Peta desa diperlukan untuk perencanaan pembangunan dan pengendalian wilayah di tingkat desa. Dokumen ini membahas urgensi pemetaan desa dan rencana percepatan pemetaan batas desa di Indonesia dari tahun 2016-2020. Sumber data pemetaan desa yang ada saat ini masih terbatas sehingga diperlukan standar pemetaan desa. Sistem Informasi Desa berbasis spasial dapat memanfaatkan batas desa untuk analisis data dan pemberian bantuan
Pemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan
1. Pemetaan Desa
Untuk Percepatan Pembangunan Desa
dan Kawasan Perdesaan
Prof. Hasanudin Z. Abidin
Kepala Badan Informasi Geospasial
Jakarta, 02 Juni 2017
3. URGENSI PEMETAAN DESA
PETA DESA
Data spasial Kawasan Perdesaan
untuk keperluan
perencanaan, pembangunan dan
pengendalian Wilayah
Untuk Mempercepat Proses tata
batas dan tata ruang Kawasan
Desa
Untuk Sarana Monitoring
Program/Intervensi
Pembangunan agar dapat dipatu
secara spasial sampai unit
terkecil administrasi yaitu Level
Desa
4. PEMANFAATAN PETA DESA ANTAR K/L
NO KEMENTERIAN/LEMBAGA KEBUTUHAN
1 Menko Bidang Pembangunan Manusia Pelaksanaan Gerakan Desa
2 Kementerian ATR/ BPN Penyusunan Peta Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan
Zonasi
3 Kementerian Desa, PDT Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Desa
4 Kementerian Dalam Negeri Penertiban administrasi batas desa dan pemberian kode
wilayah desa
5 Kementerian Keuangan Penghitungan Alokasi Dana Desa
6 Kementerian Pertanian Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
7 Kementerian ESDM Penyelesaian konflik batas perijinan tambang
8 Kementerian LHK Pemetaan batas desa di kawasan hutan
9 Pemerintah Daerah Penyusunan peta lampiran RDTR dan PZ, Penertiban
administrasi batas desa, Pengelolaan potensi desa, Perijinan
10 Badan Pusat Statistik Sensus dan analisis data statistik
11 Kementerian PU dan Pera Pembangunan infrastruktrur
5. URGENSI PEMETAAN DESA
Peta Desa beragam
BIG dengan Kementrian Desa pada tanggal 16
Februari 2016, meluncurkan Peta Desa yang
terdiri dari 3 tema (peta Citra, Peta Penutup
Lahan dan Peta Infrastruktur)
DIPERLUKAN STNADAR PEMETAAN Yang BAKU
6. URGENSI PEMETAAN DESA
Peta Desa beragam
PETA DESA
peta tematik bersifat
dasar yang berisi unsur
dan informasi batas
wilayah, infrastruktur
transportasi, toponim, p
erairan, sarana
prasarana, penutup
lahan dan
penggunaan lahan
yang disajikan dalam
peta citra, peta sarana
dan prasarana, serta
peta penutup lahan
dan penggunaan
lahan
Perka BIG No 3
Tentang Spesifikasi
Teknis Penyajian Peta
Desa
Peta Citra
peta yang menampilkan
sebagian unsur Rupabumi
Indonesia pada citra tegak yang
meliputi foto udara atau citra
satelit resolusi tinggi.
Peta Sarana dan
Prasarana
peta yang menampilkan
sebagian unsur rupabumi
indonesia indonesia dalam
bentuk peta garis dengan
menonjolkan unsur sarana dan
prasarana termasuk bangunan.
Peta Penutup Lahan
dan Penggunaan
Lahan
peta yang menampilkan
sebagian unsur rupabumi
indonesia dalam bentuk
peta garis dengan
menutamakan unsur
penutup lahan dan
penggunaan lahan.
Standar Pemetaan Desa Sesuai Perka BIG No 3 Tahun 2016
DIPERLUKAN STANDAR PEMETAAN BAKU
UNTUK ACUAN NASIONAL
11. RENCANA DELINEASI BATAS DESA 2016 - 2020
2016 2017 2018 2019 2020
JUMLAH DESA 2.865 7.900 4.700 5.650 6.600
Total Delineasi
Batas Desa s.d
2020 27.715
2%
33%
65%
Rekap Delineasi Batas
Desa
: Tahun 2013 - 2015
: Tahun 2016 - 2020
: Belum Didelineasi
RENCANA DELINEASI BATAS DESA 2016 - 2020
12. STRATEGI PERCERPATAN PEMETAAN DESA DENGAN BERBAGAI
SUMBER DATA PEMETAAN DESA
01 Peta Rupabumi Indonesia 1:50000
Kualitas baik namun masih sangat terbatas, saat ini baru tersedia 1.774
NLP (sd 2016)
02 Peta Dasar dalam Penyusunan RDTR
120 RDTR kurang lebih 2000 desa
03 Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Orthorektifikasi
Peta batas desa kesepakatan 12.159 desa
Protensial dapat diukur 1.204 desa
04 Data RBI 1:10K, citra satelit lainnya termasuk Google
16. RENCANA PERCEPATAN PEMETAAN DESA
8430 Kelurahan
74754 Desa
7160 Kecamatan
98 Kota
416 Kabupaten
34 Provinsi
# PERTAMA
BIG Melakukan Validasai Bersama Batas Desa Indikatif bersama
Kemendagri, BPS, dan Kementrian Desa Transmigrasi dan Daerah
Tertinggal, Diharapkan BULAN AGUSTUS 2017 selesai dan Paling lambat tanggal 17
Oktober 2017
17. RENCANA PERCEPATAN PEMETAAN DESA
# KEDUA
Menegakkan Citra Satelit Resolusi Tinggi yang telah tersedia seluas 929.465,0222 Km2
melalui Ortho Rektifikasi, untuk melengkapi yang sudah ada sebanyak 4.152 TITIK,
20. Hasil Kompilasi dan Integrasi
RBI dan BPS
Hasil Kompilasi dan Integrasi
RBI dan JATENG
Hasil Kompilasi dan Integrasi
BPS dan JATENG
8.559 Desa/Kelurahan yang sudah sinkron, dapat
Segera ditindaklanjuti dalam menyusun
Kesepakatan Batas Desa.
SINKRONISASI BATAS DESA
BIG, BPS, KEMENDAGRI, KEMENDESA TRANSMIGRASI DAN DAERAH TERTINGGAL
21. PEMANFAATAN BATAS DESA/PETA DESA UNTUK SID
Model di Jawa Tengah
Identifikasi dan Sinkronisasi Batas
Kabupaten Kota
Identifikasi dan Sinkronisasi Batas Kecamatan
Identifikasi dan Sinkronisasi Batas Desa Menyusun Model SID
22. FITUR SID
1. (Homepage dashboard)
2. (Proyeksi Kebutuhan Pangan Aggregate Jawa Tengah
3. (Rasio pemenuhan kebutuhan pangan)
4. (Proyeksi Kebutuhan Pangan Per Desa)
5. (data persil tnp2k)
6. (PELAPORAN PER DESA)
7. (DELINASI PERSIL BY NAME BY ADDRESS)
Fitur Beranda1
http://geoportal.jatengprov.go.id:10000/sidesa/
24. FITUR SID (Rasio pemenuhan kebutuhan pangan)
http://geoportal.jatengprov.go.id:10000/sidesa/
Analisa potensi produksi padi per desa
seluruh provinsi jateng berdasarkan :
1. Lahan baku sawah (DATA
KEMENTAN)
2. Jenis Irigasi Sawah (DATA PUPR)
3. Produksi rata – rata padi
pertahun (DATA KEMENTAN)
4. Jumlah Penduduk (DATA BPS)
2
28. PEMANFAATAN BATAS DESA/PETA DESA UNTUK SID
Model di Jawa Tengah
Integrasi Data
Batas Wilayah, Persil BPN dan TNP2K
ke Dalam SISTEM INFORMASI DESA BERBASIS GEOSPASIAL
Model Pemanfaatan SID
Untuk Analisis Pemberian Bantuan ke Desa
Sistem Pelaporan dari Aparat Desa
maupun Masyarakat
MODEL DASHBOARD
SISTEM INFORMASI DESA BERBASIS GEOSPASIAL
29. HARAPAN KEDEPAN
Percepatan Pemetaan Batas Desa/Peta Desa
1. Menyediakan peta desa skala besar yang berkualitas untuk seluruh
wilayah desa di Indonesia
2. Percepatan dalam menyediakan standar pembuatan peta desa
yang dapat digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan peta
desa sebagai acuan nasional
3. Memperluas keterlibatan K/L/P dan Masyarakat dalam Pemetaan
Desa melalui skema participatory mapping sebanyak 74754 Desa
dan 8430 Kelurahan dengan 7160 Kecamatan di (98 Kota/ 416
Kabupaten/ 34 Provinsi
30. HARAPAN KEDEPAN
Percepatan Penyusunan SID Berbasis Spasial
1. Perlu penyusunan standar data spasial dan non spasial dari SKPD yang akan
mendukung SID
2. Perlunya sosialisasi standar tipe data ke SKPD dan Desa yang akan mendukung
SID
3. Perlu dilakukan normalisasi data di database untuk menghindari redundancy
data
4. Perlu peningkatan kapasitas bandwidth dan storage server untuk menampung
peningkatan besaran data
5. Perlu mengoptimalkan simpul jaringan kabupaten / kota di jawa tengah
terutama dalam sharing data, sehingga data tidak harus selalu ada di database
SID
6. Perlu memanfaatkan teknologi mobile / gadget untuk mempermudah model
pelaporan