1. DEMOKRASI TERPIMPIN
Pada 6 Juni 1901 Bung Karno lahir di Surabaya. Dia meninggal
dunia pada 21 Juni 1970 di Jakarta dan dimakamkan di Blitar,
Jawa Timur. Saya yang ikut meliput acara pemakaman almarhum
dari rumah duka di Wisma Yaso Jl Gatot Subroto (kini Museum
Satria Mandala) ke Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta,
melihat pengantar jenasah yang begitu membludak di sepanjang
jalan.Dari kediaman Nyonya Dewi, istrinya, di Wisma Yaso, ke
bandara yang jaraknya belasan kilometer, mobil jenazah harus
berjalan perlahan-lahan karena harus melewati ribuan massa. Di
antara mereka banyak yang melelehkan air mata dan menangis
histeris. Kabarnya, haul 27 tahun wafat presiden RI pertama itu
akan diperingati di Blitar. Dikabarkan banyak tokoh nasional yang
akan hadir, termasuk mantan presiden Megawati, puteri tertua
almarhum.
Pada bulan 5 Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Presiden Sukarno
menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden. Soekarno juga
membubarkan Dewan Konstituante yang ditugasi untuk menyusun
Undang-Undang Dasar yang baru, dan sebaliknya menyatakan
diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dengan
semboyan "Kembali ke UUD' 45". Soekarno memperkuat tangan
Angkatan Bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke
posisi-posisi yang penting.
PKI menyambut "Demokrasi Terpimpin" Sukarno dengan hangat
dan anggapan bahwa PKI mempunyai mandat untuk persekutuan
Konsepsi yaitu antara nasionalisme, agama (Islam) dan komunisme
yang dinamakan NASAKOM.

2. Presiden Soekarno — seperti dinyatakannya sendiri — baru
merasa berkuasa penuh setelah pada 5 Juli 1959 mengeluarkan
maklumat kembali ke UUD 1945 dan membubarkan konstituante
hasil pemilu pertama. Dia begitu membenci demokrasi
parlementer, yang olehnya dikritik sebagai demokrasi ala Barat
yang tidak cocok dengan demokrasi Indonesia.
Antara tahun 1959 dan tahun 1965, Amerika Serikat memberikan
64 juta dollar dalam bentuk bantuan militer untuk jendral-jendral
militer Indonesia. Menurut laporan di "Suara Pemuda Indonesia":
Sebelum akhir tahun 1960, Amerika Serikat telah melengkapi 43
batalyon angkatan bersenjata. Tiap tahun AS melatih perwira-
perwira militer sayap kanan. Di antara tahun 1956 dan 1959, lebih
dari 200 perwira tingkatan tinggi telah dilatih di AS, dan ratusan
perwira angkatan rendah terlatih setiap tahun. Kepala Badan untuk
Pembangunan Internasional di Amerika pernah sekali mengatakan
bahwa bantuan AS, tentu saja, bukan untuk mendukung Sukarno
dan bahwa AS telah melatih sejumlah besar perwira-perwira
angkatan bersenjata dan orang sipil yang mau membentuk kesatuan
militer untuk membuat Indonesia sebuah "negara bebas".
Di tahun 1962, perebutan Irian Barat secara militer oleh Indonesia
mendapat dukungan penuh dari kepemimpinan PKI, mereka juga
mendukung penekanan terhadap perlawanan penduduk adat.
Tapi, menurut Herbeth Feith & Lance Coster dalam buku
Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965, periode demokrasi
parlementer boleh dianggap berakhir Maret 1958, ketika terjadi
pertentangan yang amat seru antara pusat dan daerah dan berujung
pemberontakan PRRI/Permesta. Kekalahan pemberontak yang
begitu cepat dan pengambilalihan semua milik Belanda, disusul
dengan susunan politik baru. Parpol-parpol menjadi lemah dan
peran para pemimpin ABRI menjadi jauh lebih besar.
Pidato Presiden Soekarno pada hari kemerdekaan 17 Agustus 1960
berjudul Kembali ke Jalur Revolusi, oleh MPRS kemudian

3. ditetapkan sebagai Manifesto Politik (Manipol) menjadi garis-
garis besar Haluan Negara. Parpol maupun perorangan, yang
dinilai menyimpang dari Manipol, disingkirkan. Masyumi dan PSI
dibubarkan, tokoh-tokohnya dipenjarakan, termasuk tokoh oposisi
yang tergabung dalam Liga Demokrasi. Setelah membubarkan
BPS (Badan Pendukung Sukarnoisme), terakhir kali Bung Karno
membubarkan Partai Murba — musuh utama PKI.
Dari soal-soal politik kita bisa menyoroti suasana kota Jakarta di
era demokrasi terpimpin, yang pada 22 Juni 2007 nanti berusia 480
tahun. Bung Karno, pada masa jayanya itu, punya pengaruh cukup
menentukan dalam membentuk wajah kota Jakarta. Pada awal
demokrasi terpimpin, penduduk Jakarta hampir tiga juta jiwa.
Kenaikan enam kali dari populasi 1941, menjelang hengkangnya
kolonial Belanda.
Pada masa pendudukan Jepang penduduk Jakarta baru sekitar 500
ribu jiwa. Sebagian akibat migrasi, karena banyaknya orang
ngendon ke Jakarta akibat stagnasi di kota-kota lain. Seperti juga
sekarang, meski diberlakukan otonomi, tapi pendatang ke kota si
Pitung ini makin membludak.
Seperti juga tahun 1950-an, gubuk-gubuk liar banyak bertebaran di
mana-mana. Tidak terhitung jumlah pengemis dan gelandangan.
Bung Karno yang ketika itu menjadikan Jakarta sebagai kota
perjuangan bangsa-bangsa tertindas, sangat sibuk menerima
kepala-kepala negara asing.
Guna menunjukkan keramahan bangsa Indonesia, untuk
menyambut tamu negara dikerahkan murid-murid sekolah, kaum
buruh dan pegawai negeri sipil. Mereka berbaris di sisi kiri dan
kanan jalan yang di lewati tamu negara — dari bandara
Kamayoran hingga depan Istana Negara — sambil mengelu-
ngelukannya.

4. Pernah terjadi menjelang kedatangan Presiden Polandia, di dekat
bandara Kemayoramn dipasang bendera negara Eropa Timur itu
yang bewarna putih-merah. Seorang Hansip, yang menyangka
bendera itu dipasang terbalik, langsung menaiki tiang dan
membaliknya jadi merah putih. Karuan saja panitia menjadi repot
akibat ulah si Hansip. Benderapun dikembalikan menjadi putih
merah.
Bung Karno-lah yang membangun Jl Thamrin dan Jl Sudirman —
menjelang Asian Games IV awal 1960-an — yang
menghubungkan Senayan dan Kebayoran Baru. Jalan ini —
semula tidak beraspal — oleh Bung Karno disulap menjadi jalan
protokol. Kini kawasan di timur kedua jalan tersebut, bersama
Kuningan-Gatot Subroto, merupakan kawasan segi tiga emas.
Di Jl Thamrin, Bung Karno membangun gedung berlantai 20,
Sarinah, pencakar langit tertinggi kala itu, dari hasil uang
pampasan perang Jepang. Di lantai bagian atas pada masa Bang Ali
Sadikin dibangun kasino yang kemudian mendapat protes keras
dari umat Islam. Sementara, Usmar Ismail — tokoh perfilman
nasional — membangun nite club Mirasa Sky Club yang
merupakan klub malam pertama ketika itu. Di Jl Thamrin, Bung
Karno membangun Hotel Indonesia bertingkat 13, setelah
sebelumnya menggusur Hotel des Indes di Jl Gajah Mada,
peninggalan Belanda. Dia kurang menyenangi bangunan warisan
kolonial.
Kawasan Sudirman-Thamrin makin bergengsi setelah dibangun
kompleks OR Gelora Bung Karno pada 1960, ketika Indonesia
terpilih menjadi tuan rumah Asian Games IV. Meskipun, untuk itu
tergusur ribuan KK warga Betawi yang kemudian ditempatkan di
Tebet, Jakarta Timur. Setelah daerah ini berkembang, ribuan warga
Betawi tergusur lagi ke daerah-daerah pinggiran.
Kini jumlah warga Betawi korban gusuran yang masih tinggal di
Tebet dapat dihitung dengan jari.

5. Memang demikianlah nasib warga Betawi di kota kelahirannya
sendiri. Semoga gubernur mendatang lebih memberikan perhatian
pada nasib warga Betawi dan tidak lagi melakukan penggusuran
secara sewenang-wenang tanpa ganti rugi yang layak.
Era "Demokrasi Terpimpin", yaitu kolaborasi antara
kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan
pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal
memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang
mendesak. Pendapatan ekspor menurun, cadangan devisa menurun,
inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi
wabah.