1. DASAR DASAR AMDAL
BAHAN BACAAN
1. F. GUNARWAN SURATNO; ANALISIS
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
2. PHILIP KRISTANTO; EKOLOGI
INDUSTRI
3. OTTO SUMARWOTO; ANALISA
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
2. Singgalang, 13
Agustus 2011, hal A-3
Walhi tolak KERANGKA ACUAN ANALISIS DAMPAK
LINGKUNGAN (KA-AMDAL) kebun sawit Mentawai;
dasar penolakan, sungai Sikabaluan akan tercemar
padahal sbg sumber air bersih.
Taman Nasional Siberut yg banyak satwak endemik dan
keanekaragan hayati akan terusik krn pembukaan lahan
dan pabrik dekat taman nasional.
Keberadaan perusahaan sawit dinilai akan menambah
jumlah pengangguran di Mentawai. Masyarakat yg biasa
bercocok tanaman seperti nila, cokelat, sagu dan juga
cengkeh akan tergerus dengan keberadaan perusahaan
sawit.
3. Masih singgalang yang sama
PENGUMUMAN
RENCANA KEGIATAN
STUDI AMDAL. PLN
KEGITAN DIPRAKIRAKAN AKAN BERDAMPAK PADA
KOMPONEN FISIK-KIMIA,BIOLOGI,SOSIAL EKONOMI
BUDAYA DAN KESEHATAN MASYRAKAT.
PENGUMUMAN BERKATAN DENGAN KEPUTUSAN
KEPALA BAPEDAL NOMOR 08 TAHUN 2000 TENTANG
KETERLIBATAN MASYARAKAT DAN KETERBUKAAN
INFORMASI DALAM PROSES AMDAL.
4. Berita lain
Tambang
batu bara di kalimantan
menimbulkan dampak, resapan air tidak
ada sehingga susah dapat air bersih.
Masyarakat mempertanyakan amdal.
Jalan di daerah jakarta uatara amblas
sedalam 7 meterr, diduga akibat turbulen
air dan air tanah yang dibor oleh hotelhotel dan perkantoran.
5. PERUNDANG-UNDANGAN
LINGKUNGAN HIDUP
Yang pertama muncul di Indonesia:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NO. 4 TAHUN 1982 (UULH)
Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sekarang disempurnakan dan diganti dengan:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NO. 23 TAHUN 1997 (UUPLH)
TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
6. Pada Pasal 15
Ayat (1):
Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang
kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan
penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki
analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL).
Ayat (2):
Ketentuan tentang rencana usaha dan/atau kegiatan
yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap
Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), serta tata cara penyusunan dan penilaian AMDAL,
ditetapkan dengan peraturan pemerintah (PP).
7. 1.
MENGAPA DIBUAT
UUPLH?
KARENA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA
SEBAGAI KARUNIA DAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA KEPADA RAKYAT DAN BANGSA
MERUPAKAN RUANG ATAU TEMPAT TINGGAL
BAGI KEHIDUPAN KITA
2. DALAM RANGKA MENDAYAGUNAKAN SUMBER
DAYA ALAM UNTUK MEMAJU-KAN
KESEJAHTERAAN MANUSIA, PERLU
DILAKUKAN DENGAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN BERWAWASAN
LINGKUNGAN, DENGAN MEMPERHITUNGKAN
KEBUTUHAN GENERASI MASA KINI DAN
GENERASI MASA DEPAN.
8. 3. PERLU DILAKUKAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MELESTARIKAN
DAN MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN
LINGKUNGAN HIDUP YANG SERASI, SELARAS
DAN SEIMBANG.
4. PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP YANG BERWAWASAN
LINGKUNGAN HARUS DIDASARKAN PADA
NORMA HUKUM DENGAN MEMPERHATIKAN
TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT DAN
PERKEMBANGAN LING-KUNGAN GLOBAL
SERTA HUKUM INTERNASIONAL.
9. PP YANG PERTAMA KALI BERLAKU:
PP 29 TAHUN 1986
KARENA ADA HAMBATAN
SEJAK 23 OKTOBER 1993 DICABUT
DIGANTI DENGAN PP NOMOR 51 TAHUN 1993
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA /
PP NO. 51 TAHUN 1993 TENTANG AMDAL
DICABUT DAN DISESUAIKAN LAGI DGN UUPLH 1997
YANG TERBARU
PERATURAN PEMERINTAHAN NO. 27 THN 1999
TENTANG AMDAL
BERLAKU MULAI NOPEMBER 2000
10. Undang undang terbaru
UU
No. 32 Tahun 2009,
Tentang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup (PPLH)
Berkaitan
dengan sanksi yang diberikan pada
pelanggar aturan ini
Sanksi dapat diberikan kepada pemberi izin
(pemerintah) dan pemrakarsa
Sanksi tergantung bobot pelanggaran minimal
3 tahun atau 3 milyar
11. DEFINISI AMDAL PP 27 TAHUN 1999:
KAJIAN
MENGENAI DAMPAK BESAR DAN
PENTING SUATU USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN PADA
LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPERLUKAN
BAGI PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN
12.
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup, di satu
sisi merupakan studi kelayakan untuk melaksanakan
suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, di sisi lain
merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk
mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau
kegiatan.
Berdasarkan analisis ini dapat dapat diketahui secara
lebih jelas dampak besar dan penting terhadap
lingkungan hidup, baik dampak negatif maupun
dampak positif yang akan timbul dari suatu usaha
dan/atau kegiatan sehingga dapat dipersiapkan
langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan
mengembangkan dampak positif.
13. AMDAL ADALAH KESELURUHAN
PROSES YANG MEMPUNYAI
KOMPONEN:
Kerangka Acuan Bagi Penyusunan
ANDAL (KA)
Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
Rencana Pengelolahan Lingkungan
(RKL)
Rencana Pemantauan Lingkungan
(RPL)
14. KERANGKA ACUAN (KA)
Adalah ruang lingkup studi Analisis Dampak Lingkungan
(ANDAL) yang merupakan hasil pelingkupan
ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (ANDAL)
Adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak
penting suatu rencana usaha atau kegiatan
RENCANA PENGELOLAAN LINGUNGAN (RKL)
Adalah dokumen mengandung upaya penangan dampak penting
terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan
RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RPL)
Adalah dokumen mengandung upaya pemantauan komponen
yang terkena dampak penting akibat dari rencana usaha atau
kegiatan
15. Hasil
AMDAL digunakan sebagai bahan
perencanaan pembangunan wilayah.
Penyusunan
AMDAL dapat dilakukan
melalui pendekatan studi terha-dap
usaha dan atau kegiatan tunggal,
terpadu atau kegiatan kawasan.
KEISTIMEWAAN
DALAM PP 27 TAHUN
1999 ADALAH MELIBATKAN
MASYARAKAT DI DALAM PROSESNYA.
16. MACAM AMDAL
AMDAL Proyek Tunggal: Studi mengenai dampak penting dari
suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup
dari suatu kegiatan tunggal
AMDAL Terpadu: Studi yang sama, namum menyangkut lebih
dari satu kegiatan yang terletak dalam satu kesatuan hamparan
ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi
yang bertanggung jawab.
AMDAL Kawasan: Studi yang sama, namun hanya menyangkut
satu instansi yang bertanggung jawab
AMDAL Regional: Studi yang sama, menyangkut berbagai
kegiatan, terletak dalam satu kesatuan hamparan ekosistem
zona rencana pengembangan wilayah sesuai dengan RUTR
daerah dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi.
17. Dampak besar dan penting:
Perubahan lingkungan yang sangat mendasar, yang diakibatkan
oleh suatu usaha dan/atau kegiatan
PASAL 3 AYAT(1) PP 27 TAHUN 1999
USAHA/KEGIATAN YANG DIPERKIRAKAN MEMPUNYAI DAMPAK
PENTINGTERHADAP:
1.
Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam
1.
Pembuatan jalan
Bendungan
Jalan kereta api
Pembukaan hutan
Eksploitasi sumber daya alam (SDA) baik yang
terbaharui maupun yang tak terbaharui
Kegiatan pertambangan
Eksploitasi hutan
18. 3. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat
menimbulkan pemborosan, kerusakan dan
pemerosotan SDA dalam pemanfaatannya
Pemanfaatan tanah yang tidak diikuti usaha
konservasi
Penggunaan energi yang tidak diikuti dengan
teknologi yang dapat mengefisienkan pemakaian
4. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat
mempengaruhi lingkungan SosBud
Kegiatan yang menimbulkan perubahan atau
pergeseran struktur tata nilai, pandangan atau cara
hidup masyarakat setempat
19. 5. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat
mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi
SDA dan atau pelindungan cagar budaya
kegiatan yang proses dan hasilnya menimbulkan
pencemaran kerusakan kawasan konservasi alam atau
pencemaran benda cagar budaya
6. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan
dan jasad renik
Introduksi jenis tumbuhan baru artau jasad renik
(mikro organisme) yang dapat menimbulkan jenis
penyakit baru terhadap tanaman
Introduksi suatu jenis hewan baru yang dapat
mempengaruhi kehidupan hewan yang telah ada.
20. 7. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan
nonhayati
Penggunaan yang mencakup pengertian: pengubahan
bahan
8. Penerapan teknologi yang diperkirakan
mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi
lingkungan
Penerapan teknologi yang dapat menimbulkan dampak
negatif terhadap kesehatan
9. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan
mempengaruhi pertahanan negara
PLTN
Gudang dan pabrik mesiu dan senjata
Pangkalan udara dan pelabuhan laut untuk ABRI
21. KEP 056 TAHUN 1994 DAN
PASAL 5 AYAT (1) PP TAHUN 1999
1.
:
DAMPAK PENTING KEGIATAN DITENTUKAN OLEH
JUMLAH MANUSIA YANG AKAN TERKENA DAMPAK
Manusia yang berada di wilayah studi ANDAL, tetapi tidak
menikmati manfaat, jumlahnya ≥ dari jumlah manusia yang
menikmati manfaat
2.
LUAS WILAYAH PERSEBARAN DAMPAK
Rencana usaha atau kegiatan mengakibatkan adanya
wilayah yang mengalami perubahan mendasar dari segi
intensitas dampak atau tidak berbaliknya dampak atau
segi kumulatif dampak
3.
LAMANYA DAMPAK BERLANGSUNG
Mengakibatkan timbulnya dampak hanya pada satu atau lebih
tahapan kegiatan
22. 4.
INTENSITAS DAMPAK
Mengakibatkan perubahan/kerusakan:
pada sifat2 fisik atau hayati lingkungan yang melampaui baku
mutu lingkungan menurut UU
pada komponen lingkungan yang melampaui kriteria yang diakui
berdasarkan pertimbangan ilmiah
spesies langka dan atau endemik atau dilindungi terancam punah
atau habitatnya mengalami kerusakan
pada kawasan lindung (hutan lindung, cagar alam, taman
nasional, suaka margasatwa)
pada benda-benda dan bangunan peninggalan sejarah yang
bernilai tinggi
pada daerah rawan konflik atau kontroversi dengan masyarakat
pemda atau pemerintah pusat
atau memodifikasi areal yang mempunyai nilai keindahan alami
tinggi.
23. 5.
BANYAKNYA KOMPONEN LINGKUNGAN LAIN YANG AKAN
TERKENA DAMPAK
Yang dampak menimbulkan dampak sekunder atau dampak
lanjutan yang jumlah komponennya ≥ dengan komponen yang
akan terkena dampak primer.
6. SIFAT KUMULATIF DAMPAK
Dampak lingkungan yang berlangsung berulangkali dan terus
menerus, sehingga pada kurun waktu tertentu tidak dapat
diasimilasi oleh lingkungan alam atau sosial yang
menerimanya.
Beragam dampak lingkungan yang menumpuk dalam suatu
ruang tertentu sehingga tidak dapak diasimilasi oleh
lingkungan alam atau sosial yang menerimanya.
Dampak dari berbagai sumber kegiatan yang menimbulkan
efek yang saling memperkuat (sinergetik)
24. 7.
BERBALIK ATAU TIDAK BERBALIKNYA DAMPAK
Perubahan yang akan dialami oleh suatu komponen lingkungan tidak
dapat dipulihkan kembali, walaupun dengan intervensi manusia.