Dokumen tersebut merangkum isi Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia pasca perubahan. Ringkasan utamanya adalah: (1) Hak asasi manusia diperluas, termasuk hak atas pendidikan dan pengakuan akan lambang negara; (2) Ekonomi diatur berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial; (3) Proses perubahan UUD dijelaskan.

1. KATA PENGANTAR
Assalamu Alaikum Wr. Wb.
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan
karunian-Nya sehingga makalah ini dapat terselesaikan dengan baik dan benar sebagai
bahan panduan dan pegangan bagi mahasiswa AKBID YKN Kelas Kerja sama BauBau
Kab. Muna Tingkat I. Isi makalah ini sesuai dengan kurikulum materi pembelajaran
Pendidikan Pancasila yang ada pada sekarang ini.
Kritik dan saran selalu yang sifatnya melengkapi penulisan makalah ini, kami
sangat mengharapkan dari semua pihak khususnya yang berkompeten pada bidangnya
menuju kesempurnaan isi / materinya.
Demikian kami sampaikan semoga apa yang kami tulis dapat bermanfaat bagi
kita semua. Amin.
Wassalamu Alaikum Wr. Wb
Raha,5 desember 2012
Penyusun
ii

2. BAB 1
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Perubabahan ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa dalam
praktekpenyelenggaraan Negara menunjukan kurang dipahaminya rumusan itu
merupakan sikap bangsa dan Negara untuk memprioritaskan peyelenggaraan
pendidikan sebagai upaya mencerdaskan khidupan bangsa dan memajukan kebudayan
nasional untukitu dirumuskan ketentuan dalam Undang - Undang Dasar Negara 1945
yang mewajibkan pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar dan kewajiban warga
Negara mengikuti pendidikan dasar tersebut serta Negara memprioritaskan anggaran
pendidikan sekurang kurangnya 20% APBN dan APBD.
B. TUJUAN
1.Untuk mengetahui pendidikan dan kebudayaan
2.untuk mengetahui perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial
3.untuk mengetahui bendera,bahasa,lambang Negara,serta lagu kebangsaan
4.untuk mengetahui perubahan UUD 1945
5.untuk mengetahui aturan perwakilan
6.untuk mengetahui aturan tambahan
1

3. BAB II
PEMBAHASAN
A. Pendidikan dan kebudayaan
Perubahan ketentuan pasal 31 ayat 1 terletak pada pergantian kata
tiap-tiap menjadi setiap dan kata pengajaran menjadi kata
pendidikan.Perubahan dari kata tiap-tiap menjadi setiap merupakan
penyesuain terhadap perkembangan bahasa Indonesia.adapun perubahan
kata pengajaran menjadi pendidikan dimaksudkan untuk memperluas hak
warga Negara karena pengertian pengajaran lebih sempit dibandingkan
dengan pengertian pendidikan.
Pasal 31 :
1. Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran
2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pengajaran nasional yang diatur dengan UUD.Pendidikan dasar menjadi
wajib dan akan ada sangsi bagi siapapun yang tidak melaksanakan
kewajiban itu.dengan demikian setiap warga Negara mempunyai pendidikan
minimum yang memungkinkan untuk dapat berpatisipasi dalam proses
pencerdasan kehidupan bangsa.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta
akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur
dengan UUD.
Ketentuan ini mengakomodasi nilai nilai dan pandangan hidup bangsa
Indonesia sebagai bangsa yang religius dengan memasukan rumusan kata
meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia sementara tujuan
sistem pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kahidupan bangsa.
B. Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar ats asas
kekeluargaan.
(2) Cabang cabacg produksi yang penting bagi Negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh Negara.
(3) Bumi dan air dan di pergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran
rakyat.
2

4. Adanya ketentuan baru dalam pasal 33 ini terutama di maksudkan
untuk melengkapi „asas kekeluargaan „ yang tercantum dalam pasl 33
ayat 1 dengan prinsip prinsip kebersamaan , efisiensikeberadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Asas kekeluargaan dan prinsip perekonomian nasional di maksudkan
sebagai rambu rambu yang sangat penting dalam upaya mewujudkan
demokrasi ekonomi di Indonesia.hal tersebut di pandang sangat
penting agar seluruh sumber daya ekonomi nasional di gunakan
sebaik baiknya yang ada harus dialokasikan secara efisien untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara sehat dan
sekaliguus untuk mencapai keadilan. Kemajuan ekonomi di seluruh
wilayah tanah air harus pula di jaga kesatuan ekonomi nasional.
Perubahan ini dalam rangka mendukung dan mewujudkan ekonomi
yang adil dan makmur bagi semua.Palaksanaan pasal 33ini
selanjutnya di atur dalam UUD sehingga tidak di rumuskan dalam
kepentingan sesaat, tetapi menjangkau kepentingan jangka panjang
dan sesuai dengan kebutuhan bangsa.
C. BENDERA ,BAHASA,DAN LAMBANG NEGARA ,SERTA LAGU
KEBANGSAAN
Semula bab ini berjudul bab tantang bendera dan bahasa.Setelah perubahan
UUD RI tahun 1945,judulnya menjadi bab tentang bendera,bahasa,dan
lambang Negara,serta lagu kebangsaan.Jika sebelum perubahan UUD RI
tahun 1945 bab ini terdiri dari dua pasal,yaitu pasal 35 dan pasal 36 maka
setelah perubahan menjadi lima pasal,yaitu pasal 35,pasal 36,pasal 36A
pasal 36Bdan pasal 36C.rumusanya sebagai berikut:
Pasal 35 = bendera Negara Indonesia ialah sang merah putih
Pasal 36 = bahasa Negara ialah bahasa Indonesia
Pasal 36A = lambang Negara ialah garuda pancasila dengan semboyan
bhineka tunggal ika
Pasal36B = lagu kebangsaan ialah Indonesia raya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai bendara, bahasa dan lambang Negara,serta
lagu kebangsaan di atur dengan undang undang.Rumusan mengenai hal ini
sebelunya belum di atur dalamUUD RI tahun 1945 dan hanya di atur dalam
peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951.
4

5. Masuknya ketentuan mengenai lambang Negara serta lagu kebangsaan ke
dalam UUD RI tahun 1945 yang melengkapi pengaturan mengenai
bendaraNegara dan bahasa Negara yang telah ada sebelumnya merupakan
ikhtiar untuk memperkukuh kadudukan dan makna atribut kenegaraan di tenga
kehidupan global dan hubungan internasional yang terus beruba.Dengan kata
lain,kendatipun atribut itu tampaknya simbolis,hal tersebut tetap penting karena
menunjukan identutas dan kedaulatan suatu Negara dalam pergaulan
internasional.atribut kenegaraan itu menjadi symbol pemersatu seluruh bangsa
Indonesia di tenga perubahan dunia yang tidak jarang berpotensi mengancam
keutuhan dan kebersamaan sebuah Negara dan bangsa, tak terkecuali bangsa
dan Negara Indonesia.
D. PERUBAHAN UNDANG UNDANG DASAR
Pasal 37
(1) Untuk menguba undang undang dasar sekurang kurangnya 23 daripada jumlah
anggota majelis permusyawaratan rakyat harus hadir
(2) Putusan harus di ambil dengan persetujuan sekurang kurangnya 23 dari pada
jumla anggota yang hadir.
Ketentuan mengenai perubahan undang undang dasar di maksudkan untuk
meneguhkan MPR sebagai lembaga Negara yang di tetapkan oleh UUD RI
tahun 1945 memiliki wewenang melakukan perubahan undang undang dasar.
Didalam ketentuan itu pembukaan tdk termaksud objek perubahan, sadangkan
bentuk nagara kesatuan repoblikb Indonesia (NKRI) tidak dapat di ubah. Adnya
ketentuan ini di maksudkan untuk mempertegas komitmen bangsa Indonesia
terhadap pembukaan UUD dasar Negara republikn Indonesia tahun 1945 dan
bentuk NKRI sekaligus melestarikan putusan para pendiri Negara pada tahun
1945. Rumusan itu juga menggambarkan sikap konsisten terhadap kesepakatan
dasar yang di capai fraksi – fraksi MPR sebelum di lakukannya perubahan UUD
RI tahun 1945.Perubahan pasal ini meliputi proses perubahan pasal pasal
undang undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945 yang di awali
dengan usul perubahan yang harus di ajukan olehbh sekurang kurangnya satu
per jumla anggota MPR; putusan untuk melakukan perubahan pasal pasal
undang undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 harus dengan
persetujuan sekurang kurangnya 50% dib tamba satu anggota MPR, lebih
banyak dari persyaratan minimal, yaitu empat per Sembilan jumla anggota MPR
yaitu dua per tiga di kali dua per tiga sebagaimana di atur pada pasal ini
sebelum perubahan.
5

6. E. ATURAN PERALIHAN
Pasal 1
Tentang segala peraturan perundang undangan yang masih tatap berlaku
selama belum di adakan yang baru menurut undang undang dasar ini.
Pasal II
Semua lembaga Negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk
melaksanakan ketentuan undang undang dasar dan belum di adakan yang baru
menurut undang undang dasar ini.
Pasal III
Mahkama konstitusi di bentuk selambat lambatnya pada 17 agustus 2003 dan
sebelum di bentuk segala kewenangannya di lakukan oleh mahkama agung.
Pasal iv
Sebelum majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan
pertimbangan agung di bentuk menurut undang undang dasar ini,segala
kekuasaannya di jalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah komite
nasional.
Adanya ketentuan yang mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan terjadinya
perubahan undang undang dasar Negara republik iindonesia tahun 1945
merupakan hal yang berlaku umum dalam setiap perubahan hukum.paraturan
perundang undangan tetap berlaku selama belum di terbitkan yang baru menurut
undang undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 yang telah di ubah
di maksudkan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum ketidak pastian
hukum sebagai akibat terjadinya perubahan undang undang Negara republic
Indonesia tahun 1945.selain itu adanya ketentuan yang mengatur bahwa
lembaga Negara tetap berfungsi sepanjang melaksanakan undang undang dasar
Negara republic Indonesia tahun 1945
F. Aturan tambahan
(1)dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan asia timur raya ,presiden
Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang di tetapkan dalam
UUD ini.
(2)dalam enam bulan sesudah majelis permusyawaratan rakyat di bentuk majelis
itu bersidang untuk menetapkan UUD.
Ketentuan pasal1aturan tambahan di rumuskan sebagai tindak lanjut adanya
perubahan undang undang dasarnegara repoblik indonesiatahun 1945,
khususnya yang berkaitan dengan perubahan keduukan dan wewenang MPR
sehingga perlu ada peninjauan terhadap materi dan status hokum ketetapan
MPRS dan ketatapan MPR.
6

7. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang disampaikan pada bab sebelumnya,maka dapat
disimpilkan beberapa hal :
1. Pendidikana dan kebudayaan
Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan dan setiap warga Negara
wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
2. Perekonomian nasional dan kesejateraan sosial
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomim
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan.dan ketentuan lebih lanjut
mengenai pelaksanaan pasal ini di atur dalam undang-undang
3. Bendera, bahasa, lambang Negara, serta lagu kebangsaan
Bendera Negara Indonesia ialah sang merah putih.
Bahasa Negara ialah bahasa Indonesia
Lambang Negara ialah garuda pancasila dengan semboyan bhineka tunggal
ika.
Lagu kebangsaan ialah Indonesia raya
4. Perubahan UUD 1945
Untuk mengubah undang-undang dasar sekurang- kurangnya 23 daripadda
jumlah anggota majelis permusyawaratan rakyat harus adil
Putusan diambil dengan persetujuan sekurang- kurangnya 23 daripada
jumlah anggota yang hadir
5. Aturan peralihan
Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan
kepindahan pemerintahan kepada pemerintah indonesia
6. Aturan tambahan
Majelis permusyawaratan rakyat di tugasi untuk melakukan peninjaun
terhadap materi dan status hukum ketetapan majelis permusyawaratan rakyat
sementara dan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat untuk di ambil
putusan pada sidang majelis permusyawaratan rakyat tahun 2003.
B. Saran
“ tiada gading yang tak retak”, itulah kalimat yang dapat kami ucapkan
karena itu kami dengan lapang dada menerima segala kritik atau pun saran
untuk menyempurnakan makalah ini.

8. DAFTAR PUSTAKA
Secretariat jenderal MPR RI Panduan pemasyarakatan UUD RI Tahun 1945 ,2007
Jakarta.
www google .com

9. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.......................................................................... i
DAFTAR ISI
................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................... 1
A. Latar Belakang ....................................................................... 1
B. Tujuan
............................................................................... 1
BAB II PEMBAHASAN ..................................................................... 2
BAB III PENUTUP .......................................................................... 10
A. Kesimpulan ............................................................................. 10
B. Saran .................................................................................. 10
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................... 11
11