1. Indepth Report
Keadilan Iklim, Sudahkah Membumi?
Oleh
Luluk Uliyah dan Firdaus Cahyadi
Knowledge Management Departement
Yayasan SatuDunia

2. Sekilas Pandangan Publik Tentang Keadilan Iklim
Pada bulan April 2011, SatuDunia mengadakan survei online terhadap 30
orang tentang isu Keadilan Iklim. Survei ini memang belum mewakili seluruh
publik pengguna internet di Indonesia. Namun setidaknya dapat dijadikan
gambaran awal bagaimana publik mengetahui isu Keadilan Iklim.
Ketika ditanyakan apakah anda pernah mendengar istilah perubahan iklim,
semua responden atau 100% responden menjawab pernah. Popularitas isu
perubahan iklim sejak Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tingkat
tinggi perubahan iklim bisa menjadi penyebabnya.
Mayoritas responden (83%) pernah terlibat dalam kampanye perubahan
iklim. Sementara sisanya (17%) mengaku tidak atau belum pernah terlibat
dalam kampanye perubahan iklim.
Berbeda dengan istilah perubahan iklim yang 100% responden pernah
mendengarnya. Ketika ditanya apakah pernah mendengar istilah keadilan
iklim, hanya 70% responden yang mengaku pernah mendengarnya.
Sementara sisianya (30%) mengaku belum pernah mendengarnya.
Apa artinya? Dari 100% responden yang mengetahui istilah perubahan iklim,
sebanyak 30% mengaku belum pernah mendengar istilah keadilan iklim.
Istilah Perubahan Iklim lebih popular di masyarakat dibandingkan istilah
Keadilan Iklim.

3. Istilah yang sering didengar dalam isu perubahan iklim
Other
Pendanaan Iklim
Clean Development Mechanism (CDM)
REDD
Energi fosil
Emisi gas rumah kaca (GRK)
Perdagangan karbon (Carbon Trade)
Production and Consumption (pola produksi dan konsumsi)
Land Right (Hak atas lahan)
Ecological Debt (Utang Ekologi)
0.00% 10.00% 20.00% 30.00%

4. Mayoritas responden lebih sering mendengar istilah REDD dalam isu
perubahan iklim (30%). Bahkan istilah REDD lebih popular daripada Emisi
Gas Rumah Kaca (27%).
Sementara untuk istilah-istilah yang menjadi prinsip-prinsip Keadilan Iklim
(HELP=Human Security, Ecological Debt, Land Right, Production and
Consumption), istilah Land Right lebih popular (10%), kemudian disusul
istilah Ecological Debt (7%). Sementara istilah lainnya, Human Security dan
Production and Consumption, belum pernah didengar oleh responden.
Mayoritas responden (100%) juga setuju bila negara-negara maju harus
mengurangi emisi GRK di negaranya sendiri. Pertanyaan ini diajukan terkait
dengan isu carbon offset (tukar guling karbon) yang pernah menjadi isu yang
hangat diperdebatkan di milis keadilan iklim.
Mayoritas responden juga menyatakan tidak setuju (87%) bila pemerintah
membuat utang luar negeri baru untuk mengatasi perubahan iklim. Hanya
13% responden yang menyatakan setuju.
Namun ketika ditanya apakah mengetahui cara menyampaikan kritik atau
saran kepada pemerintah terkait isu perubahan iklim? Ternyata sebanyak
43% responden menyatakan tidak tahu. Sementara 57% responden
menyatakan mengetahuinya. Ketidakatahuan mereka terhadap cara
menyampaikan kritik atau saran kepada pemerintah menjadi sebuah ironi
bila dibandingkan dengan keterlibatan mereka dengan kampanye perubahan
iklim. Seperti tersebut di atas mayoritas responden (83%), mengaku pernah
terlibat dalam kampanye perubahan iklim.

5. LSM mana yang anda ketahui sering berkampanye tentang perubahan iklim?
Other
Greenpeace Indonesia
ICEL
KIARA
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam)
The Nature Conservancy (TNC)
Sawit Watch
CSF (Civil Society Forum on Climate Justice)
WWF Indonesia
Walhi
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00%
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) adalah LSM yang paling popular
menurut responden dalam berkampanye isu perubahan iklim (40%), disusul
WWF Indonesia (23%), Greenpeace (17%) dan CSF (13%). Dari sisi usia LSM,
popularitas CSF lumayan baik dibandingkan LSM-LSM lain yang berkampanye
soal perubahan iklim. Meskipun CSF sendiri adalah koalisi dari LSM-LSM
Indonesia yang sepakat dengan mengusung isu keadilan iklim.
Perubahan Iklim, Sekilas Pandang...
Revolusi industri di Negara-negara Utara pada adab 18 – 19 telah mengubah
model produksi menjadi sangat konsumtif. Triliunan emisi karbon dilepaskan
secara besar-besaran ke lapisan udara bumi akibat pembukaan pabrik,
pembakaran minyak bumi, batubara, gas alam, pembukaan lahan dan
eksploitasi sumber daya alam. Suhu bumi makin meningkat tajam.

6. Dalam 10 tahun terakhir, terjadi bencana dimana-mana. Angin keras, badai,
cuaca ekstrim hingga curah hujan yang makin tinggi di belahan dunia yang
lain, tetapi menurun drastis di bagian dunia satunya. Kekeringan makin
meluas kemana-mana. Penyakit yang disebabkan oleh vector meluas pula.
Laporan UNFCCC menyebutkan bahwa dalam 100 tahun terakhir ini
temperature global telah meningkat 0,7 derajat Celcius dan akan meningkat
lebih dari tiga derajat Celcius pada tahun 2100 kalau tak ada perubahan
dalam praktek produksi dan konsumsi. Celakanya, akumulasi lebih dari 100
tahun gas CO2 terus menggantung di atmosfer bumi. Artinya, sekali naik,
suhu bumi tak akan bisa turun kembali.
Dalam perundingan KTT Bumi di Kyoto, Jepang, 11 Desember 1997,
disepakati bahwa Negara-negara industri yang masuk dalam Annex I secara
kolektif wajib menurunkan emisi 5,2 persen dari tingkat emisi di tahun 1990
pada tahun 2008 – 2012. Negara Annex I juga diwajibkan melaporkan
kegiatan alih teknologi dan bantuan pendanaan kepada Negara-negara
berkembang.
Namun antara tahun 1994 – 2004, jumlah emisi di 10 negara maju malah
naik 87,9 persen, kecuali Rusia, Polandia dan Jerman. Amerika Serikat,
sebagai Negara yang hingga saat ini tak mau meratifikasi Protokol Kyoto,
malah menyumbang emisi terbesar, 20,01 ton per kapita per tahun. Disusul
Australia 19,36, Kanada 18,4, Jepang 9,37, China 3,6, Brasil 1,83. Indonesia
sendiri tingkat emisinya mencapai 1,4 ton per kapita per tahun karena
adanya kebakaran hutan. Sementara India 1,02, dan Banglades 0,27 ton per
kapita per tahun.
Negara-negara berkembang menghadapi tantangan mitigasi dan adaptasi
terhadap perubahan iklim, terutama untuk menghapus kemiskinan. Namun

7. Negara maju juga turut meminta Negara berkembang untuk mengurangi
emisi gas-gas rumah kacanya tanpa alih teknologi dan pendanaan.
Keadilan Iklim, Apakah Itu?
Di bulan Maret lalu, SatuDunia mencoba mencari tahu seperti apa keadilan
iklim itu dari perspektif beberapa kalangan, seperti aktivis lingkungan,
wartawan dan publik umum. Juga menelusurinya dari website lembaga-
lembaga yang banyak bekerja di isu perubahan iklim. Wawancara ini
dilakukan untuk memetakan seberapa jauh keadilan iklim telah dipahami
oleh public luas.
Hasil wawancara mendalam dengan para pegiat lingkungan,
mengungkapkan bahwa Keadilan iklim harus ditempatkan dalam konteks
perubahan iklim dan model-model pembangunan. Giorgio Budi, Manager
Program Hutan dan Iklim ICEL menjelaskan bahwa Keadilan iklim merupakan
kesetaraan dari setiap orang atau setiap Negara untuk membangun dan
menyadari tantangan untuk menjawab iklim yang sedang berubah.
“Keadilan iklim juga harus memenuhi rasa keadilan,” ujarnya mantan aktivis
Walhi Farah Sofa, “Siapa yang menyebabkan maka dia harus bertanggung
jawab”. Dalam perubahan iklim ini, menurutnya, orang bicara tentang
benefit sharing atau pembagian keuntungan dari inisiatif-inisiatif yang
mungkin dilakukan dalam konteks mengatasi atau memitigasi dampak
perubahan iklim.
“Dan yang sering terlupakan adalah, bagaimana resiko-resiko yang harus
ditanggung juga harus dibagi,” jelasnya, “Dalam konteks perubahan iklim,
banyak inisiatif-inisiatif baru yang seolah-olah menjanjikan perubahan yang
baru, terutama berkaitan dengan manfaat yang akan diterima oleh

8. masyarakat,”. Tapi ironisnya, lanjut Farah Sofa, yang sering dimunculkan
terus menerus hanyal keuntungan-keuntungan semata. “Sementara
dampak/resiko terbesar dari perubahan iklim tak banyak diketahui,” papar
Farah Sofa.
Hal lain, menurut Farah Sofa, yang masih menjadi kendala terkait dengan
perubahan iklim adalah adanya jarak (gap) dalam knowledge dan gap di
dalam resources. “Ini juga menjadi kendala yang menyebabkan keadilan
iklim sulit untuk diwujudkan,” jelasnya.
Hendro Sangkoyo, dari Sekolah Ekonomika Demokratik (SDE) memaparkan
bahwa upaya untuk mencapai keadilan iklim tak hanya dijawab dengan
menurunkan karbon. “Karbon tak bisa dilepaskan dari konteksnya, yang
lantas dijawab dengan penanaman pohon, perlindungan hutan dan lain-lain
yang hanya diperlakukan sebagai bahan dagangan untuk meminta bantuan
pendanaan,” jelasnya.
Apalagi, jelasnya, jika melihat fakta kerusakan hutan di Indonesia yang
selama 2 generasi telah dilakukan secara sistematis. “Saat jaman Orde Baru,
perusakan hutan mencapai jutaan hektar lewat monopoli penggunaan
lahan,” ujarnya, “Selesai rezim logging dilanjutkan dengan rezim tambang
dan perkebunan”
Hendro pun menambahkan bahwa Perubahan iklim tak bisa diatasi dengan
menarik rente dari perdagangan karbon, sementara persoalan-persoalan
yang sistematis tak diurus dan dicari jalan keluarnya. “Pemerintah masih
tetap membuat infrastruktur untuk pembangunan wilayah dengan
melakukan pembongkaran di sana-sini” terangnya.
Pertanyaan berikutnya tentu saja adalah, apa upaya yang bisa dilakukan
untuk mengatasi perubahan iklim menuju keadilan iklim?

9. Hendro memberikan jawaban bahwa perlu ada upaya untuk kembali ke
syarat-syarat keamanan dan keselamatan manusia. “Cukup lahan untuk
memproduksi pangan, dengan tidak melakukan pembongkaran untuk
memenuhi kebutuhan energi yang naga-naganya digunakan untuk
memenuhi kebutuhan ekspor,” paparnya, “Dan yang lain, adalah perlu
adanya model untuk melihat produksi dan konsumsi bahan-bahan energy
dan perluasan ekonomi sebagai bagian dari perluasan social ekonomi dan
ekologi. Hutan tak boleh dirusak, sumber-sumber air harus dipelihara, dan
lainnya,”
Sementara Teguh Surya, WALHI, menambahkan bahwa untuk memenuhi
konteks keadilan, Negara-negara kaya harus mengurangi emisinya dan
mengubah pola konsumsinya dengan mengacu pada tingka kerentanan
Negara-negara berkembang. Apalagi Negara-negara maju adalah
pengkonsumsi bahan-bahan pencemar.
Keadilan Iklim, Sudahkah Membumi?
Sementara itu, jika menanyakan keadilan iklim kepada publik luas, sebagian
besar masih belum memahami. Konsep perubahan iklim pun belum
sepenuhnya diketahui public luas. Rata-rata hanya menjawab bahwa
memang saat ini iklim sudah berubah. Tetapi apa dan mengapa, tak banyak
publik yang paham.
Dari putaran diskusi yang diadakan oleh Civil Society Forum for Climate
Justice (CSF) tentang keadilan iklim untuk kawula muda beberapa waktu
yang lalu, terlihat bahwa pemahaman perubahan iklim masih berkutat pada
masalah banjir, bencana dan 3 R (Reuse, Reduce,Recycle). Mereka
menyadari bahwa isu perubahan iklim perlu untuk diketahui secara detail.

10. Keadilan iklim pun baru dipahami hanya selintas.
Hara, yang selama ini aktif di Yayasan Kesehatan Perempuan – YKP,
menyampaikan bahwa hakikat keadilan iklim adalah semua orang harus
mendapatkan sesuatunya seara adil, tak ada yang dirugikan.
“Tak adanya sosialisasi yang menyeluruh terkait isu perubahan iklim dan
keadilan iklim, menjadi penyebab terpenting mengapa keadilan iklim belum
dipahami secara utuh di kalangan public luas,” kritik Dewi, mahasiswa YAI.
Sementara itu, Hartati Panigraf dari Lembaga Pembebasan manyampaikan
bahwa isu perubahan iklim sangat susah untuk dipahami, belum membumi,
sehingga tak banyak publik umum yang memahami hal ini. “Bahkan
terkesan isu perubahan iklim dipahami hanya oleh LSM lingkungan dan
pejabat pemerintah yang menangani masalah ini. Bahasa-bahasa yang
dipakai pun masih terlalu “elit” atau tinggi sehingga tak banyak dipahami
oleh public umum.
Juga belum ada penggambaran yang konkrit bagaimana menautkannya
dengan masyarakat urban, seperti masyarakat di Jakarta ini. Perlu ada upaya
untuk mendekatkan isu perubahan iklim dengan kondisi masyarakat real
yang terkena dampak perubahan iklim, yang tak hanya dialami oleh petani
nelayan dan sebagainya, tetapi juga masyarakat di perkotaan.
Anak-anak muda pun butuh kampanye yang mudah dan praktis yang
langsung bisa dilakukan oleh mereka. Seperti matikan lampu jika tak
terpakai, hemat energy, membwa botol minuman sendiri dll. Cara-cara
praktis ini cukup mudah diterima dan dipahami oleh public umum.

11. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi NGO yang mengusung isu
keadilan iklim untuk membumikan isu perubahan iklim dan keadilan iklim
kepada public luas agar mereka paham.[ ]
Sumber :
1. Kompas, 8 April 2011, Keadilan Iklim Jauh dari Harapan
2. Rivani Noor, REDD dan Perubahan Iklim: Kegagalan Pasar dengan
Solusi Pasar
3.http://www.tokoh-indonesia.com/ensiklopedi/e/emil-
salim/berita/index.shtml.
4. http://www.kompas.com/kompas-
cetak/0712/03/lapakhirtahun/4043358.htm
5. Wawancara SatuDunia
6. Survei online SatuDunia