Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Chargement dans…3
×
1 sur 23

Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan

25

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan

  1. 1. Pancasila dalam Kontek Ketatanegaraan Oleh 1.Rizka Pratiwi Jaya 2.Luluk Ernawati 3.Erwin Prasetyo 4.Anzy Rosalia
  2. 2. Pancasila dan Ketatanegaraan Hak Asasi Hubungan Pancasila, Proklamasi, dalam Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD Pancasila 1945 Implikasi Amandemen Implementasi Nilai-Nilai UUD 1945 dalam Pancasila dalam Ketatanegaraan Kehidupan Berbangsa dan Republik Indobesia Bernegara
  3. 3. Pancasila merupakan suatu asas kerohanian dalam Negara adalah organisasi ilmu kenegaraan popular yang di dalamnya ada disebut sebagai dasar rakyat, wilayah yang filsafat Negara permanen, dan pemerintah (Philosofische gronslai). yang berdaulat (baik ke Dalam kedudukan ini dalam maupun ke luar). Pancasila merupakan Negara merupakan sumber nilai dan sumber kesatuan sosial norma dalam setiap aspek (masyarakat) yang diatur penyelenggaraan Negara, secara konstitusional untuk termasuk sebagai sumber mewujudkan kepentingan tertib hukum di Negara bersama. Negara dapat Republik Indonesia. dilihat dari dua segi Konsekuensinya seluruh perwujudannya, yakni peraturan perundang- sebagai satu bentuk undangan serta masyarakat yang penjabarannya senantiasa memenuhi syarat-syarat berdasarkan nilai-nilai tertentu dan sebagai satu yang terkandung dalam gejala hukum. sila-sila pancasila.
  4. 4. Hubungan Pancasila dengan Pasal-Pasal UUD Negara Republik Indonesia Hubungan Hubungan Hubungan Pancasila, Pembukaan Pancasila Proklamasi, UUD 1945 dengan Pembukaan dengan Pembukaan UUD 1945 Proklamasi UUD Negara dan Batang 17 Agustus Republik Tubuh UUD 1945 Indonesia 1945. Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945
  5. 5. pada pasal 28 ayat 1 dan 2 mencerminkan sila ketuhanan yang maha esa dalam bentuk nilai dasar yang lebih rinci “kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing “ pada bab XA tentang hak asasi manusia yang merupakan jalinan nilai-nilai yang merupakan cerminan sila kemanusiaan yang adil dan beradap (pasal 27, pasal 28, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28F, pasal 28G, pasal 28H, pasal 28I, pasal 28J, pasal 30, pasal 31 dan pasal 34).
  6. 6. Di tuangkan rincianya dalam pasal 1 ayat 1, pasal 11 ayat 2 dan 3, pasal 18A, pasal 18B, pasal 22E, pasal 25E, pasal 30, pasal 36, pasal dan pasal 36B. Di tuangkan rincianya dalam pasal 1 ayat 2 dan 3, pasal 2, pasal 3, pasal 4 ayat 1, pasal 6, pasal 6A, pasal 7A , pasal 7B, pasal 7C, pasal 8, pasal 11, pasal 16, pasal 18 ayat 3 , pasal 19, pasal 20, pasal 20A, pasal 21, pasal 22, pasal 22B, pasal 22C, pasal 22D dan pasal 22E Dalam nilai-nilai yang telah di tuangkan dalam pasl-pasal mengenai hak asasi manusia yang berkaitan dengan kesejahteraan social dan kesejahteran ekonomi.
  7. 7. Hubunggan pancasila dengan pembukaan undang- undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 mengandung pengertian bahwa pancasila merupakan subtansi esensial dari pembukaan dan mendapatkan kedudukan secara yuridis formal dalam pembukaan, sehingga rumusan maupun kedudukanya sebagai dasar negara adalah sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, maka perumusan yang menyimpang dari pembukaan tersebut adalah sama halnya dengan mengubah secara tidak sah rumusan pembukaan undang- undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.
  8. 8. Pembukaan UUD 1945, mempunyai fungsi hubungan langsung yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh UUD 1945, karena isi dalam Pembukaan dijabarkan ke dalam pasal-pasal UUD 1945. Maka Pembukaan UUD 1945 yang memuat dasar filsafat Negara dan Undang –Undang Dasar merupakan satu kesatuan. Walaupun dapat dipisahkan, bahkan merupakan pangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terkandung Pokok- Pokok Pikiran Persatuan Indonesia, Keadilan sosial, Kedaulatan Rakyat berdasarkan atas Permusyawaratan/Perwalilan, serta Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang Adil dan Beradap. Yang inti sarinya merupakan penjelasan dari dasar filsafat Pancasila. Adapun Pancasila itu sendiri memancarkan nilai-nilai luhur yang telah mampu memberikan semangat kapada UUD 1945.
  9. 9. Berpegang pada sifat hubungan antara proklamasi 17 Agustus dengan pembukaan UUD 1945 yang tidak hanya menjelaskan dan menegaskan akan tetapi juga mempertanggung jawabkan Proklamasi, maka hubungan itu tidak hanya bersifat fungsional korelatif, melainkan juga bersifat kasual organis, hal ini menunjukkan hubungan proklamasi dengan UUD 1945 merupakan suatu kesatuan yang utuh
  10. 10. Di Era Orde Lama (1959- 1965) Di Awal Di Era Orde Kemerdekaan Baru (1965-12 (1945-1959) Mei 1998) Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
  11. 11. Dasar Pemikiran Perubahan UUD Negara Republik indonesia Implikasi Amandemen UUD 1945 dalam Ketatanegaraan Republik Lembaga- Indobesia Dasar Hukum Lembaga Perubahan Negara UUD Negara republlik Republik Indonesia indonesia
  12. 12. Tuntutan perubahan/amandemen Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didasarkan pada pandangan bahwa Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dipandang belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat dan penghormatan HAM. Selain itu, di dalamnya terdapat pasal-pasal yang multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negar yang otoriter, sentralik, tertutup dan diliputi oleh tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme ( KKN) yang menimbukan kemerosotan dalam berbagai kehidupan.
  13. 13. Majelis permusayawaratan Rakyat melakukan perubahan Undang–Undang Dasar 1945 dengan berpedoman pada ketentuan pasal 37 UUD 1945. Pasal 37 UUD 1945 mengatur prodsedur perubahan Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa (1) Untuk mengaubah Undang – Undang Dasar sekurang – kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir dan (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang- kuangnya 2/3 daripada julah anggota yang hadir.
  14. 14. Hak Asasi Manusia Menurut Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Hak Asasi Manusia Menurut Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Hak Asasi Manusia Menurut Sila Persatuan Indonesia Hak Asasi Manusia Menurut Sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Hak Asasi Manusia Menurut Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
  15. 15. Hak Asasi Manusia Menurut Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin setiap pengakuan orang umum terhadap melakukan ibadah Tuhan Yang menurut keyakinannya Maha Esa masing-masing Berarti sila pertama dari Setiap agama pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung dipandang sama pengakauan terhadap hak- hak dan hak asasi manusia dalam segala segi kehidupan kedudukannya manusia terhadap Negara.
  16. 16. Hak Asasi Manusia Menurut Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Hak tidak Pengakuan Hak tidak sebagai untuk untuk manusia diperbudak dianiaya pribadi Hak dianggap tidak bersalah Hak untuk Hak tidak untuk sampai mendapat ditangkap, dibuktikan ditahan, secara kesalahannya peradilan sewenang- menurut Undang- yang bebas wenang Undang
  17. 17. Hak Asasi Manusia Menurut Sila Persatuan Indonesia Persatuan Persatuan Indonesia atau Kebangsaan ialah sikap yang mengutamakan kepentingan Bangsa diatas kepentingan suku, golongan, partai dan lain-lain. Ini berarti persatuan antara golongan-golongan, suku-suku, dan partai-partai yang mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama dalam Negara Indonesia, dalam arti adanya keseimbangan yang harmonis dengan tidak mengutamakan yang satu dengan mengabaikan yang lainnya.
  18. 18. Hak Asasi Manusia Menurut Sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Kedaulatan rakyat berarti kekeuasaan Negara berada di tangan rakyat. Negara dibentuk oleh rakyat dari rakyat dan untuk rakyat. Secara demokrasi melalui perwakilan. Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar pengakuan akan menghormati dan menunjang tinggi hak harkat dan segala hak-hak asasi mengeluarkan martabat yang melekat pendapat manusia padanya hak ikut serta dalam kemerdekaan pemerintahan dan hak untuk pers jabatan-jabatan Negara berkumpul
  19. 19. Hak Asasi Manusia Menurut Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dijamin adanya hak hak untuk adanya hak atas jaminan hidup layak sosial milik berhak atas adanya hak atas tingkat hidup pekerjaan dengan sistem pengupahan yang menjamin dan syarat-syarat kesehatan kerja yang baik
  20. 20. Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

×