1. Dokumen tersebut membahas tentang tenaga kerja di bidang jasa konstruksi nasional dan perkembangan regulasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). 2. Jumlah tenaga kerja jasa konstruksi nasional mencapai 5,4 juta orang dengan komposisi beragam keahlian. 3. Peraturan tentang LPJK mengalami perubahan melalui berbagai peraturan pemerintah dan kementerian.

1. SEKILAS
KEBIJAKAN
JASA KONSTRUKSI NASIONAL

2. TENAGA KERJA TERKAIT JASA KONSTRUKSI
a. JUMLAH = 5,4 JUTA ORANG (5,3 % DARI TENAGA KERJA)
1) Tenaga Ahli = 10 %
2) Tenaga terampil = 30 %
3) Tenaga Non Terampil = 60 %
b. TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT NASIONAL
TOTAL AHLI = 128.897 orang TA
1) Ahli Pemula = 5.646 orang TA
2) Ahli Muda = 88.558 orang TA
3) Ahli Madya = 30.950 orang TA
4) Ahli Utama = 3.743 orang TA
c. TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT ASEAN
1) Insinyur = 38 ACPE
2) Arsitek = 10 AA
2

3. 1. pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu
lembaga yang independen dan mandiri (pasal 31
UU Nomor 18 ayat 3 UUJK)
Tahun 1999 2. Pasal 34 UUJK mengamanatkan pengaturan lebih
tentang jasa lanjut mengenai Lembaga diatur dalam Peraturan
konstruksi Pemerintah
1. Peraturan Pemerintah dimaksud adalah PP 28/2000 dimana masa
bakti, rincian, tugas pokok dan fungsi serta mekanisme kerja
Lembaga ditetapkan dalam AD/ART (pasal 25 ayat 3)
2. Sejak tahun 2000,Lembaga melaksanakaan tugasnya berdasarkan
AD/ART.
1. Pada tahun 2010, diundangkan PP 04 /2010
2. Salah satu substansinya mengubah ketentuan pasal 25 ayat 3 PP 28 / 2000
3. PP 4/2010 mengamanatkan tata cara pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok
dan fungsi serta mekanisme kerja lembaga diatur dalam Peraturan Menteri
4. Pelaksanaan amanat pasal tersebut dituangkan dalam PERMEN PU 10/2010 j.o3
PERMEN PU 24/2010

4. 1. Ketentuan pada Pasal 25 PP 04/2010 tersebut tidak
dicabut oleh MA Nomor: 11P/HUM/2010 tentang
Putusan Atas Hak Uji Materiil terhadap PP 04/2010
2. Putusan hak uji materiil Nomor: 15P/HUM/2011,
atas PERMEN PU 10/2010 dengan amar putusan
menolak keberatan hak uji materiil.
1. Dengan demikian PERMEN PU Nomor
10/PRT/M/2010 junto PERMEN PU Nomor
24/PRT/M/2010 bersifat final dan mengikat.
2. AD/ART LPJK tahun 2008 sudah tidak mempunyai
kekuatan yuridis yang mengikat.
Pemilihan Pengurus yang berdasarkan AD/ART merupakan
perbuatan melawan hukum karena prosesnya tidak
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang 4
berlaku.

5. PEMERINTAH
LPJK
Mitra Strategis
PELAKU JASA
KONSTRUKSI
MENGELOLA DAN
MENGEMBANGKAN
SEKTOR JASA KOKOH
Infrastruktur yang
KONSTRUKSI HANDAL
berkualitas
BERDAYA SAING

6. HARAPAN LPJK KEDEPAN
Sertifikasi dan Registrasi BU
dan TK yang akuntabel dan
Mendorong peningkatan profesional
kemampuan penyedia jasa dan
Mendorong dan melaksanakan
kompetensi tenaga kerja konstruksi. DIKLAT yang berkualitas secara
simultan
Program LITBANG yang dapat
menjawab kebutuhan teknologi
dalam pembangunan
Mendorong peningkatan infrastruktur nasional
penguasaan teknologi Konstruksi
oleh pelaku jasa konstruksi nasional Membantu Pemerintah dalam
mendorong alih pengetahuan
BUJK asing kepada BUJK
nasional
Membuat pedoman
penyetaraan sertifikat BUJK
dan TK Jakon asing yang
Melakukan seleksi terhadap BUJK berpihak kepada jasa
asing yang memiliki kemampuan dan konstruksi nasional
bersedia melakukan alih teknologi Pelaksanaan penyetaraan
kepada BUJK nasional sertifikast BUJK dan TK JAKON
asing yang akuntabel dan
profesional

7. Mendorong peran mediase dan
arbitrase dalam penanganan
sengketa jasa konstruksi
Mendorong kesetaraan antara
Menindaklanjuti aspirasi pelaku
penyedia jasa dan pengguna jasa jasa konstruksi nasional
konstruksi dalam kontrak kerja tentang kebutuhan akan
mekanisme arbitrase sengketa
jasa konstruksi yang spesifik di
bidang jasa konstruksi dan dan
berbiaya wajar
Bersama Pemerintah memberikan
dukungan berupa regulasi usaha
untuk terciptanya lingkungan usaha
yang kondusif.
Menciptakan iklim usaha yang
kondusif dan mendorong sinergi
Bersama Pemerintah
antara BUJK spesialis dan umum
mempersiapkan Infrastruktur
pembinaan jasa konstruksi di
tingkat provinsi dan daerah
kabupaten/kota.
Terimakasih