1. Studi Kasus PenataanNo 26 Tahun 2008
PP Ruang
Tentang Rencana Tata
(Perizinan IUPHHK-HT diWilayah Nasional
Ruang Pulau
Padang) Lampiran VII
Rencana Pola Ruang
Wilayah Nasional
Disampaikan Pada Seminar Terbuka
Teluk Belitung Desember 2010
2. Tinjauan Umum
• Pulau Padang Masuk Kategori Pulau Kecil (UU No
27/2007)
– Mempunyai sumberdaya alam yang terbatas
– Mempunyai Lingkungan yang sensitif
• Jumlah Penduduk (Merbau 48417 tahun 2008, prediksi
tahun 2012 51998 Jiwa)
• Kebutuhan Air bersih tahun 2000 sebanyak 3.385.200
liter/hari , prediksi tahun 2012 sebanyak 4.897.441
liter/hari
• Luas Gambut ………..ha (perlu dihitung dampak
Subsidence
• Topografi Wilayah Datar Tinggi kontur 15 mdpl
5. Rencana Tata Ruang Wilayah
No Rencana Alokasi LuasKabupaten
Pemanfaatan Ruang (ha) %
1 •Kawasan Suaka Kawasan Hutan Hutan Produksi Alam
HP/LGb
Margasatwa
4985 1 Produksi Tetap 35940 26.64
3.70% %
2 Kawasan Penyangga SM ada lindung gambut Basah
(didalamnya 2978 2 Pertanian Lahan yang harus
3950
(Budidaya Padi Sawah)
didelineasi terlebih dahulu melalui penelitian
2.21% 2.93%
3 Kawasan Lindung 21980 3 Pertanian Lahan Basah 13460
Lapangan
Gambut 16.29% (Budidaya Sagu) 9.98%
4 Kawasan Lindung 9071 4 Pertanian Lahan Kering 4332
Berhutan Bakau 6.72% 3.21%
5 Kawasan Sempadan 818 5 Perkebunan Rakyat 21640 16.04
Pantai 0.61% %
6 Perkebunan Swasta 10947 8.12%
7 Pertambangan 2566 1.90%
8 Pemukiman Perkotaan 371 0.28%
9 Pemukiman Perdesaan 1853 1.37%
Luas Kawasan Lindung Luas Kawasan Budidaya 70.47
39832 29.53% 95059 %
6. Perda No 19Tahun 2004 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Bengkalis
7. Perda No 10 tahun 1994
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Riau
8. PP 26 Tahun 2008
Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional
13. Kawasan Bergambut
Peraturan Perundangan
1. Kepres 32 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
Pasal 10 Kriteria kawasan bergambut adalah tanah
bergambut dengan ketebalan 3 meter atau
lebih yang terdapat di bagian hulu sungai dan
rawa.
2. PP 47 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional
Pasal 33 ayat 2 Kriteria kawasan lindung untuk
kawasan bergambut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b yaitu kawasan
tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter
atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai
dan rawa.
• Kawasan Lindung gambut dalam Draft RTRWP
2001-2015 seluas 511.162,3 Ha
• Kawasan Bergambut lebih dari 3 m yang
sudah diberikan izin HTI seluas 864.325 ha dan
230.624 ha izin Bupati
• Terjadi Pelanggaran Terhadap Kepres 32 1990
dan PP 47 1997,
15. Proses Permohonan Izin Usaha HTI (Berdasarkan Permenhut
No. P.19/Menhut-II/2007 jo. P.11/Menhut-II/2008)
Tembusan :
Permohonan Persyaratan Perusahaan Dirjen
Menteri Kehutanan Baplan
Admin&Teknis (Proptek)
Kadishut Prov
Kadishut Kab/Kota
SK IUPHHK dibatalkan Persyaratan Adminsitrasi
• Rekom Gubernur Atas Usulan
Dirjen BPK
apabila tdk membayar IIUPH memeriksa
dlm jangka waktu yg Bupati/Walikota Berdasar kelengkapan Adm,
ditentukan dlm Permenhut Pertimbangan Teknis Kepala Dinas 10 hr krj
Admin Tdk Lengkap,
IIUPH Kht Kab/Kota, tidak ada beban hak Tolak
dan didasarkan analisis fungsi kaw Admin Lengkap, Dirjen
Dns Kht Prov & Kepala BPKH serta minta KaBaplan Konfirm
Areal (30 hr krj) Dapat mengajukan
dilamp peta lokasi skala 1 : 100.000 kembali
• Menhut mener • Rencana Lokasi yg dimohon & Citra
bitkan SK IUPHHK- Landsat resolusi minimal 30 m, skala
HTI 1 : 100.000
• Pernyataan bersedia buka kantor Pada Areal yg Areal diluar Pencad
. Dirjen menerbitkan di Prov/Kab
dicadkan Menhut diajukan ke Menhut
untuk dicadkan
SPP IIUPH 6 hr krj • Akte Pendirian Kop/Bdn Usaha
. SK IUPHHK-HTI • Bergerak di bid usaha kehutanan/
diberikan setelah pertanian/perkebunan
pembayaran IIUPH • Surat Izin Usaha Berdasarkan hsl konfirm areal, Dirjen Melakukan
• NPWP Penilaian Proptek 7 hr krj & hasil disampaikan
Menteri
Persyaratan Teknis
• Proposal Teknis
Tidak Lulus, Tolak
Berdasarkan WA,Dirjen Lulus,Persetujuan Menhut
(7 hr krj)
(7 hr krj)
menyiapkan konsep Kep Berdasarkan AMDAL/UKL&
IUPHHK- HTI kpd UPL, Menteri menginstruksikan
Menhut Melalui Sekjen & KaBaplan untuk menyiapkan Surat Perintah Penyusunan
Sekjen menelaah aspek Peta Areal Kerja (WA) 1. AMDAL 150 Hr
Hukumnya (5 hr krj) (15 hr krj) 2. UKL DAN UPL 60 Hr
3. Apabila tdk dipenuhi, Srt
persetujuan batal
16. Pembiaran Atas Pelanggaran
Regulasi
Aktor
Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabuupaten
Dinas Kehutanan Kabupaten
Rencana Tata Ruang
Bupati Wilayah Provinsi
Rencana Tata Ruang
Dinas Kehutanan Provinsi Wilayah Nasional
Gubernur
Pencadangan Lahan
Untuk HTI
Dirjen Planologi Kehutanan
Tata Guna Hutan
Komisi Amdal Pusat Kesepakatan
Mentri Kehutanan Kawasan Bergambut/
Lindung Gambut
17. Apakah Karena Korupsi ????
• Belum terintegrasinya peta-peta kawasan hutan
menjadi satu peta tunggal sebagai acuan semua
stakeholder. KPK menemukan sekurang-kurangnya 4
versi peta kawasan hutan dengan skala yang
berbeda-beda, yang berdampak pada
ketidakpastian karena terdapat selisih antara 4
hingga 16 juta ha luas kawasan hutan di antara
versi-versi tersebut.
Hasil Riset KPK Desember 2010
18. • Belum diterapkannya prinsip-prinsip good governance
dalam pelayanan publik terutama dalam pelayanan
perpetaan, konfirmasi areal kerja IUPHHK, perizinan
pinjam pakai, tukar-menukar, dan pelepasan kawasan
hutan karena tidak ada unit pelayanan terpadu
informasi dan perizinan. Selain itu, tidak ada standar
waktu dan biaya yang jelas. Dalam lingkup Ditjen
Planologi saja, konfirmasi peta harus melalui sekurang-
kurangnya 2 Direktorat, per Direktorat 5 Subdit, tiap-
tiap Subdit sekurang-kurangnya 4 meja. Biaya rapat-
rapat pembahasan dan biaya pengawasan oleh Balai
Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) juga tidak
distandarkan.
19. • Penerbitan 79 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Alam/Tanaman di
luar peruntukannya menurut Tata Guna Hutan
Kesepakatan Provinsi Riau, dengan total luas
kawasan yang dilanggar mencapai 3,7 juta ha.
Sebagian besar, 2,9 juta ha, berupa IUPHHK-HT di
kawasan Hutan Produksi Terbatas, yang berarti
indikasi land clearing di hutan alam. Hal ini
disebabkan lemahnya prosedur serta evaluasi
kinerja daerah dalam perlindungan dan
pengawasan hutan.
20. Dampak Yang Mungkin Timbul Jika Izin
Ini Tetap Beroperasi
• Kehilangan Catchmen Area Seluas……..
• Krisis Air Bersih/ Infiltrasi Air Laut
• Subsidence berkemungkinan berdampak banjir
• Sedimentasi Pada kawasan Pesisir
• Berkurangnya Kebutuhan Lahan Bagi Masyarakat
• Masuknya migran, (kompetisi penggunaan lahan)
• Kombinasi Subsidence dan Global Warming
memungkinkan hilangnya pulau
27. PERSOALAN PENATAAN RUANG
• RUANG • RUANG
LINDUNG vs EKSPLOITASI
BUDIDAYA SUMBER DAYA
ALAM
KONFLIK KOMPETISI
RUANG RUANG
TEKANAN AKSES
PERTUM- ATAS
BUHAN RUANG
• DAMPAK DI • RUANG PRIVAT
PERKOTAAN vs PUBLIK
DAN
PERDESAAN
28. Kasus-kasus Umum Tata Ruang
Konflik antar
sektor (hutan
lindung dan batu
bara);
Konflik dengan Konflik antara
masyarakat pusat dan
lokal; daerah;
Kolusi dalam Lemahnya
Perizinan; pengawasan
Tidak terdapat
Ilegal (lodging,
database potensi
fishing, mining);
SDA yang akurat;
28
29. Managenen Konflik
Rencana tata Pelaksanaan Pengendalian
ruang pemanfatan • Pengawasan,
• Proses perencanaan Ruang pemantauan,
yang partisipatif penegakan hukum
• Ada kajian cost and
• Perencanaan yang • Keberatan, Pelaporan
benefit (KLS, NRA,
serinci/sedetail dan pengaduan
AMDAL)
mungkin • Izin (verguining,
• Optimalisasi fungsi licentie, consessie)
ruang (bukan
perubahan)
30. RTRW = Pisau Bermata Dua
Ketentuan sanksi UU No. 26/ 2007
Pasal 69 s.d pasal 75
Ketentuan sanksi ini mengikat semua pihak, baik
pelanggar ketentuan RTRW maupun aparat pemberi ijin
pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya adalah kita
semua sebagai bagian dari institusi yang berwenang
memberikan persetujuan substansi.
31. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pemda dapat mengatur ketentuan perizinan menurut
kewenangannnya masing-masing sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
Perizinan
diatur oleh Pemerintah & pemda (menurut
kewenangan masing-masing)
batal demi
dikeluarkan dan/atau hukum
Izin
Pemanfaatan
diperoleh dgn tidak melalui Ps. 37 ayat (3)
Ruang prosedur yg benar
diperoleh melalui prosedur dapat
apabila yang benar tetapi dibatalkan
tidak kemudian terbukti tidak Ps. 37 ayat (4)
sesuai sesuai dengan RTRW
RTRW
Ps. 37 ayat (6) penggantian /
akibat adanya perubahan ganti kerugian
RTRWN yg layak
Ps. 37 ayat (5)
BHK-DJPR/Presentasi/DR
