kekuasaan kehakiman di indonesia

1. KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA
PASAL 24 UUD NRI 1945
AMANDEMEN
AYAT 1 KEKUASAAN KEHAKIMAN MERUPAKAN KEKUASAAN YANG MERDEKA UNTUK
MENYELENGGARAKAN PERADILAN GUNA MENEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN
AYAT 2 KEKUASAAN KEHAKIMAN DILAKUKAN OLEH SEBUAH MAHKAMAH AGUNG DAN
PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA DALAM LINGKUNGAN PERADILAN UMUM,
LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA, LINGKUNGAN PERADILAN MILITER, LINGKUNGAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN OLEH SEBUAH MAHKAMAH KONSTITUSI
UU RI NOMOR 4 TAHUN 2004
TTG KEKUASAAN KEHAKIMAN
UU RI NOMOR 48 TAHUN 2009
TTG KEKUASAAN KEHAKIMAN
PSL 24,24 A-C & 25

2. KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA
PSL 24 AYAT 2 KEKUASAAN KEHAKIMAN DILAKUKAN OLEH SEBUAH MAHKAMAH AGUNG
DAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA DALAM LINGKUNGAN PERADILAN UMUM,
LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA, LINGKUNGAN PERADILAN MILITER, LINGKUNGAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN OLEH SEBUAH MAHKAMAH KONSTITUSI
MAHKAMAH AGUNG
14/70,35/99,4/04,48/09
MAHKAMAH KONSTITUSI
UU NO. 24/04
PENGADILAN AGAMA
UU NO 7/89 jo UU NO.3/06
PENGADILAN MILITER
UU NO. 31/97
PENGADILAN TUN
UU NO.5 JO UU NO 9/04 JIS UU
NO 51/09
PENGADILAN UMUM
UU NO. 8/81

3. SISTEM PENGUJIAN NORMA HUKUM
DI INDONESIA
MAHKAMAH
KONSTITUSI
MAHKAMAH
AGUNG
PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA
MENGUJI UU
THD UUD NRI 1945
PSL 10 AYAT 1 UU
NO 24 TH 2004
MENGUJI KEP TUN
THD PER-UU
PSL 47 JO PSL 53 UU NO.5 TH
1986 JIS UU NO 9 TH 2004 DAN
UU NO 51 TH 2009
MENGUJI PER-UU
DIBAWAH UU THD UU
PSL 31 UU NO 5
TH 2004