dokumen tips tim visi indonesia 2033.pptx

1. Menuju Indonesia yang Tumbuh Berkelanjutan
dari Kalimantan: Bagian dari Isi Visi Indonesia 2033
Tim Visi Indonesia 2033
www.visi2033.or.id

2. Model pembangunan yang sedang disiapkan saat ini,
yang berbasis pada Proyek Jembatan Selatan Sunda,
The Greater Jakarta, Jalan Tol Lintas Utara dan Jalan
Tol Lintas Selatan Pulau Jawa, dan beberapa
megaproyek lainnya di Jawa hanya akan makin
menyedot sumber daya ekonomi dan SDM terbaik
dari luar Jawa ke Jawa, dan akan membuat
pembangunan sosial, ekonomi dan pengembangan
kawasan di luar Jawa akan sulit diwujudkan secara
optimal dan akan mengakibatkan munculnya potensi-
potensi ketegangan dalam pembangunan di Jawa
sendiri;
1
Sangat Penting Diingat:

3. Bahaya dari Model Pembangunan
yang (kembali) Salah
Berbahaya:
 Memperbesar yang sudah besar;
 Membuat defisit neraca lingkungan dan ekosistem
makin besar;
 Struktur ekonomi rapuh (backward dan forward linkage
lemah, tidak berbasis kekuatan SDM, Iptek dan
perluasan kemampuan penyerapan tenaga kerja secara
riil);
 Indeks ketimpangan pembangunan tinggi (antarwilayah,
antargolongan dan antarkelas sosial);
 Terjebak (dijebak) oleh ilusi megaproyek, superioritas
2

4. “INDONESIA
ADALAH NEGERI YANG RAKYATNYA
HIDUP SEJAHTERA DAN BAHAGIA
SECARA BERKELANJUTAN”
VISI
3

5. 4

6. Strategi
Pengurangan Ketimpangan
Akselerasi peningkatan jumlah dan kualitas lembaga
pendidikan dasar dan menengah, lembaga-lembaga pelatihan
keterampilan usaha dan keterampilan kerja di kota-kota di luar
Jawa dan di pedesaan Jawa;
Mendesain pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat dari
jenjang pendidikan terendah sampai tertinggi, khususnya bagi
peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu;
Peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur di luar Jawa
dan di pedesaan Jawa;
Peningkatan kualitas, kapasitas dan pemerataan jasa
transportasi antarpulau, khususnya antarpulau di luar pulau
Jawa;
Peningkatan kapasitas industri perikanan nasional melalui
pengamanan kekayaan laut dan pemberdayaan industri
perikanan (bandingkan dengan Thailand dari segi potensi dan
produksi);
5

7.  Peningkatan kapasitas dan kualitas industri IT (teknologi informasi)
dan multimedia;
 Peningkatan kapasitas dan kualitas industri bahan logam berbasis
industri kecil di Kalimantan dan pulau lain di luar Jawa;
 Peningkatan kapasitas dan kualitas industri jasa kemasan, termasuk
untuk produk-produk agribisnis berbasis industri rumah tangga;
 Peningkatan kapasitas dan kualitas industri makanan berbasis
industri rumah tangga;
 Mendorong pihak swasta untuk memasuki industri-industri yang
menghasilkan multiplier effect besar yang tidak mampu diusahakan
oleh industri menengah dan industri kecil.
 Rekonstruksi atas struktur pajak di Indonesia, di mana tarif pajak
diubah menjadi progesif, sehingga ketimpangan pendapatan dapat
direduksi.
6

8.  Membuat struktur belanja negara memberikan porsi yang lebih
banyak kepada biaya pembangunan, bukan belanja rutin
pegawai.
 Membuat sumber pembiayaan defisit anggaran diharapkan bukan
berasal dari utang luar negeri (terutama lembaga multilateral),
tetapi diutamakan dari sumber domestik
 Membuat penyerapan anggaran berdasarkan pembagian waktu
sehingga penyerapan anggaran tidak menumpuk pada triwulan
terakhir (seperti yang selama ini terjadi)
 Terwujudnya sistem akuntansi pemerintahan yang lebih
mementingkan fungsi daripada prosedur administrasi, sehingga
pada satu sisi realisasi belanja anggaran (baik pusat maupun
daerah) tidak terbebani oleh prosedur akuntansi dan di sisi lain
pendapatan negara dapat dicatat secara transaparan.
Strategi Menuju Kemandirian
dan Stabilitas Fiskal
7

9.  Perjelas dan pertegas isi Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 hasil
Amandemen Keempat;
 Revisi Pasal 31 ayat (4) menjadi, “Negara memprioritaskan belanja
anggaran pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,
pengembangan teknologi industri dan memajukan ilmu pengetahuan”;
 Berikan kewenangan yang jelas bagi Presiden untuk menyetujui atau tidak
menyetujui dan menetapkan kebijakan-kebijakan strategis di Ibu kota
negara;
 Berikan kewenangan yang jelas bagi seorang Gubernur atas nama
Pemerintah untuk menyetujui atau tidak menyetujui dan menetapkan
kebijakan-kebijakan strategis di ibu kota Provinsi;
 Lakukan revisi terhadap Undang-undang RI No. 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025;
 Buat kriteria wajib pengisian jabatan menteri-menteri terkait program
Menuju Indonesia 2033 (Misalnya, Menko Perekonomian, Menteri
Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi dan UKM, wajib
diserahkan kepada orang yang ahli dan cakap di bidangnya, bukan semata-
mata jabatan hasil transaksi politik dan bagi-bagi kursi);
8
Strategi Kelembagaan
dan Kebijakan Khusus

10.  Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas harus juga
memiliki kewenangan mengendalikan pembangunan nasional;
 Kementerian Komunikasi dan Informatika harus memiliki program khusus untuk
mempebaiki citra buruk Indonesia di mata masyarakat internasional akibat Peristiwa
Sambas, Peristiwa Mei 1998, Bom Kedubes Australia, Hotel JW Marriot dan Bom Bali;
 Kementerian Komunikasi dan Informasi harus memiliki program menyeimbangkan
informasi pasar yang asimetris, terutama untuk pasar komoditas-komoditas yang menjadi
konsumsi masyarakat banyak;
 Promosi jabatan struktural dan fungsional di lembaga pemerintahan dan perguruan tinggi
negeri menuju jabatan struktural maupun fungsional tertinggi harus memasukkan kriteria
“telah mengabdi di salah satu daerah di luar Jawa dan di luar daerah asal tugas tetap,
sekurang-kurangnya dalam waktu tertentu secara berturut-turut atau selama sekian tahun
secara tidak berturut-turut. (Misalnya, untuk menjadi Professor di UI, IPB, ITB, UGM,
Unair, seorang dosen harus pernah menetap dan mengajar di salah satu unversitas di luar
Jawa untuk jangka waktu tertentu. Pola serupa diberlakukan bagi orang yang akan
menduduk jabatan struktural aselon I dan II);
 Tanam dan perkuat nilai-nilai kewirausahaan dan etika usaha di kalangan peserta didik
sejak dini;
 Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi Balai Latihan Keterampilan Wirausaha
(BLKW) dengan melibatkan kalangan profesional dan pengusaha yang sudah berhasil;
9

11. 10

12. 11
 Untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, berkeadilan, dengan
perekonomian yang tumbuh secara berkelanjutan;
 Metode yang lebih efektif untuk mencapai sasaran-sasaran program-
program pembanugunan kawasan tertinggal, pulau-pulau terluar dan
daerah pinggiran, dan sasaran-sasaran sistem keamanan perbatasan;
 Untuk memudahkan penataan kembali Jakarta dan kota-kota besar di
Jawa (bukan lari dari masalah dan bukan memindahkan masalah;
 Menghindari tumbuhnya berbagai ketegangan-ketegangan sosial dan
membangkitkan posisi sebagai bangsa yang bermartabat;
 Akan menghentikan paradoks pembangunan yang terkandung dalam
program-program transmigrasi, pembangunan daerah tertinggal,
pembangunan perbatasan dan pulau-pulau terluar, Kawasan Timur
Indonesia, dll., (saat ini).
 Dengan syarat, agenda pemindahan episentrum harus didukung oleh,
dan menjadi bagian dari, kebijakan pembangunan strategis lainnya

13. 12

14. Nasional: Konsentrasi dan
Distribusi Penduduk
13

15. 14
Sebaran Penduduk
menurut Pulau Utama

16. 15
Catatan: Kepadatan penduduk rata-rata nasional, 124 orang/km2
Kepadatan Penduduk/Km2
DKI & Kota-kota di Jabar-Banten

17. Peta Kongesti
Transportasi Antarwilayah
16

18. Peta Kongesti Industri
17

19. Ket : Pertumbuhan rumah tangga Petani = 2,2% (1993 – 2003)
Pertumbuhan petani gurem = 2,6% (1993 – 2003)
Pertumbuhan luas panen padi = 0,8% (1993 – 2003)
Sumber: BPS (Sensus Pertanian 1993 dan 2003), data 2008 hasil proyeksi
18
Mencegah Potensi Lonjakan
Migrasi Desa-Kota di Jawa

20. Mencegah Memburuknya
Ketimpangan Antarwilayah
Sumber data: Dimodifikasi dari Anggito Abimayu, presentasi di Komisi XI DPR RI,
30 Agustus 2010.
19

21. Beberapa Contoh Program
Pembangunan dalam Paradok
Ingin mewujudkan ketahanan pangan, tapi lahan pangan
paling subur dibiarkan terus-menerus berkurang untuk
perluasan kawasan industri dan bisnis properti;
Ingin memajukan kawasan perbatasan, tapi Jakarta dan
sekitarnya terus ditingkatkan daya tariknya;
Ingin meningkatkan pemebangunan pedesaan, tetapi daya
tarik kota terus ditingkatkan dan desa terus dibuat makin
inferior;
Daerah penghasil bahan bakar pembangkit energi (migas
dan batubara), masyarakatnya antri BBM dan terkena
pemadaman bergilir;
20

22. Usulan Tim Visi Indonesia 2033
21

23.  Pemberian prioritas terhadap sektor ekonomi yang banyak menyerap
tenaga kerja dan menyediakan sumber penghidupan yang berkelanjutan;
 Meningkatkan kualitas dan kedalaman peran tenaga kerja di sektor-
sektor industri dan jasa;
 Meningkatkan daya saing SDM dan kapasitas unit-unit produksi industri
nasional;
 Mentransformasikan dan mentransmisikan dana yang diperoleh dari
eksploitasi sumber daya alam dan pemanfaatan daya dukung lingkungan
ke bidang peningkatan kualitas SDM dan pengembangan serta inovasi
teknologi komersial, dan pembangunan kota-kota yang berkualitas yang
tidak jauh dari area eksploitasi SDA;
 Mentransformasikan ekonomi berbasis ekstraktif di luar Jawa menjadi
kawasan-kawasan ekonomi lokal yang digerakkan oleh sektor--sektor
manufaktur dan jasa yang menyerap banyak tenaga kerja di sekitar
daerah-daerah ekstraktif tersebut;
 Mengoptimalkan fungsi-fungsi aset yang tidak terpakai atau yang
pemakaiannya jauh di bawah kapasitas terpasang;
22
Butir-Butir
Misi Baru Pembangunan

24.  Membatasi dan menghentikan peningkatan aktivitas produksi sektor-sektor
yang menurunkan dan menghilangkan fungsi ruang publik dan
menurunkan dan menghilangkan pekerjaan yang sudah ada dalam
masyarakat;
 Mengurangi kesenjangan produktifitas antara rumah tangga golongan atas
dan golongan menengah ke bawah;
 Mengurangi kesenjangan kemampuan produksi komoditas olahan antara
daerah Pulau Jawa dan luar Jawa;
 Mengamankan kebutuhan pokok masyarakat dengan mencapai swadaya
produksi untuk komoditas padi, jagung, kedelai, dan komoditas-komoditas
kebutuhan pokok lainnya dengan memproteksi lahan-lahan subur untuk
pertanian, meningkatkan dukungan infrastruktur dan penerapan teknik
yang paling efisien namun tetap ramah lingkungan.
 Membangun manusia Indonesia yang seutuhnya dengan menggunakan
indokator-indikatopr kesejahteraan manusia sekaligus indokator-indikator
kemajuan tatanan sosial dan perilaku sosial warga negara;
 Menguatkan dan memberdayakan generasi muda dan kelas menengah
sebagai penggerak pembangunan di segala lapisan, sektor dan wilayah.
23

25.  Menciptakan landasan kelembagaan untuk tercapainya ketahanan dan
kedaulatan pangan;
 Mengatasi krisis daya dukung lingkungan dan cadangan sumber daya
alam yang telah mengakibatkan krisis air bersih dan makin
menyusutnya daerah tangkapan air di Jawa. (Pada tahun 2005, beberapa
kab/kota mengalami defisit air hingga 8 bulan/tahun, bahkan pada 2025
ada yang mencapai 12 bulan/sepanjang tahun);
 Memanfaatkan kelimpahan air bersih yang terbuang sia-sia di luar Jawa
yang persediaannya jauh melebihi kebutuhan nasional.
 Mencegah krisis ekonomi dan krisis sosial seperti yang terjadi akhir
tahun 1990-an akibat lemahnya fondasi-fondasi ekonomi yang
membuat perekonomian Indonesia tetap rapuh dan tumbuh rendah
secara rata-rata untuk jangka panjang;
 Memahami bahwa ketahanan ekonomi nasional sangat ditentukan oleh
distribusi aset-aset produktif antarkelas sosial, antarwilayah, etos kerja
dan etos kewirausahaan, dan oleh peran ilmu pengetahuan dan
teknologi dalam produk dan jasa yang dihasilkan;
24

26.  Menjadikan alokasi rata-rata investasi langsung yang efektif sebesar
60% di luar Jawa;
 Menjadikan kota-kota di Jawa tertata sebagai kota yang sehat dan
efisien bagi masyarakat dan serasi secara ekologis;
 Terbentuknya infrastruktur yang memadai dalam rangka menstimulus
pertumbuhan ekonomi di luar Jawa;
 Munculnya birokrasi yang efektif sekaligus efisien;
 Kuatnya badan-badan usaha publik milik negara di bidang-bidang
tertentu untuk menjamin terlaksananya pasal 33 UUD 1945, yaitu
untuk menjamin tanah, air dan sumberdaya penting lainnya digunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 Menguatnya lembaga-lembaga penegak hukum dengan aparat yang
bekerja profesional dan bebas dari KKN dalam waktu kurang dari lima
tahun;
 Menjadikan porsi peran ekonomi pedesaan di Jawa naik dari 10% ke
sekitar 30% dari total perekonomian Jawa;
25
Kondisi yang Harus Diciptakan
untuk Indonesia 2033

27.  Bergesernya persentase penduduk di luar Jawa menjadi sebesar 60%
dari total jumlah penduduk;
 Lahirnya kota-kota kebanggaan provinsi dengan ciri khas masing-
masing;
 Berkembangnya industri maritim dan wisata maritim berbasis ilmu
pengetahuan dan teknologi sebagai salah satu andalan ekonomi
nasional;
 Munculnya nilai-nilai, sikap dan perilaku bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara berupa ketaatan, hormat dan sadar akan pentingnya
ketertiban hukum, ketertiban sosial, konsensus, dan mengedepankan
multikulturalisme dan demokrasi;
 Meningkatnya peran perbankan sebagai lokomotif pembangunan di
daerah luar Jawa;
 Menjadikan tingkat penyerapan kredit atau Loan to Deposite Ratio
(LDR) di provinsi-provinsi di luar Jawa berkisar di atas 90%;
 Meningkatnya peran perbankan di pedesaan Jawa dalam angka yang
signifikan dan menghilangnya peran lembaga tengkulak dalam sistem
pembiayaan dan transaksi komoditas di pedesaan; 26

28.  Munculnya arah pertumbuhan kota-kota dan pedesaan yang seimbang,
lestari dan berkelanjutan, dalam suatu Strategi Nasional
Pengembangan Kota-kota, sehingga menghasilkan tatanan: (1) Kota-
kota di Jawa tertata sebagai kota yang sehat dan efisien bagi
masyarakat dan serasi secara ekologis, (2) Tumbuhnya kota-kota
metropolitan, besar, sedang dan kecil di luar P. Jawa sebagai kota-kota
baru yang lestari, (3) Tumbuhnya kota-kota dan wilayah
pendukungnya secara berkelanjutan dan menjejaring (network based),
menggantikan pola hirarkis yang ada saat ini.
 Tumbuhnya peran perguruan tinggi sebagai basis kemajuan peradaban,
pengembangan sistem dan mekanisme tata kelola pemerintahan, dan
kemajuan teknologi, sehingga:
 10 (sepuluh) universitas di tanah air mencapai predikat universitas riset,
 3 (tiga) universitas di Indonesia masuk ke dalam peringkat 50 besar
universitas terbaik dunia,
 Tercapainya posisi setara dari sepuluh universitas di luar Jawa dengan UI,
ITB, IPB dan UGM;
27

29.  Sebanyak 64 kota baru berpenduduk sekitar 500.000 jiwa yang
terencana dan terkelola dengan perangkat hukum dan perundang-
undangan yang jelas dan tegas, muncul di luar Jawa, terutama di
Kalimantan, dan Kawasan Timur Indonesia;
 Lima sentra industri, kawasan budidaya dan pusat pemasaran hasil
perikanan dan hasil-hasil laut lainnya, berproduksi di Kawasan Timur
Indonesia (Catatan: Indonesia setiap tahun kehilangan sekitar Rp 30
triliun akibat illegal fishing: MI, Pos Kota, dll, 4 Jan 2008);
 Sebanyak 40% dari produksi makanan dan minuman kemasan, alas kaki,
pakaian jadi, barang logam, kerajinan kayu dan rotan nasional, berasal
dari desa-desa di Jawa, 25% dari total produksi nasional untuk produk
tersebut berasal dari desa-desa di luar Jawa, dan sisanya dari kota-kota
di Jawa maupun luar Jawa;
 Terbentuknya infrastruktur yang memadai dan mendukung
pembangunan wilayah dan kota-kota di tanah air, serta dalam rangka
menstimulus pertumbuhan ekonomi di luar Jawa;
 Pembiayaan pembangunan sebagian besar berasal dari dalam negeri.
28

30.  Mengendalikan, membatasi dan/atau menghentikan peningkatan aktivitas
dan perluasan area produksi sektor-sektor yang menurunkan daya dukung
lingkungan dan yang mempersempit akses generasi yang akan datang
untuk membuka lapangan usaha sendiri dan lapangan kerja yang berjangka
panjang;
 Merumuskan dan menerapkan Strategi Nasional Pengembangan Kota-kota
di tanah air yang bertumpu pada prinsip-prinsip pembangunan kota
berkelanjutan dan menempatkan penataan ruang sebagai matra pem-
bangunan penting sekaligus instrumen pengembangan wilayah di tanah air,
sehingga mengarahkan untuk: (1) Menata kota-kota di P. Jawa sebagai
kota-kota berbasis pengetahuan, industri jasa dan perlindungan lingkungan
hidup, (2) Menggerakkan secara efektif kota-kota di luar P. Jawa sebagai
pusat-pusat pertumbuhan baru berbasis sumberdaya alam dan industri
manufaktur dengan mengacu pada strategi nasional pembangunan kota-
kota, (3) Menumbuhkan kota-kota dan wilayah pendukung di sekitarnya
secara berkelanjutan dengan mengunakan pendekatan telapak ekologis,
29
Strategi yang Diperlukan

31. Usulan 64 Kota dan Pusat
Pertumbuhan Baru
Catatan: Untuk Kalteng, ditambah dengan Pengembangan fungsi Kota Palangkaraya
Sebagai Kota Pusat Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan di Kalimantan
30

32. (4) Menumbuhkan kota-kota secara menjejaring (network based),
menggantikan pola hirarkis yang ada saat ini, (5) Memindahkan Ibu
Kota RI dari P. Jawa ke wilayah yang berada di sentral nusantara,
sebagai penggerak tumbuhnya keseimbangan pembangunan antar-
wilayah dan untuk mencegah semakin parahnya kerusakan lingkungan
di P. Jawa;
 Mengembangkan sistem penataan ruang kota yang berbasis pem-
berdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter manusia,
keluarga dan komunitas (neighborhood concept), sehingga mengarahkan
operasionalisasi strategi ini dalam bentuk: (1) Mengurangi pendekatan
pengadaan berbasis proyek, (2) Menghapus dikotomi formal-informal,
kaya-miskin, dan terencana-tak terencana, dan (3) Menanggulangi
kemiskinan kota dengan memberi prioritas pada regularisasi
permukiman informal/ilegal dan aktivitas informal lain ke dalam
aktifitas formal kota.
31

33.  Memajukan pembangunan kota yang memihak kaum miskin (pro-poor)
secara bersinergi dengan pemihakan pertumbuhan, pemihakan
penyediaan lapangan kerja dan perlindungan lingkungan (pro-growth,
pro-job and pro- environment), dan diterapkan secara konsisten dan
konsekwen terhindar dari jargonisme, melalui: (1) Arah kebijakan yang
pro-poor, (2) Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang
partisipatif, (3) Pelayanan publik yang akuntabel, (4) Tata kelola yang
transparan, serta (5) Pertumbuhan ekonomi kota yang bertumpu pada
potensi lokal.
 Membangun harmoni dan keterpaduan pembangunan kota, melalui: (1)
penanganan terpadu urusan perumahan, permukiman, sistem transportasi
dan lingkungan hidup, (2) Menghapus fragmentasi dan dikotomi urusan
tata ruang-infrastruktur-tanah, kota-desa, kota-daerah, dan dikotomi
perumahan-permukiman, (3) Harmonisasi hubungan sektor publik-
komunitas-swasta menuju Public Sector Led, Community Sector
Empowermen, and Private Sector Support dalam pembangunan kota-
kota di
32

34. (tanah air, dengan prioritas pada pengembangan sistem jaringan
transportasi umum, tata ruang dan tata guna tanah dan pemenuhan
kebutuhan perumahan dan permukiman (air bersih, sanitasi, dll),
melalui penguatan Perusahaan-perusahaan Umum Milik Negara,
pengembangan perencanaan partisipatif (forum kota dll) dan
pengembangan potensi CSR Perusahaan Swasta.
 Membangun kapasitas manajemen kota yang tinggi secara
progresif dalam teknikalitas penting: (1) Pengendalian sektor
informal tanpa kekerasan dan menghentikan praktek pembiaran-
pembiaran tumbuhnya sektor informal kota, (2) Manajemen
pemukiman kembali (resettlement) yang manusiawi, (3)
Pengembangan kawasan-kawasan permukiman baru yang
diselenggarakan oleh perusahaan publik, (4) Skema konsolidasi
tanah dan menghentikan praktek-praktek akuisisi tanah dan
spekulasi tanah yang tidak terkendali, (5) Koordinasi manajemen
investasi infrastruktur kota. 33

35.  Memaksa melalui perangkat hukum dan penegakan hukum yang tegas
pemanfaatan lahan di Pulau Jawa secara efisien dan berdasarkan
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;
 Memulihkan kembali fungsi, dan meningkatkan produktivitas lahan
penghasil pangan di Jawa;
 Memprioritaskan peningkatan kapasitas dan kualitas produksi industri
dan jasa yang padat pengetahuan dan tenaga kerja dengan membangun
beberapa Science and Technology Industrial Parks;
 Mempercepat tersedianya kecukupan energi untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen per tahun (lihat strategi RRC);
 Mengurangi kuantitas unit organisasi bikrokrasi dan meningkatkan
kualitas aparat birokrasi sebagai upaya reformasi birokrasi dengan basis
kinerja;
 Menyederhanakan jumlah partai politik dan fraksi di legislatif dan
memberikan imbal hak yang sebanding bagi setiap partai politik sesuai
prestasinya dalam meraih dukungan masyarakat dalam rangka
meningkatkan kualitas demokrasi.
34

36. YANG EFISIEN, MANDIRI DAN RAMAH EKOSISTEM
35

37.  Menata ulang kawasan-kawasan pelabuhan, kawasan pertokoan, kawasan
taman kota, kawasan pendidikan, kawasan hotel dan restoran, dsb di sepanjang
sungai-sungai besar, seperti Kapuas, Mahakam, Musi, Barito, Martapura, dan
beberapa sungai lainnya, dan mengembangkan kawasan potensial di pinggir
sunggai sebagai kawasan wisata ramah lingkungan, seperti di Sungai
Batanghari, Kahayan, Krueng Aceh, dan lain-lain;
 Membina dan mengarahkan usaha kuliner dan usaha wisata lainnya di kota-
kota dan kawasan pengembangan di pinggir sungai;
 Mendidik masyarakat di sepanjang pinggir sungai-sungai cinta lingkungan,
kebersihan dan keindahan;
 Mendidik penduduk usia produktif agar menjauhi dan meninggalkan perilaku
ekonomi “mumpung” dan menjadi berorientasi ke kebutuhan generasi masa
depan;
 Membangun beberapa taman kota di pinggir sungai;
 Mengoordinasikan pembangunan dan pengembangan daerah-daerah wisata di
Kota-kota di tepi sungai-sungai besar;
“Kota-Kota Sungai”
Sebagai Daerah Ekowisata
36

38. Industri Maritim
Memproduksi kapal-kapal Ferry Ro-ro
Memproduksi kapal-kapal panangkap ikan
Pengolahan sumber pangan dari laut;
Industri perikanan
Jasa-jasa kelautan
Pariwisata kelautan ramah lingkungan
37

39. Industri Dirgantara
Produksi pesawat commuter berkapasitas seat
20 – 40 penumpang;
Jasa-jasa penumpang dan pengnjung Bandara
ukuran kecil dengan panjang landasan 1 km;
Jasa perawatan dan perbaikan pesawat
commuter.
38

40. Indonesia Menuju Tahun 2033
39

41. Pusat-pusat Pertumbuhan dan Pengembangan
Pembangunan Nasional di Kalimantan
40

42. 41

43. 42
Relatif berada di tengah secara geografis sehingga mendukung
usaha
membangun multi-growth pole nasional yang diikuti multi-growth
pole wilayah untuk membangun perekonomian nasional yang
efisien
Sumber bahan baku dan energi nasional
Sumber air memadai untuk jangka panjang
Memiliki lahan kosong layak bangun yang luas karena kepadatan
penduduk terendah bersama dengan Papua
Paling aman dari gempa bumi
Tidak terlalu jauh dari pusat pertumbuhan saat ini, sehingga
menghindari kemungkinan terjadinya shock.
Alasan Pemindahan Episentrum
Nusantara ke Kalimantan

44. Syarat-syarat Dasar Pembangunan Pusat-
pusat Pertumbuhan dan Pengembangan
Kawasan Baru di Kalimantan
 Prinsip penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru di Kalimantan tidak boleh
menambah persoalan yang sudah ada seperti masalah perkotaan di tiga kota
saat ini, Banjarmasin, Pontianak dan Samarinda;
 Kota Banjarmasin, Pontianak dan Samarinda seharusnya masuk ke dalam
Program Nasional Penataan Kota sebagai salah satu metode untuk
meningkatkan kualitas pembangunan nasional;
 Khusus untuk Kota Palangkaraya, mengingat faktor historis, geografi
kebudayaan dan kondisi lahan, sebaiknya dihidupkan sebagai Kota Pusat
Budaya Kalimantan dan Kota Ilmu Pengetahuan;
 Kota-kota baru dan kawasan pertumbuhan baru yang akan ditumbuhkan harus
diletakkan ke dalam rencana pembangunan Jejaring Kota Kalimantan dan
Jejaring Kota Nasional yang terdiri dari karakter, kompetensi dan keunggulan
berbeda;
 Jika ada keinginan memindahkan Ibukota NKRI ke salah satu titik kawasan
baru, hendaknya direncanakan dengan sangat paripurna.
43

45. Syarat-syarat Khusus Pembangunan
Ibukota Baru di Kalimantan
Terpadu antara fungsi-fungsi permukiman, pusat pendidikan,
pusat penelitian, kawasan industri jasa, dan rekreasi serta
didukung sistem transportasi, prasarana permukiman dan
fasilitas-fasilitas kota yang memadai (Revisi UU 29/2007
tentang Ibu Kota Negara);
Memiliki konsep manajemen kota yang kuat dan mampu
mengendalikan pemanfaatan ruang-ruang kota dan wilayahnya
secara efektif (Implementasi UU Penataan Ruang 26/2007);
Memiliki sistem transportasi publik yang terpadu inter-moda dan
terpadu dengan pusat-pusat aktivitas kota berdasarkan konsep
TOD (Transit Oriented Development);
44

46.  Pengembangannya didasarkan pada integrated urban infrastructure
management;
 Memiliki Kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun
(Implementasi UU 4/1992 dan PP 80/1999);
 Menyediakan perumahan yang layak bagi seluruh warganya, melalui
pengembangan permukiman campuran multistrata yang bebas dari
eksklusivisme lingkungan permukiman;
 Penyediaan kawasan permukiman berbasis komunitas (community
housing);
 Penerapan konsep green building, sustainable landscape dan juga
sustainable settlements;
45

47. Pembangunan kapasitas dan pengembangan kelembagaan
(capacity building and institutional development) pengelolaan
Ibukota NKRI;
Memiliki agenda pembangunan sosial dan budaya yang jelas
untuk mewujudkan masyarakat kewargaan (citizenship) dan
masyarakat demokratis;
Memproteksi dan menjamin reservasi seluruh panjang kawasan
pantai, atau kawasan tepian sungai, atau tepian danau dan situ,
sebagai ruang publik, dimana tidak seorangpun terhalang untuk
mengaksesnya secara bebas;
Pemerintahan Kota yang berbentuk Daerah Administratif
Khusus yang Walikotanya diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden dengan melewati tahap Uji Kelayakan oleh sebuah
Tim atau Dewan Kota.
46

48. 21 Kota Sungai di Kalteng
NO KOTA KABUPATEN NO KOTA KABUPATEN
1 Nangka Bulik Lamandau 12 Baamang Sampit
2 Kota Waringin
Lama
Kotawaringin Barat 13 Pulang Pisau Pulang Pisau
3 Pangkalanbun Kotawaringin Barat 14 Kualakurun Gunung Mas
4 Rantaupulut Kotawaringin Barat 15 Tumbangkunyi Murung Raya
5 Telaga Pulang Kotawaringin Barat 16 Tumbanglahang Murung Raya
6 Kualakuayan Kotawaringin Timur 17 Purukcahu Murung Raya
7 Parenggean Kotawaringin Timur 18 Muarateweh Barito Utara
8 Tumbangsama Katingan 19 Buntok Barito Selatan
9 Kasongan Katingan 20 Kualakapuas Pulangpisau
10 Petakbahambang Katingan 21 Palangkaraya Palangkaraya
11 Sampit Sampit
47

50. NO KOTA NEGARA SUNGAI
1 London United Kingdom Thames
2 Paris Perancis Rhone Saone
3 Vienna Austria Danube
4 Praha Chekoslowakia Vitava
5 Cairo Mesir Nil
6 Tokyo Jepang Sumida
7 Warsawa Polandia Wista
8 Roma Italy Tiber
9 Melbourne Australia Yara
10 Bangkok Thailand Choa Phraya
11 Shanghai China Huangpu
Kota-Kota Indah Karena Sungai
49

51. 50

52.  Indonesia yang luas tetap memerlukan pelayanan penerbangan
jarak jauh dan sedang oleh pesawat berukuran 50 penumpangan
atau lebih;
 Tetapi, pengembangan 64 kota-kota menengah akan
menghidupkan penerbangan jarak dekat dengan pesawat komuter
berkapasitas 20 - 40 penumpang;
 Contoh rute penerbangan pesawat komuter untuk Kalimantan dan
sekitarnya: Belitung-Pontianak-Putussibau-Ketapang-Pangkalan
Bun-Banjarmasin-Batulicin/Pulau Laut-Balikpapan-
Bontang/Sangatta-Tanjung Redep-Tarakan-Malinau-Nunukan-
Tanjung Selor;
51

53. 52

54. 1 KE Sumatera
2 KE Jawa
5 KE Bali – Nusa Tenggara
6 KE Papua - Maluku
3 KE Kalimantan
4 KE Sulawesi – Maluku Utara
Jakarta
Medan
Pekanbaru
Jambi
Palembang
Lampung
Semaran
g
Banjarmasin
Palangkaraya
Pontianak
Makassar
Manado
Kendari
Gorontal
o
Manokwari
Jayapura
3 4
6
Serang
Mamuju
BIMP-EAGA
Pusat ekonomi
Pusat ekonomi mega Usulan lokasi KEK Lokasi FTZ
Merauke
Kupang
Samarinda
Ternate
Wamena
Sorong
Ambon
IMPIAN INDONESIA VERSI MP3EI/PEMERINTAH:
6 (ENAM) KORIDOR EKONOMI PRIORITAS
54
5
2
1
Future Global
Hub K. Tanjung
Future Global
Hub BITUNG
Denpasar
Mataram
Surabay
a
International Port
PANJANG
International Port
TELUK LEMBAR
53

55. LAMPIRAN
Biodata Tim Perancang
59

56. ANDRINOF A. CHANIAGO lahir di Padang, 3 November 1962. Saat ini
bekerja sebagai Pengajar pada Departemen Ilmu Politik FISIP UI, untuk mata
kuliah-mata kuliah: Ekonomi-Politik pada Program S1 dan S2; Politik Perkotaan
pada Program Sarjana Ekstensi, dan Isu-isu Politik Dalam Kebijakan Publik pada
Program S2 FISIP UI. Selain itu, penulis juga menjadi Senior Fellow The
Habibie Center .
Bersama beberapa peneliti mendirikan Center for Indonesian Regional and Urban
Studies (CIRUS) pada tahun 1999, dan mendirikan CIRUS Surveyors Group
(CSG) pada 2008. Saat mahasiswa pernah menjadi Ketua Badan Perwakilan
Mahasiswa dan menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa FISIP UI. Juga pernah
aktif pada beberapa organisasi sosial (nonprofit), yakni sebagai Anggota Dewan
Redaksi Jurnal Galang, (jurnal pemikiran tentang penggalangan dana sosial atau
filantrofi); dan menjadi Ketua III Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI);
Menyelesaikan S-1 dari Jurusan Ilmu Politik, FISIP UI, dan S2 (Magister)) dari Program Magister
Perencanaan dan Kebijakan Publik dari FE UI, serta Diploma The National Development Courses
dari Fu Hsing Kang College, Taipei, Taiwan, (2004); Mengkuti Short Courses dan Training, antara
lain, (1) Economic Globalization, di Wuhan, China, 2007; (2) Taiwan Economic Development and
Planning, di Taipei, Taiwan, 2006; (3) Sustainable Urban Development di Touyuan City, Taiwan,
2004; dan (4) Conflict Mediation, di Oslo dan Troms O, Norwegia, 2003. Menulis buku berjudul,
Gagalnya Pembangunan: Kajian Ekonomi Politik Akar Krisis Indonesia (LP3ES, Jakarta, 2001), dan
sejumlah tulisan pada buku, jurnal dan media massa.
48

57. AHMAD ERANI YUSTIKA lahir di Ponorogo, 22 Maret 1973.
Menyelesaikan gelar sarjana dari Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan (IESP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 1996. Setelah
lulus aktif memublikasikan tulisan di berbagai media massa dan jurnal ilmiah.
Pada tahun 2001 menuntaskan studi postgraduate (MSc.) dan tahun 2005
menyelesaikan studi doktoral, semuanya di University of Göttingen (George-
August Univesitat Göttingen) Jerman dengan spesialisasi ekonomi
kelembagaan.
Buku yang pernah diterbitkan antara lain: Perspektif Baru Pembangunan
Indonesia: Catatan Kritis terhadap Isu-Isu Aktual (Brawijaya University Press
dan P3BE, Malang, 1997); Industrialisasi Pinggiran (Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 2000); Pembangunan dan Krisis: Memetakan Perekonomian
Indonesia (PT Grasindo,
49
Jakarta, 2002); Economic Analysis of Small Farm Households (Brawijaya Univesity Press, Malang,
2003); Negara vs Kaum Miskin (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003); Transaction Cost Economic of
the Sugar Industry in Indonesia (Wissenschafttsverlag Vauk Kiel KG, Germany, 2005). Selain itu,
juga menjadi editor buku: Emansipasi Kebijakan Lokal: Ekonomi dan Bisnis Paskasentralisasi
Pembangunan (Bayumedia, Malang, 2003); Perekonomian Indonesia: Deskripsi, Preskripsi, dan
Kebijakan (Bayumedia, Malang, 2005); dan Menjinakkan Liberalisme: Revitalisasi Sektor Pertanian
dan Kehutanan (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005).
Sejak tahun 1997 bekerja sebagai dosen di kampus almamater dan pernah menjabat sebagai sebagai
Direktur Eksekutif ECORIST (The Economic Reform Institute). Pada tahun 2006 terpilih sebagai
Dosen Berprestasi I (Teladan I) Universitas Brawijaya. Sekarang menjabat sebagai Direktur Utama
INDEF.

58. MOHAMMAD JEHANSYAH SIREGAR dikenal dengan Jehan Siregar sejak
tahun 1995 hingga sekarang menjadi staf pengajar dan peneliti di Kelompok
Keahlian Perumahan dan Permukiman, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan
Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung (KKPP, SAPPK ITB).
Setelah menamatkan Sarjana Arsitektur di ITB tahun 1995, di tempat yang sama
Jehan mendapatkan Magister di alur studi Perumahan dan Permukiman pada
tahun 1999, hingga kemudian memperoleh gelar Ph.D pada 2006 di bidang
Perencanaan Kota dari The University of Tokyo, Jepang. Konsistensi di bidang
perumahan dan permukiman terlihat dari fokus studi sejak tingkat sarjana, yaitu
Studio Tugas Akhir berjudulAplikasi Konsep Support dalam Desain Rumah Susun
Sederhana, Tesis berjudul Model Perumahan untuk Keluarga Muda Kelas
Menengah Perkotaan, dan Disertasi di bidang kebijakan perumahan berjudul
Identifying Policy Networks in the Development of Indonesian Housing Policy.
50
Selain mengajar di Program Sarjana Arsitektur dan Magister Perumahan dan Permukiman ITB, sejak tahun
1993 Jehan Siregar sudah terlibat dalam berbagai kegiatan pendampingan masyarakat, terutama di kawasan
Kota Bandung dan Jawa Barat. Antara 1997 hingga 2002 sebagian besar kegiatannya ada di Lembaga
Pengakbdian Masyarakat ITB. Sejak tahun 2001 terlibat dalam berbagai kegiatan di Direktorat Jenderal
Perumahan dan Permukiman, Departemen Pekerjaan Umum, di Kementerian Perumahan Rakyat sejak tahun
2005, di Direktorat Perumahan Bappenas, dan di UN-Habitat Jakarta sejak tahun 2007. Beberapa karya
yang dihasilkan di antaranya adalah RPJM Perumahan dan Permukiman 2000-2004, Rencana Pembangunan
Rusunawa 2000-2004, dan berbagai makalah di bidang perumahan, permukiman, pengembangan komunitas,
pertanahan dan penataan ruang

59. TATA MUSTASYA menyelesaikan pendidikan pascasarjana (Master of Arts)
bidang Manajemen Pembangunan di University of Turin and ITC-ILO (2009) dan
sarjana bidang Ekonomi Pembangunan, FE UI (2001). Sejak lulus UI, ia bergelut
di bidang riset, analisa, dan advokasi kebijakan dengan konsentrasi politik dan
pembangunan. Dalam kurun yang sama, ia menjadi editor freelance dan penulisa
kolom di beberapa media nasional, seperti Kompas, The Jakarta Post, Media
Indonesia dan Sinar Harapan.
Pengalamannya di dunia riset antara lain: Policy and Advocacy Officer Oxfam
Great Britain-Indonesia (2007-2009); Analyst/Researcher The Indonesian
Institute, Center for Public Policy Research (2005-2007); Researcher The
Habibie Center (2004), Researcher and Community Development Officer
Indonesian Partnership
on Local Governance Initiatives (2002-2003). Pengalaman lainnya adalah Country Lead, Biofuels
Advocacy and Media Campaign, Oxfam International in Indonesia 2008-2009 dan Lead, Monitoring,
Evaluation and Learning-Oxfam GB in Indonesia, Media, Advocacy and Communications Team
(2007- 2009).
Selain itu, ia aktif mengikuti berbagai konferensi dan seminar, baik sebagai peserta maupun
pembicara, misalnya: kontributor “International Institute for Environment and Development (IIED)
Regional Advisory Panel Meeting”, Bangkok, Thailand (2008), peserta aktif “Poverty Footprint
Workshop”, Bangkok, Thailand (2008), utusan “Asian Forum on Corporate Social Responsibility”,
Ho Chi Minh City Vietnam (2007), pembicara dan utusan “Roundtable on Sustainable Biofuels for
Asia Outreach”, Shanghai, China (2007), dan utusan Oxfam International Policy and Lobby Team
“Conference of Parties for Climate Change, Bali, Indonesia (2007).
51