2. RULLY INDRAWAN, lahir di Bogor 26 Maret 1961.
Dosen PNS (IVE) Kopertis IV dpk Unpas, menjadi Guru Besar sejak 2001. Saat ini menjabat
Asdir I Pasca Sarjana Unpas, Staf Ahli Dewan Pertimbangan Presiden RI Bidang Pembangunan dan
Otda. Anggota Komite Perencana Propinsi Jabar, Reviewer Penelitian Dikti Kemendikbud, Ketua
Litbang Paguyuban Pasundan, Ketua I Dekopinwil Jabar, Tim Koperasi Award Nasional dlsb.
Rektor IKOPIN (2007-2011).
Unpas, Pembantu Rektor II (2004-
2008); Pembantu Rektor I (2003-
2004); Ketua Lemlit (1994-2004);
Sekretaris Lemlit (1991-1994); dan
Sek.Jur. Ekonomi Koperasi FKIP
(1985-1991).
Penghargaaan:
Dosen Teladan I Kopertis Wilayah IV dan Finalis Dosen Teladan Nasional (1991).
Bakti Koperasi dari Presiden RI sebagai Rektor IKOPIN (2011).
Satya Lencana Pembangunan bidang Perkoperasian dari Presiden RI (2012)
rullyindrawan.wordpress.com
Profesor Assistent di Waseda
University Tokyo Jepang (2008-2010).
Wakil Ketua Forum Penelitian Kantor
Menpera RI (2008-2010). Staf Ahli
Ketua DPD RI (2007-2010).
Ketua Korpri Kopertis Wilayah IV
(2007-2010). Tim Revitalisasi
Koperasi Nasional (2011-2012).
8. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi (2011)
3.7 4.2
5.3 5.8 6.3 6.6 6.8 7.4
8.5 8.5 8.6 8.7 9.0 9.2
10.310.711.3
13.914.214.214.6
15.815.816.1
16.917.5
18.8
19.619.7
21.2
23.0
31.9 32.0
0
5
10
15
20
25
30
35
Jakarta
Bali
Kalsel
Babel
Banten
Kalteng
Kaltim
Keppri
Riau
Sulut
Kalbar
Jambi
Sumbar
Malut
Sulsel
Jabar
Sumut
Sulbar
Jatim
Sumsel
Sultra
Jateng
Sulteng
Yogya
Lampung
Bengkulu
Gorontalo
Aceh
NTB
NTT
Maluku
P.Barat
Papua
Disparitas Tingkat
Kemiskinan Antar Provinsi
Sangat Tinggi
(Jakarta = 3,75%, Papua =
31,98%, Indonesia =
12.49%)
Contoh: Maluku
investasi 6,3%
terhadap
PDRB, sedangkan
nasional 32% (2010)
12.5
Disparitas tingkat kemiskinan antar provinsi tinggi
8
9. 1. Tren penduduk miskin nasional turun 1996-
2011;
2. Angka kedalaman kemiskinan mengalami
kenaikan;
3. Tren ketimpangan pendapatan memburuk;
4. Disparitas tingkat kemiskinan antar provinsi
tinggi (2010).
9
10.
11. 11
Tahun Gini Ratio Rasio Q5/Q1
2006 0,36 4,81
2007 0,38 5,93
2008 0,37 5,96
2009 0,37 5,85
2010 0,38 6,28
Sejak 2006, rasio 20% penduduk terkaya terhadap 20% penduduk termiskin
naik dari 4,8 menjadi 6,3 kali;
12. Majalah bisnis Forbes Asia pada Desember
2011 mempublikasikan 40 orang terkaya di
Indonesia dengan minimum kekayaan
sebesar US$ 630 juta.
Bila dijumlahkan kekayaan mereka sebesar
US$ 85 milyar itu setara dengan 10% dari
GDP, naik 18% dari tahun sebelumnya,
sementara pertumbuhan GDP “hanya” 6,5%.
12
13. Jepang, negara dengan ekonomi terbesar
ketiga di dunia, banyak perusahaan berkelas
dunia yang menempati urutan teratas
perusahaan besar di dunia.
Akan tetapi, berapa banyak orang Jepang
yang masuk dalam 500 orang terkaya di
dunia berdasarkan majalah Fortune?
Hampir tidak ada, sekalipun ada, berapa
banyak bila dibandingkan dengan GDP dan
pendapatan per kapita negara tersebut?
13
14. 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
turun, namun Tingkat Setengah
Pengangguran (TSP) naik;
2. Periode 2007-2011, 60% TPT berusia 15-24
tahun;
3. Struktur Lapangan Kerja tak seimbang
dengan Struktur Ekonomi;
4. Di pedesaan 72% rumah tangga miskin
bekerja di pertanian dengan tanah sebagai
satu-satunya aset yang dimilikinya.
14
15. I. Youth unemployment tinggi (21,4%)
II. Partisipasi wanita dalam tenaga kerja rendah;
III. Under-employment tinggi, kerja kurang 35 jam/mg;
IV. Informal Employment tinggi (59,0% 2010);
V. Produktivitas tenaga kerja tumbuh rendah.
VI. Employment to population ratio tinggi, produktivitas
tenaga kerja rendah. Tertinggi: DKI Jakarta, Kaltim.
VII. Annual sektoral growth rate dgn annual sectoral
employment growth rate timpang;
VIII.Bila pengusaha punya 1 assosiasi, buruh punya banyak
serikat yg diusulkan untuk diverifikasi dan dibatasi di
Pusat dan Daerah untuk mengefektifkan Tripartite Sistem;
16. Rincian 2005 2010
Pengangguran Terbuka (tidak sedang bekerja) 11,9 juta (11,2%) 8,3 juta (7.1%)
Jumlah ½ pengangguran (bekerja <35 jam seminggu) 28,9 juta (30,8%) 33,3 juta (30.7%)
27
28,3
29,6
30,9
32,2
33,5
1/2Penganggur(jutaorg)
7
8
9
10
11
12
PenganggurTerbuka(jutaorg)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
27,7
28,9
29,2
27,9
28,9 29,1
30,4
31,1
31,6
33,3
8,0
9,1
9,9
10,3
11,9
10,9
10,0
9,4
9,0
8,3
Setengah Penganggur Penganggur Terbuka
1/2 PENGANGGUR DAN PENGANGGUR TERBUKA
Tahun 2001 - 2010
16
Pertumbuhan ekonomi meningkat, pengangguran terbuka turun
tapi ½ Pengangguran meningkat
22. Otokratis
Demokratis
Reformasi Birokrasi
Supremasi hukum
Pengakuan budaya kelompok
Ekonomi Pasar
Mobilitas vertikal tebuka
Sistem politik terbuka
Desentralisasi
Kekebasan Press
Kekebasan Berbicara dan berserikat
Neo KKN
Extra Ordinary of Law
Konflik Budaya
Homo homini lupus (traficking)
Kejutan budaya
political disaffection
Korupsi berjamaah
Anarkhis/Radikalisme
Laisez faire
Pusat
Daerah
23. Krisis Ekonomi
1998
Krisis Ekonomi
2008
Krisis Ekonomi
Asia
Krisis Ekonomi
Global
•Utang Luar Negeri
•Privatisasi
•Eksport
•Ekonomi Rakyat
KEMANDIRIAN EKONOMI
NASIONAL
Mindset Produksi Lokal
Pemberdayaan
Masyarakat KelembagaanPemihakan
PembiayaanPendidikan
Kemiskinan
Pengangguran
Ketergantungan
ACFTA
UMKM
24. Aspek Konsep pembangunan Konsep pemberdayaan
Bentuk program Crashed program yang bersifat jangka
pendek, temporal, dan parsial.
Empowerment jangka menengah dan panjang,
berkesinambungan, dan utuh.
Arus ide Topdown, terutama dari pemerintah
mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
dan indikator evaluasi.
Bottom up. Masy sebagai pelaku aktif, pihak
luar = fasilitator.
Pembagian dana Semua dikuasai pelaksana
dari luar.
Ada blok dana sendiri untuk masyarakat
Struktur kekuasaan Didominasi oleh pemerintah dan elite
lokal.
Kekuasaan terdistribusi di seluruh lapisan,
termasuk perempuan dan lapisan termiskin.
Asumsi terhadap
program
Merupakan aktivitas pokok. Hanya sebagai strategi antara untuk tujuan
yang lebih luas dan panjang
Bentuk evaluasi Sentralitas. Hanya mempelajari
hambatan-hambatan yang dijumpai
dalam pelaksanaan.
Perlu evaluasi normatif dan hasil untuk
memahami kedalaman permasalahan.
Penggunahasil evaluasi Hanya untuk pelaksana (pemerintah). Untuk seluruh pihak yang terlibat, terutama
untuk masyarakat yang diberdayakan.
Objek evaluasi Terutama hasil yang dicapai pada
pemanfaat.
Seluruh pihak: donor, lembaga pemerintah,
pembina, pelaksana, dan pemanfaat
26. Pemberdayaan adalah
proses, Cara, Perbuatan sesuatu
agar berdaya (berkemampuan;
berkekuatan)
(Depdiknas. Kamus besar bahasa Indonesia. BP 2002)
Proses Capacity Building
dalam Peningkatan fungsi
dan peran
27. Membangun kapasitas
masyarakat sebagai modal
sosial
Menyediakan dana
untuk pembiayaan usaha
masyarakat melalui Block
grand/ BLM
Meningkatkan kelompok
wirausahawan di tingkat
masyarakat
36. 1. Perkuat komitmen konstitusional dalam pembelajaran ekonomi,
2. Perbanyak dan tingkatkan penelitian ekonomi berkarakter kerakyatan,
3. Beri kesempatan seluas-luasnya generasi muda untuk memperdalam ekonomi
Kerakyatan secara benar
1. Mengkaji ulang berbagai regulasi yang merengut kedaulatan rakyat
2. Menasionalisasi aset strategis utk kepentingan bangsa,
3. Revitalisasi koperasi
4. Lindungi produksi dalam negeri
1. Penciptaan desa sebagai place prosperity
2. Membangun lembaga penjamin kredit usaha desa,
3. Perkuat lembaga ekonomi pedesaan guna meningkatkan aksesibilitas
pembiayaan sektor riil di akar rumput
1. Kembangkan kearifan lokal melalui pemeliharaan infrastruktur
ekonomi asli masyarakat,
2. Sinergikan natural capital, human capital, sosial capital untuk
kepentingan masyarakat banyak,
3. Bangun koperasi sejati yang didasari oleh partisipasi anggota
Pendidikan
Pemihakan
Pembiayaan
Kelembagaan
38. Perpres 15/2010 & Kepres 10/2011
KLASTER I
Raskin
(Kesra/Bulog), Jamkes
mas (Depkes), Beasiswa
(Diknas), PKH cash
transfer conditional
(Depsos)
KLASTER II
Sosial, community
based: PNPM
(Kesra)
KLASTER III
Pemberdayaan
Usaha Ekonomi
Mikro dan Kecil
KLASTER IV
Pro Rakyat: Rumah Sangat Murah, Kendaraan
Angkutan Umum, Air Bersih, Listrik, Kehidupan
Nelayan, Kehidupan Masyarakat Miskin
38
40. 40
Pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan
Terlibat dalam
Kegiatan Produksi
Terlibat dalam
Lapangan kerja
Penghidupan
(livelihood)
Yang diperlukan:
- Modal
- Pengetahuan
- Infrastruktur
- Pemberdayaan
- Regulasi yang
- Pro poor
Koordinasi antar sektor dan tkt
Pemerintah
Mensinergikan perencaan dan
Penganggaran program-program
terkait agar pro poor
Penyempurnaan Desain Program-
Program Penanggulangan kemiskinan:
Harmonisasi program-program
Pemberdayaan masyarakat
Pengembangan sistem
jaminan sosial masyarakat
miskin
Pengembangan akses
pelayanan dasar
Keterlibatan dlm Dunia
kerja sebagian besar
informal
Yang dibutuhkan:
peningkatan
keterampilan &
regulasi pasar kerja yang
mendukung
Dukungan yang diperlukan
- Bantuan pendapatan bila
dibawah garis kemiskinan
-Memutuskan rantai
kemiskinan mil perbaikan
antar generasi (PKH)
41. • Dana Pemberdayaan Masyarakat yang bersumber dari
APBN/APBD tidak cukup kuat untuk menjadi satu-satunya
sumber pembiayaan usaha produktif;
• Dana masuk ke pedesaan sangat rendah dan bersifat
situasional, dan malahan cenderung timbul gejala “back
wash effect”;
• Memanfaatkan bank-bank yang sudah ada sebagai sumber
pembiayaan dan pelaksana kredit program pemberdayaan
membutuhkan persyaratan yang masih sulit dijangkau oleh
kelompok sasaran;
• Belum terelasikannya Lembaga Penjamin Kredit yang
mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah;
• Terjadi upaya sistimatis untuk melemahkan koperasi
sebagai sumber pembiayaan masyarakat.
42. Pendukung Permasalahan
1. Lahir dari kebutuhan nyata anggota
2. Didanai melalui setoran anggota
3. Dikelola oleh anggota
4. Mendukung usaha anggota
5. Melakukan pendidikan anggota
6. Berpotensi untuk membangun
jaringan bisnis antar anggota
7. Balas jasa atas partisipasi
8. UU baru yang lebih terbuka
9. Pengalaman masa krisis
10. Pengalaman di negara lain
1. Bantuan pemerintah bersifat artifical
dan bermuatan kepentingan;
2. Citra buruk
3. Stigmatisasi poilitik masa lalu
4. Dasar hukum yang dimiliki lemah dan
mudahnya dimasuki oleh pelaku yang
berniat mencari keuntungan dan tidak
bertanggung jawab,
5. Lemahnya posisi dalam melakukan
transaksi dan perjanjian perbankan;
6. Lambatnya kaderisasi
7. Lemahnya dukungan kebijakan
pendidikan di persekolahan formal
8. Lemahnya koordinasi antar institusi
pelaksana kegiatan pemberdayaan
43. • Sekitar 50 persen hasil pertanian global dipasarkan melalui koperasi.
• ICA dalam Laporan Global 300 tahun 2011, yang mengumumkan bahwa 300
terbesar koperasi di dunia mampu menciptakan pendapatan kolektif sebesar
$ 1,6 triliun, yang berarti sebanding dengan PDB ekonomi kesembilan terbesar
di dunia.
• Perancis adalah negara dengan kontribusi koperasi terbesar yakni 28%, disusul
USA sebesar 16%. Perusahaan koperasi pun menggeliat menjadi raksasa
eknomi dunia, sebut saja Credit Agricole Group (koperasi di Perancis yang
bergerak di simpan pinjam) penghasilan satu tahun sekitar 103,5 triliun
rupiah. Masih di Perancis Groupe Caisse D'Epargne yang mencapai 58,50
triliun rupiah. Atau Zen-Noh (National Federation of Agricultural Co-
operatives) Jepang sebesar 56,99 triliun rupiah.
• Sekjen PBB, Ban Ki-moon, menyatakan bahwa "Cooperatives are a reminder to
the international community that it is possible to pursue both economic
viability and social responsibility”.
44. Sumber data: BPR (Bank Indonesia, Des. 2010), BPRS (Bank Indonesia, Des. 2010), BMT (Pinbuk, 2010; Dekopinda Jabar, 2010; Inkopsyah, 2010, Bank
Indonesia, 2010, Dinas Kop dan UKM Jabar, 2010; Smecda, 2009; Jalins, 2010 & Dinas Kop dan Pasar Kab Garut, 2010), KSP (Dinas Kop dan UKM Jabar, 2010; Kemenkop
UKM, 2010; Induk KSP, 2009, Smecda, 2005-2009; Deptan, 2010: Dinas Kop dan UKM Kab Bandung, 2010; Dekopinda, 2010). Kopdit (Dinas Kop UKM Kab Bandung,2010;
Dekopinda, 2010; Puskopdit Jabar, 2010; Puskopdit Bogor-Banten, 2010). PDPK (Biro Perekonomian Pemprov Jabar, 2010). LKM-A (Dinas Kop dan UKM Jabar, 2010).
LKM-S (Dinas Kop dan UKM Jabar, 2010). BKD (Bank Indonesia, 2010). LKM Program (Dinas Kop UKMJabar, 2010), Bumdes (Dinas Kop UKM, 2010)
LKM Program : UPK-BKM, BKM PWK, LPM, BPE B2KK
NO Jenis LKM Populasi LKM
Sampel
Responden
1 Bank Perkreditan Rakyat 376 37
2 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 28 12
3 Baitul Maal wa Tamwil (KJKS) 560 30
4 Koperasi Simpan Pinjam 499 27
5 Koperasi Kredit (CU) 106 15
6 PDPK 42 10
7 LKM-Agribisnis 30 5
8 LKM-Sosial 30 5
9 BKD 521 22
10 LKM-Program 61 7
11 Bumdes 16 5
2269 175Total
45. BPR BMT KSP KOPDIT PDPK LKMA LKMS BKD
LKM
Program
BUMDes
Rata-rata
Pinjaman
(Ribuan Rp.)
13,005.06 2,886.71 40,399.13 7,504.42 3,486.16 928.20 1,269.89 668.98 665.36 599.23
Rata-rata
Peminjam
1,916 539 831 964 592 117 40 210 253 70
- Peminjam laki-
laki
66% 54% 57% 52% 68% 59% 53% 37% 27% 60%
- Peminjam
perempuan
34% 46% 43% 48% 32% 41% 47% 63% 73% 40%
Rata-rata
Simpanan
(ribuan Rp.)
1,347.25 823.95 976.72 3,496.28 618.05 336.69 128.58 221.83 40.48 11.90
Rata-rata
penyimpan
4,914 1,079 999 1,091 1,035 114 93 125 224 13
- Penyimpan
laki-laki
55% 44% 42% 52% 64% 61% 47% 40% 23% 67%
- Penyimpan
perempuan
45% 56% 58% 48% 36% 39% 53% 60% 77% 33%
(Sumber: Bank Indonesia “Penelitian Pemetaan Dan Identifikasi Kebutuhan Peningkatan Kapasitas LKM Jabar 2011”)
(orang)
(orang)
(org)
(org)
(orang)
(org)
Koperasi (KSP dan Kopdit) berperan besar dalam menghimpun dana masyarakat dan
menyalurkan pinjaman
46. 46
LKM
BANK
BPR
Landasan Hukum : UU 10/1998 ttg Perbankan
Perijinan : Bank Indonesia
Pengawasan : Bank Indonesia sesuai UU 23/1999
BRI Unit Desa
Landasan Hukum : UU 10/1998 ttg Perbankan
Perijinan : Bank Indonesia
Pengawasan : BRI atas nama Bank Indonesia
LDKP (Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan)
Landasan Hukum : Peraturan Daerah Tk I
Perijinan : Pemerintah Daerah Tk I
Pengawasan : BPD
KSP (Koperasi Simpan Pinjam) dan USP (Unit Simpan Pinjam)
Landasan Hukum : UU 25/1992 ttg Perkoperasian
Perijinan : Meneg Koperasi dan UKM
Pengawasan : Meneg Koperasi dan UKM
BKD (Badan Kredit Desa)
Lembaga berbasis keswadayaan binaan BRI
LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat),
KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan ARISAN
FORMAL
NON
FORMAL
47. LPBK beroperasi menyalurkan
kredit kepada kelompok
sasaran/anggota KSM yang
adalah juga pemilik LPBK
Lembaga pembiayaan (Bank)
beroperasi sebagai penggerak
dan pengambil inisiatif awal
dalam pem-berian kredit
Dalam melayani UPM LPBK
atau KSM bergerak mendekati
Bank dan sebaliknya
Bank mencoba menjangkau
UPM
UPM mengorganisasikan
dirinya agar memiliki akses ke
sumber pembiayaan
Usaha Produktif Masyarakat (UPM)
mendapatkan fasilitasi akses ke
sumber pembiayaan
Fungsi fasilitasi pembiayaan
didorong oleh inisiatif LPBK
atau KSM
Fungsi fasilitasi pembiayaan
merupakan inisiatif Bank
Fungsi fasilitasi pembiayaan
hanya merupakan salah satu
aktivitas kelompok
Fungsi fasilitasi pembiayaan
merupakan penugasan dan tugas
satu-satunya (paling tidak pada
tahap awal)
Masing-masing pelaku tetap
sebagai pemilik masing-
masing asset
Bank tetap sebagai pemilik
sistem dan subsistem
intermediary
Pemakai jasa adalah juga
pemilik LPBK berikut assetnya
Pemakai jasa semata-mata
merupakan kelompok
sasaran, bukan pemilik LPKP
Bank dan LSM merupakan co-
actor LPBK yang
diorganisasikan oleh MBR
dalam rangka pemberian
kredit
LPKP beroperasi menyalurkan
kredit kepada kelompok sasaran /
anggota KSM yang akan difasilitasi
Karakteristik
Pengembangan linkage antara
LPBK dengan Perbankan
Pengoperasian Lembaga
Pembiayaan Formal (Bank)
sbg. Intermediary
Pembentukan Lembaga
Pembiayaan Berbasis
Komunitas (LPBK)
Pembentukan Lembaga Penyalur
Kredit Produktif
Fokus
SKENARIO
Catatan: Masing-masing skenario memiliki problem dan hambatan
LSM = Lembaga Swadaya Masyarakat; KSM = Kelompok Swadaya Masyarakat; UPM = Usaha Produktif Masyarakat
SEWA = Self Employed Women’s Association; CESA=Centre for Agriculture Services
Badan Pengelola CoBILD
(Indonesia)
Grameen Bank, (Bangla-
Desh); SEWA Bank (India); Self-
Managed Village Banks
(Gambia and Mali)
Syndicate Bank of India
(India); CESA (Ecuador);
Agricul-ture Development
Bank (Nepal); BRI (nd.)
Diviseema (India); the Bank
Bukopin through its Swamitra
program (Indonesia)
Contoh
1 2 3 4
This presentation demonstrates the new capabilities of PowerPoint and it is best viewed in Slide Show. These slides are designed to give you great ideas for the presentations you’ll create in PowerPoint 2010!For more sample templates, click the File tab, and then on the New tab, click Sample Templates.
65 % penduduk desa miskin, 70%petani http://pnpm-mandiri.org/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=65&lang=in
Pematahan argumen populis: WB/wapres/Bappenas says jumlah sedikit: but spirraling problem can exist (to mitigate “populis”, vote getter, idea)
LKM Program adalah LKM yang berbasis pada program pemerintahContoh: UPPKS, UPK-BKM, BKM PWK, BPE B2KK
