Dokumen tersebut membahas tentang budaya politik partisipan dan faktor-faktor yang mendukung partisipasi politik. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara untuk mempengaruhi proses kebijakan dan pemilihan pemimpin, serta dapat dilakukan melalui berbagai bentuk seperti ikut organisasi politik, demonstrasi, dan pemilihan umum. Faktor pendukung partisipasi
1. Budaya Politik Partisipan
Pendidikan Kewarganegaraan
2012
SMA Negeri 2 Amlapura
Tahun Ajaran 2012 / 2013
2. BUDAYA POLITIK PARTISIPAN
1. Pengertian Budaya Politik Partisipan
Politik Partisipan atau Partisipasi Politik merupakan suatu istilah yang mengacu pada
semua kegiatan orang dari semua sistem dalam bidang politik.
Berikut pendapat para ahli mengenai pengertian Partisipan Politik :
Ramlan Subakti
Menyatakan bahwa partisipan politik adalah suatu kegiatan warga
negara untuk mempengaruhi proses pembuatan dan penentuan
kebijakan kebijakan umum serta pemilihan kepala pemerintahan.
Hutington
Partisipasi politik merupakan suatu kegiatan warga negara pribadi yang
bertujuan untuk mempengaruhi pengambian keputusan pemerintahan.
Prof. Miram Budiardjo
Dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik menyebutkan bahw Partisipasi politik
merupakan kegiatan seseorang dalam partai politik.
Herbert Mc. Closky
Dalam International Encyclopedia of The Social Science. Menyebutkan
bahwa partisipasi politik adalah kegiatan –kegiatan sukarela dari warga
masyarakat melalui pengambilan bagian atau keikutsertaan dalam
pemilihan penguasa dan secaa langsung terlibat dalam proses
pembentukan kebijakan umum.
Norman H. Nie dan Sydney Verba
Dalam Hanbook of Political Science menyebutkan bahwa partisipasi
politik merupakan kegiatan pribadi warga negara yang legal dan sedikit
banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat negara
atau tindakan – tindakan yang mereka ambil.
2. Bentuk – Bentuk Partisipasi Politik
Berbagai bentuk partisipasi politik dapat kita lihat dari berbagai kegiatan warga
negara yang mencakup hal-hal berikut:
a. Terbentuknya organisasi – organisasi politik maupun organisasi masyarakat
sebagai bagian dari kegiatan sosial, sekaligus sebagai media aspirasi rakyat
dalam penentuan kebijakan.
b. Lahirnya Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) sebagai kontrol sosial
maupun sebagai input terhadap kebijakan negara.
3. c. Pelaksanaan pemilu yang membari kesempatan pada warga negara untuk
memilih atau dipilih, seperti : berkampanye, ikut serta dlam parpol, pemilih
aktif maupun menjadi anggota Lembaga Perwakilan Rakyat.
d. Munculnya Kelompok Kontemporer yang Memberi warna pada sistem input
dan output kepada pemerintahan.
Patut dimengerti bahwa kegiatan pemilu tidak hanya semata- mata berwujud pemilu,
namun menyampaikan pendapat ataupun rancangan dalam penentuan suatu kebijakan. Begitu juga
partisipasi tidak hanya bisa dilakukan dalam partai politik, namun bisa pula melalui kelompok –
kelompok lainya seperti perkumpulan buruh, petani, pedagang, nelayan dan organisasi lainya. Tetapi
ada pula organisasi abstrak yang tidak resmi yang justru menguasai keadaan yang disebut dengan
grup penekan ( pressure group ) contonya seperti suku , Agama, Ras, dan Golongan tertentu seperti
kesultanan.
Meskipun sangat banyak yang bisa dilakukan untuk berpartisipasi dalam dunia politik namun
hal itu tidak menjamin semua orang berpartisipasi dalam dunia politik yang disebut sikap anti politik
. Ada anggota masyarakat yang enggan berhubungan dengan dunia politik, rasa enggan tersebut
dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti :
kekecewaan terhadap sistem politik
ketidaktahuan informasi
tidak adanya pilihan politik yang sesuai dengan keinginanya
Adanya praktik politik yang kotor, seperti :
1. Kekerasan
2. Korupsi
3. Nepotisme
4. Kolusi
5. Penyalahgunaan kekuasaan
Menurut Gabriel Almond, bentuk – bentuk politik yang terjadi di berbagai negara dapat
dibedakan menjadi kegiatan politik konvensional dan nonkonvensional.
a. Konvensional, terdiri dari :
Pemberian Suara ( Vooting ).
Diskusi Kelompok.
Debat Publik.
Kegiatan Kampanye.
Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan.
Komunikasi individual dengan pejabat politik.
Pengajuan Petisi.
b. Nonkonvensional,terdiri dari :
Demonstrasi.
Konfrontasi.
Aksi Mogok.
Tindak kekerasan politik terhadap harta benda seperti perusakan dan
pembakaran.
Tindak kekerasan politik terhadap manusia seperti penculikan dan pembunuhan.
Perang/revolusi dan teror.
4. 3. Sebab – Sebab Timbulnya Gerakan Partisipasi Politik
Menurut Myron Weiner, sediktnya ada lima hal yang dapat menyebabkan terjadinya
gerakan partisipasi politik yang lebih luas dalam proses politik :
Modernisasi
Sejalan dengan berkembangya industrialisasi, perbaikan pendidikan dan komunikasi
massa, maka pada sebagian penduduk yang merasakan terjadinya perubahan nasib
akan menuntut untuk berperan dalam kekuasaan politik.
Perubahan Struktur Kelas Sosial
Salah satu dampak modernisasi, dimana munculnya kelas pekerja baru dan kelas
menengah yang semakin luas, sehingga mereka merasa berkepentingan untuk
berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik.
Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern
Kaum intelektual melalui ide – idenya kepada masyarakat umum dapat
membangkitka tuntutan akan partisipasi massa dalam pembuatan keputusan politik.
Konflik Diantara Kelompok Pemimpin Politik
Pra pemimpin politik berkompetisi dalam memperebutkan kekuasaan.
Sesungguhnya apa yang mereka lakukan adalah dalam rangka mencari dukungan
rakyat melalui berbagai upaya.
Keterlibatan Pemerintah dalam urusan sosial, ekonomi dan budaya
Perluasan kegiatan pemerintah dalam berbagai bidang menimbulkan konsekuensi
adanya tindakan yang semakin menyusup ke segala segi kehidupan masyarakat yang
akan menimbulkan tuntutan terorganisir untuk ikut serta dalam penentuan
kebijakan dan keputusan politik.
4. Faktor – Faktor Pendukung Partisipasi Politik
a. Pendidikan Politik
Pendidikan Politik sebenarnya dimaksudkan untuk mewujudkan atau
setidaknya menyiapkan calon penerus kader – kader yang dapat diandalkan
dikemudian hari untuk memenuhi harapan masyarakat luas, dalam arti yang benar
– benar memahami semangat yang terkandung dalam perjuangan sebagai kader
bangsa.
Menurut Ramdlon Naning , pendidikan politik merupakan suatu usaha
untuk memasyarakatkan politik, dalam arti :
Mencerdaskan kehidupan politik rakyat
Meningkatkan kesadaran setiap warga negara dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.
Meningjkatkan kepekaan dan kesadaran rakyat terhadap hak,
kewajiban dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.
5. Menurut Alfian, pendidikan politik adalah Suatu usaha yang sadar untuk
mengubah sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan
menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal untuk
dibangun dan selanjutnya akan melahirkan budaya politik.
Melalui pendidikan politik,kader-kader anggota partai politik tersebut
diharapkan akan memperoleh manfaat dan kegunaan, sebagai berikut :
Dapat memperluas pemahaman, penghayatan, dan wawasan
terhadap masalah dan isu-isu yang bersifat politis.
Mampu meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik dan
berbudaya politik sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Meningkatkan kualitas kesadaran politik rakyat menuju peran
aktif dan partisipasinya terhadap pembangunan politik bangsa
secara keseluruhan.
Agar pendidikan dapat berjalan dengan baik , maka kuncinya dengan
menanamkan disiplin yang benar pada anak di dalam keluarga, sekolah , dan
masyarakat.
b. Kesadaran Politik
Kesadaran poltik rakyat tidak hanya dapat diukur dari tingkat partisipasinya
dalam pemilu, melainkan juga sejauhmana mereka aktif dalam mengawasi dan
mengoreksi kebijakan atau perilaku pemerintah dalam mengambil kebijakan dan
melaksanakan kebijakan tersebut, inilah yang lazim disebut gerakan
ekstraparlementer ( gerakan turun ke jalan ).
. Tingkat kesadaran politik setiap anggota masyarakat tidaklah sama. Hal ini
sangat bergantung pada latarbelakang pendidikanya.Kaum elite dan menengah
tampak relatif lebih baik. Sedangkan masyarakat yang latarbelakang pendidikanya
lebih rendah memerlukan pembinaan yang intensif
Menurut Drs. M. Taupan, kesadaran politik merupakan suatu proses batin
yang menampakan keinsafan dari setiap warga negara tentang urusan kenegaraan
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Yang tidak diharapkan dlam partisipasi politik adalah adanya sikap apatis.
Seseorang dikatakan apatis dalam bidang politik apabila mereka tidak mau ikut
serta dalam berbagai kegiatan politik kenegaraan contohnya sepertipada kegiatan
pemilu, diantaranya :
Tidak datang ke TPS
Tidak ikut memberikan suaranya pada saat pemilu.
Datang ke TPS namun tidak memberikan pilihan apapun
Datang ke TPS namun gambar pilihan pada kartu dipilih semuanya.
6. Ada beberapa alasan yang menyebabkan seseorang bersikap apatis dalam
partisipasi politik, diantaranya :
Setiap pemenang pemilu hanya mengumbar janji selama pemilu, namun
tidak terwujud ketika sudah terpilih.
Setiap masa kampanye selalu diwarnai dengan politik arogansi atau
kekerasan.
Seringnya para calon pemimpin menggunakan money politik.
Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah.
Adanya rasa kecewa terhadap kontestan yang diusung oleh parpol.
Bila dihubungkan dengan hak dan kewajiban politik sebagai warga negara,
partisipasi politik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wujud
tanggung jawabnya. Secara Teknis Operasional, partisipasi politik warga negara
meliputi bidang poleksusbudhankam.
Bidang Politik, partisipasi politik yang dapat dilakukan :
a. Ikut memilih dalam pemilu
b. Menjadi anggota aktif partai poltik, menjadi anggota kelompok
penekan ( pressure group )
c. Menduduki jabatan politik dalam pemerintahan.
d. Ikut berkampanye
e. Ikut ekstra parlementer ( turun kejalan )
Bidang Ekonomi, partisipasi politik yang dpat dilakukan :
a. Menciptakan sektor – sektor ekonomi produktif dalam bentuk barang
seperti : Kaos, jaket , bendera, baliho, gambar atau foto yang
bergambar partai politik atau kontestan yang diusung parpol.
b. Menjual barang atau hasil produksi lain yang berhubungan dengan
parpol peserta pemilu.
Bidang Sosial Budaya, partisipasi yang dapat dilakukan :
a. Menciptakan suasana kondusif di dalam masyarakat baik sebelum
ataupun sesudah pemilu.
b. Tidak mudah terprovokasi oleh mereka yang tidak bertanggung jawab.
c. Memberikan penilaian positif terhadap parpol atau kontestan pesrta
pemilu di dalam masyarakat.
d. Menjadi contohdan teladan di lingkunganya baik di keluarga maupun
masyarakat.
Bidang Pertahanan dan Keamanan, partisipasi politik yang dapat dilakukan:
a. Senantiasa menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan tempat
tinggalnya.
b. Menjaga persatuan dankesatuan serta keutuhan bangsa dan negara.
c. Mengutamakan kepentingan dan keselamatan bagsa dan negara di
atas kepentingan pribadi atau golongan.
7. c. Budaya Politik
Budaya politik merupakan perwujudan nilai – nilai politik yang dianut oleh
sekelompok masyarakat, bangsa dan negara yang diyakini sebagai pedoman dalam
melaksanakan kegiatan – kegiatan politik.
d. Sosialisasi Politik
Usaha untuk memasyarakatkan partisipasi politik kepada seluruh warga masyarakat
agar memiliki kesadaran politik terutama akan hak dan kewajibanya dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.