Diskusi publik keterbukaan informasi di sektor pertambangan - the wisdom institute. jalan veteran I no.31-33 Jakarta Pusat. by: RM Zulkipli

1. DISKUSI - PUBLIK
KETERBUKAAN INFORMASI DI SEKTOR MIGAS & PERTAMBANGAN
( THE WISDOM INSTITUTE )
LATAR BELAKANG
Berbagai kajian dalam kaitanya untuk mendukung kebijakan nasional dalam pengembangan dan
pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana di Indonesia terus bergulir. Termasuk kajian dalam
sektor pertambangan yang memberi kontribusi cukup besar dalam pendapatan nasional, juga besar
dalam kontribusinya pada konflik-konflik di level elit sampai di level masyarakat secara nasional.
Kontribusi sektor pertambangan misalnya dapat di lihat dari target penerimaan pajak di sektor
pertambangan dan migas yang ditetapkan oleh Pemerintah pada APBN-P 2012, yang mencapai sebesar
Rp 144 triliun. Walaupun ini masih menyimpan catatan yang pantas di kaji secara mendalam karena
sampai Februari 2012 pemerintah telah menerbitkan 10.235 Izin Usaha Pertambangan (IUP), tetapi yang
terdaftar menjadi wajib pajak berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pajak baru sekitar 5.800
perusahaan saja. Artinya ada informasi yang tidak singkron dalam data pertambangan dan migas, serta
potensi penerimaan yang tak tercatat oleh negara dari pajak di sektor pertambangan dan migas.
Sementara itu, pemerintah melalui Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (UU KIP) telah mengatur mengenai kewajiban badan publik negara dan badan publik
non negara untuk memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab
kepada masyarakat. Keterbukaan informasi tersebut sejalan dengan salah satu pilar reformasi yakni
transparansi secara komprehensif, termasuk di sektor pertambangan dan migas.
Dalam UU KIP tersebut terdapat pengelompokan informasi diantaranya informasi yang wajib
disediakaan dan diumumkan badan publik secara berkala. Contohnya profil, kinerja, dan rencana
anggaran badan publik dan laporan keuangan yang sampai saat ini tidak dilakukan oleh semua badan
publik, termasuk di sektor pertambangan dan migas. Alhasil, masyarakat di sekitar lingkar tambang
misalnya tidak mengetahui informasi tentang investasi ataupun daftar aset perusahaan pertambangan
dan migas sebagaimana yang telah di atur oleh pasal 11 ayat (1) huruf D, dalam UU KIP tersebut.
Penyimpangan terhadap pelaksanaan UU KIP di sektor pertambangan dan migas ini, artinya bukan saja
menghilangkan potensi penerimaan negara dari pajak tetapi juga menimbulkan konflik-konflik yang tak
perlu terjadi di masyarakat. Sebagai contoh adalah peristiwa demonstrasi penolakan usaha
pertambangan di sape-lambu Kabupaten Bima NTB yang sampai memakan korban jiwa dan berujung
pada pembakaran kantor Bupati Bima.
http://www.wisdom-institute.or.id

2. TUJUAN
Diskusi Publik ini merupakan kegiatan intelektual yang bertujuan untuk:
1. Berbagi informasi dan pemikiran tentang berbagai kajian yang ada tentang keterbukaan informasi
2. Mengidentifikasi kesenjangan data, informasi, kajian dan langkah yang diperlukan dalam proses
keterbukaan informasi di sektor pertambangan dan migas
3. Memfasilitasi dialog untuk mengatasi berbagai kesenjangan tersebut di atas
Pada diskusi terbatas ini akan berlaku Chatham House Rule, yaitu peserta bebas menggunakan informasi
yang dibahas dalam pertemuan ini, namun tanpa mengaitkannya dengan identitas dan afiliasi dari
pembicara dan peserta lainnya, dan tanpa merujuk pada forum ini 1.
PANELIS, WAKTU DAN TEMPAT ACARA
Panelis : 1. Kepala Badan Geologi, Dr. R. Sukhyar
2. Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP), Dono Prasetyo
Hari dan tanggal: ................................... Juli 2012
.................................... WIB
Tempat : The Wisdom Institute
Jl.Veteran I, No.29 Jakarta Pusat. Indonesia 10110
1
Penjelasan tentang Chatham House Rule dapat dibaca di http://www.continuityforum.org/content/news/2005/14/chatham-
house-rule-explained
http://www.wisdom-institute.or.id

3. TENTANG PENEYELENGGARA ACARA
The Wisdom Insitute (TWI) berdiri sejak 2009, memiliki fokus pada kajian untuk sinkronisasi dan
harmonisasi dengan mewujudkan pelaksanaan koordinasi dan pembagian kerja yang sangat jelas antar
kementerian dan lembaga pemerintah lainya. TWI juga bermaksud untuk memberikan andil bagi
kebijakan perlindungan sosial, termasuk dalam menempatkan kerja pemantauan untuk upaya
pengurangan risiko krisis serta upaya meningkatkan kapasitas terhadap kelompok rentan di Indonesia.
http://www.wisdom-institute.or.id
Jl.Veteran I, No.29 Jakarta Pusat. Indonesia 10110
Tel/Fax: +62-21-49036 444
Email: info@wisdom-institute.or.id
MEDIA PARTNER
1. www.kepadamu.com
2. www.koridortimur.com
3. www.mediarilis.com
4. www.rakyatmerdekaonline.com
5. www.kabar.asia
6. .............................................
http://www.wisdom-institute.or.id

4. DAFTAR UNDANGAN
1. Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro, Badan Ketahanan Fiskal
2. Dr. Ing Evita Legowo, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
3. Dr. Latif Adam, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
4. Dr. Anggito Abimanyu, Tim Independen Pengkajian Pembatasan BBM Bersubsidi
5. Dr. Ryaas Rasyid, Dosen dan Peneliti Ilmu Politik dan Pemerintahan
6. Dr. Sudarno Sumarto, SMERU Research Institute
7. Dr. Pande Radja Silalahi, Center for International and Strategic Studies
8. Dr. Umar Said, Ahli Ekonomi Energi
9. Prof. Dr. Wijajono Partowidagdo, Ahli Perminyakan dan Ekonomi Energi, Institut Teknologi Bandung
10. Tubagus Haryono, BPH Migas
11. Ir Wismana Adi Suryabrata, MIA , Bappenas
12. Dr. Hanan Nugroho, Bappenas
13. Mochamad Harun, Pertamina
14. Dr Setio Anggoro Dewo, PLN
15. Wisnu Agung Prasetya, Asisten Staf Khusus Presiden BSB
16. Dr. Luluk Sumiarso, Indonesian Institute for Clean Energy
17. Dr. Didin S. Damanhuri, Institute for Development of Economic and Finance
18. Mukhtasor, Indonesian Center for Energy and Environmental Studies
19. Dr. Farida Zed, Dewan Energi Nasional
20. Dr. Saleh Abdulrrahman, Dewan Energi Nasional
21. Rahimah Abdulrahim, the Habibie Center
22. Andrinof A. Chaniago, The Habibie Center
23. Zakir Mahmud, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, UI
24. Djoko Setijowarno, Ahli Transportasi, Universitas Katolik Soegijapranata
25. Fabby Tumiwa, Institute for essential Services Reform
26. Priagung Rakhmanto, Reforminer Institute
27. Ikhsan Modjo, Ahli Ekonomi
28. Abdul Nasir, Staff Ahli Komisi VII DPR-RI
29. Effendi Simbolon, Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI
30. Yudi Widiana Adia, Komisi V DPR-RI
31. Joi Surya Dharma, Staf Ahli Anggota Komisi VII DPR-RI
32. Tulus Abadi, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
33. Bobby A. T. Wattimena, Peneliti Kebijakan Energi
34. FX. Sutijastoto, Kementerian ESDM
35. Atena Falahti, Pusat Data & Informasi, Kementerian ESDM
36. Satya Widya Yudha M.Sc , Anggota Komisi VII DPR – RI
37. Saryono Hadiwijoyo, MIGAS ESDM
http://www.wisdom-institute.or.id