1. KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
OLEH MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
Disampaikan pada :
Kongres IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Inna Grand Bali Beach Hotel
Denpasar – Bali, 10 April 2015
2. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.
3. BERDAULAT SECARA POLITIK
BERDIKARI SECARA EKONOMI
BERKEPRIBADIAN SECARA SOSIAL BUDAYA
PIDATO TRISAKTI BUNG KARNO TAHUN 1963
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
Visi Pembangunan Nasional (Visi Presiden)
Tahun 2015-2019
Kementerian Sosial RI dalam 5 tahun kedepan (2015-2019) menyesuaikan
dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 (Visi Presiden)
“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”
5. 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan
negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara
maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
5
DIREKTORAT JENDERAL
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
KEMENTERIAN SOSIAL RI
7 MISI PEMBANGUNAN NASIONAL (MISI PRESIDEN)
TAHUN 2015-2019
6. 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada
seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka
negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas
korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa
maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
6
DIREKTORAT JENDERAL
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
KEMENTERIAN SOSIAL RI
9 AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2015-2019
(NAWA CITA)
7. 1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang
Berkelanjutan.
3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan.
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan
Perunahan Iklim.
5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh.
6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang
Berkeadilan.
7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
7
DIREKTORAT JENDERAL
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
KEMENTERIAN SOSIAL RI
ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2015-2019
8. 1.Membangun Landasan yang Kuat agar Ekonomi Terus Tumbuh
Menghasilkan Kesempatan Kerja yang Berkualitas
2.Meningkatkan Produktivitas Sektor/Sub Sektor Ekonomi
3.Penyelenggaraan Perlindungan Sosial Yang Komprehensif
4.Perluasan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
5.Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan
8
Lanjutan...
DIREKTORAT JENDERAL
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
KEMENTERIAN SOSIAL RI
ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG
BIDANG: PEMERATAAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
9. 1. Penataan Asistensi Sosial Reguler dan Temporer Berbasis Keluarga dan Siklus Hidup, melalui
Program Keluarga Produktif dan Sejahtera, meliputi:
1)Mengintegrasikan berbagai asistensi sosial berbasis keluarga bagi keluarga miskin dan
rentan yang memiliki anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia, dalam bentuk bantuan
tunai bersyarat dan/atau sementara, bantuan pangan bernutrisi, dan pendampingan
pengasuhan
2)Memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis komunitas untuk PMKS yang berada
di luar sistem keluarga, serta menjadikan pelayanan di dalam lembaga/panti sebagai
alternatif terakhir.
3)Meningkatkan integrasi program pemberdayaan bagi penduduk miskin dan rentan, melalui
peningkatan kemampuan keluarga dan inklusi keuangan, serta peningkatan akses layanan
keuangan sehingga membuka kesempatan bagi pengembangan ekonomi.
4)Transformasi subsidi beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara bertahap menjadi
bantuan pangan bernutrisi (tidak hanya beras, namun juga bahan makanan lainnya, seperti
telur, kacang-kacangan, dan susu)
9
DIREKTORAT JENDERAL
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
KEMENTERIAN SOSIAL RI
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN SOSIAL YANG KOMPREHENSIF
10. DIREKTORAT JENDERAL
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
KEMENTERIAN SOSIAL RI
TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2015-2019
Tujuan Sasaran Strategis Arah Kebijakan
1. Meningkatnya
kemampuan penduduk
dalam memenuhi
kebutuhan dasar
1.1 Meningkatnya kemampuan
keluarga miskin dan rentan
dalam memenuhi kebutuhan
dasar
Arah Kebijakan :
1. Penataan asistensi sosial reguler dan
temporer berbasis keluarga dan siklus
hidup, melalui Program Keluarga Produktif
dan Sejahtera
2. Meningkatkan penjangkauan pelayanan
dasar bagi penduduk miskin dan rentan
3. Perluasan cakupan SJSN bagi penduduk
rentan dan pekerja informal miskin dan
rentan
10
11. Tujuan Sasaran Strategis Arah Kebijakan
1.2 Meningkatnya kemampuan
keluarga miskin dan rentan
dalam mengelola kegiatan
ekonomi produktif
Arah Kebijakan :
1. Peningkatan peran pemerintah pusat dan
daerah dalam pengembangan ekonomi lokal
bagi masyarakat miskin dan rentan
2. Peningkatan kualitas pendampingan dalam
rangka peningkatan kapasitas dan
ketrampilan masyarakat miskin
1.3 Meningkatnya kualitas dan
cakupan pelayanan dasar
minimal dalam sistim
pelayanan dan rujukan
terpadu
1. Penguatan peran kelembagaan sosial
2. Penyempurnaan pengukuran kemiskinan yang
menyangkut kriteria, standardisasi, verifikasi,
validasi dan sistem pengelolaan data PMKS
sebagai basis data terpadu
11
12. Tujuan Sasaran Strategis Arah Kebijakan
2. Meningkatnya pemenuhan hak
dasar dan Inklusivitas bagi
penduduk miskin dan rentan,
penyandang disabilitas, lanjut usia
dan kelompok marjinal lainnya
2.1 Meningkatnya kemampuan
penduduk miskin dan
rentan, anak, penyandang
disabilitas, lanjut usia dan
kelompok masyarakat
marjinal lainnya dalam
pemenuhan hak dasar dan
Inklusivitas
1. Peningkatan pemenuhan hak dasar dan
Insklusivitas penyandang disabilitas
lanjut usia, serta kelompok masyarakat
marjinal pada setiap aspek kehidupan
3. Meningkatnya kualitas manajemen
dan pengelolaan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial.
3.1 Meningkatnya kapasitas
SDM dan fungsi lembaga
penyelenggara kesejahteraan
sosial
1. Penguatan kelembagaan dan SDM Kessos
2 . Meningkatkan keserdian infrastruktur
dan sarana pelayanan dasar bagi
masyarakat kurang mampu dan rentan
12
15. 7 MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL UTAMA
•KEMISKINAN
1
•KETERLANTARAN
2
•KECACATAN
3
•KETUNAAN SOSIAL
4
•KORBAN BENCANA
5
•KORBAN TINDAK KEKERASAN
6
•KETERPENCILAN
7
16. 26 PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PMKS)
1. Anak Balita Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Anak yang Berhadapan
dengan Hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak dengan
Kedisabilitasan (ADK)
6. Anak yang menjadi Korban
Tindak Kekerasan atau
Diperlakukan Salah
7. Anak yang memerlukan
Perlindungan Khusus
8. Lanjut Usia Terlantar
9. Penyandang Disabilitas
10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas
15. Bekas Warga Binaan
Lembaga Pemasyarakatan
(BWBLP)
16. Orang dengan HIV/ AIDS
(ODHA)
17. Korban Penyalahgunaan
NAPZA
18. Korban Trafficking
19. Korban Tindak Kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah
Sosial (PMBS)
21. Korban Bencana Alam
22. Korban Bencana Sosial
23. Perempuan Rawan Sosial
Ekonomi
24. Fakir Miskin
25. Keluarga Bermasalah Sosial
Psikologis
26. Komunitas Adat Terpencil
17. 26 PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PMKS)
1. Anak Balita Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Anak yang Berhadapan
dengan Hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak dengan
Kedisabilitasan (ADK)
6. Anak yang menjadi Korban
Tindak Kekerasan atau
Diperlakukan Salah
7. Anak yang memerlukan
Perlindungan Khusus
8. Lanjut Usia Terlantar
9. Penyandang Disabilitas
10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas
15. Bekas Warga Binaan
Lembaga Pemasyarakatan
(BWBLP)
16. Orang dengan HIV/ AIDS
(ODHA)
17. Korban Penyalahgunaan
NAPZA
18. Korban Trafficking
19. Korban Tindak Kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah
Sosial (PMBS)
21. Korban Bencana Alam
22. Korban Bencana Sosial
23. Perempuan Rawan Sosial
Ekonomi
24. Fakir Miskin
25. Keluarga Bermasalah Sosial
Psikologis
26. Komunitas Adat Terpencil
19. • ANAK
• KELUARGA
MISKIN
• RAWAN
SOSIAL
EKONOMI
DISFUNGSI SOSIAL
• HAMBATAN FISIK,
• PENGETAHUAN
• KETERAMPILANMENTAL/ SOCIAL
PSIKOLOGS,
• BUDAYA
• GEOGRAFIS
AKSABELITAS
PELAYANAN
PERUMAHAN
PANGAN
KESEHATAN
PENDIDIKAN
AIR BERSIH & SANITASI
LINGKUNGAN
LAPANGAN KERJA
AKTE KELAHIRAN
KEBUTUHAN DASAR
LAINNYA
KUALITAS
HIDUP
&
KESEJAHTERAN
FUNGSI PENCEGAHAN
FUNGSI REMEDIAL/ REHABILITASI
FUNGSI PENGEMBANGAN/
PEMBERDAYAAN
FUNGSI PERLINDUNGAN HAM
FUNGSI PENDUKUNG/ KOORDINASI
TUGAS POKOK DAN
FUNGSI PEMERINTAH
DAN MASYARAKAT
POSISI STRATEGIS PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
20. MANDAT
PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
SISTEM
PENYELENGGARAAN
KESSOS
Tujuh kelompok prioritas :
1.Kemiskinan
2.Ketelantaran
3.Kecacatan
4.Keterpencilan
5.Ketunaan sosial dan Penyimpangan perilaku
6.Korban bencana; dan/atau
7.Korban tindak kekerasan, ekploitasi, dan
diskriminasi
Kebijakan :
• Penguatan infrastruktur
kelembagaan sosial;
• Peningkatan kapasitas sumberdaya
manusia;
• Penguatan jejaring kerja;
• Perluasan jangkauan pelayanan.
In line
In line
1.Jaminan Sosial
2.Perlindungan Sosial
3.Rahabilitasi Sosial
4.Pemberdayaan Sosial
UU NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
PMKS PSKS
21. 21
Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.
1. Pemberdayaan Kemiskinan Perdesaan
2. Pemberdayaan Kemiskinan Perkotaan
3. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
4. Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial,
5. Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
Program Rehabilitasi Sosial
1. Kesejahteraan Sosial Anak
2. Pelayanan Sosial Lanjut Usia
3. Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan
4. Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
5. Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
3. Jaminan Kesejahteraan Sosial
4. Asuransi Kesejahteraan Sosial
5. Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja
Migran
6. Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
PROGRAM TEKNIS
KEMENTERIAN SOSIAL
23. SASARAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
1. Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 8-7% pada tahun 2019
2. Memastikan pemenuhan hak dasar seluruh rakyat, termasuk penyandang disabilitas,
lansia, dan kelompok marjinal lainnya; dan memperbesar peluang masyarakat miskin
untuk berinvestasi pada peningkatan kapasitas keluarga, pengelolaan resiko sepanjang
siklus hidup, dan terlibat dalam pertumbuhan ekonomi.
3. Berkurangnya kesenjangan akses pelayanan dasar, mencakup identitas hukum,
pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, listrik, dan hunian layak untuk masyarakat
miskin dan rentan, termasuk PMKS.
4. Meningkatnya kapasitas penduduk miskin sehingga dapat meningkatkan akses terhadap
kegiatan ekonomi produktif, terutama dalam peningkatan keterampilan kewirausahaan
dan teknis dalam meningkatkan daya saing di pasar tenaga kerja dan akses terhadap
lembaga finansial.
24. Sistem perlindungan sosial
yang komprehensif
Peningkatan pelayanan
dasar bagi penduduk miskin &
rentan
Pengembangan
penghidupan penduduk
miskin & rentan
BANTUAN &
PERLINDUNGAN SOSIAL
PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
PEMBERDAYAAN
UMKM
SISTEM JAMINAN SOSIAL
SISTEM BANTUAN SOSIAL
JAMINAN LAYANAN DASAR
INFRASTRUKTUR DASAR
TERPADU
KAPABILTAS & PRODUKTIVAS
PEMBANGUNAN PARTISIPASI
Transformasi & Ekspansi
2015-2019 (RPJMN III)
Klaster Program PK
2007-2014 (RPJMN II)
Keberlanjutan
2020-2025
PROGRAM TERKOTAK PADA KLASTER
SEHINGGA SINERGI PENDEKATAN
DAN IMPLEMENTASI SULIT
PERLU SINEGERGI PENANGANAN
RTM DAN WILAYAH LINTAS SEKTOR,
K/L DAN TINGKAT PEMERINTAAHAN
MODEL YANG SOLID AKAN MEMBAWA
KEBERLANJUTAN SINERGI PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN
Klasifikasi
Program
dan
Kegiatan
AGENDA TRANSFORMASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
SUMBER: BAPENNAS
25. 1. PENGEMBANGAN SISTEM
LAYANAN DAN RUJUAKAN
TERPADU
2. PERBAIKAN PENARGETAN DAN
DESAIN PROGRAM
3. STANDARISASI LAYANAN
PANTI
4. OPTIMALISASI POTENSI
PENDANAAN, PEKERJA SOSIAL
JAMINAN SOSIAL
PENGUATAN KOMPLEMENTARITAS JAMINAN
DAN BANTUAN SOSIAL
ASURANSI SUKARELA
1. SISTEM PIERLINDUNGAN SOSIAL YANG
KOMPREHENSIF
INFRASTRUKTUR DAN SARANA
PELAYANAN PUBLIK
2. PENINGKATAN PELAYANAN DASAR
PERLUASAN
JANGKAUAN PELAYANAN
PUBLIK UNTUK
PENDUDUK MISKIN DAN
RENTAN
PENGEMBANGAN SUSTAINABLE
LIVELIHOOD
1. PEMBERDAYAAN DAN
PENGUATAN USAHA MIKRO
DAN KECIL
2. PENINGKATAN AKSES
TERHADAP PELAYANAN
KEUANGAN
3. PENINGKATAN PELUANG
USAHA PENDUDUK MISKIN
4. PENINGKATAN PRODUKTIFITAS
MASYARAKAT MISKIN
5. PENGEMBANGAN
PEREKONOMIAN PEDESAAN
BERBASI PELATIHAN
6. PENGEMBANGAN KESEMPAYAN
KERJA PENDUDUK MISKIN
3. PENGEMBANGAN KEHIDUPANN
TRANSFORMASI STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
SUMBER: BAPENNAS
26. 1. Perlindungan Sosial
Meningkatkan Pelaksanaan
SJSN
Meningkatkan Penataan
Asistensi Sosial
Mengembangkan lingkungan yang
inklusif bagi penyandang
disabilitas dan lansia
2. Pelayanan Dasar
Meningkatkan ketersediaan
infrastruktur dan sarana pelayanan
publik
Meningkatkan penjangkauan
pelayanan dasar bagi
penduduk miskin dan rentan
3. Mengembangkan Penghidupan
Berkelanjutan
Pemberdayaan ekonomi
berbasis pengembangan
ekonomi lokal bagi masyarakat
miskin dan rentan
Perluasan akses permodalan dan
layanan keuangan melalui
penguatan layanan keuangan
ekonomi mikro bagi masyarakat
miskin dan rentan
ARAH KEBIJAKAN
PERCEPATAN PENGURANGAN KEMISKINAN
ARAH KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGURANGAN KEMISKINAN
SUMBER: BAPENNAS
28. JUMLAH PENDUDUK MISKIN PER PROVINSI 2013
(KOTA + DESA)
-
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
3,500.00
Aceh
Sumatera
Utara
Sumatera
Barat
Riau
Jambi
Sumatera
Selatan
Bengkulu
Lampung
Kepulauan
Riau
DKI
Jakarta
Jawa
Barat
Jawa
Tengah
DI
Yogyakarta
Jawa
Timur
Banten
Bali
Nusa
Tenggara
Barat
Nusa
Tenggara
Timur
Kalimantan
Barat
Kalimantan
Tengah
Kalimantan
Selatan
Kalimantan
Timur
Sulawesi
Utara
Sulawesi
Tengah
Sulawesi
Selatan
Sulawesi
Tenggara
Gorontalo
Sulawesi
Barat
Maluku
Maluku
Utara
Papua
Barat
Papua
Jumlah Penduduk Miskin Kota (Ribu Jiwa) Jumlah Penduduk Miskin Desa (Ribu Jiwa)
PENDUDUK MISKIN PER PROVINSI MASIH DIDOMINASI DI DAERAH PERDESAAN DIBANDINGKAN DI PERKOTAAN
Sumber: Bappenas
29. PROGRAM KELUARGA HARAPAN MENYASAR SEGMENTASI PEREMPUAN,
DENGAN PENERIMA MANFAAT IBU HAMIL, IBU MENYUSUI, DAN USIA
PENDIDIKAN ANAK HINGGA 9 TAHUN SAAT INI TELAH MENYENTUH 2.871.827
KELUARGA SANGATV MISKIN
31. PROGRAM SIMPANAN KELUARGA SEJAHTERA,
PROGRAM INDONESIA PINTAR & PROGRAM INDONESIA SEHAT
UNTUK MEMBANGUN KELUARGA PRODUKTIF
32. JENIS KARTU & JUMLAH KARTU 2015
Pemegang KPS : 15.500.000
Buffer : 500.000
PMKS : 340.000
Kemendikbud : 17.900.000 Jiwa
Kemenag : 2.400.000 Jiwa
Pemegang kartu lama : 86,4 juta jiwa
PMKS, Napi & Bayi : 1,8 juta jiwa
34. KARTU KELUARGA SEJAHTERA (KKS)
• Kartu keluarga sejahtera (KKS) penanda keluarga kurang mampu yang berhak
untuk mendapatkan berbagai bantuan sosial termasuk simpanan keluarga
sejahtera.
• Kartu keluarga sejahtera diberikan kepada keluarga kurang mampu, secara
bertahap diperluas mencakup penghuni panti asuhan, panti jompo dan panti-
panti sosial lainnya.
• Penerima KKS adalah Pemegang kartu lama (KPS) sejumlah 15.530.897
Keluarga, terdapat juga persediaan untuk PMKS 340.000 selain itu disiakan
Buffer 500.000 Keluarga
35. SASARAN DAN MEKANISME PENYALURAN PSKS 2015
TARGET PSKS : 15.530.897 (PEMILIK KPS)
Nop – Des 2014 2015 (3 bulan)
KPS+KKS
15.530.897
14,530.897
Giro Pos
1.000.000
Bank Mandiri LKD
Mekanisme Pembayaran
* TARGET PSKS :16,370.897
(15,5 JT LANJUTAN 2014, 340 RB PMKS, DAN 500
RIBU BUFFER)
KKS
16,530.897
15,530.897
Giro Pos
1.000.000
Bank Mandiri LKD
37. KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)
•Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan transformasi dari
Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)
•Program Kartu Indonesia Pintar bertujuan menghilangkan
hambatan ekonomi siswa untuk bersekolah sehingga
mereka memperoleh akses pelayanan pendidikan yang
layak, di tingkat dasar dan menengah.
38. • Kartu Indonesia pintar diberikan kepada seluruh anak usia sekolah, yaitu 6 hingga 21
tahun dari keluarga kurang mampu, baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar
di sekolah maupun madrasah
• Pada tahap lanjutan, KIP mencakup pula anak usia sekolah yang tidak berada di sekolah
seperti anak jalanan, pekerja anak, di panti asuhan, dan difabel.
• Selain berlaku di sekolah/madrasah, KIP berlaku juga di pesantren, pusat kegiatan
belajar masyarakat dan balai latihan kerja (BLK).
• KIP kedepannya mendorong mengikutsertakan anak usia sekolah yang belum terdaftar
di satuan pendidikan untuk kembali bersekolah.
JANGKAUAN KARTU INDONESIA PINTAR
40. • Kartu Indonesia sehat (KIS) merupakan program untuk mendapatkan jaminan
sosial yang berlaku nasional untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pra
sejahtera.
• Program KIS merupakan perluasan manfaat secara kualitas dan kuantitas.
• Masyarakat prasejahtera akan mendapat layanan kesehatan mulai dari
preventif (pencegahan) dan promotif.
• Sedangkan secara kuantitas, akan ada penambahan jumlah orang yang
sebelumnya tidak bisa ditampung dalam sjsn yang tercatat sebagai penerima
bantuan iuran (PBI) yaitu 86,4 juta jiwa dan bagi PMKS, Napi & Bayi 1,8
juta jiwa
KARTU INDONESIA SEHAT
41. • Pelayanan kartu indonesia sehat (KIS) dengan pasien pengguna kartu
BPJS kesehatan tidak ada perbedaan, proses pelayanan berada di
fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas terlebih dahulu. setelah
itu, jika menurut dokter perlu perawatan, maka selanjutnya akan
dirujuk ke rumah sakit.
• Khusus untuk gawat darurat, pasien bisa mendapatkan layanan di
rumah sakit.
SASARAN PENERIMA KARTU INDONESIA SEHAT