2.  Isu Desentralisasi di Indonesia dimulai pasca reformasi
sekitar tahun 1999-2000. Hal itu ditandai dengan lahirnya
UU No. 32 Tahun 2004.
 Lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah membawa angin baru bagi pemerintahan di
Indonesia dari sentralistik menjadi desentralisasi.
 Dengan Des-Kes pemerintah daerah diberikan wewenang
untuk mengatur sektor sistem kesehatan di daerah.
 Dalam prosesnya, pemerintah daerah sangat tergantung
pada beberapa faktor, yaitu dukungan pembiayaan, kerja
sama lintas sektor, dll dalam menyukseskan sistem
kesehatan di daerahnya.

3. Desentralisasi dalam Sistem KesehatanDesentralisasi dalam Sistem Kesehatan
Dukungan dana
Undang-undang khusus Dukungan SDM
Dukungan DPRD Kerjasama Lintas Sektor
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH
(SISTEM KESEHATAAN DAERAH)

4. PengertianPengertian
 Desentralisasi dalam kerangka pembangunan kesehatan
dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan pembangunan
bidang kesehatan dengan cara lebih mendekatkan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan
memperpendek jalur birokrasi pelayanan kesehatan untuk
masyarakat.
 Sistem desentralistik memberi kewenangan bagi daerah
untuk menentukan sendiri program serta pengalokasian
dana pembangunan kesehatan di daerahnya.

5. Definisi
 Secara umum : sebagai pemindahan kewenangan
atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan
pemerintahan, manajemen, dan pengambilan
keputusan dari tingkat nasional ke tingkat daerah
(Rondinelli, “Decentralization in Developing
Countries”, 1983)

6. Definisi
 Desentralisasi sebagai pemindahan kewenangan,
kekuasaan, perencanaan pemerintahan dan pengambilan
keputusan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi ke
tingkat yang lebih rendah dalam satu hierarki politis
administratif atau teritorial (Mills dkk,1990).
 Desentralisasi dimaksudkan untuk meningkatkan
partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, sehingga
dapat menyediakan pelayanan yang sesuai dengan
kebutuhan dan aspirasi setempat, mengakomodasi
perbedaan sosial, ekonomi dan lingkungan, serta
meningkatkan pemerataan dalam penggunaan sumber
daya publik (Ribot JC., 2002).

7. Hakikat Desentralisasi Kesehatan
 Sesuai dengan paradigma sehat yang ditetapkan
sebagai model pembangunan kesehatan yang
mengutamakan upaya-upaya promotif dan preventif
tanpa mengabaikan upaya-upaya kuratif dan
rehabilitatif (Depkes, 2001).
 Paradigma sehat merupakan modal pembangunan
kesehatan yang dalam jangka panjang akan mampu
mendorong masyarakat untuk bersikap dan bertindak
mandiri dalam menjaga kesehatannya sendiri melalui
kesadaran terhadap pentingnya upaya-upaya
kesehatan yang bersifat promotif dan dan preventif.

8. REFORMASI BIROKRASI
(MEDIAKOM, KEMENKES RI, EDISI 37, SEPTEMBER 2012)
 Pangkas. Menggunakan teknologi-elektronik dalam
pelayanan ( mulai dari kirim dokumen; verifikasi; tanda
tangan) lebih ringkas, mudah, cepat dan akurat
 SDM dilatih sebagai pelayan yang baik. (peduli kepada
pelanggan; sesuai SOP yg telah ditetapkan; menguasai
product knowledge)
 Penguatan sarana dan prasarana pelayanan optimal

10. Paradigma Lama Paradigma Baru
 Program dan Kebijakan
yang top down
 Mentalitas nrimo
 Meninabobokan potensi
lokal
 Pembangunan Kesehatan
berbasis Pemerintah
 Sistem purnabayar
pelayanan kesehatan
 Pembangunan Kesehatan
Sektoral
 Program dan Kebijakan
yang top down
 Mentalitas nrimo
 Meninabobokan potensi
lokal
 Pembangunan Kesehatan
berbasis Pemerintah
 Sistem purnabayar
pelayanan kesehatan
 Pembangunan Kesehatan
Sektoral
Bottom-up
Mentalitas proaktif
Pemberdayaan sumber daya
lokal
Pembangunan Kesehatan
berbasis Masyarakat
Sistem prabayar pelayanan
kesehatan
Pembangunan Kesehatan
Multisektor
Perubahan Paradigma Pembangunan
Kesehatan dalam Kerangka Desentralisasi
(Siagian, 2002)

11. Empat Bentuk Desentralisasi (Mills dkk, 1990)Empat Bentuk Desentralisasi (Mills dkk, 1990)
 Dekonsentrasi : pemindahan sebagian kewenangan dari
pemerintah pusat ke kantor-kantor daerah secara
administratif. Kantor-kantor daerah tersebut mempunyai
tugas-tugas administratif yang jelas dan derajat
kewenangan tersendiri, tetapi mereka mempunyai
tanggung jawab utama ke pemerintah pusat.
 Devolusi : kebijakan untuk membentuk atau memperkuat
pemerintah daerah yang dalam beberapa fungsi benar-
benar independen dari pemerintah pusat, misal pencarian
sumber daya.

12. Lanjutan...
 Delegasi : pemindahan tanggung jawab manajerial untuk
tugas-tugas tertentu ke organisasi-organisasi yang berada
di luar struktur pemerintah pusat dan pelaksanaannya
secara tidak langsung dikontrol oleh pemerintah pusat,
misal pengadaan dokter PTT yang merupakan kebijakan
pemerintah pusat (termasuk penggajian), sedangkan
pengelolaannya/penugasan merupakan wewenang Pemda
melalui Dinas Kesehatan.
 Privatisasi : pemindahan tugas-tugas pengelolaan atau
fungsi kepemerintahan ke organisasi-organisasi
sukarelawan atau perusahaan swasta for profit maupun
nonprofit.

13. Delapan Kebijakan Desentralisasi Bidang KesehatanDelapan Kebijakan Desentralisasi Bidang Kesehatan
 Dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi,
pemerataan, potensi dan keanekaragaman daerah.
 Didasarkan : otonomi luas, nyata, bertanggung jawab
 Des-Kes luas dan utuh di Kabupaten dan Kota
 Pelaksanaannya sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap
terjamin hub serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah
 Des-Kes : meningkatkan kemandirian daerah otonom.
Pemerintah pusat memfasilitasi.
 Meningkatkan peran dan fungsi badan legislatif daerah. Dalam
hal fungsi legislasi, pengawasan, anggaran
 Dekonsentrasi kesehatan diletakkan di provinsi sebagai
pelengkap Des-Kes
 Pendukung Des-Kes melaksanakan tugas pembantuan,
khususnya penanggulangan KLB, bencana, masalah kegawat
daruratan kesehatan lainnya

14. Empat Tujuan Strategis Desentralisasi Kesehatan
 Terbangun komitmen antara Pemda, legislatif,
masyarakat dan stakeholder lainnya guna
kesinambungan pembangunan kesehatan.
 Kapasitas sumber daya manusia meningkat.
 Kesehatan masyarakat terlindung, khususnya
maskin, kelompok rentan dan daerah miskin.
 Terwujud komitmen nasional dan global dalam
kesehatan daerah dan tertatanya manajemen
kesehatan di era desentralisasi.

15. TERIMA KASIH