Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Mataram, Desember 2013
Disiapkan Oleh: Surana, Ir, MSc, PU-SDA
MASALAH UTAMA PENGELOLAAN SDA
• Terlalu banyak  banjir,
• Terlalu kotor  pencemaran WA RUNG JA MU
• Terlalu sedikit  ke...
Sumber Daya Air
Dasar Hukum
Undang-Undang
No. 7 Tahun 2004
Peraturan
Pemerintah
No. 42 Tahun 2008
Pengelolaan
Sumber Daya ...
Anggota (33)
STRUKTUR ORGANISASI Dewan SDA
Ketua
Ketua Harian
1. Komisi
Konservasi
Sumber Daya
Air
Komisi
Pendayagunaan
SD...
 DSDA-PROVINSI
Membantu Gub. dalam :
1.Penyusunan dan
perumusan Kebijakan dan
Strategi PSDA Provinsi
2.Penyusunan Program...
DASAR HUKUM SISDA & PSIH3
UU 7/2004 SDA, psl 65
1. Untuk mendukung pengelolaan sumber daya air,
diperlukan Pemerintah dan ...
Pasal 66 (Jaringan Informasi)
1. Jaringan Informasi tersebar diberbagai
instansi dan harus dapat diakses oleh
berbagai pih...
Pasal 67 (Penyelenggara Informasi)
1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta pengelola
sumber daya air, sesuai dengan kewe...
Pengelolaaan SISDA dan SIH3
(UU No.7/2004; Pasal 68)
• Untuk mendukung pengelolaan SISDA diperlukan
pengelolaan System inf...
KONDISI
AKTUAL
DALAM
PENGELOLAAN
DAT & INFO
SDA
Tumpang tindih penerapan
tugas dan fungsi lembaga
serta keragaman data dan...
agar mudah
diakses, dipertukarkan, dan dianalisis serta dimanfaatkan
dalam melaksanakan pengelolaan SDA
URGENSI PENGELOLAA...
 Aksesibilitas data dan informasi
 Keakuratan, kebenaran, konsistensi, dan
ketepatan waktu data dan informasi
 Keanekar...
SKEMA KONSEP DASAR SIH3
Instansi Bidang SDA Instansi sesuai peraturan perundang2 an
Hidrologi, Hidromet,
Hidrogeologi
Hidr...
PERATURAN PRESIDEN NO. 88 TAHUN 2012
tentang
PENGELOLAAN SIH3 TINGKAT NASIONAL
PASAL 1.
1) Menetapkan Kebijakan PSIH3.
2) ...
PASAL 2. (FUNGSI )
a. Sebagai acuan Menteri atau kepala lembaga pemerintah
non kementerian yang membidangi SDA dalam
menet...
PASAL 3.
1) Gubernur menetapkan kebijakan pengelolaan
SIH3 tingkat Propinsi dengan mengacu pada
SIH3 tingkat Nasional.
2) ...
PASAL 4. (Pemantauan PSIH3)
Rincian program pelaksanaan Kebijakan PSIH3
ditetapkan oleh menteri Koordinator Bidang
perekon...
STRUKTUR PERPRES NO.88 TAHUN 2012
Tentang – PENGELOLAAN SIH3 TK NASIONAL
5 Kebijakan
Perpres no.88
tahun 2012
A. Latar
Bel...
SEKIAN,
TERIMA KASIH
MARI KITA DISKUSI
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Dewan SDA NTB & Pengelolaan Hidrometeorologi hidrologi dan hidrogeologi

Ekpose Dewan Sumber Daya Air Provinsi NTB, Perpres 88/2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Hidrometorologi, Hidrologi dan Hidrogeologi (surana)

  • Soyez le premier à commenter

Dewan SDA NTB & Pengelolaan Hidrometeorologi hidrologi dan hidrogeologi

  1. 1. Mataram, Desember 2013 Disiapkan Oleh: Surana, Ir, MSc, PU-SDA
  2. 2. MASALAH UTAMA PENGELOLAAN SDA • Terlalu banyak  banjir, • Terlalu kotor  pencemaran WA RUNG JA MU • Terlalu sedikit  kekeringan • Laju peningk Pend  terlalu tinggi PENTINGNYA PENGEMBANGAN & PENGELOLAAN SDA: • Kebutuhan air meningkat (Jumlah penduduk serta status ekonomi dan sosial masyarakat meningkat) • Ketersediaan air relatif tetap, tapi kualitas menurun • Konflik kepentingan akan air (antar pengguna, pengusahaan) • Perubahan Iklim Global  ketersediaan air perlu ditata Tuntutan MDG (Milenium Development Goals) LATAR BELAKANG
  3. 3. Sumber Daya Air Dasar Hukum Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 Pengelolaan Sumber Daya Air Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2011 KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2012 KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI, DAN HIDROGEOLOGI PADA TINGKAT NASIONAL
  4. 4. Anggota (33) STRUKTUR ORGANISASI Dewan SDA Ketua Ketua Harian 1. Komisi Konservasi Sumber Daya Air Komisi Pendayagunaan SDA Komisi Pengendalian Daya Rusak Air Kelompok kerja Kelompok kerja Kelompok kerja Sekretariat dibentuk pada Sidang Dewan SDA, Agt 2013 KepGub 188.44/ 335/ 2013 1Jan’13
  5. 5.  DSDA-PROVINSI Membantu Gub. dalam : 1.Penyusunan dan perumusan Kebijakan dan Strategi PSDA Provinsi 2.Penyusunan Program PSDA Provinsi 3.Penyusunan kebijakan pengelolaan SIH-3 4.Pemantauan dan Evaluasi TL Penetapan WS dan CAT 5.Tugas2 lain oleh Gubernur  SEKRETARIAT • mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan; • Penyediaan sarana/prasarana • menyelenggarakan administrasi kesekretariatan & persidangan; • memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan anggota Dewan atas unsur non-pemerintah; • memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber • Tindak lanjut permasalahan SDA • Fasilitasi hub kerja Dewan-luar • Pelayanan informasi ke masy TUGAS DSDA & SEKRETARIAT
  6. 6. DASAR HUKUM SISDA & PSIH3 UU 7/2004 SDA, psl 65 1. Untuk mendukung pengelolaan sumber daya air, diperlukan Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air (SISDA) sesuai dengan kewenangannya. 2. INFORMASI SUMBER DAYA AIR (meliputi informasi) 1) Kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, 2) Kebijakan SDA, 3) Prasarana SDA, 4) Teknologi SDA, 5) Lingkungan pd SDA & sekitarnya, serta 6) Kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dg SDA.
  7. 7. Pasal 66 (Jaringan Informasi) 1. Jaringan Informasi tersebar diberbagai instansi dan harus dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan Bidang SDA. 2. Pemerintah-Pemda dapat membentuk UPT untuk penyelenggarakan kegiatan SISDA.
  8. 8. Pasal 67 (Penyelenggara Informasi) 1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta pengelola sumber daya air, sesuai dengan kewenangannya, menyediakan informasi sumber daya air bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang SDA 2. seluruh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, organisasi, dan lembaga serta perseorangan yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan SDA, menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab di bidang SDA
  9. 9. Pengelolaaan SISDA dan SIH3 (UU No.7/2004; Pasal 68) • Untuk mendukung pengelolaan SISDA diperlukan pengelolaan System informasi hidrologi, hidrome- teorologi, hidrogeologi (SIH3) wilayah sungai pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. • Kebijakan pengelolaan SIH3 ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan usul Dewan Sumber Daya Air Nasional • Pengelolaan SIH3 dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain. • pengelolaan SIH3 dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan pengelola sumber daya air sesuai dengan kewenangannya.
  10. 10. KONDISI AKTUAL DALAM PENGELOLAAN DAT & INFO SDA Tumpang tindih penerapan tugas dan fungsi lembaga serta keragaman data dan informasi “Kurangnya” perhatian terhadap pentingnya data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (H3). keterbatasan peran masyarakat dan dunia usaha serta kepedulian pemerintah
  11. 11. agar mudah diakses, dipertukarkan, dan dianalisis serta dimanfaatkan dalam melaksanakan pengelolaan SDA URGENSI PENGELOLAAN SIH3 dalam PSDA Ketersediaan data dan informasi SDA merupakan dasar dalam pengelolaan SDA PERLU DUKUNGAN DATA & INFORMASI akurat, benar, berkesinambungan, tepat waktu. hidrologi Hidro meteorologi Hidrogeo logi DIKELOLA DENGAN BAIK
  12. 12.  Aksesibilitas data dan informasi  Keakuratan, kebenaran, konsistensi, dan ketepatan waktu data dan informasi  Keanekaragaman data dan informasi  Tumpang tindih penerapan tugas dan fungsi  Kompatibilitas perangkat pengolahan data dan informasi  Keterbatasan sumber daya dan teknologi  Keterbatasan dana dan pembiayaan  Keterbatasan peran masyarakat  Kepedulian pemerintah PERMASALAHAN
  13. 13. SKEMA KONSEP DASAR SIH3 Instansi Bidang SDA Instansi sesuai peraturan perundang2 an Hidrologi, Hidromet, Hidrogeologi Hidro meteorologi Hidro Geologi Prasarana SDA Lingkungan SDA Kebijakan SDA Teknologi SDA Kegiatan SOSEKBUDMAS Terkait SDA Sistem Informasi Sumber Daya Air SISDA Instansi bidang Meteorologi Dan geofisika Instansi bidang Air Tanah PP 42 Psl. 110 ian Hidrologi Instansi bidang SDA Kementerian PU BMG Kementerian. ESDM UU No.7 /2004 Psl 65
  14. 14. PERATURAN PRESIDEN NO. 88 TAHUN 2012 tentang PENGELOLAAN SIH3 TINGKAT NASIONAL PASAL 1. 1) Menetapkan Kebijakan PSIH3. 2) PSIH3 menjadi arahan strategis pengelolaan data & infromasi H3 s/d tahun 2030. 3) SIH3 sebagai pendukung SISDA dalam PSDA yang terdiri dari: a) Kebijakan Pengembangan Kelembagaan. b) Kebijakan Peningkatan Tatalaksaan; c) Kebijakan Pemanfaatan IPTEK; d) Kebijakan Pembiayaan, dan e) Kebijakan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha. 4) Kebijakan PSIH3 sebagaimana tercantum dalam lampiran
  15. 15. PASAL 2. (FUNGSI ) a. Sebagai acuan Menteri atau kepala lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi SDA dalam menetapkan kebijakan pengelolaan informasi hidrologis sesuai kewenangannya. b. Sebagai acuan Menteri atau kepala lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi meteorologi, kilmatologi dan geofisika dalam menetapkan kebijakan pengelolaan informasi hidrometeorologi sesuai kewenangannya. c. Sebagai acuan Menteri atau kepala lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi air tanah dalam menetapkan kebijakan pengelolaan informasi hidrogeologis sesuai kewenangannya
  16. 16. PASAL 3. 1) Gubernur menetapkan kebijakan pengelolaan SIH3 tingkat Propinsi dengan mengacu pada SIH3 tingkat Nasional. 2) Bupati/Walikota menetapkan kebijakan pengelolaan SIH3 tingkat Kabupaten/Kota dengan mengacu pada SIH3 tingkat Propinsi.
  17. 17. PASAL 4. (Pemantauan PSIH3) Rincian program pelaksanaan Kebijakan PSIH3 ditetapkan oleh menteri Koordinator Bidang perekonomian selaku ketua Dewan SDA Nasional . PASAL 5. (Pemantauan PSIH3) Dewan SDA Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kebijakan PSIH3 PASAL 6. Peraturan Presiden berlaku pada tgl diundangkan (tanggal 31 Oktober 2012)
  18. 18. STRUKTUR PERPRES NO.88 TAHUN 2012 Tentang – PENGELOLAAN SIH3 TK NASIONAL 5 Kebijakan Perpres no.88 tahun 2012 A. Latar Belakang B. Kebijakan PSIH3 Kebijakan 1 Kebijakan 2 Kebijakan 3 Kebijakan 4 Kebijakan 5 4 Strategi 10 Strategi 2 Strategi 3 Strategi 3 Strategi 22 STRATEGI
  19. 19. SEKIAN, TERIMA KASIH MARI KITA DISKUSI

    Soyez le premier à commenter

    Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • WisnuPrasodjo

    Nov. 26, 2014

Ekpose Dewan Sumber Daya Air Provinsi NTB, Perpres 88/2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Hidrometorologi, Hidrologi dan Hidrogeologi (surana)

Vues

Nombre de vues

1 416

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

3

Actions

Téléchargements

60

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

1

×