelayanan Minimal di Daerah
                                           •   Kajian tentang Peningkatan Kapasitas
•   Kajian tentang Administrasi
                                               Penyelenggaraan Pemerintahan
    Pemerintahan Provinsi yang Memiliki
                                               Daerah
    Otonomi Khusus
2010                                    2011


•   Kajian Penyusunan RPP       •   Rekomendasi kebijakan Magang
    tentang Implementasi            Bagi Calon Pemimpin Aparatur
    Manajemen Bagi PNS              Negara pada Institusi Bertaraf
•   Kajian Penyusunan Grand         Internasional
    Design Reformasi PNS        •   Telaahan Kebijakan di Bidang
•   Kajian tentang Penyusunan       Sumber Daya Aparatur
    Pedoman Penataan            •   Uji Terap dan Penyempurnaan Buku
    Organisasi Pemerintah           Pedoman Penataan Organisasi
•   Kajian Penataan Jabatan         Pemerintah
    Politik dan Karier dalam    •   Seminar Internasional “Peran
    Birokrasi                       Lembaga-Lembaga Internasional
•   Kajian Model Community          dalam Mengatasi Kesenjangan
    Development di Daerah           Global”
•   Kajian Penyusunan           •   Penyusunan Database Susunan
    Pedoman Pengukuran dan          Organisasi Kementerian dan LPNK
    Evaluasi Kinerja            •   Pengukuran dan Evaluasi Kinerja
    Manajemen SDM Aparatur          Manajemen PNS di Daerah
    Daerah                      •   Isu-Isu Aktual di Bidang Kinerja
                                    Otonomi Daerah
Rencana Kegiatan Kedeputian I
 2012 - 2014
Tahun                     Kegiatan Kajian                    Pelaksana
 2012 Kajian Efiisiensi dan Efektivitas Kelembagaan        Kelembagaan
       Kajian Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Diklat     Kelembagaan
       Pengembangan Database Susunan Organisasi            Kelembagaan
       Perangkat Daerah
       Kajian Penyusunan Perkalan tentang Kebijakan        Kinerja SDA
       Magang bagi Calon Pemimpin
       Kajian Reformasi Sistem Pensiun PNS                 Kinerja SDA
       Kajian Penyusunan Indikator Aparatur                Kinerja
                                                           Otonomi
                                                           Daerah
       Kajian Capacity Building Kinerja Manajemen PNS di   Kinerja
       Daerah                                              Otonomi
                                                           Daerah
Tahun                          Kegiatan Kajian                         Pelaksana
 2013 Efisiensi dan efektifitas kelembagaan pemerintah              Kelembagaan
      (Kementerian, LPNK, dan LNS)
       Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Pemeliharaan          Kelembagaan
       Database Kelembagaan yang berbasis web
       Evaluasi Penataan Organisasi Pemerintah (Pemeringkatan       Kelembagaan
       Kinerja Kelembagaan Organisasi Pemerintah Daerah)
       Kajian Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang               Kinerja SDA
       Pengembangan Kompetensi Aparatur
       Kajian Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pola Karier   Kinerja SDA
       PNS
       Kajian Efektivitas Hubungan Industrial di Daerah             Kinerja
                                                                    Otonomi
                                                                    Daerah
       Kajian Model Pengukuran Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat      Kinerja
       Daerah (DPRD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan             Otonomi
                                                                    Daerah
       Daerah
Tahun                      Kegiatan Kajian                             Pelaksana
 2014 Kajian Penyusunan Draft RUU Kelembagaan Pemerintah            Kelembagaan
       Kajian Penyusunan Draft RPP tentang Penataan Organisasi      Kelembagaan
       Perangkat Daerah
       Pemeliharaan dan Update Informasi Kelembagaan berbasis       Kelembagaan
       Web
       Pemberian best practices award daerah yang berkinerja baik   Kelembagaan
       Kajian Kapasitas Kepemimpinan Kepala Daerah dalam            Kinerja SDA
       Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
       Kajian Peran Birokrasi dalam Pengembangan Daerah             Kinerja SDA
       Pemekaran
       Kajian Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)   Kinerja
       di Daerah                                                    Otonomi
                                                                    Daerah

       Kajian Evaluasi Pencapaian MDG’s (Millennium Development     Kinerja
       Goals) di Daerah                                             Otonomi
                                                                    Daerah
Perkonsultasian Bidang Kelembagaan dan SDA

                              Manajemen
                              Kinerja Pemda
         Pembangunan
           Administrasi
               negara                         Penataaan
                                              Kelembagaan dan
                                              Ketatalaksanaan

                                                    Peningkiatan
                                                    Kualitas
                                                    Pelayanan
                                                    Publik


Kepemerintahan
     Yang baik
                                                    Manajemen
                                                    SDM


Peningkatan
Kualitas
                                        Reformasi
Pelayanan Publik
                                        Birokrasi
Program Bimbingan Teknis                            Kajian

•   Manajemen Kepegawaian
•   Penyusunan Master Plan Kepegawaian         •   Penataan Mekanisme Hubungan Legislatif
•   Penyusunan Analisis Jabatan                •   Penataan Kelembagaan
•   Penyusunan Analisis Beban Kerja            •   Penyusunan Pola Karier
•   Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan      •   Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah
•   Organisasi dan Metode (O & M)              •    Penyusunan Analisis Jabatan
•   Penyusunan Strategi Penerapan Standar      •   Penyusunan dan Penerapan Strategi
    Pelayanan Minimal (SPM)                        Pencapaian SPM Daerah
•   Penyusunan LAKIP                           •   Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
•   Penyusunan Standard Operating Procedures       (IKM)
    (SOP)                                      •   Pemetaan Community Development di
•   Penyusunan Standar Pelayanan Publik/SPP        Daerah
•   Pengelolaan Aset Daerah                    •   Tunjangan Tambahan Penghasilan Daerah
•   Sistem Manajemen Kinerja Prima Otonomi     •   Penataan Kecamatan dalam Peningkatan
    Daerah (SMAKIN PRIMA OTDA)                     Pelayanan Publik
•   Manajemen Perkantoran Modern               •   Penyusunan Tugas Organisasi
•   Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa        •   Evaluasi Program Pemberdayaan
                                                   Masyarakat
•   Manajemen Konflik
•   Penyusunan Naskah Kontrak
•   Workshop Teknik Negosiasi
Publikasi
                 Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah              dalam    rangka
                 Pengelolaan Pemerintahan Yang Lebih Baik
                 Buku ini merupakan proceeding hasil lokakarya “Penataan Kelembagaan
                 Pemerintah Daerah dalam rangka Pengelolaan Pemerintahan Yang Lebih
                 Baik”. Buku ini mengulas berbagai hal yang berkaitan dengan terbitnya
                 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi
                 Perangkat Daerah.

Reformasi Kebijakan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Daerah

Kajian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis
reformasi kebijakan pelaksanaan administrasi pemerintahan daerah
menurut criteria kemampuan administratif pemerintah daerah yang
meliputi unsur manajemen, kelembagaan daerah, SDM Aparatur,
keuangan daerah, perlengkapan dan asset daerah. Buku ini memuat
berbagai informasi tentang implementasi kebijakan pemerintahan
daerah dan berbagai inovasi yang telah dihasilkan oleh daerah.
Publikasi lainnya
   • Kajian Jumlah Pegawai Daerah dan Beban Pembiayaan
     dalam APBD
   • Penyusunan Pedoman Pengukuran Beban Kerja SDM
     Aparatur Daerah
   • Sistem Pendayagunaan SDM Aparatur
   • Kajian Penyusunan Pola Karier PNS
   • Pedoman Penyusunan Standar Kinerja
   • Manajemen Kinerja dalam Sistem manajemen Pegawai
     Negeri Sipil di Indonesia
   • Kinerja SDM Aparatur dalam Meningkatkan efisiensi
   • Grand Design PNS
   • Penyusunan Kebijakan Magang bagi calon pemimpin
     aparatur pada Institusi Bertaraf Internasional
Membangun Kolaborasi
Kajian/Litbang Bidang Kelembagaan
& SDA
                        2013              2014

         2012
                   Peningkatan           Rencana
                   Kerjasama Kajian   Kajian/litbang
     Pelibatan
                   dalam berbagai        dengan
     stakeholder
                   bentuk kegiatan    mengakomodir
     dalam
                   (bimtek,               usulan
     pelaksanaan
                   research,          stakeholders.
     kegiatan
                   workshop)
Kedeputian I Lembaga Administrasi Negara
Gedung B Lt. 3 Lembaga Administrasi Negara
Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat
(021) 3868201

More Related Content

What's hot

Otonomi vol13no1jan2013-01. sukardiyono
Otonomi vol13no1jan2013-01. sukardiyonoOtonomi vol13no1jan2013-01. sukardiyono
Otonomi vol13no1jan2013-01. sukardiyonoAGUS SETIYONO
 
Pendelegasian tugas dan tanggungjawab
Pendelegasian tugas dan tanggungjawabPendelegasian tugas dan tanggungjawab
Pendelegasian tugas dan tanggungjawabkikiamelpa
 
Pengertian menejemen
Pengertian menejemenPengertian menejemen
Pengertian menejemenfaizcol
 
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agamaBahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agamaKutsiyatinMSi
 
Be & gg, eka yulianto, hapzi ali, nilai budaya organisasi pada dinas penanama...
Be & gg, eka yulianto, hapzi ali, nilai budaya organisasi pada dinas penanama...Be & gg, eka yulianto, hapzi ali, nilai budaya organisasi pada dinas penanama...
Be & gg, eka yulianto, hapzi ali, nilai budaya organisasi pada dinas penanama...Eka Yulianto
 
PERAN ANJAB MANAJEMEN PENGEMBANGAN PNS BERBASIS KOMPETENSI
PERAN ANJAB MANAJEMEN PENGEMBANGAN PNS BERBASIS KOMPETENSIPERAN ANJAB MANAJEMEN PENGEMBANGAN PNS BERBASIS KOMPETENSI
PERAN ANJAB MANAJEMEN PENGEMBANGAN PNS BERBASIS KOMPETENSIDeddy Agus Arifianto
 

What's hot (8)

Otonomi vol13no1jan2013-01. sukardiyono
Otonomi vol13no1jan2013-01. sukardiyonoOtonomi vol13no1jan2013-01. sukardiyono
Otonomi vol13no1jan2013-01. sukardiyono
 
Pendelegasian tugas dan tanggungjawab
Pendelegasian tugas dan tanggungjawabPendelegasian tugas dan tanggungjawab
Pendelegasian tugas dan tanggungjawab
 
Talent Pool-Akselerasi Penilaian Kompetensi harus adil, fair, transparan, aku...
Talent Pool-Akselerasi Penilaian Kompetensi harus adil, fair, transparan, aku...Talent Pool-Akselerasi Penilaian Kompetensi harus adil, fair, transparan, aku...
Talent Pool-Akselerasi Penilaian Kompetensi harus adil, fair, transparan, aku...
 
Pengertian menejemen
Pengertian menejemenPengertian menejemen
Pengertian menejemen
 
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agamaBahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
 
Be & gg, eka yulianto, hapzi ali, nilai budaya organisasi pada dinas penanama...
Be & gg, eka yulianto, hapzi ali, nilai budaya organisasi pada dinas penanama...Be & gg, eka yulianto, hapzi ali, nilai budaya organisasi pada dinas penanama...
Be & gg, eka yulianto, hapzi ali, nilai budaya organisasi pada dinas penanama...
 
PERAN ANJAB MANAJEMEN PENGEMBANGAN PNS BERBASIS KOMPETENSI
PERAN ANJAB MANAJEMEN PENGEMBANGAN PNS BERBASIS KOMPETENSIPERAN ANJAB MANAJEMEN PENGEMBANGAN PNS BERBASIS KOMPETENSI
PERAN ANJAB MANAJEMEN PENGEMBANGAN PNS BERBASIS KOMPETENSI
 
Analisis jabatan
Analisis jabatanAnalisis jabatan
Analisis jabatan
 

Similar to Layanan Kedeputian I LAN

Rancangan Penguatan LAN Bidang Kajian Kebijakan: Sebuah Pemikiran Awal
Rancangan Penguatan LAN Bidang Kajian Kebijakan: Sebuah Pemikiran AwalRancangan Penguatan LAN Bidang Kajian Kebijakan: Sebuah Pemikiran Awal
Rancangan Penguatan LAN Bidang Kajian Kebijakan: Sebuah Pemikiran AwalTri Widodo W. UTOMO
 
Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Dalam Kerangka Penguatan SANKRI
Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Dalam Kerangka Penguatan SANKRIKajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Dalam Kerangka Penguatan SANKRI
Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Dalam Kerangka Penguatan SANKRITri Widodo W. UTOMO
 
14.+Sapthian+Dwi+Cahyo,+M.+Salim+S,+Muhammad+Idris+(FIX).pdf
14.+Sapthian+Dwi+Cahyo,+M.+Salim+S,+Muhammad+Idris+(FIX).pdf14.+Sapthian+Dwi+Cahyo,+M.+Salim+S,+Muhammad+Idris+(FIX).pdf
14.+Sapthian+Dwi+Cahyo,+M.+Salim+S,+Muhammad+Idris+(FIX).pdfWILFRINRUMAPEA3
 
Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi Pemda
Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi PemdaReformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi Pemda
Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi PemdaTri Widodo W. UTOMO
 
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)Massaputro Delly TP
 
3. BAHAN TAYANG RB.pdf
3. BAHAN TAYANG RB.pdf3. BAHAN TAYANG RB.pdf
3. BAHAN TAYANG RB.pdfNezarAbdillah
 
RAKER PKP2A II LAN 2013 Oleh : Muskamal
RAKER PKP2A II LAN 2013 Oleh : MuskamalRAKER PKP2A II LAN 2013 Oleh : Muskamal
RAKER PKP2A II LAN 2013 Oleh : MuskamalMus kamal
 
Usulan Rencana Kegiatan Deputi Kajian Kebijakan dan Deputi Inovasi Administra...
Usulan Rencana KegiatanDeputi Kajian Kebijakan danDeputi Inovasi Administra...Usulan Rencana KegiatanDeputi Kajian Kebijakan danDeputi Inovasi Administra...
Usulan Rencana Kegiatan Deputi Kajian Kebijakan dan Deputi Inovasi Administra...Tri Widodo W. UTOMO
 
Bahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdf
Bahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdfBahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdf
Bahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdfDanangEkaSandi
 
Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Dalam Rangka Pembangunan Sistem Adminis...
Peningkatan Kompetensi SDM   Aparatur Dalam Rangka Pembangunan Sistem Adminis...Peningkatan Kompetensi SDM   Aparatur Dalam Rangka Pembangunan Sistem Adminis...
Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Dalam Rangka Pembangunan Sistem Adminis...Tri Widodo W. UTOMO
 
Revitalisasi Kelitbangan LAN Dari Perspektif Metodologi Penelitian Administra...
Revitalisasi Kelitbangan LAN Dari Perspektif Metodologi Penelitian Administra...Revitalisasi Kelitbangan LAN Dari Perspektif Metodologi Penelitian Administra...
Revitalisasi Kelitbangan LAN Dari Perspektif Metodologi Penelitian Administra...Tri Widodo W. UTOMO
 
Evaluasi OPD Berdasar PP No. 41 2007
Evaluasi OPD Berdasar PP No. 41 2007Evaluasi OPD Berdasar PP No. 41 2007
Evaluasi OPD Berdasar PP No. 41 2007Tri Widodo W. UTOMO
 
Jabatan fungsional revisi akhir
Jabatan fungsional revisi akhirJabatan fungsional revisi akhir
Jabatan fungsional revisi akhirHarry Pujiraharjo
 
Reformasi birokrasi sumber daya manusia
Reformasi birokrasi sumber daya manusiaReformasi birokrasi sumber daya manusia
Reformasi birokrasi sumber daya manusiaBazari Azhar Azizi
 

Similar to Layanan Kedeputian I LAN (20)

Rancangan Penguatan LAN Bidang Kajian Kebijakan: Sebuah Pemikiran Awal
Rancangan Penguatan LAN Bidang Kajian Kebijakan: Sebuah Pemikiran AwalRancangan Penguatan LAN Bidang Kajian Kebijakan: Sebuah Pemikiran Awal
Rancangan Penguatan LAN Bidang Kajian Kebijakan: Sebuah Pemikiran Awal
 
Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Dalam Kerangka Penguatan SANKRI
Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Dalam Kerangka Penguatan SANKRIKajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Dalam Kerangka Penguatan SANKRI
Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Dalam Kerangka Penguatan SANKRI
 
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil NegaraKajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
 
14.+Sapthian+Dwi+Cahyo,+M.+Salim+S,+Muhammad+Idris+(FIX).pdf
14.+Sapthian+Dwi+Cahyo,+M.+Salim+S,+Muhammad+Idris+(FIX).pdf14.+Sapthian+Dwi+Cahyo,+M.+Salim+S,+Muhammad+Idris+(FIX).pdf
14.+Sapthian+Dwi+Cahyo,+M.+Salim+S,+Muhammad+Idris+(FIX).pdf
 
Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi Pemda
Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi PemdaReformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi Pemda
Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi Pemda
 
War iriyoko diklat
War iriyoko   diklatWar iriyoko   diklat
War iriyoko diklat
 
Kajian SPIP Kabupaten Kukar 4 nopember 2014
Kajian SPIP Kabupaten Kukar 4 nopember 2014Kajian SPIP Kabupaten Kukar 4 nopember 2014
Kajian SPIP Kabupaten Kukar 4 nopember 2014
 
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)
 
3. BAHAN TAYANG RB.pdf
3. BAHAN TAYANG RB.pdf3. BAHAN TAYANG RB.pdf
3. BAHAN TAYANG RB.pdf
 
Rancanga yuyun matriks
Rancanga yuyun matriksRancanga yuyun matriks
Rancanga yuyun matriks
 
RAKER PKP2A II LAN 2013 Oleh : Muskamal
RAKER PKP2A II LAN 2013 Oleh : MuskamalRAKER PKP2A II LAN 2013 Oleh : Muskamal
RAKER PKP2A II LAN 2013 Oleh : Muskamal
 
Usulan Rencana Kegiatan Deputi Kajian Kebijakan dan Deputi Inovasi Administra...
Usulan Rencana KegiatanDeputi Kajian Kebijakan danDeputi Inovasi Administra...Usulan Rencana KegiatanDeputi Kajian Kebijakan danDeputi Inovasi Administra...
Usulan Rencana Kegiatan Deputi Kajian Kebijakan dan Deputi Inovasi Administra...
 
Bahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdf
Bahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdfBahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdf
Bahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdf
 
Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Dalam Rangka Pembangunan Sistem Adminis...
Peningkatan Kompetensi SDM   Aparatur Dalam Rangka Pembangunan Sistem Adminis...Peningkatan Kompetensi SDM   Aparatur Dalam Rangka Pembangunan Sistem Adminis...
Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Dalam Rangka Pembangunan Sistem Adminis...
 
Revitalisasi Kelitbangan LAN Dari Perspektif Metodologi Penelitian Administra...
Revitalisasi Kelitbangan LAN Dari Perspektif Metodologi Penelitian Administra...Revitalisasi Kelitbangan LAN Dari Perspektif Metodologi Penelitian Administra...
Revitalisasi Kelitbangan LAN Dari Perspektif Metodologi Penelitian Administra...
 
Evaluasi OPD Berdasar PP No. 41 2007
Evaluasi OPD Berdasar PP No. 41 2007Evaluasi OPD Berdasar PP No. 41 2007
Evaluasi OPD Berdasar PP No. 41 2007
 
Paparan Sidang Tesis
Paparan Sidang TesisPaparan Sidang Tesis
Paparan Sidang Tesis
 
Jabatan fungsional revisi akhir
Jabatan fungsional revisi akhirJabatan fungsional revisi akhir
Jabatan fungsional revisi akhir
 
ANTAN, BANKER DAN TAJAB : Kebijakan dan Konsep
ANTAN, BANKER DAN TAJAB : Kebijakan dan KonsepANTAN, BANKER DAN TAJAB : Kebijakan dan Konsep
ANTAN, BANKER DAN TAJAB : Kebijakan dan Konsep
 
Reformasi birokrasi sumber daya manusia
Reformasi birokrasi sumber daya manusiaReformasi birokrasi sumber daya manusia
Reformasi birokrasi sumber daya manusia
 

Layanan Kedeputian I LAN

  • 1. Pengkajian kinerj a kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam rangka pembangunan administrasi negara dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur Stakeholders Meeting Litbang Nasional Bidang Administrasi Negara, Jakarta 3 – 4 April 2012
  • 2. VISI, MISI DAN TUPOKSI KEDEPUTIAN I 1. penyusunan telaahan Menjadi institusi yang 1. Perumusan kebijakan kebijakan di bidang handal dalam penataan di bidang kinerja kelembagaan, kelembagaan, kelembagaan, SDA sumber daya aparatur, kompetensi SDM dan dan otonomi daerah. dan otonomi daerah; otonomi daerah. 2. Pengkajian bidang 2. penyusunan agenda kelembagaan, SDA kajian kinerja dan otonomi daerah kelembagaan, sumber 3. Peningkatan kapasitas daya aparatur dan organisasi Kedeputian otonomi daerah; I LAN 3. pengkajian kinerja kelembagaan, sumber daya aparatur dan otonomi daerah; dan 4. pelaksanaan tugas lain yang terkait yang ditetapkan oleh VISI Kepala. MISI TUPOKSI
  • 3. Hubungan Peran dengan Fungsi Kedeputian I LAN PUSAT KAJIAN KINERJA KELEMBAGAAN dengan tugas pengkajian kinerja kelembagaan dan Fungsi perkonsultasian Pengkajian kinerja kelembagaan dan PUSAT KAJIAN KINERJA SUMBER Sumber Daya Aparatur DAYA APARATUR dengan tugas dalam rangka pelaksanaan program kajian kinerja sumber pembangunan daya aparatur dan perkonsultasian administrasi negara dan peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur PUSAT KAJIAN KINERJA OTONOMI DAERAH dengan tugas pelaksanaan program kajian kinerja otonomi daerah dan perkonsultasian kontribusi nyata terhadap pembangunan aparatur negara melalui pelaksanaan pengkajian dan perkonsultasian.
  • 4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kedeputian I Rekomendasi Kebijakan Hasil analisis yang telah mempertimbangkan berbagai aspek (positif dan negatif) dan memberi pilihan/opsi kebijakan bagi policy makers sesuai prioritas dan tingkatannya. Sistem/Model Berupa sistem/model yang dapat diterapkan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Penataan KLB dan SDA. Kajian , Perkonsultasian dan Penerbitan Hasil Kajian Konsep/teori Pembentukan dan/atau penyempurnaan teori/konsep baru di Penyusunan Peraturan Pemerintah bidang administrasi negara, khususnya dalam hal penataan kelembagaan, SDA dan otonomi daerah. Publikasi Dilakukan melalui penerbitan hasil-hasil kajian (buku), jurnal ilmiah, majalah, dan ringkasan hasil kajian (research brief).
  • 5. HASIL KAJIAN KEDEPUTIAN I 2008 2009 • Kajian tentang Penataan Sistem • Kajian tentang Penataan Mekanisme Kelembagaan Pemerintah Hubungan Antar Kelembagaan • Kajian tentang Evaluasi Efektivitas Negara Kelembagaan Kecamatan di Daerah • Kajian tentang Penataan • Kajian tentang Best Practices Kelembagaan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Bidang Investasi • Kajian tentang Sistem Penggajian PNS • Kajian tentang Pendelegasian di Indonesia Wewenang dalam Sistem Manajemen • Kajian tentang Manajemen Kinerja PNS di Indonesia dalam Sistem Manajemen PNS di • Kajian tentang Kinerja SDM Aparatur Indonesia dalam Meningkatkan Investasi • Pedoman tentang Penyusunan Standar • Kajian tentang Peran Provinsi dalam Kinerja Individu Pembangunan Kerjasama Antar • Kajian tentang Strategi Penerapan Daerah Standar Pelayanan Minimal di Daerah • Kajian tentang Peningkatan Kapasitas • Kajian tentang Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan Provinsi yang Memiliki Daerah Otonomi Khusus
  • 6. 2010 2011 • Kajian Penyusunan RPP • Rekomendasi kebijakan Magang tentang Implementasi Bagi Calon Pemimpin Aparatur Manajemen Bagi PNS Negara pada Institusi Bertaraf • Kajian Penyusunan Grand Internasional Design Reformasi PNS • Telaahan Kebijakan di Bidang • Kajian tentang Penyusunan Sumber Daya Aparatur Pedoman Penataan • Uji Terap dan Penyempurnaan Buku Organisasi Pemerintah Pedoman Penataan Organisasi • Kajian Penataan Jabatan Pemerintah Politik dan Karier dalam • Seminar Internasional “Peran Birokrasi Lembaga-Lembaga Internasional • Kajian Model Community dalam Mengatasi Kesenjangan Development di Daerah Global” • Kajian Penyusunan • Penyusunan Database Susunan Pedoman Pengukuran dan Organisasi Kementerian dan LPNK Evaluasi Kinerja • Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Manajemen SDM Aparatur Manajemen PNS di Daerah Daerah • Isu-Isu Aktual di Bidang Kinerja Otonomi Daerah
  • 7. Rencana Kegiatan Kedeputian I 2012 - 2014 Tahun Kegiatan Kajian Pelaksana 2012 Kajian Efiisiensi dan Efektivitas Kelembagaan Kelembagaan Kajian Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Diklat Kelembagaan Pengembangan Database Susunan Organisasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kajian Penyusunan Perkalan tentang Kebijakan Kinerja SDA Magang bagi Calon Pemimpin Kajian Reformasi Sistem Pensiun PNS Kinerja SDA Kajian Penyusunan Indikator Aparatur Kinerja Otonomi Daerah Kajian Capacity Building Kinerja Manajemen PNS di Kinerja Daerah Otonomi Daerah
  • 8. Tahun Kegiatan Kajian Pelaksana 2013 Efisiensi dan efektifitas kelembagaan pemerintah Kelembagaan (Kementerian, LPNK, dan LNS) Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Pemeliharaan Kelembagaan Database Kelembagaan yang berbasis web Evaluasi Penataan Organisasi Pemerintah (Pemeringkatan Kelembagaan Kinerja Kelembagaan Organisasi Pemerintah Daerah) Kajian Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Kinerja SDA Pengembangan Kompetensi Aparatur Kajian Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pola Karier Kinerja SDA PNS Kajian Efektivitas Hubungan Industrial di Daerah Kinerja Otonomi Daerah Kajian Model Pengukuran Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Kinerja Daerah (DPRD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Otonomi Daerah Daerah
  • 9. Tahun Kegiatan Kajian Pelaksana 2014 Kajian Penyusunan Draft RUU Kelembagaan Pemerintah Kelembagaan Kajian Penyusunan Draft RPP tentang Penataan Organisasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pemeliharaan dan Update Informasi Kelembagaan berbasis Kelembagaan Web Pemberian best practices award daerah yang berkinerja baik Kelembagaan Kajian Kapasitas Kepemimpinan Kepala Daerah dalam Kinerja SDA Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kajian Peran Birokrasi dalam Pengembangan Daerah Kinerja SDA Pemekaran Kajian Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kinerja di Daerah Otonomi Daerah Kajian Evaluasi Pencapaian MDG’s (Millennium Development Kinerja Goals) di Daerah Otonomi Daerah
  • 10. Perkonsultasian Bidang Kelembagaan dan SDA Manajemen Kinerja Pemda Pembangunan Administrasi negara Penataaan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Peningkiatan Kualitas Pelayanan Publik Kepemerintahan Yang baik Manajemen SDM Peningkatan Kualitas Reformasi Pelayanan Publik Birokrasi
  • 11. Program Bimbingan Teknis Kajian • Manajemen Kepegawaian • Penyusunan Master Plan Kepegawaian • Penataan Mekanisme Hubungan Legislatif • Penyusunan Analisis Jabatan • Penataan Kelembagaan • Penyusunan Analisis Beban Kerja • Penyusunan Pola Karier • Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan • Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah • Organisasi dan Metode (O & M) • Penyusunan Analisis Jabatan • Penyusunan Strategi Penerapan Standar • Penyusunan dan Penerapan Strategi Pelayanan Minimal (SPM) Pencapaian SPM Daerah • Penyusunan LAKIP • Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat • Penyusunan Standard Operating Procedures (IKM) (SOP) • Pemetaan Community Development di • Penyusunan Standar Pelayanan Publik/SPP Daerah • Pengelolaan Aset Daerah • Tunjangan Tambahan Penghasilan Daerah • Sistem Manajemen Kinerja Prima Otonomi • Penataan Kecamatan dalam Peningkatan Daerah (SMAKIN PRIMA OTDA) Pelayanan Publik • Manajemen Perkantoran Modern • Penyusunan Tugas Organisasi • Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa • Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat • Manajemen Konflik • Penyusunan Naskah Kontrak • Workshop Teknik Negosiasi
  • 12. Publikasi Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah dalam rangka Pengelolaan Pemerintahan Yang Lebih Baik Buku ini merupakan proceeding hasil lokakarya “Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengelolaan Pemerintahan Yang Lebih Baik”. Buku ini mengulas berbagai hal yang berkaitan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Reformasi Kebijakan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Daerah Kajian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis reformasi kebijakan pelaksanaan administrasi pemerintahan daerah menurut criteria kemampuan administratif pemerintah daerah yang meliputi unsur manajemen, kelembagaan daerah, SDM Aparatur, keuangan daerah, perlengkapan dan asset daerah. Buku ini memuat berbagai informasi tentang implementasi kebijakan pemerintahan daerah dan berbagai inovasi yang telah dihasilkan oleh daerah.
  • 13. Publikasi lainnya • Kajian Jumlah Pegawai Daerah dan Beban Pembiayaan dalam APBD • Penyusunan Pedoman Pengukuran Beban Kerja SDM Aparatur Daerah • Sistem Pendayagunaan SDM Aparatur • Kajian Penyusunan Pola Karier PNS • Pedoman Penyusunan Standar Kinerja • Manajemen Kinerja dalam Sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil di Indonesia • Kinerja SDM Aparatur dalam Meningkatkan efisiensi • Grand Design PNS • Penyusunan Kebijakan Magang bagi calon pemimpin aparatur pada Institusi Bertaraf Internasional
  • 14. Membangun Kolaborasi Kajian/Litbang Bidang Kelembagaan & SDA 2013 2014 2012 Peningkatan Rencana Kerjasama Kajian Kajian/litbang Pelibatan dalam berbagai dengan stakeholder bentuk kegiatan mengakomodir dalam (bimtek, usulan pelaksanaan research, stakeholders. kegiatan workshop)
  • 15. Kedeputian I Lembaga Administrasi Negara Gedung B Lt. 3 Lembaga Administrasi Negara Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat (021) 3868201