Ringkasan: Dokumen tersebut membahas rencana kegiatan pengkajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur oleh Kedeputian I Lembaga Administrasi Negara untuk periode 2012-2014 dalam rangka peningkatan kualitas administrasi negara.
1. Pengkajian kinerj a kelembagaan dan sumber
daya aparatur dalam rangka pembangunan
administrasi negara dan peningkatan kualitas
sumber daya aparatur
Stakeholders Meeting Litbang Nasional Bidang Administrasi Negara,
Jakarta 3 – 4 April 2012
2. VISI, MISI DAN TUPOKSI
KEDEPUTIAN I
1. penyusunan telaahan
Menjadi institusi yang 1. Perumusan kebijakan kebijakan di bidang
handal dalam penataan di bidang kinerja kelembagaan,
kelembagaan, kelembagaan, SDA sumber daya aparatur,
kompetensi SDM dan dan otonomi daerah. dan otonomi daerah;
otonomi daerah. 2. Pengkajian bidang 2. penyusunan agenda
kelembagaan, SDA kajian kinerja
dan otonomi daerah kelembagaan, sumber
3. Peningkatan kapasitas daya aparatur dan
organisasi Kedeputian otonomi daerah;
I LAN 3. pengkajian kinerja
kelembagaan, sumber
daya aparatur dan
otonomi daerah; dan
4. pelaksanaan tugas
lain yang terkait yang
ditetapkan oleh
VISI Kepala.
MISI
TUPOKSI
3. Hubungan Peran dengan Fungsi Kedeputian I LAN
PUSAT KAJIAN KINERJA
KELEMBAGAAN dengan tugas
pengkajian kinerja kelembagaan dan
Fungsi perkonsultasian
Pengkajian kinerja
kelembagaan dan PUSAT KAJIAN KINERJA SUMBER
Sumber Daya Aparatur DAYA APARATUR dengan tugas
dalam rangka pelaksanaan program kajian kinerja sumber
pembangunan daya aparatur dan perkonsultasian
administrasi negara dan
peningkatan kualitas
Sumber Daya Aparatur PUSAT KAJIAN KINERJA OTONOMI
DAERAH dengan tugas pelaksanaan
program kajian kinerja otonomi daerah
dan perkonsultasian
kontribusi nyata terhadap pembangunan aparatur
negara melalui pelaksanaan pengkajian dan
perkonsultasian.
4. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kedeputian I
Rekomendasi Kebijakan
Hasil analisis yang telah mempertimbangkan
berbagai aspek (positif dan negatif) dan memberi
pilihan/opsi kebijakan bagi policy makers sesuai
prioritas dan tingkatannya.
Sistem/Model
Berupa sistem/model yang dapat diterapkan dalam
merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi
Penataan KLB dan SDA.
Kajian , Perkonsultasian dan
Penerbitan Hasil Kajian
Konsep/teori
Pembentukan dan/atau penyempurnaan teori/konsep
baru di Penyusunan Peraturan Pemerintah
bidang administrasi negara, khususnya dalam
hal penataan kelembagaan, SDA dan otonomi daerah.
Publikasi
Dilakukan melalui penerbitan hasil-hasil kajian (buku),
jurnal ilmiah, majalah, dan ringkasan hasil kajian
(research brief).
5. HASIL KAJIAN KEDEPUTIAN I
2008 2009
• Kajian tentang Penataan Sistem
• Kajian tentang Penataan Mekanisme
Kelembagaan Pemerintah
Hubungan Antar Kelembagaan
• Kajian tentang Evaluasi Efektivitas
Negara
Kelembagaan Kecamatan di Daerah
• Kajian tentang Penataan
• Kajian tentang Best Practices
Kelembagaan Pelayanan Publik
Pemerintah Daerah
Bidang Investasi
• Kajian tentang Sistem Penggajian PNS
• Kajian tentang Pendelegasian
di Indonesia
Wewenang dalam Sistem Manajemen
• Kajian tentang Manajemen Kinerja
PNS di Indonesia
dalam Sistem Manajemen PNS di
• Kajian tentang Kinerja SDM Aparatur
Indonesia
dalam Meningkatkan Investasi
• Pedoman tentang Penyusunan Standar
• Kajian tentang Peran Provinsi dalam
Kinerja Individu
Pembangunan Kerjasama Antar
• Kajian tentang Strategi Penerapan
Daerah
Standar Pelayanan Minimal di Daerah
• Kajian tentang Peningkatan Kapasitas
• Kajian tentang Administrasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
Pemerintahan Provinsi yang Memiliki
Daerah
Otonomi Khusus
6. 2010 2011
• Kajian Penyusunan RPP • Rekomendasi kebijakan Magang
tentang Implementasi Bagi Calon Pemimpin Aparatur
Manajemen Bagi PNS Negara pada Institusi Bertaraf
• Kajian Penyusunan Grand Internasional
Design Reformasi PNS • Telaahan Kebijakan di Bidang
• Kajian tentang Penyusunan Sumber Daya Aparatur
Pedoman Penataan • Uji Terap dan Penyempurnaan Buku
Organisasi Pemerintah Pedoman Penataan Organisasi
• Kajian Penataan Jabatan Pemerintah
Politik dan Karier dalam • Seminar Internasional “Peran
Birokrasi Lembaga-Lembaga Internasional
• Kajian Model Community dalam Mengatasi Kesenjangan
Development di Daerah Global”
• Kajian Penyusunan • Penyusunan Database Susunan
Pedoman Pengukuran dan Organisasi Kementerian dan LPNK
Evaluasi Kinerja • Pengukuran dan Evaluasi Kinerja
Manajemen SDM Aparatur Manajemen PNS di Daerah
Daerah • Isu-Isu Aktual di Bidang Kinerja
Otonomi Daerah
7. Rencana Kegiatan Kedeputian I
2012 - 2014
Tahun Kegiatan Kajian Pelaksana
2012 Kajian Efiisiensi dan Efektivitas Kelembagaan Kelembagaan
Kajian Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Diklat Kelembagaan
Pengembangan Database Susunan Organisasi Kelembagaan
Perangkat Daerah
Kajian Penyusunan Perkalan tentang Kebijakan Kinerja SDA
Magang bagi Calon Pemimpin
Kajian Reformasi Sistem Pensiun PNS Kinerja SDA
Kajian Penyusunan Indikator Aparatur Kinerja
Otonomi
Daerah
Kajian Capacity Building Kinerja Manajemen PNS di Kinerja
Daerah Otonomi
Daerah
8. Tahun Kegiatan Kajian Pelaksana
2013 Efisiensi dan efektifitas kelembagaan pemerintah Kelembagaan
(Kementerian, LPNK, dan LNS)
Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Pemeliharaan Kelembagaan
Database Kelembagaan yang berbasis web
Evaluasi Penataan Organisasi Pemerintah (Pemeringkatan Kelembagaan
Kinerja Kelembagaan Organisasi Pemerintah Daerah)
Kajian Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Kinerja SDA
Pengembangan Kompetensi Aparatur
Kajian Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pola Karier Kinerja SDA
PNS
Kajian Efektivitas Hubungan Industrial di Daerah Kinerja
Otonomi
Daerah
Kajian Model Pengukuran Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Kinerja
Daerah (DPRD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Otonomi
Daerah
Daerah
9. Tahun Kegiatan Kajian Pelaksana
2014 Kajian Penyusunan Draft RUU Kelembagaan Pemerintah Kelembagaan
Kajian Penyusunan Draft RPP tentang Penataan Organisasi Kelembagaan
Perangkat Daerah
Pemeliharaan dan Update Informasi Kelembagaan berbasis Kelembagaan
Web
Pemberian best practices award daerah yang berkinerja baik Kelembagaan
Kajian Kapasitas Kepemimpinan Kepala Daerah dalam Kinerja SDA
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kajian Peran Birokrasi dalam Pengembangan Daerah Kinerja SDA
Pemekaran
Kajian Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kinerja
di Daerah Otonomi
Daerah
Kajian Evaluasi Pencapaian MDG’s (Millennium Development Kinerja
Goals) di Daerah Otonomi
Daerah
10. Perkonsultasian Bidang Kelembagaan dan SDA
Manajemen
Kinerja Pemda
Pembangunan
Administrasi
negara Penataaan
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Peningkiatan
Kualitas
Pelayanan
Publik
Kepemerintahan
Yang baik
Manajemen
SDM
Peningkatan
Kualitas
Reformasi
Pelayanan Publik
Birokrasi
11. Program Bimbingan Teknis Kajian
• Manajemen Kepegawaian
• Penyusunan Master Plan Kepegawaian • Penataan Mekanisme Hubungan Legislatif
• Penyusunan Analisis Jabatan • Penataan Kelembagaan
• Penyusunan Analisis Beban Kerja • Penyusunan Pola Karier
• Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan • Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah
• Organisasi dan Metode (O & M) • Penyusunan Analisis Jabatan
• Penyusunan Strategi Penerapan Standar • Penyusunan dan Penerapan Strategi
Pelayanan Minimal (SPM) Pencapaian SPM Daerah
• Penyusunan LAKIP • Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
• Penyusunan Standard Operating Procedures (IKM)
(SOP) • Pemetaan Community Development di
• Penyusunan Standar Pelayanan Publik/SPP Daerah
• Pengelolaan Aset Daerah • Tunjangan Tambahan Penghasilan Daerah
• Sistem Manajemen Kinerja Prima Otonomi • Penataan Kecamatan dalam Peningkatan
Daerah (SMAKIN PRIMA OTDA) Pelayanan Publik
• Manajemen Perkantoran Modern • Penyusunan Tugas Organisasi
• Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa • Evaluasi Program Pemberdayaan
Masyarakat
• Manajemen Konflik
• Penyusunan Naskah Kontrak
• Workshop Teknik Negosiasi
12. Publikasi
Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah dalam rangka
Pengelolaan Pemerintahan Yang Lebih Baik
Buku ini merupakan proceeding hasil lokakarya “Penataan Kelembagaan
Pemerintah Daerah dalam rangka Pengelolaan Pemerintahan Yang Lebih
Baik”. Buku ini mengulas berbagai hal yang berkaitan dengan terbitnya
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah.
Reformasi Kebijakan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Daerah
Kajian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis
reformasi kebijakan pelaksanaan administrasi pemerintahan daerah
menurut criteria kemampuan administratif pemerintah daerah yang
meliputi unsur manajemen, kelembagaan daerah, SDM Aparatur,
keuangan daerah, perlengkapan dan asset daerah. Buku ini memuat
berbagai informasi tentang implementasi kebijakan pemerintahan
daerah dan berbagai inovasi yang telah dihasilkan oleh daerah.
13. Publikasi lainnya
• Kajian Jumlah Pegawai Daerah dan Beban Pembiayaan
dalam APBD
• Penyusunan Pedoman Pengukuran Beban Kerja SDM
Aparatur Daerah
• Sistem Pendayagunaan SDM Aparatur
• Kajian Penyusunan Pola Karier PNS
• Pedoman Penyusunan Standar Kinerja
• Manajemen Kinerja dalam Sistem manajemen Pegawai
Negeri Sipil di Indonesia
• Kinerja SDM Aparatur dalam Meningkatkan efisiensi
• Grand Design PNS
• Penyusunan Kebijakan Magang bagi calon pemimpin
aparatur pada Institusi Bertaraf Internasional
14. Membangun Kolaborasi
Kajian/Litbang Bidang Kelembagaan
& SDA
2013 2014
2012
Peningkatan Rencana
Kerjasama Kajian Kajian/litbang
Pelibatan
dalam berbagai dengan
stakeholder
bentuk kegiatan mengakomodir
dalam
(bimtek, usulan
pelaksanaan
research, stakeholders.
kegiatan
workshop)
15. Kedeputian I Lembaga Administrasi Negara
Gedung B Lt. 3 Lembaga Administrasi Negara
Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat
(021) 3868201