Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
...
2
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c
perlu menetapkan Peraturan Pe...
3
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang
me...
4
BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
(1) Pembentukan organisasi perangkat daerah
ditetapkan dengan per...
5
BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH PROVINSI
Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah
Pasal 4
(1) Sekretariat d...
6
(2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan
administrasi kesekretariatan, a...
7
(4) Pada dinas daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dibentuk unit pelaksana teknis
dinas untuk melaksanakan k...
8
p. pariwisata;
q. pertanian;
r. kehutanan;
s. energi dan sumber daya mineral;
t. perdagangan;
u. perindustrian;
v. trans...
9
(2) Badan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas membantu gubernur
melaksanakan fungsi-fungsi penunja...
10
(2) Penetapan tipe sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibentuk dengan ketentuan:
a. badan tipe A dibentuk untuk mewadah...
11
(2) Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan yang diamanatkan d...
12
(3) Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas
dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menyelenggarakan fungs...
13
Bagian Ketiga
Dinas Daerah
Pasal 15
(1) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertangg...
14
d. pekerjaan umum;
e. ketahanan pangan;
f. kependudukan dan pencatatan sipil;
g. keluarga berencana;
h. sosial;
i. tena...
15
(5) Urusan tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat diwadahi pada sekretariat daerah.
Pasal 17
(1) Dinas daera...
16
c. pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi
penunjang urusan pemerintahan daerah
sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. ...
17
Bagian Kelima
Unit Pelaksana Daerah
Pasal 20
(1) Unit pelaksana daerah dipimpin oleh kepala atau
sebutan lain yang berk...
18
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
diamanatkan dalam peraturan perundang-
undangan;
c. pembinaan penyelenggara...
19
h. melaksanakan urusan-urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
yang tidak dilaksanakan oleh unit ker...
20
(5) Lurah mempunyai tugas membantu camat
dalam:
a. melaksanakan kegiatan pemerintahan
kelurahan;
b. melakukan pemberday...
21
(3) Variabel faktor teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi ketersediaan sumber daya
manusia dan sarana pras...
22
(2) Sekretariat DPRD terdiri dari paling banyak
4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian
terdiri dari paling banyak 3...
23
Pasal 30
Jumlah bidang pada dinas dan badan yang
mewadahi dan melaksanakan penggabungan
beberapa urusan pemerintahan da...
24
Paragraf 3
Badan Daerah
Pasal 33
(1) Badan tipe A terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan
paling banyak 4 (empat) bidang,...
25
BAB VIII
ESELON PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
Eselon Jabatan Perangkat Daerah Provinsi
Pasal 36
(1) Sekretaris daerah ...
26
Bagian Kedua
Eselon Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 37
(1) Sekretaris daerah merupakan jabatan struktural...
27
BAB IX
PERANGKAT DAERAH OTONOM BARU
Pasal 38
(1) Pembentukan perangkat daerah bagi daerah
otonom baru provinsi ditetapk...
28
(2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling banyak 5 (lima) staf ahli.
(3) Staf ahli diangkat dan diberhent...
29
(2) Pembinaan dan pengendalian organisasi
perangkat daerah dilakukan melalui fasilitasi dan
evaluasi terhadap rancangan...
30
Pasal 45
(1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi
penataan organisasi perangkat daerah.
(2) Dalam melakukan pemant...
31
Pasal 49
Pedoman organisasi unit pelaksana daerah dan
lembaga lain yang mengatur tentang kedudukan,
tugas, fungsi, susu...
32
(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi bidang perencanaan,
pengawasan, kepegawaian, penelitia...
33
Pasal 58
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahka...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

RANCANGAN PENGGANTI PP NO. 41 TAHUN 2007

36 356 vues

Publié le

Peraturan Pengganti PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

  • Soyez le premier à commenter

RANCANGAN PENGGANTI PP NO. 41 TAHUN 2007

  1. 1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah; b. bahwa berdasarkan Pasal …. ayat (..) dan ayat (..) Undang-Undang Nomor … Tahun …. tentang Pemerintahan Daerah, Susunan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada peraturan pemerintah; c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian organisasi perangkat daerah yang dapat menangani seluruh urusan pemerintahan, sehingga perlu dicabut dan dibentuk peraturan pemerintah yang baru; DRAFT SESUAI REVISI UU 32/2004
  2. 2. 2 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor … Tahun …. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ……. Nomor ……, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …...); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri-menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  3. 3. 3 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, pengawasan, dan anggaran. 5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Perangkat daerah provinsi adalah organisasi pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan, unit pelaksana daerah, dan lembaga lain yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. 8. Perangkat daerah kabupaten/kota adalah organisasi pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan, unit pelaksana daerah, kecamatan, dan lembaga lain yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. 9. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri. 10. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan. 11. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah provinsi dan sekretaris daerah kabupaten/kota. 12.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
  4. 4. 4 BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Pasal 2 (1) Pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah berpedoman pada peraturan pemerintah ini. (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur pola organisasi perangkat daerah. (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, nomenklatur, susunan organisasi, dan tata kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota. BAB III PERANGKAT DAERAH Pasal 3 (1) Perangkat Daerah Provinsi, terdiri atas : a. Sekretariat Daerah b. Sekretariat DPRD; c. Dinas; d. Badan; e. unit pelaksana daerah; dan f. lembaga lain. (2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas : a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Dinas; d. Badan e. unit pelaksana daerah; f. kecamatan ; dan g. lembaga lain.
  5. 5. 5 BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH PROVINSI Bagian Kesatu Sekretariat Daerah Pasal 4 (1) Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur. (2) Sekretariat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak terwadahi dalam dinas dan badan serta pelayanan administrasi. (3) Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; d. pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang tidak terwadahi dalam dinas dan badan; e. pelayanan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 5 (1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.
  6. 6. 6 (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. (3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c. penyelenggaraan rapat–rapat DPRD; dan d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Bagian Ketiga Dinas Daerah Pasal 6 (1) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. (2) Dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. (3) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  7. 7. 7 (4) Pada dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota. (5) Pembentukan unit pelaksana teknis dinas ditetapkan dengan peraturan gubernur setelah mendapat persetujuan dari menteri. Pasal 7 (1) Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas : a. pendidikan; b. kesehatan; c. lingkungan hidup; d. pekerjaan umum; e. ketahanan pangan; f. kependudukan dan pencatatan sipil; g. keluarga berencana; h. sosial; i. tenaga kerja; j. perumahan rakyat; k. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (catatan : kaitan dengan polisi pamong praja); l. perlindungan anak. (2) Urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas : a. penataan ruang; b. pertanahan; c. perhubungan; d. komunikasi dan informatika; e. koperasi, usaha kecil, dan menengah; f. penanaman modal; g. kepemudaan dan olah raga; h. pemberdayaan masyarakat desa; i. pemberdayaan perempuan; j. statistik; k. persandian; l. kebudayaan; m. perpustakaan; dan n. kearsipan. o. kelautan dan perikanan;
  8. 8. 8 p. pariwisata; q. pertanian; r. kehutanan; s. energi dan sumber daya mineral; t. perdagangan; u. perindustrian; v. transmigrasi; dan w. pendapatan daerah. (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwadahi dalam bentuk dinas. (4) Penggabungan beberapa urusan dalam satu dinas ditetapkan dengan prinsip memiliki kesamaan dan/atau kesesuaian fungsi. (5) Urusan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwadahi pada sekretariat daerah. Pasal 8 (1) Dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk dalam 3 (tiga) tipe. (2) Penetapan tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria dan variabel dengan ketentuan: a. dinas tipe A dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan daerah dengan beban kerja yang besar; b. dinas tipe B dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan daerah dengan beban kerja yang sedang; dan c. dinas tipe C dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan daerah dengan beban kerja yang kecil. Bagian Keempat Badan Daerah Pasal 9 (1) Badan daerah dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.
  9. 9. 9 (2) Badan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. (3) Badan daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; b. penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Pada badan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk unit pelaksana teknis badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota. (5) Pembentukan unit pelaksana teknis badan ditetapkan dengan peraturan gubernur. (6) Badan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perencanaan; b. pengawasan; c. keuangan; d. kepegawaian; e. penelitian dan pengembangan; f. pendidikan dan pelatihan; g. koordinasi lintas daerah; dan g. fungsi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 10 (1) Badan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibentuk dalam 3 (tiga) tipe.
  10. 10. 10 (2) Penetapan tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan ketentuan: a. badan tipe A dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang besar; b. badan tipe B dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang sedang; dan c. badan tipe C dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang kecil. Bagian Kelima Unit Pelaksana Daerah Pasal 11 (1) Unit pelaksana daerah dipimpin oleh kepala atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. (2) Unit pelaksana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan pelayanan tertentu kepada masyarakat . (3) Unit pelaksana daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; b. penyelenggaraan pelayanan tertentu kepada masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan penyelenggaraan pelayanan tertentu kepada masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keenam Lembaga Lain Pasal 12 (1) Lembaga lain dipimpin oleh kepala atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.
  11. 11. 11 (2) Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. (3) Lembaga lain dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan; c. pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi perangkat daerah yang berdiri sendiri atau bagian dari satuan kerja perangkat daerah sesuai kebutuhan, kemampuan keuangan, potensi dan karakteristik daerah. BAB V KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA Bagian Kesatu Sekretariat Daerah Pasal 13 (1) Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. (2) Sekretariat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati/walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, melaksanakan tugas pemerintahan lainnya serta pelayanan administrasi.
  12. 12. 12 (3) Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; d. pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya; e. pelayanan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 14 (1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. (3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c. penyelenggaraan rapat–rapat DPRD; dan d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
  13. 13. 13 Bagian Ketiga Dinas Daerah Pasal 15 (1) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. (2) Dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. (3) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Pada dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. (5) Pembentukan unit pelaksana teknis dinas ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota setelah mendapat persetujuan dari menteri. Pasal 16 (1) Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas : a. pendidikan; b. kesehatan; c. lingkungan hidup;
  14. 14. 14 d. pekerjaan umum; e. ketahanan pangan; f. kependudukan dan pencatatan sipil; g. keluarga berencana; h. sosial; i. tenaga kerja; j. perumahan rakyat; k. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (catatan : kaitan dengan polisi pamong praja); l. perlindungan anak. (2) Urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas : a. penataan ruang; b. pertanahan; c. perhubungan; d. komunikasi dan informatika; e. koperasi, usaha kecil, dan menengah; f. penanaman modal; g. kepemudaan dan olah raga; h. pemberdayaan masyarakat desa; i. pemberdayaan perempuan; j. statistik; k. persandian; l. kebudayaan; m. perpustakaan; dan n. kearsipan. o. kelautan dan perikanan; p. pariwisata; q. pertanian; r. kehutanan; s. energi dan sumber daya mineral; t. perdagangan; u. perindustrian; v. transmigrasi; dan w. pendapatan daerah. (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwadahi dalam bentuk dinas. (4) Penggabungan beberapa urusan dalam satu dinas ditetapkan dengan prinsip memiliki kesamaan dan/atau kesesuaian fungsi.
  15. 15. 15 (5) Urusan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwadahi pada sekretariat daerah. Pasal 17 (1) Dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibentuk dalam 3 (tiga) tipe. (2) Penetapan tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria dan variabel dengan ketentuan: a. dinas tipe A dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan daerah dengan beban kerja yang besar; b. dinas tipe B dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan daerah dengan beban kerja yang sedang; dan c. dinas tipe C dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan daerah dengan beban kerja yang kecil. Bagian Keempat Badan Daerah Pasal 18 (1) Badan daerah dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. (2) Badan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/walikota melaksanakan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. (3) Badan daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; b. penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  16. 16. 16 c. pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Pada badan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk unit pelaksana teknis badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. (5) Pembentukan unit pelaksana teknis badan ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. (6) Badan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perencanaan; b. pengawasan; c. keuangan; d. kepegawaian; e. penelitian dan pengembangan; f. pendidikan dan pelatihan; dan g. fungsi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 19 (1) Badan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibentuk dalam 3 (tiga) tipe. (2) Penetapan tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan ketentuan: a. badan tipe A dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang besar; b. badan tipe B dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang sedang; dan c. badan tipe C dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang kecil.
  17. 17. 17 Bagian Kelima Unit Pelaksana Daerah Pasal 20 (1) Unit pelaksana daerah dipimpin oleh kepala atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. (2) Unit pelaksana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/walikota melaksanakan pelayanan tertentu kepada masyarakat. (3) Unit pelaksana daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; b. penyelenggaraan pelayanan tertentu kepada masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan penyelenggaraan pelayanan tertentu kepada masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keenam Lembaga Lain Pasal 21 (1) Lembaga lain dipimpin oleh kepala atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. (2) Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. (3) Lembaga lain dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  18. 18. 18 b. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diamanatkan dalam peraturan perundang- undangan; c. pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi perangkat daerah yang berdiri sendiri atau bagian dari satuan kerja perangkat daerah sesuai kebutuhan, kemampuan keuangan, potensi dan karakteristik daerah. Bagian Ketujuh Kecamatan Pasal 22 (1) Kecamatan dipimpin oleh kepala kecamatan yang disebut Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum; b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati/walikota; e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan; g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan
  19. 19. 19 h. melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan. (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecamatan mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. (4) Pelimpahan kewenangan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik kecamatan dan kebutuhan masyarakat pada kecamatan yang bersangkutan. (5) Pelimpahan kewenangan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota berpedoman pada Peraturan Pemerintah. (6) Pedoman organisasi kecamatan ditetapkan dalam peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pasal 23 (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan. (2) Kelurahan dibentuk dengan perda kabupaten/kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah. (3) Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. (4) Lurah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah.
  20. 20. 20 (5) Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam: a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan; b. melakukan pemberdayaan masyarakat; c. melaksanakan pelayanan masyarakat; d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum; e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh peraturan perundang- undangan. Pasal 24 Pelaksanaan tugas dan fungsi staf, pelayanan administratif serta urusan pemerintahan umum lainnya yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi dinas, badan, unit pelaksana daerah, dan lembaga lain dilaksanakan oleh sekretariat daerah. KRITERIA BESARAN ORGANISASI DINAS DAN BADAN Bagian Kesatu Variabel Beban Kerja Pasal 25 (1) Kriteria besaran organisasi dinas dan badan menentukan tipe dinas dan badan berdasarkan variabel faktor umum, dan faktor teknis. (2) Variabel faktor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. jumlah penduduk; b. luas wilayah; c. jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan d. jumlah wilayah bawahan.
  21. 21. 21 (3) Variabel faktor teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang tugas, luas cakupan pelaksanaan tugas, potensi tingkat pertumbuhan dan pengembangan yang dicapai sesuai potensi dan karakteristik daerah. (4) Perhitungan variabel faktor umum dan variabel faktor teknis tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. Bagian Kedua Tipe Dinas dan Badan Pasal 26 Berdasarkan hasil perhitungan total skor ditetapkan tipe dinas dan tipe badan sebagai berikut : (1) Dinas tipe A dan badan tipe A dibentuk apabila total skor variabel lebih dari 800. (2) Dinas tipe B dan badan tipe B dibentuk apabila total skor variabel 601 sampai dengan 800. (3) Dinas tipe C dan badan tipe C dibentuk apabila total skor 400 sampai dengan 600. (4) Apabila total skor kurang dari 400, belum dapat dibentuk dinas. BAB VI SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Paragraf 1 Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Pasal 27 (1) Sekretariat daerah terdiri dari paling banyak 4 (empat) asisten dan paling banyak 12 (duabelas) biro, masing-masing biro terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian.
  22. 22. 22 (2) Sekretariat DPRD terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian. Paragraf 2 Dinas Daerah Pasal 28 (1) Dinas tipe A terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi. (2) Dinas tipe B terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang, sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi. (3) Dinas tipe C terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 4 (empat) seksi. (4) Unit pelaksana teknis pada dinas terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Paragraf 3 Badan Daerah Pasal 29 (1) Badan tipe A terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian. (2) Badan tipe B terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang, sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian. (3) Badan tipe C terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 4 (empat) subbidang. (4) Unit pelaksana teknis pada badan terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
  23. 23. 23 Pasal 30 Jumlah bidang pada dinas dan badan yang mewadahi dan melaksanakan penggabungan beberapa urusan pemerintahan dan fungsi-fungsi tertentu terdiri dari paling banyak 7 (tujuh) bidang. Bagian Kedua Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Paragraf 1 Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Pasal 31 (1) Sekretariat daerah terdiri dari 3 (tiga) asisten, masing-masing asisten terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian. (2) Sekretariat DPRD terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari 3 (tiga) subbagian. Paragraf 2 Dinas Daerah Pasal 32 (1) Dinas tipe A terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi. (2) Dinas tipe B terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang, sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi. (3) Dinas tipe C terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi. (4) Unit pelaksana teknis pada dinas terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
  24. 24. 24 Paragraf 3 Badan Daerah Pasal 33 (1) Badan tipe A terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbidang. (2) Badan tipe B terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang, sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 2 (dua) subbidang. (3) Badan tipe C terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) subbidang. (4) Unit pelaksana teknis pada badan terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Paragraf 4 Kecamatan Pasal 34 (1) Kecamatan terdiri dari 1 (satu) sekretariat, paling banyak 5 (lima) seksi, dan sekretariat membawahkan paling banyak 3 (tiga) subbagian. (2) Kelurahan terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) seksi. Pasal 35 Jumlah bidang pada dinas dan badan yang mewadahi dan melaksanakan penggabungan beberapa urusan pemerintahan dan fungsi-fungsi tertentu terdiri dari paling banyak 7 (tujuh) bidang.
  25. 25. 25 BAB VIII ESELON PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Eselon Jabatan Perangkat Daerah Provinsi Pasal 36 (1) Sekretaris daerah merupakan jabatan struktural eselon Ib. (2) Asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas tipe A, kepala badan tipe A dan direktur rumah sakit umum daerah kelas A merupakan jabatan struktural eselon IIa. (3) Kepala Biro, Kepala dinas tipe B, kepala badan tipe B, sekretaris dinas tipe A, sekretaris badan tipe A, direktur rumah sakit umum daerah kelas B, wakil direktur rumah sakit umum kelas A, dan direktur rumah sakit khusus daerah kelas A merupakan jabatan struktural eselon IIb. (4) Kepala dinas tipe C, kepala badan tipe C, kepala bagian pada sekretariat daerah, kepala bidang pada dinas dan badan tipe A, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan tipe A, sekretaris pada dinas dan badan tipe B, direktur rumah sakit umum daerah kelas C, direktur rumah sakit khusus daerah kelas B, wakil direktur rumah sakit umum daerah kelas B, wakil direktur rumah sakit khusus daerah kelas A, merupakan jabatan struktural eselon IIIa. (5) Kepala bidang pada dinas dan badan tipe B, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan tipe B, kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit daerah, merupakan jabatan struktural eselon IIIb. (6) Kepala subbagian, kepala seksi, kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan tipe C merupakan jabatan struktural eselon IVa.
  26. 26. 26 Bagian Kedua Eselon Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 37 (1) Sekretaris daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa. (2) Asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas tipe A, kepala badan tipe A, direktur rumah sakit umum daerah kelas A dan kelas B, dan direktur rumah sakit khusus daerah kelas A merupakan jabatan struktural eselon IIb. (3) Kepala dinas tipe B, kepala badan tipe B, Camat, kepala bagian pada sekretariat daerah, kepala bagian pada sekretariat DPRD, sekretaris pada dinas dan badan tipe A, direktur rumah sakit umum daerah kelas C, direktur rumah sakit khusus daerah kelas B, wakil direktur rumah sakit umum daerah kelas A dan kelas B, dan wakil direktur rumah sakit khusus daerah kelas A, merupakan jabatan struktural eselon IIIa. (4) Kepala dinas tipe C, kepala badan tipe C, Sekretaris Camat, Sekretaris dan kepala bidang pada dinas dan badan tipe B, kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit umum daerah, direktur rumah sakit umum daerah kelas D, merupakan jabatan struktural eselon IIIb. (5) Lurah, kepala seksi, kepala subbagian, kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan merupakan jabatan struktural eselon IVa. (6) Sekretaris kelurahan, kepala seksi pada kelurahan Sekretaris kelurahan, kepala seksi pada kelurahan, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis, kepala tata usaha sekolah kejuruan dan kepala subbagian pada sekretariat kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVb. (7) Kepala tata usaha sekolah lanjutan tingkat pertama dan kepala tata usaha sekolah menengah merupakan jabatan struktural eselon Va.
  27. 27. 27 BAB IX PERANGKAT DAERAH OTONOM BARU Pasal 38 (1) Pembentukan perangkat daerah bagi daerah otonom baru provinsi ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan bagi daerah otonom baru kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. (2) Prosedur pembentukan perangkat daerah otonom baru provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut : a. Gubernur provinsi induk menyampaikan usul pembentukan perangkat daerah otonom baru kepada Menteri disertai dengan naskah akademis; b. Menteri menetapkan pembentukan perangkat daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan pada acara pelantikan penjabat gubernur. (3) Prosedur pembentukan perangkat daerah otonom baru kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut : a. Bupati/walikota induk menyampaikan usul pembentukan perangkat daerah otonom baru kepada Menteri melalui gubernur disertai dengan naskah akademis; b. Menteri memberikan rekomendasi setelah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk ditetapkan menjadi Peraturan gubernur; c. Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan pada acara pelantikan penjabat bupati/walikota. BAB X STAF AHLI Pasal 39 (1) Gubernur, bupati/walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu staf ahli.
  28. 28. 28 (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) staf ahli. (3) Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh gubernur, bupati/walikota dari pegawai negeri sipil. (4) Tugas dan fungsi staf ahli gubernur, bupati/walikota ditetapkan oleh gubernur, bupati/walikota di luar tugas dan fungsi perangkat daerah. (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli gubernur, bupati/walikota dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha. Pasal 40 (1) Staf ahli gubernur merupakan jabatan struktural setinggi-tingginya eselon IIa, dan staf ahli bupati/walikota merupakan jabatan struktural setinggi-tingginya eselon IIb. (2) Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah. BAB XI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN ORGANISASI Pasal 41 (1) Pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah provinsi dilakukan oleh pemerintah pusat. (2) Pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah. Pasal 42 (1) Pembinaan dan pengendalian organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam penataan organisasi perangkat daerah.
  29. 29. 29 (2) Pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan melalui fasilitasi dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah yang telah dibahas bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD. (3) Rancangan peraturan daerah provinsi sebelum ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat fasilitasi dan evaluasi. (4) Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebelum ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur untuk mendapat fasilitasi dan evaluasi. Pasal 43 (1) Fasilitasi dan evaluasi yang dilakukan oleh menteri dan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah diterima rancangan peraturan daerah. (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberikan fasilitasi, maka rancangan peraturan daerah dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah. Pasal 44 (1) Peraturan daerah provinsi tentang organisasi perangkat daerah harus disampaikan kepada Menteri paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan. (2) Peraturan daerah kabupaten/kota tentang organisasi perangkat daerah harus disampaikan kepada gubernur paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan, dengan tembusan Menteri. (3) Peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah dan peraturan pelaksanaannya yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dapat dibatalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  30. 30. 30 Pasal 45 (1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi penataan organisasi perangkat daerah. (2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri berkoordinasi dengan menteri yang membidangi aparatur negara dan reformasi birokrasi. Pasal 46 Pemberdayaan kapasitas perangkat daerah provinsi dan kab/kota dilakukan oleh kementerian/Lembaga sesuai bidang tugasnya yang dikoordinasikan oleh menteri. BAB XII SANKSI Pasal 47 Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan Pasal 8, Pasal 10, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 43 dan Pasal 51 ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diberikan sanksi berupa pembatalan hak-hak keuangan dan kepegawaian serta tindakan administratif lainnya. BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 48 (1) Daerah yang memiliki status istimewa atau otonomi khusus, pembentukan perangkat daerah untuk melaksanakan status istimewa dan otonomi khusus berpedoman pada peraturan Menteri dengan pertimbangan dari menteri yang membidangi aparatur negara dan reformasi birokrasi. (2) Pembentukan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur jumlah, jenis, susunan organisasi dan eselonisasi sesuai dengan karakteristik dan keistimewaan daerah masing-masing.
  31. 31. 31 Pasal 49 Pedoman organisasi unit pelaksana daerah dan lembaga lain yang mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan eselon diatur tersendiri sesuai pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang membidangi aparatur negara dan reformasi birokrasi. Pasal 50 Pemerintah daerah yang membentuk perangkat daerah sebagai badan layanan umum berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pasal 51 Dalam rangka penyelenggaraan fungsi penghubung pemerintah daerah, masing-masing Provinsi membentuk perangkat daerah yang berkedudukan di Ibukota Jakarta sebagai bagian dari perangkat daerah. BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 52 (1) Pada perangkat daerah ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (2) Kementerian/lembaga berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional. Pasal 53 (1) Perangkat daerah yang sudah didukung oleh kelompok jabatan fungsional menghapus unit organisasi terendah.
  32. 32. 32 (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang perencanaan, pengawasan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, keluarga berencana, sosial, tenaga kerja, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perpustakaan, kebudayaan, kearsipan, kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perindustrian, dan perdagangan. (3) Penetapan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) tahun setelah peraturan pemerintah ini ditetapkan. Pasal 54 Pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Pasal 55 (1) Pembentukan UPT Kementerian dan Lembaga dilakukan secara selektif dan harus mendapat rekomendasi Menteri Dalam Negeri selaku Ketua DPOD dan Koordinator Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemda. (2) Pengangkatan Kepala UPT Kementerian/ Lembaga harus mendapatkan rekomendasi dan dilantik oleh Gubernur. Pasal 56 Petunjuk pelaksanaan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Menteri. BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 57 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku maka Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  33. 33. 33 Pasal 58 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR Ditetapkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

×