Dokumen tersebut membahas visi, misi, dan program Joko Widodo dan Jusuf Kalla di bidang energi, pertambangan, dan sumber daya alam untuk periode 2014-2019, yang mencakup peningkatan produksi energi, pengurangan korupsi di sektor sumber daya alam, dan peningkatan nilai tambah industri terkait.

1. Visi, Misi
dan Program
Joko Widodo
dan
Jusuf Kalla
Bidang Energi, Industri Ekstraktif
Pertambangan dan Sumber Daya Alam
Pemilihan Presiden Republik Indonesia
2014-2019 telah berlangsung pada 9 Juli lalu.
Terpilihnya Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai
Presiden Indonesia ke-7 memiliki posisi krusial
dalam menjaga konsolidasi demokrasi yang
telah dibangun. Peningkatan kualitas kinerja
institusi publik dan penguatan partisipasi
masyarakat menjadi penyeimbang pendulum
demokrasi yang penting untuk dilanjutkan dan
terus didorong menuju pencapaian cita-cita
bangsa yang sesungguhnya. Presiden terpilih
nantinya memiliki tanggung jawab yang besar
dalam memajukan perekonomian yang adil,
merata dan berkelanjutan.
Visi, Misi dan Program kerja merupakan salah
satu syarat yang harus dibuat oleh Joko Widodo dan
Jusuf Kalla. Gagasan tersebut telah disampaikan
kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kepada
publik sebagai bahan kampanye dalam pemilihan
presiden Republik Indonesia. Visi, misi dan program
tersebut nantinya akan dijabarkan sebagai program
presiden yang harus menjadi bagian dari Rencana
Pembangunan Nasional Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) dalam siklus pembangunan lima (5) tahun
pemerintahan Republik Indonesia.
Berikut adalah matriks visi, misi dan program
pasangan presiden dan wakil presiden di bidang
energi, industri ekstraktif pertambangan dan sumber
daya alam yang dirangkum oleh Sekretariat Publish
What You Pay Indonesia yang bersumber dari
dokumen visi, misi dan program kedua pasangan
calon dalam pemilihan presiden-wakil presiden tahun
2014.
Fact Sheet/Seri I/PWYP Indonesia/2014
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia merupakan koalisi masyarakat sipil untuk
transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya ekstraktif migas, pertambangan,
kehutanan dan sumber daya alam lainnya. PWYP Indonesia terafiliasi dalam
kampanye global Publish What You Pay. Berdiri sejak tahun 2007, dan terdaftar
sebagai badan hukum Indonesia sejak tahun 2012 dengan nama Yayasan Transparansi
Sumberdaya Ekstraktif. Aktivitas PWYP Indonesia di sepanjang rantai nilai sumberdaya
ekstraktif berfokus pada transparansi dan akuntabilitas fase sebelum kontrak dan
operasi pertambangan (publish why you pay and how you extract); fase produksi
dan menghasilkan pendapatan negara (publish what you pay); fase pemanfaatan
pendapatan ekstraktif untuk kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan (publish
what you earn and how you spend).
Website: www.pwyp-indonesia.org
Email: sekretariat@pwyp-indonesia.org
Facebook Fanpage: Publish What You Pay Indonesia
Twitter: @PWYP_Indonesia

2. Perubahan Iklim
1. Merancang isu perubahan iklim bukan
hanya isu lingkungan semata melainkan
juga untuk keekonomian nasional.
Pemberantasan Korupsi di
Sektor Sumber Daya Alam
1. Beberapa prioritas pemberantasan korupsi, diantaranya
pemberantasan tindakan penebangan liar, perikanan liar dan
penambangan liar;
2. Menginisiasi perangkat payung hukum khusus dengan satuan tugas
khusus untuk menindak tegas dan mencegah pelanggaran yang
berkaitan dengan illegal logging, illegal fishing dan illegal mining.
Aspek Produksi dan Penerimaan
Negara Dari Sektor Sumber
Daya Alam
1. Merancang terobosan strategi untuk menjaga dan meningkatkan produksi
minyak bumi dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang dan
menjalankan strategi melalui :
a. memperpanjang usia sumur-sumur yang sudah berproduksi dan
meningkatkan kembali produksi minyak yang menurun melalui
penggunaan teknologi yang tepat dan konsiten, misalnya teknologi
Enhanced Oil Recovery (EOR),
b. merancang kegiatan eksplorasi yang mengkalibrasi antara resiko tinggi
dan pengembalian investasi sehingga bisa didanai oleh pemerintah
maupun swasta,
c. diperlukan sistem fiskal yang fleksibel, sesuai dengan karakter ladang
minyak, misalnya dengan mempertimbangkan aspek kelayakan
investasi seperti net present value (NPV), internal rate of return (IRR),
payback period dan profitability ratio (PR),
d. pemerintah harus memberikan kemudahan administrasi dalam proses
pengembangan investasi dan pengembangan sumber daya migas.
2. Berkomitmen untuk mencapai industri migas yang kuat dan tangguh melalui
pembangunan industri migas yang kuat dan baik dalam jangka pendek maupun
panjang, mengoptimalkan dana APBN melalui lifting dan merumuskan strategi
reserve replacement. Dengan komitmen ini, didorong adanya revisi UU Migas
secepatnya sebelum persoalan semakin kronis berbasis pada pasal 33 UUD 1945
dengan ruh TRISAKTI;
3. Porsi penerimaan negara dari hasil tambang harus secara bertahap meningkat.
1. Merancang strategi yang dapat mengurangi subsidi dan menjaga
penyediaan energi murah, diantaranya melalui strategi transformasi
sistem transportasi dari berbasis BBM (mahal-impor) ke transportasi
berbasis gas (domestik-murah) dilengkapi dengan mengubah tata
niaga gas dengan titik berat memberi insentif untuk membangun
infrastruktur dalam 10 tahun terakhir. Strategi lainnya adalah dengan
merealokasi sebagian subsidi BBM (basis impor) ke penyedia biofuel
(basis domestik).
Peningkatan Nilai Tambah
dan Hilirisasi Industri SDA
1. Pengolahan hasil tambang atau hilirisasi harus segera
dilakukan dengan tujuan menurunkan impor dan
meningkatkan ekspor hasil tambang yang sudah diolah;
2. Untuk itu perlu diberikan insentif fiskal dan nonfiskal
bagi investor, khususnya investor nasional untuk
industri pengolahan bahan tambang di dalam negeri.
Investasi, Perdagangan dan Pengembangan Industri
1. Peningkatan jumlah pengusaha tambang nasional;
2. Jumlah usaha pertambangan rakyat harus meningkat;
3. Membangun regulasi yang mewajibkan CSR dan/atau
saham yang diperuntukkan untuk masyarakat lokal/sekitar
tambang, penguatan kapasitas pengusaha nasional (termasuk
penambang rakyat) dalam pengelolaan tambang yang berkelanjutan.
Untuk itu perlu diberikan insentif fiskal dan nonfiskal bagi investor,
khususnya investor nasional untuk industri pengolahan bahan tambang
di dalam negeri;
4. Mewujudkan kedaulatan energi melalui kebijakan pengurangan impor
energi minyak dengan meningkatkan eksplorasi dan eksploitasi migas
di dalam dan di luar negeri; Peningkatan efisiensi usaha BUMN penyedia
energi di Indonesia (eg. Pertamina, PLN, PGN); Pembangunan Pipa Gas;
Pengembangan energi terbarukan; Mengutamakan pemakaian batubara
dan gas untuk meningkatkan produksi listrik dalam negeri guna melayani
kebutuhan rumah tangga dan industri.
1. Penguatan koordinasi pengelolaan pertambangan di
bawah Menko, atas dasar prinsip keberpihakan, efisiensi
dan efektifitas;
2. Menyusun tata kelola migas yang efektif dan efisien untuk membangun
industri migas yang kuat, yang berorientasi pada kedaulatan energi. Sebagai
contoh, pembubaran BP Migas menjadi SKK Migas dianggap mengundang
ketidakpastian yang berujung pada berkurangnya investasi dan kegiatan
eksplorasi maupun pengembangan, sehingga diperlukan perbaikan tata
kelola migas dengan cara dalam jangka pendek dikeluarkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan dalam jangka menengah
dilakukan revisi UU Migas Merah Putih yang berkarakter membangun
kapasitas nasional dan memberikan kepastian hukum secara permanen.
1. Pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif
terhadap pelaku illegal logging;
2. Pengembangan tata guna hutan kesepakatan;
3. Pengembangan industri hasil hutan dan produk nonkayu yang ramah
lingkungan;
4. Evaluasi dan penataan pemanfaatan sumber daya hutan lestari;
5. Pemeliharaan proses ekologis dan sistem penyanggah kehidupan;
6. Pengawetan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
7. Tersedianya data sumber daya hutan yang akurat secara de-facto dan
de-jure serta dapat memberikan kepastian yang berkeadilan;
8. Terselesaikannya konflik kepemilikan hak pengelolaan dan tumpang
tindih perijinan;
9. Tertib peredaran hasil hutan dan pencegahan kebakaran dan illegal
logging;
10. Peningkatan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dan keterlibatan
masyarakat dalam pembangunan Hutan Rakyat, HTI, Agroforestry dan
Hutan Kemasyarakatan;
11. Pelestarian hutan dan perlindungan 20,63 juta ha sisa areal yang masih
berhutan serta perlindungan flora dan fauna yang terancam punah;
12. Rehabilitasi 100,70 juta ha areal tidak berhutan, hutan tidak produktif
dan lahan kritis;
13. Penataan rencana pemanfaatan 1,99 juta ha areal hutan yang belum
terdata;
14. Tertatanya tahapan yang jelas kegiatan pemenuhan kebutuhan hasil
hutan kayu dalam negeri sebesar 46,3 meter kubik per tahun secara
bertahap.
Kelestarian Alam, Tata Ruang dan
Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
1. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru kawasan
dan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelaku illegal
logging;
2. Pengembangan tata guna hutan kesepakatan;
3. Membangun tata ruang dan lingkungan yang berkelanjutan melalui:
pengembangan dan implementasi sistem produksi nasional yang
berkesinambungan, edukasi konsumen untuk memahami dan
mempraktekkan gaya hidup yang ramah lingkungan;
4. Mengeksploitasi SDA yang tidak terbarukan secara prudent (tidak
merusak lingkungan). Pembangunan ekonomi yang lebih merata
dan proporsional secara spasial di seluruh NKRI. Membaiknya
kualitas hidup dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
mencapai rata-rata 70-80%;
5. Memacu pembangunan pertanian yang berkelanjutan yang berbasis
bio-eco-region dengan pola pembangunan pertanian organik
maupun yang hemat lahan dan air. Perencanaan program Indonesia
Go Organic! Dengan pilot project 1000 desa organik dari program
reforma agrarian sebagai sentra produksi penghasil pangan organik
hingga tahun 2019, dan tambahan 1000 lagi hingga tahun 2024.
Dan melakukan enforcement terhadap praktek pertanian lestari
dengan percepatan implementasi UU No.41 tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan peraturan
turunannya;
6. Role model sikap dan perilaku hidup yang merawat alam dan
lingkungan sekitar melalu insentif dan disinsentif untuk mendo-rong
perilaku hidup yang green dengan mendorong tercapainya 80%
rumah tangga yang mengetahui perilaku peduli lingkungan hidup
dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
1. Mengamankan kepentingan dan keamanan maritim Indonesia, khususnya
batas negara, kedaulatan maritim dan sumber daya alam. Meningkatkan
upaya pengamanan khusus wilayah kelautan guna mencegah illegal fishing,
dengan mengamankan jalur transportasi untuk penindakan tegas terhadap
berbagai kegiatan ilegal termasuk di dalamnya illegal logging dan illegal
mining;
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik, diantaranya dengan penghentian konversi
lahan produktif untuk usaha lain, seperti industri, perumahan dan
pertambangan;
3. Penegakan hukum lingkungan;
4. Menjamin kepastian hukum dan hak kepemilikan tanah, penyelesaian
sengketa tanah dan menentang kriminalisasi penuntutan kembali hak
tanah masyarakat.
1. Membangun infrastruktur migas seperti kilang minyak di Indonesia untuk
mencukupi kebutuhan nasional dan berkomitmen untuk memberikan
insentif kepada swasta untuk mendorong pasrtisipasi dalam pembangunan
infrastruktur energi nasional;
2. Membangun infrastruktur migas di bidang transportasi yang berbasis
energi lokal dan murah, infrastruktur di bidang transportasi berbasis energi
lokal dan murah, SPBG, serta infrastruktur pendukung di hulu maupun hilir
seperti kilang, storage, pipa transmisi dan kapal tanker untuk mengurangi
ketergantungan pada luar negeri dan agar dapat dimanfaatkan sebesar-
besarnya untuk kepentingan domestik.
Konversi Energi, Penghematan Energi dan
Pengembangan Energi Baru Terbarukan
1. Menyusun strategi yang cerdas bagi energi baru terbarukan.
Strategi jangka panjang dengan merubah sistem harga beli
energi terbarukan sehingga sesuai dengan nilai keekonomian/
sesuai dengan resiko investasi. Strategi jangka pendek,
kontribusi pengurangan subsidi energi perlu dimasukkan
ke dalam perhitungan keekonomian melalui penggunaan
tenaga panas bumi dan tenaga air, biofuel dan biomassa yang
diproduksi melalui pembentukan tata kelola energi terbarukan
yang efisien efektif;
2. Menghadirkan terknologi hemat energi dan memberikan
disinsentif pada teknologi yang tidak memenuhi minimum
operational performance standard (MOPS) yang ditetapkan
oleh pemerintah.
Penyediaan Kebutuhan
Listrik Nasional
(Elektrifikasi)
1. Merancang strategi cerdas untuk mengatasi kelangkaan
listrik, mengurangi biaya produksi, mengeliminasi subsidi,
dan meningkatkan rasio elektrifikasi sampai 100%.
1. Berkomitmen dalam renegosiasi pengelolaan sumber
tambang berbasiskan keuntungan yang setara (i.e equal profit
sharing) antara pemerintah dan korporasi baik domestik maupun
asing, harus dirancang sebagai bagian dari penguatan kapasitas.
1
2
3
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
14
15
Aspek Regulasi, Ketahanan
dan Penegakan Hukum
Pembangunan Infrastruktur Energi
Subsidi Energi
Renegosiasi
Kontrak Pertambangan
Tata Kelola Kelembagaan
Penguatan Sektor Kehutanan
Aspek Sosial : Konflik, Hak
Masyarakat Sekitar Tambang
1. Masyarakat lokal atau sekitar tambang harus memperoleh
manfaat langsung dari pengelolaan tambang di wilayah mereka;
2. Pengurangan secara drastis konflik antara masyarakat lokal
dengan pengusaha tambang.