SlideShare a Scribd company logo
1 of 31
Download to read offline
Pemetaan Desa
Untuk Percepatan Pembangunan Desa
dan Kawasan Perdesaan
Prof. Hasanudin Z. Abidin
Kepala Badan Informasi Geospasial
Jakarta, 02 Juni 2017
URGENSI PEMETAAN DESA
URGENSI PEMETAAN DESA
PETA DESA
 Data spasial Kawasan Perdesaan
untuk keperluan
perencanaan, pembangunan dan
pengendalian Wilayah
 Untuk Mempercepat Proses tata
batas dan tata ruang Kawasan
Desa
 Untuk Sarana Monitoring
Program/Intervensi
Pembangunan agar dapat dipatu
secara spasial sampai unit
terkecil administrasi yaitu Level
Desa
PEMANFAATAN PETA DESA ANTAR K/L
NO KEMENTERIAN/LEMBAGA KEBUTUHAN
1 Menko Bidang Pembangunan Manusia Pelaksanaan Gerakan Desa
2 Kementerian ATR/ BPN Penyusunan Peta Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan
Zonasi
3 Kementerian Desa, PDT Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Desa
4 Kementerian Dalam Negeri Penertiban administrasi batas desa dan pemberian kode
wilayah desa
5 Kementerian Keuangan Penghitungan Alokasi Dana Desa
6 Kementerian Pertanian Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
7 Kementerian ESDM Penyelesaian konflik batas perijinan tambang
8 Kementerian LHK Pemetaan batas desa di kawasan hutan
9 Pemerintah Daerah Penyusunan peta lampiran RDTR dan PZ, Penertiban
administrasi batas desa, Pengelolaan potensi desa, Perijinan
10 Badan Pusat Statistik Sensus dan analisis data statistik
11 Kementerian PU dan Pera Pembangunan infrastruktrur
URGENSI PEMETAAN DESA
Peta Desa beragam
BIG dengan Kementrian Desa pada tanggal 16
Februari 2016, meluncurkan Peta Desa yang
terdiri dari 3 tema (peta Citra, Peta Penutup
Lahan dan Peta Infrastruktur)
DIPERLUKAN STNADAR PEMETAAN Yang BAKU
URGENSI PEMETAAN DESA
Peta Desa beragam
PETA DESA
peta tematik bersifat
dasar yang berisi unsur
dan informasi batas
wilayah, infrastruktur
transportasi, toponim, p
erairan, sarana
prasarana, penutup
lahan dan
penggunaan lahan
yang disajikan dalam
peta citra, peta sarana
dan prasarana, serta
peta penutup lahan
dan penggunaan
lahan
Perka BIG No 3
Tentang Spesifikasi
Teknis Penyajian Peta
Desa
Peta Citra
peta yang menampilkan
sebagian unsur Rupabumi
Indonesia pada citra tegak yang
meliputi foto udara atau citra
satelit resolusi tinggi.
Peta Sarana dan
Prasarana
peta yang menampilkan
sebagian unsur rupabumi
indonesia indonesia dalam
bentuk peta garis dengan
menonjolkan unsur sarana dan
prasarana termasuk bangunan.
Peta Penutup Lahan
dan Penggunaan
Lahan
peta yang menampilkan
sebagian unsur rupabumi
indonesia dalam bentuk
peta garis dengan
menutamakan unsur
penutup lahan dan
penggunaan lahan.
Standar Pemetaan Desa Sesuai Perka BIG No 3 Tahun 2016
DIPERLUKAN STANDAR PEMETAAN BAKU
UNTUK ACUAN NASIONAL
STATUS PEMETAAN BATAS DESA sd 2016
STATUS PEMETAAN BATAS DESA sd 2017
STATUS PEMETAAN BATAS DESA
PROSES PENYUSUNAN PETA BATAS
RENCANA DELINEASI BATAS DESA 2016 - 2020
2016 2017 2018 2019 2020
JUMLAH DESA 2.865 7.900 4.700 5.650 6.600
Total Delineasi
Batas Desa s.d
2020 27.715
2%
33%
65%
Rekap Delineasi Batas
Desa
: Tahun 2013 - 2015
: Tahun 2016 - 2020
: Belum Didelineasi
RENCANA DELINEASI BATAS DESA 2016 - 2020
STRATEGI PERCERPATAN PEMETAAN DESA DENGAN BERBAGAI
SUMBER DATA PEMETAAN DESA
01 Peta Rupabumi Indonesia 1:50000
Kualitas baik namun masih sangat terbatas, saat ini baru tersedia 1.774
NLP (sd 2016)
02 Peta Dasar dalam Penyusunan RDTR
120 RDTR kurang lebih 2000 desa
03 Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Orthorektifikasi
Peta batas desa kesepakatan 12.159 desa
Protensial dapat diukur 1.204 desa
04 Data RBI 1:10K, citra satelit lainnya termasuk Google
SUMBER DATA PEMETAAN DESA
SUMBER DATA PEMETAAN DESA
SUMBER DATA PEMETAAN DESA
RENCANA PERCEPATAN PEMETAAN DESA
8430 Kelurahan
74754 Desa
7160 Kecamatan
98 Kota
416 Kabupaten
34 Provinsi
# PERTAMA
BIG Melakukan Validasai Bersama Batas Desa Indikatif bersama
Kemendagri, BPS, dan Kementrian Desa Transmigrasi dan Daerah
Tertinggal, Diharapkan BULAN AGUSTUS 2017 selesai dan Paling lambat tanggal 17
Oktober 2017
RENCANA PERCEPATAN PEMETAAN DESA
# KEDUA
Menegakkan Citra Satelit Resolusi Tinggi yang telah tersedia seluas 929.465,0222 Km2
melalui Ortho Rektifikasi, untuk melengkapi yang sudah ada sebanyak 4.152 TITIK,
PEMANFAATAN BATAS DESA/PETA DESA
UNTUK PENYUSUNAN SID BERBASIS
INFORMASI GEOSPASIAL
SINKRONISASI BATAS DESA BPS, KEMENDAGRI DAN BIG
Hasil Kompilasi dan Integrasi
RBI dan BPS
Hasil Kompilasi dan Integrasi
RBI dan JATENG
Hasil Kompilasi dan Integrasi
BPS dan JATENG
8.559 Desa/Kelurahan yang sudah sinkron, dapat
Segera ditindaklanjuti dalam menyusun
Kesepakatan Batas Desa.
SINKRONISASI BATAS DESA
BIG, BPS, KEMENDAGRI, KEMENDESA TRANSMIGRASI DAN DAERAH TERTINGGAL
PEMANFAATAN BATAS DESA/PETA DESA UNTUK SID
Model di Jawa Tengah
Identifikasi dan Sinkronisasi Batas
Kabupaten Kota
Identifikasi dan Sinkronisasi Batas Kecamatan
Identifikasi dan Sinkronisasi Batas Desa Menyusun Model SID
FITUR SID
1. (Homepage dashboard)
2. (Proyeksi Kebutuhan Pangan Aggregate Jawa Tengah
3. (Rasio pemenuhan kebutuhan pangan)
4. (Proyeksi Kebutuhan Pangan Per Desa)
5. (data persil tnp2k)
6. (PELAPORAN PER DESA)
7. (DELINASI PERSIL BY NAME BY ADDRESS)
Fitur Beranda1
http://geoportal.jatengprov.go.id:10000/sidesa/
FITUR SID (Homepage dashboard) Fitur Beranda1
http://geoportal.jatengprov.go.id:10000/sidesa/
FITUR SID (Rasio pemenuhan kebutuhan pangan)
http://geoportal.jatengprov.go.id:10000/sidesa/
Analisa potensi produksi padi per desa
seluruh provinsi jateng berdasarkan :
1. Lahan baku sawah (DATA
KEMENTAN)
2. Jenis Irigasi Sawah (DATA PUPR)
3. Produksi rata – rata padi
pertahun (DATA KEMENTAN)
4. Jumlah Penduduk (DATA BPS)
2
http://geoportal.jatengprov.go.id:10000/sidesa/
http://geoportal.jatengprov.go.id:10000/sidesa/
http://geoportal.jatengprov.go.id:10000/sidesa/
PEMANFAATAN BATAS DESA/PETA DESA UNTUK SID
Model di Jawa Tengah
Integrasi Data
Batas Wilayah, Persil BPN dan TNP2K
ke Dalam SISTEM INFORMASI DESA BERBASIS GEOSPASIAL
Model Pemanfaatan SID
Untuk Analisis Pemberian Bantuan ke Desa
Sistem Pelaporan dari Aparat Desa
maupun Masyarakat
MODEL DASHBOARD
SISTEM INFORMASI DESA BERBASIS GEOSPASIAL
HARAPAN KEDEPAN
Percepatan Pemetaan Batas Desa/Peta Desa
1. Menyediakan peta desa skala besar yang berkualitas untuk seluruh
wilayah desa di Indonesia
2. Percepatan dalam menyediakan standar pembuatan peta desa
yang dapat digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan peta
desa sebagai acuan nasional
3. Memperluas keterlibatan K/L/P dan Masyarakat dalam Pemetaan
Desa melalui skema participatory mapping sebanyak 74754 Desa
dan 8430 Kelurahan dengan 7160 Kecamatan di (98 Kota/ 416
Kabupaten/ 34 Provinsi
HARAPAN KEDEPAN
Percepatan Penyusunan SID Berbasis Spasial
1. Perlu penyusunan standar data spasial dan non spasial dari SKPD yang akan
mendukung SID
2. Perlunya sosialisasi standar tipe data ke SKPD dan Desa yang akan mendukung
SID
3. Perlu dilakukan normalisasi data di database untuk menghindari redundancy
data
4. Perlu peningkatan kapasitas bandwidth dan storage server untuk menampung
peningkatan besaran data
5. Perlu mengoptimalkan simpul jaringan kabupaten / kota di jawa tengah
terutama dalam sharing data, sehingga data tidak harus selalu ada di database
SID
6. Perlu memanfaatkan teknologi mobile / gadget untuk mempermudah model
pelaporan
TERIMAKASIH

More Related Content

What's hot

Cara pembuatan peta gis secara sederhana
Cara pembuatan peta gis secara sederhanaCara pembuatan peta gis secara sederhana
Cara pembuatan peta gis secara sederhanaBagus ardian
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaPemdes Seboro Sadang
 
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...Deki Zulkarnain
 
Tiga Cara Memotong file Raster Sesuai Batas Polygon Menggunakan ArcGIS
Tiga Cara Memotong file Raster Sesuai Batas Polygon Menggunakan ArcGISTiga Cara Memotong file Raster Sesuai Batas Polygon Menggunakan ArcGIS
Tiga Cara Memotong file Raster Sesuai Batas Polygon Menggunakan ArcGISbramantiyo marjuki
 
Perhutanan sosial dan desa
Perhutanan sosial dan desaPerhutanan sosial dan desa
Perhutanan sosial dan desaTV Desa
 
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/LayoutingPedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/LayoutingMgs Zulfikar Rasyidi
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
 
FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HID...
FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HID...FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HID...
FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HID...Putri Sanuria
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPusdiklatpemdaPemeri
 
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanKonsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanAulia Arif
 
Kerangka acuan kerja survey pemetaan topografi
Kerangka acuan kerja survey pemetaan topografiKerangka acuan kerja survey pemetaan topografi
Kerangka acuan kerja survey pemetaan topografiAnindya N. Rafitricia
 
Spesifikasi teknis penyajian peta desa
Spesifikasi teknis penyajian peta desaSpesifikasi teknis penyajian peta desa
Spesifikasi teknis penyajian peta desariyanto apri
 
LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
LAPORAN PERJALANAN DINAS  KE KEMEN LH DAN KEHUTANANLAPORAN PERJALANAN DINAS  KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANANNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Rencana pengembangan kawasan desa
Rencana pengembangan kawasan desaRencana pengembangan kawasan desa
Rencana pengembangan kawasan desaTeguh Kristyanto
 
Membuat map packages di ArcGIS
Membuat map packages di ArcGISMembuat map packages di ArcGIS
Membuat map packages di ArcGISbramantiyo marjuki
 
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdMateri musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdArdi Susanto
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaUmi Arifah
 
Kebijakan dan strategi pengelolaan persampahan
Kebijakan dan strategi pengelolaan persampahanKebijakan dan strategi pengelolaan persampahan
Kebijakan dan strategi pengelolaan persampahanJoy Irman
 

What's hot (20)

Cara pembuatan peta gis secara sederhana
Cara pembuatan peta gis secara sederhanaCara pembuatan peta gis secara sederhana
Cara pembuatan peta gis secara sederhana
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desa
 
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
 
Tiga Cara Memotong file Raster Sesuai Batas Polygon Menggunakan ArcGIS
Tiga Cara Memotong file Raster Sesuai Batas Polygon Menggunakan ArcGISTiga Cara Memotong file Raster Sesuai Batas Polygon Menggunakan ArcGIS
Tiga Cara Memotong file Raster Sesuai Batas Polygon Menggunakan ArcGIS
 
Perhutanan sosial dan desa
Perhutanan sosial dan desaPerhutanan sosial dan desa
Perhutanan sosial dan desa
 
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/LayoutingPedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
 
FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HID...
FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HID...FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HID...
FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HID...
 
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITASTELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
 
Struktur ruang
Struktur ruangStruktur ruang
Struktur ruang
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desa
 
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanKonsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
 
Kerangka acuan kerja survey pemetaan topografi
Kerangka acuan kerja survey pemetaan topografiKerangka acuan kerja survey pemetaan topografi
Kerangka acuan kerja survey pemetaan topografi
 
Spesifikasi teknis penyajian peta desa
Spesifikasi teknis penyajian peta desaSpesifikasi teknis penyajian peta desa
Spesifikasi teknis penyajian peta desa
 
LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
LAPORAN PERJALANAN DINAS  KE KEMEN LH DAN KEHUTANANLAPORAN PERJALANAN DINAS  KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
 
Rencana pengembangan kawasan desa
Rencana pengembangan kawasan desaRencana pengembangan kawasan desa
Rencana pengembangan kawasan desa
 
Membuat map packages di ArcGIS
Membuat map packages di ArcGISMembuat map packages di ArcGIS
Membuat map packages di ArcGIS
 
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdMateri musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP Desa
 
Kebijakan dan strategi pengelolaan persampahan
Kebijakan dan strategi pengelolaan persampahanKebijakan dan strategi pengelolaan persampahan
Kebijakan dan strategi pengelolaan persampahan
 

Viewers also liked

03. pendapatan desa
03. pendapatan desa03. pendapatan desa
03. pendapatan desakeuangandesa
 
Paparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desa
Paparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desaPaparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desa
Paparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desaEndra Yustiamada
 
23. persiapan pemilihan kepala desa
23. persiapan pemilihan kepala desa23. persiapan pemilihan kepala desa
23. persiapan pemilihan kepala desakeuangandesa
 
07. pelaksanaan apb desa
07. pelaksanaan apb desa07. pelaksanaan apb desa
07. pelaksanaan apb desakeuangandesa
 
Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015keuangandesa
 
01. asas & kekuasaan
01. asas & kekuasaan01. asas & kekuasaan
01. asas & kekuasaankeuangandesa
 
05. pembiayaan desa
05. pembiayaan desa05. pembiayaan desa
05. pembiayaan desakeuangandesa
 
06. perencanaan apb desa
06. perencanaan apb desa06. perencanaan apb desa
06. perencanaan apb desakeuangandesa
 
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desaPemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desariyanto apri
 

Viewers also liked (11)

03. pendapatan desa
03. pendapatan desa03. pendapatan desa
03. pendapatan desa
 
04. belanja desa
04. belanja desa04. belanja desa
04. belanja desa
 
Paparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desa
Paparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desaPaparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desa
Paparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desa
 
23. persiapan pemilihan kepala desa
23. persiapan pemilihan kepala desa23. persiapan pemilihan kepala desa
23. persiapan pemilihan kepala desa
 
07. pelaksanaan apb desa
07. pelaksanaan apb desa07. pelaksanaan apb desa
07. pelaksanaan apb desa
 
Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015
 
01. asas & kekuasaan
01. asas & kekuasaan01. asas & kekuasaan
01. asas & kekuasaan
 
05. pembiayaan desa
05. pembiayaan desa05. pembiayaan desa
05. pembiayaan desa
 
06. perencanaan apb desa
06. perencanaan apb desa06. perencanaan apb desa
06. perencanaan apb desa
 
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desaPemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
 
02. apb desa
02. apb desa02. apb desa
02. apb desa
 

Similar to Pemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan

Kebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptx
Kebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptxKebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptx
Kebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptxBalaiKBJatiroto
 
rakornis 2021 final 1.pptx
rakornis 2021 final 1.pptxrakornis 2021 final 1.pptx
rakornis 2021 final 1.pptxAjieArief1
 
Pendataan dan Pemetaan Digital PLP2B Kecamatan Cepiring dan Pegandon
Pendataan dan Pemetaan Digital PLP2B Kecamatan Cepiring dan PegandonPendataan dan Pemetaan Digital PLP2B Kecamatan Cepiring dan Pegandon
Pendataan dan Pemetaan Digital PLP2B Kecamatan Cepiring dan PegandonT. Susanto Akandanu
 
Materi Data Desa Presisi.pptx
Materi Data Desa Presisi.pptxMateri Data Desa Presisi.pptx
Materi Data Desa Presisi.pptxNughe Arful
 
01. RPJM Desa.ppsx
01. RPJM Desa.ppsx01. RPJM Desa.ppsx
01. RPJM Desa.ppsxZayGawoh
 
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Formasi Org
 
Arah Kebijakan Penataan Ruang (Dana Is)-rev05.pdf
Arah Kebijakan Penataan Ruang (Dana Is)-rev05.pdfArah Kebijakan Penataan Ruang (Dana Is)-rev05.pdf
Arah Kebijakan Penataan Ruang (Dana Is)-rev05.pdfNurhadiYanto2
 
Profil KOTAKU Kabupaten Jember
Profil KOTAKU Kabupaten JemberProfil KOTAKU Kabupaten Jember
Profil KOTAKU Kabupaten Jemberkomunikasiosp
 
Arah Kebijakan UU DESA (KABAN ).ppt
Arah Kebijakan UU DESA  (KABAN ).pptArah Kebijakan UU DESA  (KABAN ).ppt
Arah Kebijakan UU DESA (KABAN ).pptMuhammadAmin209707
 
PPT LAPORAN AKHIR PANSELA (2).pdf
PPT LAPORAN AKHIR PANSELA (2).pdfPPT LAPORAN AKHIR PANSELA (2).pdf
PPT LAPORAN AKHIR PANSELA (2).pdfNurFitriahAndriani2
 
Strategi dan Kebijakan Penanganan Kumuh Provinsi Kepulauan Riau.pdf
Strategi dan Kebijakan Penanganan Kumuh Provinsi Kepulauan Riau.pdfStrategi dan Kebijakan Penanganan Kumuh Provinsi Kepulauan Riau.pdf
Strategi dan Kebijakan Penanganan Kumuh Provinsi Kepulauan Riau.pdfJayaIvan
 
IPR GEDANGAN LAPDAL.pptx
IPR GEDANGAN LAPDAL.pptxIPR GEDANGAN LAPDAL.pptx
IPR GEDANGAN LAPDAL.pptxssuser65f4db
 
New Site Development (NSD) Jatiwangi Kota Bima
New Site Development (NSD) Jatiwangi Kota BimaNew Site Development (NSD) Jatiwangi Kota Bima
New Site Development (NSD) Jatiwangi Kota BimaBagus ardian
 
Paparan fgd 1
Paparan fgd 1Paparan fgd 1
Paparan fgd 1genarizqi
 
AKU MAU MEMBANGUN DESA.pptx
AKU MAU MEMBANGUN DESA.pptxAKU MAU MEMBANGUN DESA.pptx
AKU MAU MEMBANGUN DESA.pptxHadiyanPutra2
 
forum-konsultasi-publik-rpjmd-rkpd-09022021-1-36.ppt
forum-konsultasi-publik-rpjmd-rkpd-09022021-1-36.pptforum-konsultasi-publik-rpjmd-rkpd-09022021-1-36.ppt
forum-konsultasi-publik-rpjmd-rkpd-09022021-1-36.pptDINIDINAR2
 
01.-RPJM-Desa#.pptx
01.-RPJM-Desa#.pptx01.-RPJM-Desa#.pptx
01.-RPJM-Desa#.pptxRusliL
 
2023.05.14_PRODESKEL_KAB. KULON PROGO_DIY.pptx
2023.05.14_PRODESKEL_KAB. KULON PROGO_DIY.pptx2023.05.14_PRODESKEL_KAB. KULON PROGO_DIY.pptx
2023.05.14_PRODESKEL_KAB. KULON PROGO_DIY.pptxandyfsimanullang
 

Similar to Pemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan (20)

Kebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptx
Kebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptxKebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptx
Kebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptx
 
rakornis 2021 final 1.pptx
rakornis 2021 final 1.pptxrakornis 2021 final 1.pptx
rakornis 2021 final 1.pptx
 
Pendataan dan Pemetaan Digital PLP2B Kecamatan Cepiring dan Pegandon
Pendataan dan Pemetaan Digital PLP2B Kecamatan Cepiring dan PegandonPendataan dan Pemetaan Digital PLP2B Kecamatan Cepiring dan Pegandon
Pendataan dan Pemetaan Digital PLP2B Kecamatan Cepiring dan Pegandon
 
Materi Data Desa Presisi.pptx
Materi Data Desa Presisi.pptxMateri Data Desa Presisi.pptx
Materi Data Desa Presisi.pptx
 
01. RPJM Desa.ppsx
01. RPJM Desa.ppsx01. RPJM Desa.ppsx
01. RPJM Desa.ppsx
 
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019
 
Arah Kebijakan Penataan Ruang (Dana Is)-rev05.pdf
Arah Kebijakan Penataan Ruang (Dana Is)-rev05.pdfArah Kebijakan Penataan Ruang (Dana Is)-rev05.pdf
Arah Kebijakan Penataan Ruang (Dana Is)-rev05.pdf
 
Profil KOTAKU Kabupaten Jember
Profil KOTAKU Kabupaten JemberProfil KOTAKU Kabupaten Jember
Profil KOTAKU Kabupaten Jember
 
Arah Kebijakan UU DESA (KABAN ).ppt
Arah Kebijakan UU DESA  (KABAN ).pptArah Kebijakan UU DESA  (KABAN ).ppt
Arah Kebijakan UU DESA (KABAN ).ppt
 
PPT LAPORAN AKHIR PANSELA (2).pdf
PPT LAPORAN AKHIR PANSELA (2).pdfPPT LAPORAN AKHIR PANSELA (2).pdf
PPT LAPORAN AKHIR PANSELA (2).pdf
 
Strategi dan Kebijakan Penanganan Kumuh Provinsi Kepulauan Riau.pdf
Strategi dan Kebijakan Penanganan Kumuh Provinsi Kepulauan Riau.pdfStrategi dan Kebijakan Penanganan Kumuh Provinsi Kepulauan Riau.pdf
Strategi dan Kebijakan Penanganan Kumuh Provinsi Kepulauan Riau.pdf
 
IPR GEDANGAN LAPDAL.pptx
IPR GEDANGAN LAPDAL.pptxIPR GEDANGAN LAPDAL.pptx
IPR GEDANGAN LAPDAL.pptx
 
New Site Development (NSD) Jatiwangi Kota Bima
New Site Development (NSD) Jatiwangi Kota BimaNew Site Development (NSD) Jatiwangi Kota Bima
New Site Development (NSD) Jatiwangi Kota Bima
 
Paparan fgd 1
Paparan fgd 1Paparan fgd 1
Paparan fgd 1
 
AKU MAU MEMBANGUN DESA.pptx
AKU MAU MEMBANGUN DESA.pptxAKU MAU MEMBANGUN DESA.pptx
AKU MAU MEMBANGUN DESA.pptx
 
MUSDES RKP Des.pptx
MUSDES RKP Des.pptxMUSDES RKP Des.pptx
MUSDES RKP Des.pptx
 
Kostratani
KostrataniKostratani
Kostratani
 
forum-konsultasi-publik-rpjmd-rkpd-09022021-1-36.ppt
forum-konsultasi-publik-rpjmd-rkpd-09022021-1-36.pptforum-konsultasi-publik-rpjmd-rkpd-09022021-1-36.ppt
forum-konsultasi-publik-rpjmd-rkpd-09022021-1-36.ppt
 
01.-RPJM-Desa#.pptx
01.-RPJM-Desa#.pptx01.-RPJM-Desa#.pptx
01.-RPJM-Desa#.pptx
 
2023.05.14_PRODESKEL_KAB. KULON PROGO_DIY.pptx
2023.05.14_PRODESKEL_KAB. KULON PROGO_DIY.pptx2023.05.14_PRODESKEL_KAB. KULON PROGO_DIY.pptx
2023.05.14_PRODESKEL_KAB. KULON PROGO_DIY.pptx
 

More from riyanto apri

Perlakuan akuntansi sektor publik desa di indonesa
Perlakuan akuntansi sektor publik desa di indonesaPerlakuan akuntansi sektor publik desa di indonesa
Perlakuan akuntansi sektor publik desa di indonesariyanto apri
 
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desaPemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desariyanto apri
 
Digital Fundraising
Digital FundraisingDigital Fundraising
Digital Fundraisingriyanto apri
 
Perencanaan partisipatif
Perencanaan partisipatifPerencanaan partisipatif
Perencanaan partisipatifriyanto apri
 
MENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN PARTISIPATIF
MENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN  PARTISIPATIFMENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN  PARTISIPATIF
MENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN PARTISIPATIFriyanto apri
 
MENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN PARTISIPATIF
MENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN  PARTISIPATIFMENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN  PARTISIPATIF
MENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN PARTISIPATIFriyanto apri
 
PELATIHAN P4W-PARTISIPASI PEMDES 2016
PELATIHAN P4W-PARTISIPASI PEMDES 2016PELATIHAN P4W-PARTISIPASI PEMDES 2016
PELATIHAN P4W-PARTISIPASI PEMDES 2016riyanto apri
 

More from riyanto apri (7)

Perlakuan akuntansi sektor publik desa di indonesa
Perlakuan akuntansi sektor publik desa di indonesaPerlakuan akuntansi sektor publik desa di indonesa
Perlakuan akuntansi sektor publik desa di indonesa
 
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desaPemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
 
Digital Fundraising
Digital FundraisingDigital Fundraising
Digital Fundraising
 
Perencanaan partisipatif
Perencanaan partisipatifPerencanaan partisipatif
Perencanaan partisipatif
 
MENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN PARTISIPATIF
MENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN  PARTISIPATIFMENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN  PARTISIPATIF
MENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN PARTISIPATIF
 
MENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN PARTISIPATIF
MENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN  PARTISIPATIFMENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN  PARTISIPATIF
MENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN PARTISIPATIF
 
PELATIHAN P4W-PARTISIPASI PEMDES 2016
PELATIHAN P4W-PARTISIPASI PEMDES 2016PELATIHAN P4W-PARTISIPASI PEMDES 2016
PELATIHAN P4W-PARTISIPASI PEMDES 2016
 

Pemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan

  • 1. Pemetaan Desa Untuk Percepatan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Prof. Hasanudin Z. Abidin Kepala Badan Informasi Geospasial Jakarta, 02 Juni 2017
  • 3. URGENSI PEMETAAN DESA PETA DESA  Data spasial Kawasan Perdesaan untuk keperluan perencanaan, pembangunan dan pengendalian Wilayah  Untuk Mempercepat Proses tata batas dan tata ruang Kawasan Desa  Untuk Sarana Monitoring Program/Intervensi Pembangunan agar dapat dipatu secara spasial sampai unit terkecil administrasi yaitu Level Desa
  • 4. PEMANFAATAN PETA DESA ANTAR K/L NO KEMENTERIAN/LEMBAGA KEBUTUHAN 1 Menko Bidang Pembangunan Manusia Pelaksanaan Gerakan Desa 2 Kementerian ATR/ BPN Penyusunan Peta Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan Zonasi 3 Kementerian Desa, PDT Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Desa 4 Kementerian Dalam Negeri Penertiban administrasi batas desa dan pemberian kode wilayah desa 5 Kementerian Keuangan Penghitungan Alokasi Dana Desa 6 Kementerian Pertanian Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 7 Kementerian ESDM Penyelesaian konflik batas perijinan tambang 8 Kementerian LHK Pemetaan batas desa di kawasan hutan 9 Pemerintah Daerah Penyusunan peta lampiran RDTR dan PZ, Penertiban administrasi batas desa, Pengelolaan potensi desa, Perijinan 10 Badan Pusat Statistik Sensus dan analisis data statistik 11 Kementerian PU dan Pera Pembangunan infrastruktrur
  • 5. URGENSI PEMETAAN DESA Peta Desa beragam BIG dengan Kementrian Desa pada tanggal 16 Februari 2016, meluncurkan Peta Desa yang terdiri dari 3 tema (peta Citra, Peta Penutup Lahan dan Peta Infrastruktur) DIPERLUKAN STNADAR PEMETAAN Yang BAKU
  • 6. URGENSI PEMETAAN DESA Peta Desa beragam PETA DESA peta tematik bersifat dasar yang berisi unsur dan informasi batas wilayah, infrastruktur transportasi, toponim, p erairan, sarana prasarana, penutup lahan dan penggunaan lahan yang disajikan dalam peta citra, peta sarana dan prasarana, serta peta penutup lahan dan penggunaan lahan Perka BIG No 3 Tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa Peta Citra peta yang menampilkan sebagian unsur Rupabumi Indonesia pada citra tegak yang meliputi foto udara atau citra satelit resolusi tinggi. Peta Sarana dan Prasarana peta yang menampilkan sebagian unsur rupabumi indonesia indonesia dalam bentuk peta garis dengan menonjolkan unsur sarana dan prasarana termasuk bangunan. Peta Penutup Lahan dan Penggunaan Lahan peta yang menampilkan sebagian unsur rupabumi indonesia dalam bentuk peta garis dengan menutamakan unsur penutup lahan dan penggunaan lahan. Standar Pemetaan Desa Sesuai Perka BIG No 3 Tahun 2016 DIPERLUKAN STANDAR PEMETAAN BAKU UNTUK ACUAN NASIONAL
  • 7. STATUS PEMETAAN BATAS DESA sd 2016
  • 8. STATUS PEMETAAN BATAS DESA sd 2017
  • 11. RENCANA DELINEASI BATAS DESA 2016 - 2020 2016 2017 2018 2019 2020 JUMLAH DESA 2.865 7.900 4.700 5.650 6.600 Total Delineasi Batas Desa s.d 2020 27.715 2% 33% 65% Rekap Delineasi Batas Desa : Tahun 2013 - 2015 : Tahun 2016 - 2020 : Belum Didelineasi RENCANA DELINEASI BATAS DESA 2016 - 2020
  • 12. STRATEGI PERCERPATAN PEMETAAN DESA DENGAN BERBAGAI SUMBER DATA PEMETAAN DESA 01 Peta Rupabumi Indonesia 1:50000 Kualitas baik namun masih sangat terbatas, saat ini baru tersedia 1.774 NLP (sd 2016) 02 Peta Dasar dalam Penyusunan RDTR 120 RDTR kurang lebih 2000 desa 03 Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Orthorektifikasi Peta batas desa kesepakatan 12.159 desa Protensial dapat diukur 1.204 desa 04 Data RBI 1:10K, citra satelit lainnya termasuk Google
  • 16. RENCANA PERCEPATAN PEMETAAN DESA 8430 Kelurahan 74754 Desa 7160 Kecamatan 98 Kota 416 Kabupaten 34 Provinsi # PERTAMA BIG Melakukan Validasai Bersama Batas Desa Indikatif bersama Kemendagri, BPS, dan Kementrian Desa Transmigrasi dan Daerah Tertinggal, Diharapkan BULAN AGUSTUS 2017 selesai dan Paling lambat tanggal 17 Oktober 2017
  • 17. RENCANA PERCEPATAN PEMETAAN DESA # KEDUA Menegakkan Citra Satelit Resolusi Tinggi yang telah tersedia seluas 929.465,0222 Km2 melalui Ortho Rektifikasi, untuk melengkapi yang sudah ada sebanyak 4.152 TITIK,
  • 18. PEMANFAATAN BATAS DESA/PETA DESA UNTUK PENYUSUNAN SID BERBASIS INFORMASI GEOSPASIAL
  • 19. SINKRONISASI BATAS DESA BPS, KEMENDAGRI DAN BIG
  • 20. Hasil Kompilasi dan Integrasi RBI dan BPS Hasil Kompilasi dan Integrasi RBI dan JATENG Hasil Kompilasi dan Integrasi BPS dan JATENG 8.559 Desa/Kelurahan yang sudah sinkron, dapat Segera ditindaklanjuti dalam menyusun Kesepakatan Batas Desa. SINKRONISASI BATAS DESA BIG, BPS, KEMENDAGRI, KEMENDESA TRANSMIGRASI DAN DAERAH TERTINGGAL
  • 21. PEMANFAATAN BATAS DESA/PETA DESA UNTUK SID Model di Jawa Tengah Identifikasi dan Sinkronisasi Batas Kabupaten Kota Identifikasi dan Sinkronisasi Batas Kecamatan Identifikasi dan Sinkronisasi Batas Desa Menyusun Model SID
  • 22. FITUR SID 1. (Homepage dashboard) 2. (Proyeksi Kebutuhan Pangan Aggregate Jawa Tengah 3. (Rasio pemenuhan kebutuhan pangan) 4. (Proyeksi Kebutuhan Pangan Per Desa) 5. (data persil tnp2k) 6. (PELAPORAN PER DESA) 7. (DELINASI PERSIL BY NAME BY ADDRESS) Fitur Beranda1 http://geoportal.jatengprov.go.id:10000/sidesa/
  • 23. FITUR SID (Homepage dashboard) Fitur Beranda1 http://geoportal.jatengprov.go.id:10000/sidesa/
  • 24. FITUR SID (Rasio pemenuhan kebutuhan pangan) http://geoportal.jatengprov.go.id:10000/sidesa/ Analisa potensi produksi padi per desa seluruh provinsi jateng berdasarkan : 1. Lahan baku sawah (DATA KEMENTAN) 2. Jenis Irigasi Sawah (DATA PUPR) 3. Produksi rata – rata padi pertahun (DATA KEMENTAN) 4. Jumlah Penduduk (DATA BPS) 2
  • 28. PEMANFAATAN BATAS DESA/PETA DESA UNTUK SID Model di Jawa Tengah Integrasi Data Batas Wilayah, Persil BPN dan TNP2K ke Dalam SISTEM INFORMASI DESA BERBASIS GEOSPASIAL Model Pemanfaatan SID Untuk Analisis Pemberian Bantuan ke Desa Sistem Pelaporan dari Aparat Desa maupun Masyarakat MODEL DASHBOARD SISTEM INFORMASI DESA BERBASIS GEOSPASIAL
  • 29. HARAPAN KEDEPAN Percepatan Pemetaan Batas Desa/Peta Desa 1. Menyediakan peta desa skala besar yang berkualitas untuk seluruh wilayah desa di Indonesia 2. Percepatan dalam menyediakan standar pembuatan peta desa yang dapat digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan peta desa sebagai acuan nasional 3. Memperluas keterlibatan K/L/P dan Masyarakat dalam Pemetaan Desa melalui skema participatory mapping sebanyak 74754 Desa dan 8430 Kelurahan dengan 7160 Kecamatan di (98 Kota/ 416 Kabupaten/ 34 Provinsi
  • 30. HARAPAN KEDEPAN Percepatan Penyusunan SID Berbasis Spasial 1. Perlu penyusunan standar data spasial dan non spasial dari SKPD yang akan mendukung SID 2. Perlunya sosialisasi standar tipe data ke SKPD dan Desa yang akan mendukung SID 3. Perlu dilakukan normalisasi data di database untuk menghindari redundancy data 4. Perlu peningkatan kapasitas bandwidth dan storage server untuk menampung peningkatan besaran data 5. Perlu mengoptimalkan simpul jaringan kabupaten / kota di jawa tengah terutama dalam sharing data, sehingga data tidak harus selalu ada di database SID 6. Perlu memanfaatkan teknologi mobile / gadget untuk mempermudah model pelaporan