[Ringkasan] Dokumen tersebut membahas mengenai wilayah kerja migas di Indonesia, mulai dari proses penetapan, evaluasi, penawaran, hingga penandatanganan kontrak kerja sama antara SKK Migas dengan kontraktor. Juga dibahas mengenai regulasi terkait, kompetensi kontraktor, mekanisme pengawasan, serta perbedaan antara kontrak bagi hasil konvensional dan gross split.

1. SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK Migas)
Wilayah Kerja MIGAS
Perolehan, Regulasi, Operasi, Implementasi
Sampe L. Purba – Executive Senior Advisor SKK MIGAS
1
Disampaikan pada Business Law Society Fakultas Hukum Univ. Indonesia
Training On The Law of Energy and Mineral Resources 2017

2. DR-0112
Agenda
1) Distribusi Kewenangan dalam Pengelolaan Kegiatan
Migas
2) Wilayah Kerja Migas : Penetapan – Penawaran –
Evaluasi – Kontrak
3) Penawaran WK Migas
4) Kompetensi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas
5) Regulasi Operasional Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama
MIGAS
6) PSC Conventional vs PSC Gross Split
7) Penutup/ Concluding Remarks

3. Pelaku Kegiatan Usaha Migas
MESDM/DIRJEN MIGAS: Menyelenggarakan Urusan Kepemerintahanan, Menetapkan Kebijakan,
dan Mengawasi Kepatuhan Terhadap Peraturan Yang Berlaku.
DITJEN MIGAS
SKK Migas
Melakukan Pengawasan dan
Pengendalian Terhadap
Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama.
BPH MIGAS
Melakukan Pengawasan
Pelaksanaan Penyediaan dan
Pendistribusian BBM dan
Pengangkutan Gas Bumi Melalui
Pipa.BU/BUT
Melakukan Kegiatan Eksplorasi
dan Eksploitasi
PERTAMINA: Melakukan
Penyediaan dan Distribusi BBM
Bersubsidi.
BU: Melakukan Kegiatan Usaha Hilir.
KEGIATAN USAHA HULU KEGIATAN USAHA HILIR
SURVEY
UMUM
+
PENYIAPAN
WILAYAH
KERJA
PENAWARAN
WK
+
PENUNJUKAN
KONTRAKTOR
PENANDA
TANGANAN
KONTRAK
KERJASAMA
EKSPLORASI EKSPLOITASI LIFTING
PENJUALAN
MIGAS
PENYEDIAAN
BBM
KEGIATAN
HILIR
LAINNYA

4. DR-0112
Diagram Skematik Lingkup Hulu dan Hilir Migas
PRODUCTION
PIPELINE
OIL & GAS
EXPLORATION &
DEVELOPMENT
SHIPPING
REFINERY
DEVISA
DEPO
EXPORT
INDUSTRY
SPBU
TRANSPORTATION
EXPORT
H I L I R
Delivery Point
H U L U

5. DR-0112
2. Wilayah Kerja Migas : Penetapan, Evaluasi, Penawaran dan Kontrak (1)
Regulasi
• PP 35/1994 : Syarat-syarat dan Pedoman Kerja Sama Kontrak
Bagi Hasil Migas
• PP 35/2004 – Kegiatan Usaha Hulu Migas
• PP 79/2010 jo PP 27/2017 ttg Biaya Operasi Migas dan
Perpajakan
• PerMen ESDM 35/ 2008 ttg tata cara Penetapan dan Penawaran
WK MIGAS
• PerMen 5/2012 ttg tata cara Penetapan dan Penawaran Migas
Non Konvensional
• PerMen 8/2017 ttg Kontrak Bagi Hasil Gross Split
• PerMen 26/ 2017 ttg Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi
pd Kegiatan Usaha Hulu Migas

6. DR-0112
(3) Wilayah Kerja Migas : Penetapan, Evaluasi,
Penawaran dan Kontrak
Points to note :
1. WK Migas ada batas-batas koordinatnya, namun tidak meliputi
permukaan
2. Beberapa WK tertentu ada berdasarkan kedalaman/ lapisan
3. Tidak dibedakan WK minyak dengan WK gas. Tetapi dapat diidentifikasi
berdasarkan lapangan, reserve atau sumur
4. Pengajuan perpanjangan WK 2 – 10 thn sebelum berakhir, namun untuk
pengembangan lapangan gas, dimungkinkan untuk lebih awal
5. WK Migas terbuka : belum pernah ditetapkan sbg WK, bagian WK
relinquishment, WK yang berakhir, bagian WK pengembangan yg
disisihkan
6. WK ends : terminasi, extended/ renewal, amended and restated
7. Acquisition of WK : Tender, Joint Study

7. DR-0112
Masih Banyak Cekungan Hidrokarbon
Yang Perlu Dieksplorasi Dan Dikembangkan
-10
100 105 110 115 120 125 130 135 140
5
0
-5
Drilled no discovery - 14Producing Basin - 16
Proven but not produced yet - 8 Not drilled yet - 22

8. DR-0112

9. DR-0112
PROGRAM PEMBUKAAN
WILAYAH KERJA
INTERPRETASI DAN
EVALUASI DATA
- Estimasi potensi dan
resiko geologi
EVALUASI DOKUMEN
PENAWARAN
PROSES LELANG
REKOMENDASI
PERINGKAT HASIL
TENDER
TANDATANGAN
KONTRAK KERJA SAMA
ANTARA
SKKMIGAS DAN KONTRAKTOR
EVALUASI TIM
KONSEP:
- Koordinat dan Luas WK
- Term & Condition KKS
- Draft Kontrak Kerja
Sama
- Koordinat dan Luas WK
- Term & Condition KKS
- Draft Kontrak Kerja
Sama
PENETAPAN WK
OLEH MENTERI
PERTIMBANGAN
SKKMIGAS
PENETAPAN HASIL
TENDER
TATA CARA PENETAPAN DAN PENAWARAN WILAYAH KERJA MIGAS
(Permen ESDM No 35/2008)
DITJEN MIGAS TIM PENAWARAN MENTERI ESDM SKKMIGAS
PENGAWASAN KEGIATAN
OPERASI BERDASARKAN
KKS OLEH SKKMIGAS
• WP&B
• AFE
• dll
- Penyiapan Data
KONSULTASI DAERAH
- Sosialisasi pembukaan
WK Baru
- Informasi tentang
kewilayahan

10. DR-0112

11. DR-0112

12. DR-0112
PRIVATE AND CONFIDENTIAL
DIAGRAM PROSES USULAN PERPANJANGAN KKS
KKKS
MESDM
SKK
Migas
DITJEN
MIGAS
TIM
PERPANJANGAN
KONTRAK
(incl. SKK Migas)
NEGOSIASI
YA
YA
OPEN
AREA
TIDAK
Pertimbangan Keputusan
EvaluasiUsulan
Klarifikasi

13. DR-0112
PROSES EVALUASI SKK MIGAS SEBAGAI
PERTIMBANGAN
KEPADA MENTERI ESDM
EVALUASI
SKK MIGAS
(
Prosedur Perpanjangan (Ref PP 35/2004 Pasal 28)
Perpanjangan KKS harus tetap menguntungkan Negara.
Badan Pelaksana (SKK Migas) melakukan evaluasi sebagai
bahan pertimbangan
Hal Lain yang menjadi pertimbangan :
• Kedaulatan Negara atas mineral rights (sovereignty)
• Ketahanan Energi untuk kebutuhan domestik
• Mempertahankan produksi dengan applicable
technology
1. Eksisting Performance
2. Remaining Reserves
3. Potential expl and Devt
4. Infrastructure in place
5. Market dan pengembangan
sekitar
6. Specific consideration (new
entrance, eksisting portfolio,
kebijakan Pemerintah)
7. Ketentuan lainnya tetap
mengikuti PSC standard terbaru
& aturan yg berlaku
PERTIMBANGAN
1. Perpanjangan KKS
selama 20 tahun,
2. tanpa perubahan
T&C,
3. area yang
dipertahankan
adalah area existing
dengan rencana
relinquishment yang
agresif
USULAN KKKS
Eg.

14. DR-0112

15. DR-0112
Lead
Lead
Lead
Lead
Tahun 1 – 3
 Studi GG  Seismik 2D
Prospek
Prospek
Prospek
Prospek
Tahun 0 : 100 % WK
 Pemb. EksDiscovery
Dry
 Relinquish. 25%
Relinquishment
25% WK
Tahun 3 – 6
Dry
 Pemb. Eks
 Seismik 2D/3D
Tahun 6 – 10
 Relinquish. 25%
Relinquish.
25% WK
 Pemb. Deliniasi
 Studi GGR
 POD 1
 Relinquish. 30%
Relinquish. 30% WK
Kegiatan Eksplorasi:
Masa Kontrak Blok WK Migas (Ilustrasi)

16. DR-0112
4. Kompetensi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas
a) Financial, Technical, Professional  make
available
b) Ideally, disaring pada saat evaluasi admin/ teknis
tender WK
c) Dalam satu WK, ada Operator ada non Operator
d) Contractors to plan and execute Program
e) Farm in – Farm out allowable
-sharing risk
-portfolio management

17. DR-0112
Tahapan Kegiatan Eksplorasi - Produksi
17
MENINGGALKAN LAPANGAN
PEMBORAN INFILL DAN WORKOVERS
PENURUNAN PRODUKSI LAPANGAN
OPTIMASI PRODUKSI
Phase
Produksi /
IOR
Phase
Akhir
Produksi
SECONDARY (Water/Gas Flood)
ENHANCED OIL RECOVERY
PLAY (Identifikasi Kehadiran HC)
LEAD (Identifikasi Pelamparan HC)
PROSPEK (identifikasi akumulasi HC)
PEMBORAN EKSPLORASI
INDENTIFIKASI PROSPEK
EVALUASI CEKUNGAN
PENGEMBANGAN DAN
PRODUKSI AWAL
RENCANA PENGEMBANGAN
Phase
Development
DISCOVERY
(Pembuktian : akumulasi HC &
mengalirnya HC)
RESERVES
(P1, P2, P3)
(Memproduksikan HC)
Phase
Eksplorasi
Sumber Daya (Resources)
P1 =
P1
P2 & P3 =
Secrec & EOR :
P2 & P3 = 0

18. DR-0112
24803
Transporting PetroleumTransporting Petroleum
Oil FieldOil Field
Oil FieldOil Field
PipelinePipeline RefineryRefinery
PipelinePipeline
Railroad Tank CarsRailroad Tank Cars
Mobil
Tank TruckTank Truck
ConsumersConsumers
Industrial
Customers
Industrial
Customers
Local
Distributor
Local
DistributorMobil
TankerTanker
Offshore
Platform
Offshore
Platform
after World Book EncyclopediaJMA
POD - Scope
18

19. 19
Infrastructure
Demand
SupplyCommercial
Regulation
Main Issues in
Managing Indonesia
Gas and LNG
Issue:
- Supply source
vs demands
- Access to pipe
line
- Bundling –
Unbundling
Issue:
 Credible and
stable absorption
 Change of usage
allocation
 Real demand :
Supply chain
Buyer – trader –
end user
Issue:
 Access to
infrastructures
 Regulated margin,
IRR , ability to pay
 LNG vs domestic
gas pipe
Issue:
- Field economics price
vs ability to pay
- Gas Price to End User
- Gas Price for specific
non commercial
allocation
Issue:
- Volume, delivery periods dan
on- stream schedules
- Reserves, Demand vs tenure
of PSC
- Field economics and ability to
pay from different buyers

20. DR-0112
5. Regulasi Operasional Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama
Industry Standard : Good Engineering Practices
executed in workmanlike manner
Managerial : PTK – SOP SKKMIGAS
Public : Ketentuan yang berlaku dari Kementerian
Teknis dan Asosiasi/ institusi
( lingkungan hidup, ketenaga kerjaan, standardisasi,
pemboran, EPCI, abandonment,Hukum, sosial , non
technical).

21. DR-011221
Akuntabilitas dan distribusi tanggung jawab
• Ps 88 PP 35/2004  Pemerintah
• Konservasi sda dan cadangan migas
• Pengelolaan data migas
• Kaidah keteknikan yang baik
• Keselamatan dan kesehatan kerja
• Pengelolaan lingkungan hidup
• Pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan
rekayasa DN
• Penggunaan TKA
• Pengembangan TKI
• Pengemb lingkungan dan masy
• Penguasaan, pengembangan dan penerapan
teknologi migas
• Kegiatan di migas sepanjang menyangkut
kepentingan umum
• Ps 91 PP 35/2004  BPMIGAS
• BPMIGAS melaks Dal.Was
atas pelaksanaan ketentuan –
ketentuan KKS
Ketentuan – ketentuan KKS, a.l:
(sect. 5.2.4 PSC)
Contractor shall be responsible
for the preparation and
execution of the Work Program,
which shall be implemented in a
workmanlike manner and by
appropriate scientific method21

22. DR-0112
POD
WP&B
AFE
Procr’ment
KESDM,SKK Migas
BPK, BPKP,
Dirjen. Pajak
Kantor Akuntan Publik
Home Office
MEKANISME PENGAWASAN INDUSTRI HULU
MIGAS NASIONAL
Pre-Audit Current Audit Post Audit
Kontraktor Kontrak Kerja Sama
DPR BPK Instansi
Lainnya
KSP KPK
22
Vendor Kontraktor Kontrak Kerja Sama
22

23. DR-0112
6. PSC : Konvensional VS Gross Split
No PSC KONVENSIONAL PSC GROSS SPLIT
1 Bagi Hasil terhadap Profit Margin Bagi Hasil terhadap Gross Revenue
2 Prosentase bagi hasil dalam 1 WK relatif
sama, dan berubah antara lain apabila
berasal dari lapisan (reservoir)yang lebih tua
dan EOR
Prosentase dinamis dalam 1 WK, utamanya di
dasarkan oleh base split, variabel split dan
progresif split
3 Kepemilikan hydrocarbon oleh Negara,
Manajemen operasi oleh SKK Migas
Kepemilikan hydrocarbon oleh Negara,
Manajemen operasi oleh SKK Migas
4 Persetujuan diberikan untuk Rencana Kerja
& Biaya (WP&B), POD dan AFE
Persetujuan diberikan untuk Rencana Kerja
(WP) dan POD, dan Biaya sebagai data dukung
5 Biaya operasi dapat dikembalikan 100%
dengan persetujuan SKK Migas
Biaya operasi telah masuk dalam besaran bagi
hasil Kontraktor, dan sebagai unsur pengurang
pajak penghasilan Kontraktor
6 Persetujuan POD – I oleh Menteri ESDM
Persetujuan POD – II dst. oleh Kepala SKK
Migas
Persetujuan POD – I oleh Menteri ESDM
Persetujuan POD - II dst. oleh Kepala SKK Migas,
namun jika terjadi perbedaan prosentase bagi
hasil terhadap POD-I, wajib meminta
persetujuan Menteri ESDM
7 Aset menjadi milik Negara, Pengadaan
mengacu pada ketentuan SKK Migas
Aset menjadi milik Negara , Pengadaan di kelola
sendiri oleh masing-masing KKKS
23

24. DR-011224
Skema PSC Konvensional and PSC
Gross Split
Gross
Production
Government
Split
Biaya
Operasi
Taxable
Income
Contractor
Split
Income
Tax
Government
Share
Contractor
Share
DMO 25%
full price
Gross
Production
Government
Split
Cost
Recovery
Taxable
Income
Contractor
Split
Income
Tax
Government
Share
Net Contractor
Share
DMO
Diff.
FTP
Equity to be
Split
Contractor
Share
PSC
Konvensional
PSC
Gross Split

25. DR-0112
Contractor Split
Contractor Split Base Split
Komponen
Variabel
Komponen
Progresif
= ++
Kriteria penambahan split:
1. Status lapangan
2. Lokasi lapangan (onshore,
offshore)
3. Kedalaman reservoir
4. Ketersediaan infrastruktur
pendukung
5. Kondisi reservoir
6. Kondisi CO2
7. Kondisi H2S
8. Berat Jenis Minyak Bumi
(API)
9. Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN)
10. Tahapan Produksi
Kriteria penambahan split:
1. Harga minyak
2. Kumulatif Produksi
25

26. DR-0112
Royalty vs PSC vs Service Contract
Tipikal bentuk kontrak
FTP
26

27. DR-0112
7. Penutup/ Concluding Remarks
• Pemerintah memiliki kedaulatan atas sumber daya alam, dan
dimonetisasi sesuai dengan kaidah keteknikan dan bisnis yang sound
• Pengelolaan Migas ditata dengan distribusi kewenangan, baik yang
bersifat regulasi, teknis dan operasional
• Kementerian ESDM Menyiapkan WK, T/C dan Kontraktornya
• SKKMIGAS sebagai Management KKKS in between
• Ada perbedaan Pertimbangan dalam Pengembangan Lapangan Gas di
banding lapangan minyak
• Model Kontrak wilayah Kerja migas bermacam-macam. PSC gross split
adalah salah satu varian di dalamnya
• Kegiatan Pengelolaan migas, adalah Kegiatan Usaha

28. SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK Migas)
Terima kasih
28

29. Brief CV
• Sampe L. Purba, is a Professional who is and has been in oil and gas related managerial
business around 15 years. He has been involved in almost all value chain of Oil and Gas
key managerial role namely Planning department, Legal, General Support, Finance, Audit
and Commercial. Currently he serves as Executive Senior Advisor SKKMIGAS.
• SKKMIGAS is a Government-special installed body to manage all upstream related activities
in Indonesia, dealing with Contractors, Government and Supporting Value Chain in the
Country
• Mr. Purba entered some Universities both domestics and abroad. He holds undergraduate
and post graduate degrees in Economics, Commerce and Law. He is also alumni of
Prestigious Regular National Leadership Course in National Resilience Institution – Republic
of Indonesia
• Mr. Purba registered as active member of Professional Association such as Association of
International Petroleum Negotiators (AIPN), Indonesian Petroleum Society (IPA),
Indonesian Accountant Association (IAI), Indonesia Bar Association, Associate of Certified
Fraud Examiner, Indonesia Chamber of Commerce.
• As part of maintaining and updating his knowledge and sharing of experiences, Mr. Purba
actively attends and gives workshop, conferences and seminar domestic and abroad.
• Mr. Purba also active communicating his ideas on many strategic and current issues,
through newspapers, radio, TV, journals and book. Mr. Purba can be followed in medsos
such as linked in, blog, youtube, FB etc.
• Contact: www.maspurba.wordpress.com; www.sampepurbalawfirm.com
;sampepurba@gmail.com;slpurba@skkmigas.go.id
29

30. DR-0112