Pelayanan kebidanan di Indonesia telah berkembang sejak zaman kolonial Belanda hingga saat ini. Awalnya diserahkan kepada dukun, kemudian pelatihan bidan dilakukan pada 1807. Pada 1851, sekolah bidan pertama didirikan di Batavia. Seiring waktu, peran dan tanggung jawab bidan semakin meningkat melalui peraturan pemerintah. Bidan kini memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak secara merata dan dekat dengan m

1. SEJARAH PELAYANAN KEBIDANAN DALAM NEGERI
Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda,angka kematian ibu dan anak sangat
tinggi.Tenaga penolong persalinan adalah dukun,Pada tahun 1807,di masa pemerintahan
Gubernur Jendral Hendrik William Deandels,para dukun di latih untuk melakukan pertolongan
persalinan,tapi keadaan initidak berlangsung lama krna tida tersedianya pelatih kebidanan.
Pelayanan kesehatan termasukpelayanan kebidanan pada saat itu hanya di peruntukan bagi
orang-orang Belanda yang ada di Indonesia.Kemudian pada tahun 1849,di buka pendidikan
Dokter di jawa di Batavia,tepatnya di Rumah Sakit Militer Belanda yang sekarang di kenal
dengan
RSPAD Gatot Subroto.seiring dengan di bukanya pendidikan Dokter tersebut,
pada tahun 1851,di buka pendidikan bidan bagi wanita pribumi di Batavia oleh seorang dokter
militer belanda yang bernama Dr.W.Bosch.Lulusan sekolah ini kemudian bekerja dirumah sakit
dan juga di masyarakat.Mulai saat itu pelayanan kesehatan ibu dan anak di lakukan oleh dukun
dan bidan.
Pada tahun 1952,mulai diadakan pelatihan bidan secara formal agar dapat meningkatkan
kualitas pertolongan persalinan.Pelatihan untukl pra dukun masih berlngsung sampai
sekarang.Pelatihan ini di berikan oleh bidan.Perubahan pertolongan dan keterampilan tentang
pelayanan kesehatan ibu dan anak secara menyeluruh di masyarakat di lakukan melalui kursus
tambahan yang di kenal dengan istilah kursus Tambahan Bidan (KTB)pada tahun 1953 di
Yogyakarta,yang akhirnya di lakukan pula di kota-kota besar lainya di nusantara ini.Seiring
dengan pelatihan tersebut,didirikan pula Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA)dengan bidan
sebagai penaggung jawab pelayanan kepada masyarakat pelayanan yang di berikan mencakup
pelayanan anternal,postnatal.pemeriksaan bayi dan anak.termasuk imunisasi serta penyuluhan
gizi.Sedangkan din luar BKIA,bidan member pertolongan persalinan dirumha kelurga dan
melakukan kunjungaan rumah sebgai upaya tindak lnjut pasca persalinan.
Bermula dari BKIA, kemudian terbentuklah suatu pelayanan terintergrasi bagi masyarakat
yang dinamakan pusat kesehatan masyarakat ( puskesmas ) Pada tahun 1997. puskesmas
memberi pelayanan di dalam gedung dan di luar gedung dan berorintasi pada wilayah kerja.
Bidan yang bertugas di puskesmas berfungsi memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu dan
anak, termaksud pelayanan keluarga berencana baik di luar gedung maupun di dalam gedung.
Pelayana kebidanan yang diberikan di luar gedung adalah pelayanan kesehatan keluarga dan
pelayanan di pos pelayanan terpadu (posyandu) pelayanan di posyandu mencangkup lima
kegiatan yaitu pemeriksaan kehamilan,pelayanan keluarga berencana,imunisasi,gizi,dan
kesehatan lingkungan.
Mulai tahun 1990, pelayanann kebidanan di berikan secara merata dan dekat dengan
masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Kebijakan ini merupakan instruksi presiden
(INPRES) yang disampaikan secara lisan pada sidang kabinet tahun 1992. Kebijakan ini
mengenai perlunya mendidik bidan untuk di tempatkan di desa. Tugas pokok bidan di desa

2. adalah sebagai pelaksanan KIA, khususnya dalam pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, dan
nifas, serta pelayanan kesehatan bayi baru lahir, termaksud pelayanan dukun bayi ( paraji
).Sehubungan dengan itu, bidan di desa juga menjadi pelayanan kesehatan bayi dan keluarga
berencana yang dilakukan sejalan dengan tugas utamanya sebagai pemberi pelyan di an
kesehatan ibu.Dalam melaksanakan tugas pokoknya, bidan desa melaksanakn kunjungan pada
ibu dan anak yang memerlukanya, mengadakan pembiinan posyandu di wilayah kerjanya, serta
mengembangankan pondok bersalin sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Hal tersebut di atas adalah bentuk pelayanan yang diberikan oleh bidan di desa.Pelayanan
bidan di desa berorintasi pada kesehatan masyarakat. sedangkan bidan yang bekerja di rumah
sakit berorintasi pada individu. Tugas bidan di rumah sakit mencangkup pelayanan di poliklinik
anternatal, poliklinik keluarga berencana, ruang perinatal, kamar bersalin, kamar oprasi
kebidanan, dan ruang nifas. Bidan di rumah sakit juga memberikan pelayanan bagi klien yang
mengalami gangguan kesehatan reproduksi, menngajarkan senam hamil,serta memberikan
pendidikan perinatal.
Titik tolak konferensi kependudukan dunia di kairo pada tahun 1994 yang
menekankan
pada kesehatan reproduksi (Reproductive Health), memperluas area garapan pelayanan bidan.
area tersebut meliputi :
1. Safe Motherhood termaksud bayi baru lahir dan perawatan abortus
2. Keluarga berencana
3. Penyakit menular seksual termaksud infeksi saluran alat reproduksi
4. Kesehatan reproduksi remaja
5. Kesehatan reproduksi orang tua
Bidan dalam melaksanakan peran, fungsi, dan tugasnya di dasarkan pada kemampuan
serta
kewenangan yang di berikan. Kewenangan tersebut di atur melalui Peraturan Menteri
Kesehatan (PerMenKes). PERMENKES menyangkut wewenang bidan selalu mengalami
perubahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat serta kebijakan
pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. PERMENKES tersebut terdiri
atas :
1. PERMENKES No. 5380/IX/1963 yang menyatakan bahwa wewenang bidan terbatas pada
pertolongan persalinan normal secara mandiri, di dampingi tugas lain.
2. PERMENKES No. 363/IX/1980 yang kemudian di ubah menjadi PERMENKES 623/1989,
menyatakan bahwa wewenang bidan di bagi menjadi dua, yaitu wewenang umum dan
khusus. dalam wewenang khusus di tetapkan bahwa bidan melaksanakan tindakan
khusus di bawah pengawasan dokter. hal ini berarti bahwa bidan dalam melaksanakan
tugasnya tidak bertanggung jawab dan bertanggung gugat atas tindakan yang di
lakukan. berdasarkan PERMENKES ini, bidan melaksanakan praktik perorangannya
dibawah pengawasan dokter.

3. 3. PERMENKES No. 572/VI/1996 yang mengatur tentang registrasi dan praktik bidan. Bidan
dalam melaksanakan praktiknya di beri kewenangan yang mandiri. Kewenangan
tersebut di sertai kemampuan dalam melaksanakan tindakan. Dalam wewenang
tersebut mencangkup :
a. Pelayanan kebidanan yang meliputi pelayanan ibu dan anak
b. Pelayanan keluarga berencana
c. Pelayanan kesehatan masyarakat
4. PERMENKES No. 900/MENKES/SK/VII/2002 yang mengatur tentang registrasi dan praktik
bidan. Bidan dalam melaksanakan praktiknya di beri kewenangan untuk memberikan
pelayanan yang meliputi :
a. Pelayanan kebidanan yang meliputi pelayanan pra nikah, antenatal, intranatal,
postnatal, bayi baru lahir, dan balita
b. Pelayanan keluarga berencana yang meliputi pemberian obat dan alat kontrasepsi
melalui oral, suntikan, pemasangan dan pencabutan AKDR dan AKBK tanpa penyulit
Dalam melaksanankan tugasnya, bidan melakukan kolaborasi, konsultasi, dan rujukan
sesuai
dengan kondisi pasien, kewenangan, serta kemampuannya. Wewenang bidan dalam pelayanan
kebidanan di bidang Keluarga Berencana menncangkup penyediaan alat kontrasepsi : oral (pil
KB), suntik, kondom, tisu vagina, alat kontrasepsi dalam rahim(AKDR),alat kontrasepsi bawah
kulit(AKBK) baik pemasangan maupun pencabutan. pada keadaan darurat, bidan juga diberi
wewenang untuk memberikan pelayanan kebidanan yang di tujukan untuk menyalatkan
jiwa(mis,kuretasi digital untuk mengangkat sisa jaringan pada bayi baru lahir yang mengalami
asfiksia dan hipotermia.
Permenkes tersebut juga menegaskan
bahwa
bidan
dalam
menjelaskan
praktiknya harus sesuai dengan kewenangan, kemampuan, pendidikan, pengalaman, serta
berdasarkan standar profesi. Disamping itu, bidan diwajibkan merujuk kasus-kasus yang tidak
dapat di tangani, menyimpan rahasia, meminta persetujuan untuk tindakan yang akan di
laksanakan , memberi informasi,serta membuat reka medis dengan baik. Petunjuk pelaksanaan
yang lebih rinci mengenai kewenangan bidan terdapat pada petunjuk pelaksanaan( juklak)
yang dituangkan dalam lampiran keputusan dirjen binkesmas No.1506/Tahun 1996/Tahun
1997.
Pencapaian kemampuan bidan sesuai dengan permenkes 572/1996 tidak mudah, karena
kewenangan yang diberikan oleh departemen kesehatan mengandung tuntutan bahwa bidan
sebagai tenaga profesional harus memiliki kemampuan profesi yang mandiri. Pencapaian
kemampuan tersebut diperoleh melalui institusi pendidikan yang mengajarkan kompetensi inti
bidan serta institusi pelayanan yang meningkatkan kemampuan bidan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.

4. Perkembangan pelayanan kebidanan menuntut kualitas bidan yang handal dan
professional serta upaya pemantauan ( monitoring) pelayanan.Oleh karena itu, adanya konsep
kebidanan adalah suatu keharusan. Pendidikan bidan yang berorientasi pada professional dan
akademi serta memiliki kemampuan melakukan penelitian adalah suatu terobosan dan cara
utama untuk percepatan penempatan kualitas pelayanan kebidanan.

5. Dosen Mata Kuliah : Rosminah Mansyarif, S.SiT., M.Kes
SEJARAH PELAYANAN KEBIDANAN DI
DALAM NEGERI
Oleh
Kelompok iii : NUR FITRIANINGSIH
NUR HAYATI
NURMAWATI
RASNAWATI
RITA FEBRIANTI
SANDRI MAKTHA SARI
SEPTIANA
SITTI HARDIANTI AMIN
SITTI KARMILA
SITTI NURIATI
Kelas
: Ia
AKADEMI KEBIDANAN PARAMATA
KABUPATEN MUNA
T.A. 2012/2013