Ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas tentang etika korporasi yang mencakup hak-hak dan perlindungan konsumen, dengan menjelaskan berbagai aspek etika bisnis, hak istimewa, dan masalah serta perlindungan yang dimiliki konsumen.

1. Nama : Salomo Roy Freddy Pakpahan
NIM : 55118110191
Mata Kuliah : Business Ethics & Good Governance
Tema : Corporate Ethics: Rights, Privileges, Problems and Protection
Dosen : Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, MM, CMA, MPM.
EXECUTIVE SUMMARY
1. Introduction
Etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh
bertindak dan tidak boleh bertindak, dimana aturan-aturan tersebut dapat bersumber
dari aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. (Irham Fahmi, 2017)
Etika bisnis mengacu pada standar organisasi kontemporer, prinsip, rangkaian
nilai dan norma yang mengatur tindakan dan perilaku individu dalam organisasi bisnis.
Etika bisnis memiliki dua dimensi, etika bisnis normatif atau etika bisnis deskriptif.
Sebagai praktik perusahaan dan spesialisasi karir, bidang ini terutama bersifat
normatif. Akademisi yang mencoba memahami perilaku bisnis menggunakan metode
deskriptif. Kisaran dan kuantitas masalah etika bisnis mencerminkan interaksi perilaku
memaksimalkan laba dengan masalah nonekonomi.
Pemerintah menggunakan hukum dan peraturan untuk menunjukkan perilaku
bisnis dalam apa yang mereka anggap sebagai arah yang menguntungkan. Etika
secara implisit mengatur area dan rincian perilaku yang berada di luar kendali
pemerintah. Munculnya perusahaan besar dengan hubungan terbatas dan kepekaan
terhadap masyarakat di mana mereka beroperasi mempercepat pengembangan
rezim etika formal.
2. Etika Korporat
Etik korporat adalah bentuk etika terapan atau etika profesional, yang meneliti
prinsip-prinsip etika dan masalah moral atau etika yang dapat timbul dalam lingkungan
bisnis. Ini berlaku untuk semua aspek perilaku bisnis dan relevan dengan perilaku
individu dan seluruh organisasi. Etika ini berasal dari individu, pernyataan organisasi
atau dari sistem hukum.
a) Etika dan nilai-nilai perusahaan
Etika perusahaan dan nilai-nilai menggambarkan perilaku yang diharapkan dari
organisasi. Salah satu peran kunci dari dewan termasuk menetapkan budaya, nilainilai
dan etika perusahaan. Adalah penting bahwa Dewan menetapkan "nada dari atas."
Para direktur harus memimpin dengan memberi contoh dan memastikan standar
perilaku yang baik meresap ke seluruh tingkat organisasi. Ini akan membantu

2. mencegah perilaku tidak senonoh, tidak etis, dan mendukung penyampaian
kesuksesan jangka panjang.
b) Kepentingan umum
Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika,
yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan
dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang
berlaku. Sejak disadarinya pentingnya aktivitas bisnis dilakukan dengan bermoral,
maka banyak perusahaan maupun organisasi menyusun kode etik organisasi atau
korporasi (Corporate Code of Conduct, Code of Ethics or Organization’s Code of
Ethical Conduct).
Aturan-aturan disusun untuk membantu semua pegawai dan anggota
organisasi untuk berperilaku yang bermoral dengan menjelaskan bagaimana
prinsip-prinsip moral seharusnya diterapkan dalam kerja atau memberikan
pedoman yang lebih spesifik atau perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang
(permitted and prohibited behavior).
Manfaat dari kode etik korporasi adalah sebagai berikut :
1) Untuk mendorong banyak orang dalam organisasi untuk berpikir,
mendiskusikan visi, misi mereka dan tanggung jawab yang penting sebagai
kelompok dan individu terhadap perusahaan, pihak-pihak lain dalam
perusahaan, dan terhadap stakeholders lainnya.
2) Suatu kode etik yang telah disusun dapat digunakan untuk menghasilkan
diskusi yang positif bagi penyempurnaan dan kemungkinan untuk
modifikasi.
3) Dapat membantu karyawan baru dalam rangka penyesuaian diri,
menanamkan perlunya berpikir atas aspek-aspek moral dalam tindakan
mereka, serta menanamkan pentingnya mengembangkan sifat-sifat luhur
yang sesuai dengan posisi mereka dalam organisasi.
4) Digunakan sebagai dokumen untuk referensi bila mereka meragukan
tindakan atau perintah yang harus dilakukannya.
5) Digunakan untuk meyakinkan pihak luar atas fakta bahwa perusahaan
berpegang pada prinsip-prinsip moral, dan memberikan mereka kriteria
untuk mengukur tindakan perusahaan.
c) Aspek-aspek atau Unsur-unsur Kode Etik Korporasi
Aspek-aspek atau unsur-unsur penting dalam etika perusahaan atau
korporasi yang diatur dalam kode etik adalah sebagai berikut:
1) Perilaku Dewan Direksi, Komisaris, dan Karyawan: ·
 suap, hadiah, dan komisi; ·
 entertainment; ·
 penyalahgunaan informasi; ·
 konflik kepentingan; ·
 kecurangan penggunaan aset dan sumber daya korporasi; ·

3.  utang/pinjaman; dan ·
 perilaku individu, termasuk pekerjaannya di luar korporasi.
2) Hubungan dengan supplier dan kontraktor ·
 kompetisi yang adil dan terbuka; ·
 pemenuhan kepentingan umum dan akuntabiitas; ·
 prosedur lelang dan tender; ·
 praktik suap dan KKN; dan ·
 prosedur pembayaran.
3) Tanggung jawab kepada pemilik/pemegang saham ·
 perkembangan yang berkelanjutan; ·
 jujur dan transparan dalam informasi; ·
 prosedur dan kebijakan akuntansi yang benar dan adil; dan ·
 insider trading.
4) Hubungan dengan pelanggan dan konsumen ·
 pelayanan; ·
 produk yang berkualitas dan harga yang wajar; ·
 keamanan, kesehatan dan kejelasan dalam penggunaan instruksi; dan
 kebijakan produk dan harga.
5) Hubungan dengan karyawan ·
 jaminan keamanan dan kesehatan; ·
 kesempatan kerja yang sama; ·
 kebebasan berkreasi bagi individu dan hak pribadi; ·
 komunikasi; · pengembangan dan remunerasi; dan ·
 kebijakan berkaitan dengan rokok, narkoba, dan obat terlarang.
6) Tanggung jawab sosial ·
 kebijakan lingkungan; ·
 partisipasi dalam komunitas; ·
 kebijakan dan praktik pemberian sumbangan; ·
 kegiatan politik; dan ·
 pelanggaran dan sanksi atas code of conduct serta rehabilitasi bagi
yang dikenakan sanksi.
3. Hak
Secara umum, hak adalah klaim atau kepemilikan individu atau sesuatu. Hak
merupakan sebuah sarana atau cara yang penting dan bertujuan agar memungkinkan
Individu untuk memilih dengan bebas apa pun kepentingan atau aktivitas mereka dan
melindungi pilihan-pilihan mereka.
Hak Negatif dan Positif
Sejumlah hak yang disebut hak negative dapat digambarkan dari fakta bahwa
hak-hak yang termasuk di dalamnya dapat didefinisikan sepenuhnya dalam kaitannya
dengan kewajiban orang lain untuk tidak ikut campur dalam aktivitasaktivitas tertentu
dari orang yang memiliki hak tersebut. Contohnya, jika saya memiliki hak privasi, ini

4. berarti semua orang, termasuk atasan saya, berkewajiban tidak ikut campur dalam
urusan atau aktivitas-aktivitas pribadi saya.
Sebaliknya, hak positif tidak hanya memberikan kewajiban negative, namun
juga mengimplikasikan bahwa pihak lain (tidak selalu jelas siapa mereka) memiliki
kewajiban positif pada si pemilik hak untuk memberikan apa yang dia perlukan untuk
dengan bebas mencari atau mengejar kepentingan-kepentingannya. Contohnya, jika
saya punya hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, maka ini tidak hanya berarti
orang lain tidak boleh ikut campur namun juga berarti jika saya tidak bisa memperoleh
penghasilan yang layak, maka harus ada pihak lain (mungkin pemerintah) yang wajib
memberikan pekerjaan dengan penghasilan yang layak.
Teori Hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi, karena berkaitan
dengan kewajiban. Hak dan kewajiban bagaikan dua sisi uang logam yang sama.
Dalam pemikiran moral dewasa ini barangkali teori hak ini adalah pendekatan yang
paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau
perilaku.
Teori ini memecahkan dilema-dilema moral dengan terlebih dahulu
menentukan hak dan tuntutan moral mana yang terlibat di dalamnya, kemudian
dilema-dilema itu dipecahkan dengan berpegang pada hierarki hak-hak. Dalam teori
ini yang penting adalah bahwa tuntutan-tuntutan moral seseorang yaitu haknya
ditanggapi dengan serius. Contoh : asisten rumah tangga yang mempunyai hak untuk
mendapatkan gaji bulanannya setelah ia melakukan kewajibannya mengurus rumah
dan sebagainya.
4. Hak Istimewa
Hak privilege merupakan jaminan khusus yang didasarkan pada undang-
undang. Hak privilege atau hak istimewa adalah hak yang didahulukan. Mengenai hak
privilege dapat Anda lihat dalam Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(“KUHPer”), yaitu suatu hal yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang
berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya,
semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.
Menurut J. Satrio dalam bukunya yang berjudul Hukum Jaminan Hak Jaminan
Kebendaan, mengatakan bahwa dari perumusan dalam Pasal 1134 KUHPer, tampak
bahwa hak istimewa diberikan oleh undang-undang, artinya: piutang-piutang tertentu,
yang disebutkan oleh undang-undang, secara otomatis mempunyai kedudukan yang
didahulukan. Hak privilege ini bersifat accesoir dan tidak dapat berdiri sendiri.
Lebih lanjut J. Satrio (ibid, hal. 28-29) mengatakan bahwa para pihak tidak
dapat memperjanjikan suatu privilege, artinya memperjanjikan bahwa tagihan yang
timbul dari perjanjian yang mereka tutup mengandung privilege; semua privilege
adanya ditentukan secara limitatif oleh undang-undang dan bahkan orang tidak
diperkenankan untuk memperluasnya dengan jalan penafsiran terhadap
perikatanperikatan (tagihan-tagihan), yang tidak secara tegas di dalam undang-
undang, dinyatakan sebagai hak tagihan yang diistimewakan.

5. Menurut J. Satrio (ibid, hal. 29-30) privilege harus dituntut, harus dimajukan,
artinya kalau pemilik tagihan yang diistimewakan tinggal diam saja, maka tagihannya
dianggap sebagai tagihan biasa (konkuren). Pemilik tagihan tersebut harus menuntut
agar ia dimasukkan dalam daftar tingkatan menurut tingkat yang diberikan kepadanya
menurut undang-undang dan dengan demikian mendapat pelunasan menurut urutan
tingkatnya dalam daftar.
Privilege lain daripada gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia, ia bukan
merupakan hak kebendaan. Pemilik hak tagih yang diistimewakan pada asasnya tidak
mempunyai hak-hak yang lebih dari orang lain. Ia tidak mempunyai hak untuk menjual
sendiri benda-benda atas mana ia mempunyai hak yang didahulukan untuk
mengambil pelunasan, ia tidak mempunyai hak yang mengikuti bendanya kalau benda
itu ada di tangan pihak ketiga (droit de suite). Kelebihannya hanya bahwa atas hasil
penjualan benda tertentu/semua benda milik debitur, ia didahulukan di dalam
mengambil pelunasannya. Mengenai apa saja yang termasuk ke dalam hak privilege
ini dapat dilihat dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPer.
5. Masalah dan Perlindungan
Konsumen ialah orang yang memakai barang atau jasa guna untuk memenuhi
keperluan dan kebutuhannya. Dalam ilmu ekonomi dapat dikelompokkan pada
golongan besar suatu rumah tangga yaitu golongan Rumah Tangga Konsumsi (RTK),
dan golongan Rumah Tangga Produksi (RTP). Perlindungan konsumen adalah
perangkat yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak sebagai contoh
para penjual diwajibkan menunjukka tanda harga sebagai tanda pemberitahuan
kepada konsumen. Dengan kata lain, segala upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
Oleh karena itu, Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah
hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar
orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika
adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan
hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-
haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa
hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.
Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat
mengajukan perlindungan adalah :
 Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21
ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33.
 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821.
 Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.
 Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif
Penyelesian Sengketa.

6.  Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan
dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
 Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001
Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh
dinas Indag Prop/Kab/Kota.
 Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795
/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.
Menurut Undang- undang no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :
Pasal 1 butir 1,2 dan 3 :
Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun
makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan taua badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun buka badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama- sama melalui perjanjian menyelenggaraka
kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Seperti dalam UU Perlindungan
Konsumen Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai
berikut :
 Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk
melindungi diri;
 Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari
ekses negatif pemakaian barang dan / atau jasa;
 Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
 Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian
hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
 Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam
berusaha;
 Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang, menjamin kelangsungan usaha
produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan
keselamatan konsumen.

7. DAFTAR PUSTAKA
Hapzi Ali, 2019. Modul BE & GG, Ethical Issue in Financial Management, Univeristas
Mercu Buana.
Irham Fahmi, 2017, Etika Bisnis Teori, Kasus dan Solusi, Edisi Revisi, Penerbit
Alfabeta, Bandung