1. Dokumen ini membahas tentang konstitusi dan perubahan konstitusi di Indonesia. Terdapat diskusi mengenai makna kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan konstitusi, fungsi dan tahapan perubahan konstitusi, serta contoh perilaku positif terhadap konstitusi negara. 2. Disebutkan bahwa perubahan konstitusi dapat dilakukan melalui penafsiran hukum, referendum, persetujuan negara bagian, atau konvensi khusus. Ada kesep

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang menjadi perdebatan panjang, terutama
berkaitan dengan hasil-hasil yang diperoleh dari perubahan itu sendiri. Dalam sistem
ketatanegaraan modern, paling tidak ada dua sistem yang berkembang dalam perubahan
konstitusi yaitu renewal (pembaruan) dan amandement (perubahan). Sistem perubahan
konstitusi renewal adalah perubahan konstitusi secara keseluruhan sehingga yang
diberlakukan kemudian adalah konstitusi yang benar-benar baru. Negara-negara yang
menganut sistem ini antara lain Belanda, Jerman, dan Prancis. Sistem perubahan konstitusi
amandemen adalah perubahan konstitusi dengan tetap memberlakukan konstitusi yang asli.
Hasil perubahan tersebut merupakan bagian atau lampiran yang menyenai konstitusi asli.
Negara yang menganut sistem ini antara lain Amerika Serikat.
B. TUJUAN
Untuk Mengetahui Sikap Positif Terhadap Konstitusi Negara

2. 2
BAB II
PEMBAHASAN
A. MAKNA KESEPAKATAN DASAR DALAM MELAKUKAN PERUBAHAN
Adapun cara yang dapat digunakan untuk mengubah konstitusi adalah melalui jalan
penafsiran.
Menurut KC Wheare, caranya melalui:
a. beberapa kekuatan yang beradat primer (some primary sources)
b. perubahan yang diatur dalam konstitusi (formal amandement)
c. penafsiran secara hukum (judicial interpretation);
d. kebiasaan yang terdapat dalam bidang ketatanegaraan (usage and convention).
Sementara itu, menurut Miriam Budiardjo, ada empat macam prosedur dalam perubahan
konstitusi, yaitu sebagai berikut:
a. Sidang badan legislatif dengan ditambah beberapa syarat, misalnya dapat ditetapkan
kuorum untuk sidang yang membicarakan usul perubahan undang-undang dasar dan jumlah
minimal anggota badan legislatif untuk menerimanya,
b. Referendum atau plebisit.
c. Negara-negara bagian dalam negara federal (misalnya Amerika Serikat,3/4 dari 50 negara
bagian harus menyetujui).
d. Musyawarah khusus (special convention).
B. KESEPAKATAN DASAR DALAM MELAKUKAN PERUBAHAN
Di tengah proses pembahasan perubahan UUD Negara RI tahun 1945, Panitia Ad Hoc I
menyusun kesepakatan dasar mengenai perubahan UUD 1945. Kesepakatan dasar itu sbb:
1. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945.
2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan RI
3. Mempertegas system pemerintahan presidensial
4. Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal yang normative akan dimasukkan
kedalam pasal-pasal
5. Melakukan perubahan dengan cara addendum, yaitu naskah asli UUD Negara RI
tahun 1945 tetap dibiarkan utuh, sementara naskah penjabaran diletakkan setelah
naskah asli.

3. 3
C. FUNGSI DAN TAHAPAN PERUBAHAN SEBUAH KONSTITUSI
Fungsi/tujuan perubahan konstitusi antara lain sbb:
1. Untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan Negara dan memperkokoh
Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila.
2. Untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan
rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan
demokrasi.
3. Untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan perlindungan HAM agar
sesuai dengan perkembangan HAM dan peradapan manusia.
4. Untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan Negara secara demokratis dan
modern.
5. Untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban
Negara mewujudkan kesejahteraan social, mencerdaskan kehidupan bangsa,
menegakkan etika, moral dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. Berbangsa
dan bernegara.
6. Untuk melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan Negara
7. Untuk menyempurnakan atutan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa,
dan mengakomodasikan kecenderungan bangsa dan Negara Indonesia untuk kurun
waktu yang akan datang.
D. CONTOH PERILAKU POSITIF TERHADAP KONSTITUSI NEGARA:
Perilaku positif terhadap konsititusi Negara adalah perilaku yang sesuai dengan ketentuan
yang ada di dalam konstitusi yaitu perilaku yang menghormati dan melaksanakan aturan-
aturan yang telah ditetapkan dalam konstitusi, baik dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Contohnya adalah sbb:
· Berusaha mempelajari isi konstitusi hasil amandeman agar memahami makna konstitusi
tersebut.
· Melaksanakan isi konstitusi sesuai dengan profesi masing-masing.
· Membantu pemerintah dalam mensosialisasikan isi konstitusi hasil amandeman kepada
warga masyarakat.
· Melaporkan kepada yang berwajib apabila ada pihak-pihak yang melanggar konstitusi
· Mengawasi para penyelenggara Negara agar melaksaakan tugasnya sesuai konstitusi yang
berlaku
· Mempelajarai peraturan perundang-undangan yang berlaku apakah sudah sesuai atau belum
dengan konstitusi, jika belum kita usulkan kepada yang berwenang agar ada perubahan.
· Mengamati berbagai kegiatan politik/ partai politik, apakah sudah sesuai dengan amanat
konstitusi
· Menanamkan nilai-nilai konstitusi khususnya perjuangan bangsa kepada generasi muda

4. 4
· Menangkal masuknya ideology asing yang bertentangan dengan konstitusi Indonesia.
Dalam berbangsa dan bernegara
· Sanggup melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen
· Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingtan bangsa dan Negara
· Sadar akan kedudukanya sebagai warga Negara yang baik
· Setia membela Negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
E. MENGURAIKAN KESADARAN WARGA NEGARA BERDASARKAN
PANCASILA DAN UUD 1945
Sebagai warga nagara, kita seluruh rakyat Indonesia bertanggung jawab untuk membangun
kesadaran hidup berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Hal itu dapat kita lakukan antara lain:
1. Memahami Pancasila dan UUD 1945
Kesadaran hidup berdasarkan Negara dan berkonstitusi hanya dapat dibangun apabila
masing-masing warga Negara mempunyai pemahaman yang tepat dan akurat, baik mengenai
dasar Negara pancasila maupun UUD 1945. Oleh karena itu, setiap warga Negara republik
Indonesia wajib memahami pancasila dan UUD 1945.
2. Berperan serta aktif dalam menegakkan dasar Negara dan konstitusi
Dengan pemahaman yang tepat dan akurat mengenai pancasila dan UUD 1945 diharapkan
setiap warga Negara dapat mengawasi jalannya pemerintahan Negara atau kinerja setiap
lembaga Negara, baik dalam menjalankan fungsi masing-masing maupun dalam menjamin
dan menegakkan hak-hak asasi manusia.
Pengawasan oleh warga Negara itu diharapkan dapat mendorong para penyelenggara Negara
untuk benar-benar melaksanakan dasar Negara pencasila dan UUD 1945, sehingga terwujud
kehidupan bernegara yang konstitusional.
3. Mengembangkan pola hidup taat pada aturan yang berlaku
Lebih dari sekedar mendorong agar para penyelenggara Negara taat pada pancasila dan UUD
1945, setiap warga Negara sesungguhnya juga bertanggung jawab untuk menaati pancasila
dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari.
Oleh karena pancasila dan UUD 1945 itu dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-
undangan yang mengatur berbagai segi kehidupan warga Negara sehari-hari, kesadaran hidup
negara dan berkonstitusi harus dimulai dengan menaati berbagai peraturan perundang-
undangan (hukum) yang mengatur berbagai segi kehidupan warga negara sehari-hari itu
sendiri.
Lebih dari itu kesadaran hidup berdasar Negara dan berkonstitusi seebenarya bukan hanya
terbangun melalui kebiasaan menaati hukum yang berlaku, melainkan juga melalui kebiasaan
menaati norma-norma yang berlaku di masyarakat baik itu berupa norma kesusilaan,
kesopanan, maupun norma agama.

5. 5
Membiasakan diri untuk antri, disiplin, mematuhi peraturan lalu lintas, peraturan sekolah,
aturan keluarga, dan sejenisnya merupakan awal yang baik bagi berkembangnya kesadarna
hidup sesuai dasar Negara dan konstitusi Negara.
F. MENYIMPULKAN PERILAKU POSITIF TERHADAP KONSTITUSI NEGARA
Fungsi pokok Konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah untuk membatasi kekuasaan
pemerintah sedeikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-
wenang. Agar Konstitusi Negara dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan dasar-dasar
pemahaman taat asas dan taat hukum, maka sangat diperlukan sikap positif dari setiap warga
Negara sebagai berikut :
a. Bersikap Terbuka
Sikap terbuka atau transparan merupakan sikap apa adanya berdasarkan apa yang dilihat,
didengar, dirasakan, dan dilakukan. Sikap terbuka sangat penting dilakukan sebagai upaya
menghilangkan rasa curiga dan salah paham sehingga dapat dipupuk rasa saling percaya dan
kerja sama guna menumbuhkan sikap toleransi dan kerukunan hidup. Dengan sikap terbuka
terhadap konstitusi Negara, kita belajar untuk memahami keberadaan sebagai warga Negara
yang akan melaksanakan ketentuan-ketentuan penyelenggara negara dengan seoptimal
mungkin.
b. Mampu mengatasi masalah
Setiap warga Negara harus memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai permasalahan
yang dihadapi. sikap ini penting untuk di kembangkan karena akan membentuk kebiasaan
menghadapi masalah, sehingga kalau sebelumnya hanya menjadi penonton, pengkritik atau
menyalahkan orang lain, sekarang menjadi orang yang mampu member solusi ( jalan keluar ).
kemampuan untuk mengatasi masalah konstitusi negara akan memberikan iklim dan suasana
yang semakin baik dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
c. Menyadari adanya perbedaan
Bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa yang masyarakat sangat beragam sehingga
tertanam istilah bhineka tunggala ika ( berbeda –beda namun tetap satu ). perbedaan
harus diterima sebagai suatukenyataan atau realitas masyarakat di sekitar kita baik agama,
suku bangsa, adat istiadat, danbudayanya.
d. Memiliki harapan Realistis
Negara Indonesia dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk terbesar keempat didunia
memiliki permasalahan yang lebih kompleks dalam menghargai kehidupan. Dalam
penyelenggara kehidupan Negara, sangat penting bagi warga Negara untuk mampu
memahami situasi dan kondisi Negara dalam kebijakan yang diambil.

6. 6
e. Penghargaan terhadap karya bangsa sendiri
Bangsa Indonesia harus bangga terhadap hasil karya bangsa sendiri. Salah satu karya bangsa
untuk kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia adalah “ kemerdekaan dan kedaulatan
bangsa” dalam penyelenggaraan Negara.
f. Mau menerima dan memberi umpan balik
Kesadaran untuk tunduk dan patuh terhadap konstitusi Negara sangat diperlukan dalam
rangka menghormati produk-produk konstitusi yang dihasilkan oleh para penyelenggara
Negara.

7. 7
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Perilaku positif terhadap konsititusi Negara adalah perilaku yang sesuai dengan ketentuan
yang ada di dalam konstitusi yaitu perilaku yang menghormati dan melaksanakan aturan-
aturan yang telah ditetapkan dalam konstitusi, baik dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Contohnya adalah sbb:
1. Berusaha mempelajari isi konstitusi hasil amandeman agar memahami makna konstitusi
tersebut.
2. Melaksanakan isi konstitusi sesuai dengan profesi masing-masing.
3. Membantu pemerintah dalam mensosialisasikan isi konstitusi hasil amandeman kepada
warga masyarakat.
4. Melaporkan kepada yang berwajib apabila ada pihak-pihak yang melanggar konstitusi
5. Mengawasi para penyelenggara Negara agar melaksaakan tugasnya sesuai konstitusi
yang berlaku
6. Mempelajarai peraturan perundang-undangan yang berlaku apakah sudah sesuai atau
belum dengan konstitusi, jika belum kita usulkan kepada yang berwenang agar ada
perubahan.
7. Mengamati berbagai kegiatan politik/ partai politik, apakah sudah sesuai dengan amanat
konstitusi
8. Menanamkan nilai-nilai konstitusi khususnya perjuangan bangsa kepada generasi muda
9. Menangkal masuknya ideology asing yang bertentangan dengan konstitusi Indonesia.
B. SARAN
Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam
makalah ini, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, kerena terbatasnya
pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul
makalah ini.
Kami banyak berharap para pembaca yang budiman dusi memberikan kritik dan saran yang
membangun kepada penulis demi sempurnanya makalah ini dan penulisan makalah di
kesempatan – kesempatan berikutnya.
Semoga makalah ini berguna bagi kami pada khususnya juga para pembaca yang budiman
pada umumnya.

8. 8
KATA PENGANTAR
Pertama-tama kami panjatkan puja & puji syukur atas rahmat & ridho Allah SWT, karena
tanpa Rahmat & RidhoNya, kami tidak dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik dan
selesai tepat waktu.
Dalam makalah ini kami menjelaskan tentang “SIKAP POSITIF TERHADAP
KONSTITUSI NEGARA” Mungkin dalam pembuatan makalah ini terdapat kesalahan yang
belum kami ketahui. Maka dari itu kami mohon saran & kritik dari teman-teman maupun
guru. Demi tercapainya makalah yang sempurna.
Semoga materi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang
membutuhkan, khususnya bagi penulis sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai,
Amiin.
Raha, Januari 2015
Penyusun
i

9. 9
DAFTAR ISI
PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB 1 PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
B. TUJUAN
BAB II PEMBAHASAN
1. MAKNA KESEPAKATAN DASAR DALAM MELAKUKAN PERUBAHAN
2. KESEPAKATAN DASAR DALAM MELAKUKAN PERUBAHAN
3. FUNGSI DAN TAHAPAN PERUBAHAN SEBUAH KONSTITUSI
4. CONTOH PERILAKU POSITIF TERHADAP KONSTITUSI NEGARA
BAB III PENUTUP
A. KESIMPULAN
B. SARAN
ii

10. 10
TUGAS KELOMPOK
MAKALAH
SIKAP POSITIF TERHADAP KONSTITUSI NEGARA
OLEH
KELOMPOK III
1. NANANG LESTARI
2. SITI FATIMAH
3. WA ODE FIRA
4. LISDAWATI
5. AISYAH
6. SAMLIA
7. WA ODE RISMAWATI
8. HENDRI
SMAS MUHAMMADIYAH RAHA
2015