SlideShare a Scribd company logo
1 of 33
Download to read offline
http:.//www.kemkes.go.id
Alur Pencatatan, Pelaporan, dan Distribusi Informasi COVID-19
Pusat Data dan Informasi
Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health
#SATUDATAKESEHATAN
PENDAHULUAN
Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health
#SATUDATAKESEHATAN
• Prinsip : Cepat – Tepat – Lengkap dan Valid dengan tetap memperhatikan
Indikator Kinerja Surveilans, yaitu: Kelengkapan dan Ketepatan Laporan.
Pencatatan dan Pelaporan Covid19
Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health
#SATUDATAKESEHATAN
• Pencatatan dan Pelaporan COVID-19 online berbasis aplikasi
– All Record TC-19 (https://allrecord- tc19.kemkes.go.id)
– Sistem Online Pelaporan Harian COVID-19
(https://s.id/laporhariancovid)
• Untuk Laboratorium yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan COVID-
19 dengan menggunakan alat TCM Tuberkulosis melaporkan hasil
pemeriksaan dan penggunaan reagen melalui Sistem Informasi
Tuberkulosis (SITB) →saat ini masih dalam proses sinkronisasi secara
otomatis
• Wilayah / fasyankes yang tidak bisa melaporkan secara online pengiriman
pelaporan dilakukan secara offline menggunakan formulir. Laporan offline
dari fasyankes tsb akan diinput ke aplikasi online oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.
• Keamanan data dan perlindungan data pribadi harus diutamakan.
Pencatatan, Pelaporan, dan Distribusi Informasi
Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health
#SATUDATAKESEHATAN
ALUR PENCATATAN DAN PELAPORAN COVID-19
Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health
#SATUDATAKESEHATAN
Alur Pencatatan dan Pelaporan COVID19
Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health
#SATUDATAKESEHATAN
LAPORAN PENGIRIMAN & PEMERIKSAAN SPESIMEN
DAN ALLRECORD TC-19
Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health
#SATUDATAKESEHATANLaporan Pengiriman & Pemeriksaan Spesimen (1)
• Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengirim Spesimen
Spesimen yang diambil dan dikirim ke laboratorium
pemeriksa spesimen harus tercatat dan terlaporkan
seluruhnya ke dalam aplikasi online All Record TC-19.
• Laboratorium Pemeriksa Spesimen
– Seluruh laboratorium → uji RT-PCR SARS-CoV-2 diwajibkan
melaporkan hasil uji (1 x 24 jam) di aplikasi online All
Record TC-19
– Untuk Lab → TCM Tuberkulosis → Sistem Informasi
Tuberkulosis (SITB) *
– RT-PCR Viral Load HIV → sesuai alur pelaporan RT-PCR, serta
melengkapi Register Pemeriksaan Laboratorium
*Dalam proses integrasi otomatis dengan All record TC19
All
Record
TC-19.
Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health
#SATUDATAKESEHATAN
Laporan Pengiriman dan Pemeriksaan Spesimen (2)
• Dinas Kesehatan
Dinas kesehatan baik kabupaten/kota maupun provinsi dapat
memantau dan menjamin kualitas pelaporan hasil pemeriksaan
laboratorium melalui aplikasi All Record TC-19 menggunakan akun
Dinas Kesehatan
• Kementerian Kesehatan
– Public Health Emergency Operation Center (PHEOC) dapat
melakukan verifikasi hasil pemeriksaan laboratorium yang
muncul di All Record TC-19 dan SITB.
– Hasil pemeriksaan tersebut dapat dikoordinasikan kembali
dengan Dinas Kesehatan untuk ditindaklanjuti sesuai hasil
pemeriksaan.
Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health
#SATUDATAKESEHATAN
Dasar Pelaksanaan Allrecord TC-19
• Surat Edaran Menteri
Kesehatan nomor
HK.02.01/MENKES/381/20
20 tentang Upaya
Penguatan Data dan
Informasi dalam
percepatan penanganan
COVID-19 melalui Sistem
Informasi All Record
Tracking COVID-19
Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health
#SATUDATAKESEHATAN
DISTRIBUSI DATA DAN INFORMASI
Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health
#SATUDATAKESEHATAN
Distribusi Data dan Informasi untuk publik
satudata.kemkes.go.id
satudata.kemkes.go.id. → Menu dashboard
DASHBOARD INFORMASI PEMERIKSAAN SPESIMEN di Allrecord TC-19
Distribusi Data dan Informasi untuk pengelola data Allrecord TC-19
TREN PENGAMBILAN DAN PEMERIKSAAN SPESIMEN SEMINGGU TERAKHIR BERDASARKAN WAKTU ENTRY SISTEM
GRAFIK PENGIRIMAN SPESIMEN BERDASARKAN PROVINSI
MONITORING PEMERIKSAAN SPESIMEN BERDASARKAN PROVINSI
MONITORING PEMERIKSAAN SPESIMEN BERDASARKAN PROVINSI
GRAFIK PENGAMBILAN SPESIMEN BERDASARKAN PROVINSI
DAFTAR PENGAMBILAN SPESIMEN BERDASARKAN PROVINSI
Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health
#SATUDATAKESEHATAN
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
KEBIJAKAN TERKAIT
PENGAMANAN DATA PRIBADI
#2020SATUDATAKESEHATAN
PP
No. 82Th. 2012
Tentang
PSTE
UU
No.11 Th. 2008
Ttg ITE
Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan – Better Information – Better Decision – Better Health
PP no. 71 th 2019
Ttg PSTE
Permenkes No.1
th 2015 ttg
Informasi yang
dikecualikan
ISO/IEC 27002
Tahun 2007
Ttg Manajemen
Keamanan
Informasi
Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health
#SATUDATAKESEHATAN
RUU Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1:
(1)Data Pribadi adalah setiap data tentang kehidupan
seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat
diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan
informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak
langsung melalui sistem elektronik dan/atau non
elektronik.
(2)Data Pribadi Sensitif adalah data pribadi yang
memerlukan perlindungan khusus yang terdiri dari data
yang berkaitan dengan agama/keyakinan, KESEHATAN,
Kondisi Fisik dan Kondisi Mental, kehidupan seksual,
data keuangan pribadi, dan data pribadi lainnya yang
mungkin dapat membahayakan dan merugikan privasi
subyek data.
UNDANG UNDANG ITE No. 11 th 2008
Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health
#SATUDATAKESEHATAN
• PASAL 14, Ayat 1. : Penyelenggara Sistem Elektronik Wajib
melaksanakan prinsip perlindungan Data Pribadi dalam melakukan
pemrosesan Data Pribadi
• PASAL 14, Ayat 2. : Pemrosesan Data Pribadi meliputi :
a. Perolehan dan pengumpulan.
b. Pengolahan dan penganalisaan.
c. Penyimpanan.
d. Perbaikan dan perbaruan.
e. Penampilan dan pengumuman, tranfer, penyebarluasan, atau pengungkapan
dan/atau
f. Penghapusan atau pemusnahan.
• PASAL 14, Ayat 3: Pemrosesan DP harus memenuhi ketentuan
adanya persetujuan yang sah dari pemilik DP untuk 1 (satu) atau
beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan kepada pemilik DP.
PERATURAN PEMERINTAH No. 71 Tahun 2019 tentang
PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health
#SATUDATAKESEHATAN
• PASAL 3 : Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem
Elektronik dilakukan pada proses Perolehan, pengumpulan,
pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan,
pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, pemusnahan
data pribadi.
• PASAL 4 Ayat 1: Sistem Elektronik yang digunakan untuk
proses sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 WAJIB
Tersertifikasi.
• PASAL 5 Ayat 1 : Setiap penyelenggara Sistem Elektronik
harus mempunyai aturan internal Perlindungan Data Pribadi
untuk melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3.
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA No.20 /2016
TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK
ilmu kedokteran dan kedokteran
gigi kecuali keputusan MKDKI
dan keputusan KKI
7. Identitas lengkap dokter dan
dokter gigi yang diadukan
dan/atau yang terkena sanksi
pelanggaran disiplin ilmu
kedokteran dan kedokteran gigi;
8. Identitas lengkap pengadu dan
pihak-pihak yang diperiksa serta
saksi ahli yang didengarkan
keterangannya oleh MKDKI.
5. Dokumen Identitas
Masyarakat
1. Identitas pemberi dan pemohon
informasi.
6. Dokumen Pengawasan 1. Laporan pengaduan individu/
masyarakat;
2. Laporan hasil audit pemeriksaan
regular;
3. Laporan hasil audit pemeriksaan
khusus;
4. Laporan hasil audit pemeriksaan
haji;
Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health
#SATUDATAKESEHATANSNI ISO/IEC 27002: 2016
Sasaran Keamanan Informasi → Menjaga kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas informasi
(termasuk keaslian, akuntabilitas, dan kemampuan mengaudit)
Tipe informasi yang harus dilindungi
• informasi kesehatan pribadi;
• data pseudonim yang berasal/diturunkan dari informasi kesehatan pribadi melalui beberapa
metodologi untuk identifikasi pseudonim;
• data statistik dan penelitian, termasuk data anonim yang berasal/diturunkan dari informasi
kesehatan pribadi dengan menghilangkan pengenal diri;
• pengetahuan klinis/medis yang tidak terkait dengan pasien spesifik mana pun, termasuk data
pendukung keputusan klinis (mis.: data tentang reaksi yang tidak diharapkan dari pemberian obat
tertentu);
• data tentang tenaga ahli, staf, dan relawan kesehatan;
• informasi terkait pengawasan kesehatan masyarakat;
• data jejak audit, yang dihasilkan oleh sistem informasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan
pribadi, atau data pseudonim yang berasal/diturunkan dari informasi kesehatan pribadi, atau yang
memuat data tentang tindakan pengguna dalam kaitannya dengan informasi kesehatan pribadi;
• data keamanan sistem untuk sistem informasi kesehatan, termasuk data kontrol akses dan data
konfigurasi sistem lainnya yang berkaitan dengan keamanan untuk sistem informasi kesehatan.
514 Kabupaten/Kota
34 Provinsi
Aplikasi Allrecord
TC-19
Stakeholder etc.
Secure Channel
Encrypted Data
Encrypted Data
Data
Secure Channel
Encrypted
Database
Database
Kesehatan
Keterangan
: Secure Channel
: Encrypted Data
Masyarakat
KEY MANAGEMENT
SERVICE (Persandian)
Key Life
Cycle
K/L Lain yang
membutuhkan
Pengamanan Sistem Informasi COVID-19 Bersama BSSN
THANK YOU

More Related Content

What's hot

Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)BPJS Kesehatan RI
 
Manajemen Informasi dan Rekam Medis (MIRM)
Manajemen Informasi dan Rekam Medis (MIRM)Manajemen Informasi dan Rekam Medis (MIRM)
Manajemen Informasi dan Rekam Medis (MIRM)delsyayounartin
 
Format Laporan Bulanan
Format Laporan BulananFormat Laporan Bulanan
Format Laporan BulananKutsiyatinMSi
 
Contoh spk dan rkk serta rekomedasi k omite medis
Contoh spk dan rkk serta rekomedasi k omite medisContoh spk dan rkk serta rekomedasi k omite medis
Contoh spk dan rkk serta rekomedasi k omite medisAtal Tamara Setiawan
 
Permenkes no. 27 tahun 2017 ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...
Permenkes no. 27 tahun 2017  ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...Permenkes no. 27 tahun 2017  ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...
Permenkes no. 27 tahun 2017 ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...Adelina Hutauruk
 
#1 Standar Akreditasi Klinik- Astri (3)(1).pptx
#1 Standar Akreditasi Klinik- Astri (3)(1).pptx#1 Standar Akreditasi Klinik- Astri (3)(1).pptx
#1 Standar Akreditasi Klinik- Astri (3)(1).pptxMelisaEkawati
 
Kebijakan Jabatan Fungsional Kesehatan
Kebijakan Jabatan Fungsional KesehatanKebijakan Jabatan Fungsional Kesehatan
Kebijakan Jabatan Fungsional KesehatanBidangTFBBPKCiloto
 
Etika profesi perekam medis dan informasi kesehatan
Etika profesi perekam medis dan informasi kesehatanEtika profesi perekam medis dan informasi kesehatan
Etika profesi perekam medis dan informasi kesehataniyandri tiluk wahyono
 
Peran dan Fungsi Verifikator Internal
Peran dan Fungsi Verifikator InternalPeran dan Fungsi Verifikator Internal
Peran dan Fungsi Verifikator InternalDokter Tekno
 
Aplikasi Laporan IKP Puskesmas.pptx
Aplikasi Laporan IKP Puskesmas.pptxAplikasi Laporan IKP Puskesmas.pptx
Aplikasi Laporan IKP Puskesmas.pptxSriGama1
 
7.2.1.3 SOP PELAYANAN MEDIS.docx
7.2.1.3 SOP PELAYANAN MEDIS.docx7.2.1.3 SOP PELAYANAN MEDIS.docx
7.2.1.3 SOP PELAYANAN MEDIS.docxPkmtndMovie
 
437986103-Sop-Pengelolaan-Linen.doc
437986103-Sop-Pengelolaan-Linen.doc437986103-Sop-Pengelolaan-Linen.doc
437986103-Sop-Pengelolaan-Linen.docwillyharis1
 
profil indikator.docx
profil indikator.docxprofil indikator.docx
profil indikator.docxYunitraDevi1
 
8.1.1.1 sop pemeriksaan laborat
8.1.1.1 sop pemeriksaan laborat8.1.1.1 sop pemeriksaan laborat
8.1.1.1 sop pemeriksaan laboratrisaf risafak
 

What's hot (20)

Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)
 
Manajemen Informasi dan Rekam Medis (MIRM)
Manajemen Informasi dan Rekam Medis (MIRM)Manajemen Informasi dan Rekam Medis (MIRM)
Manajemen Informasi dan Rekam Medis (MIRM)
 
Format Laporan Bulanan
Format Laporan BulananFormat Laporan Bulanan
Format Laporan Bulanan
 
Contoh spk dan rkk serta rekomedasi k omite medis
Contoh spk dan rkk serta rekomedasi k omite medisContoh spk dan rkk serta rekomedasi k omite medis
Contoh spk dan rkk serta rekomedasi k omite medis
 
Permenkes no. 27 tahun 2017 ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...
Permenkes no. 27 tahun 2017  ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...Permenkes no. 27 tahun 2017  ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...
Permenkes no. 27 tahun 2017 ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...
 
#1 Standar Akreditasi Klinik- Astri (3)(1).pptx
#1 Standar Akreditasi Klinik- Astri (3)(1).pptx#1 Standar Akreditasi Klinik- Astri (3)(1).pptx
#1 Standar Akreditasi Klinik- Astri (3)(1).pptx
 
Korupsi kesehatan kp2 kkn
Korupsi kesehatan kp2 kknKorupsi kesehatan kp2 kkn
Korupsi kesehatan kp2 kkn
 
Kebijakan Jabatan Fungsional Kesehatan
Kebijakan Jabatan Fungsional KesehatanKebijakan Jabatan Fungsional Kesehatan
Kebijakan Jabatan Fungsional Kesehatan
 
Etika profesi perekam medis dan informasi kesehatan
Etika profesi perekam medis dan informasi kesehatanEtika profesi perekam medis dan informasi kesehatan
Etika profesi perekam medis dan informasi kesehatan
 
Penjelasan capaian KBK 2022.ppt
Penjelasan capaian KBK 2022.pptPenjelasan capaian KBK 2022.ppt
Penjelasan capaian KBK 2022.ppt
 
Peran dan Fungsi Verifikator Internal
Peran dan Fungsi Verifikator InternalPeran dan Fungsi Verifikator Internal
Peran dan Fungsi Verifikator Internal
 
Penjelasan capaian KBK 2022.ppt
Penjelasan capaian KBK 2022.pptPenjelasan capaian KBK 2022.ppt
Penjelasan capaian KBK 2022.ppt
 
Aplikasi Laporan IKP Puskesmas.pptx
Aplikasi Laporan IKP Puskesmas.pptxAplikasi Laporan IKP Puskesmas.pptx
Aplikasi Laporan IKP Puskesmas.pptx
 
Materi ASPAK.pptx
Materi ASPAK.pptxMateri ASPAK.pptx
Materi ASPAK.pptx
 
Format tb 06
Format tb 06Format tb 06
Format tb 06
 
7.2.1.3 SOP PELAYANAN MEDIS.docx
7.2.1.3 SOP PELAYANAN MEDIS.docx7.2.1.3 SOP PELAYANAN MEDIS.docx
7.2.1.3 SOP PELAYANAN MEDIS.docx
 
437986103-Sop-Pengelolaan-Linen.doc
437986103-Sop-Pengelolaan-Linen.doc437986103-Sop-Pengelolaan-Linen.doc
437986103-Sop-Pengelolaan-Linen.doc
 
profil indikator.docx
profil indikator.docxprofil indikator.docx
profil indikator.docx
 
Informed & pernyataan pasien dll
Informed & pernyataan pasien dllInformed & pernyataan pasien dll
Informed & pernyataan pasien dll
 
8.1.1.1 sop pemeriksaan laborat
8.1.1.1 sop pemeriksaan laborat8.1.1.1 sop pemeriksaan laborat
8.1.1.1 sop pemeriksaan laborat
 

Similar to Alur Pencatatan, Pelaporan, dan Distribusi Informasi COVID-19

Pedoman pencatatan dan pelaporan covid 19
Pedoman pencatatan dan pelaporan covid 19Pedoman pencatatan dan pelaporan covid 19
Pedoman pencatatan dan pelaporan covid 19Muh Saleh
 
12. Sosialisasi aplikasi SINAF.pdf
12. Sosialisasi aplikasi SINAF.pdf12. Sosialisasi aplikasi SINAF.pdf
12. Sosialisasi aplikasi SINAF.pdfErnawaty12
 
Kebijakan Satu Data Kesehatan
Kebijakan Satu Data KesehatanKebijakan Satu Data Kesehatan
Kebijakan Satu Data KesehatanRizki Srimaulia
 
KEBIJAKAN_DAN_DASAR_HUKUM_Sistem_Informa.pptx
KEBIJAKAN_DAN_DASAR_HUKUM_Sistem_Informa.pptxKEBIJAKAN_DAN_DASAR_HUKUM_Sistem_Informa.pptx
KEBIJAKAN_DAN_DASAR_HUKUM_Sistem_Informa.pptxDedeMaulana23
 
Kebijakan pusdatin 2012
Kebijakan pusdatin 2012Kebijakan pusdatin 2012
Kebijakan pusdatin 2012Anne Chasny
 
pedoman_pengelolaan_data_dan_informasi_2019.pdf
pedoman_pengelolaan_data_dan_informasi_2019.pdfpedoman_pengelolaan_data_dan_informasi_2019.pdf
pedoman_pengelolaan_data_dan_informasi_2019.pdfCcoddottGgandhullMae
 
2. Mikroplaning dan Rantai Dingin Vaksinasi COVID-19 3 Jan 2021.ppt
2. Mikroplaning dan Rantai Dingin Vaksinasi COVID-19 3 Jan 2021.ppt2. Mikroplaning dan Rantai Dingin Vaksinasi COVID-19 3 Jan 2021.ppt
2. Mikroplaning dan Rantai Dingin Vaksinasi COVID-19 3 Jan 2021.pptpramita18
 
2. UPDATE MICROPLANNING DAN RANTAI DINGIN VAKSIN COVID 19.pptx
2. UPDATE MICROPLANNING DAN RANTAI DINGIN VAKSIN COVID 19.pptx2. UPDATE MICROPLANNING DAN RANTAI DINGIN VAKSIN COVID 19.pptx
2. UPDATE MICROPLANNING DAN RANTAI DINGIN VAKSIN COVID 19.pptxbennyrahardian1
 
1. KEBIJAKAN MUTU DAN AKREDITASI FASYANKES_maret_DIR MPK.pdf
1. KEBIJAKAN MUTU DAN AKREDITASI FASYANKES_maret_DIR MPK.pdf1. KEBIJAKAN MUTU DAN AKREDITASI FASYANKES_maret_DIR MPK.pdf
1. KEBIJAKAN MUTU DAN AKREDITASI FASYANKES_maret_DIR MPK.pdfStasisEnchant
 
2. Mikroplaning dan Rantai Dingin Vaksinasi COVID-19 3 Jan 2021-converted.pptx
2. Mikroplaning dan Rantai Dingin Vaksinasi COVID-19 3 Jan 2021-converted.pptx2. Mikroplaning dan Rantai Dingin Vaksinasi COVID-19 3 Jan 2021-converted.pptx
2. Mikroplaning dan Rantai Dingin Vaksinasi COVID-19 3 Jan 2021-converted.pptxRadianRendraTukan1
 
Peran Pormiki Dalam Implementasi RME.pdf
Peran Pormiki Dalam Implementasi RME.pdfPeran Pormiki Dalam Implementasi RME.pdf
Peran Pormiki Dalam Implementasi RME.pdftekatdede
 
1#Kebijakan Mutu Pelayanan Kesehatan .pptx
1#Kebijakan Mutu Pelayanan Kesehatan .pptx1#Kebijakan Mutu Pelayanan Kesehatan .pptx
1#Kebijakan Mutu Pelayanan Kesehatan .pptxMeboix
 
Aplikasi Keluarga Sehat - V2.0 - NS 2022.pptx
Aplikasi Keluarga Sehat - V2.0 - NS 2022.pptxAplikasi Keluarga Sehat - V2.0 - NS 2022.pptx
Aplikasi Keluarga Sehat - V2.0 - NS 2022.pptxjumratulseftriani1
 
1. DTO_Kebijakan Platform SatuSehat 2023.pdf
1. DTO_Kebijakan Platform SatuSehat 2023.pdf1. DTO_Kebijakan Platform SatuSehat 2023.pdf
1. DTO_Kebijakan Platform SatuSehat 2023.pdfssuser41942f
 
Satu sehat materi satu sehat puskesmas kemenkes
Satu sehat materi satu sehat puskesmas kemenkesSatu sehat materi satu sehat puskesmas kemenkes
Satu sehat materi satu sehat puskesmas kemenkessukraini
 
Dir PKP - Kebijakan Pemerintah ttg Penyelenggaraan RME di Fasyankes Primer da...
Dir PKP - Kebijakan Pemerintah ttg Penyelenggaraan RME di Fasyankes Primer da...Dir PKP - Kebijakan Pemerintah ttg Penyelenggaraan RME di Fasyankes Primer da...
Dir PKP - Kebijakan Pemerintah ttg Penyelenggaraan RME di Fasyankes Primer da...jokosusanto58
 
Dir PKP - Kebijakan Pemerintah ttg Penyelenggaraan RME di Fasyankes Primer da...
Dir PKP - Kebijakan Pemerintah ttg Penyelenggaraan RME di Fasyankes Primer da...Dir PKP - Kebijakan Pemerintah ttg Penyelenggaraan RME di Fasyankes Primer da...
Dir PKP - Kebijakan Pemerintah ttg Penyelenggaraan RME di Fasyankes Primer da...SmksAlMuhadjirinBeka
 

Similar to Alur Pencatatan, Pelaporan, dan Distribusi Informasi COVID-19 (20)

Pedoman pencatatan dan pelaporan covid 19
Pedoman pencatatan dan pelaporan covid 19Pedoman pencatatan dan pelaporan covid 19
Pedoman pencatatan dan pelaporan covid 19
 
12. Sosialisasi aplikasi SINAF.pdf
12. Sosialisasi aplikasi SINAF.pdf12. Sosialisasi aplikasi SINAF.pdf
12. Sosialisasi aplikasi SINAF.pdf
 
Kebijakan Satu Data Kesehatan
Kebijakan Satu Data KesehatanKebijakan Satu Data Kesehatan
Kebijakan Satu Data Kesehatan
 
KEBIJAKAN_DAN_DASAR_HUKUM_Sistem_Informa.pptx
KEBIJAKAN_DAN_DASAR_HUKUM_Sistem_Informa.pptxKEBIJAKAN_DAN_DASAR_HUKUM_Sistem_Informa.pptx
KEBIJAKAN_DAN_DASAR_HUKUM_Sistem_Informa.pptx
 
Kebijakan pusdatin 2012
Kebijakan pusdatin 2012Kebijakan pusdatin 2012
Kebijakan pusdatin 2012
 
pedoman_pengelolaan_data_dan_informasi_2019.pdf
pedoman_pengelolaan_data_dan_informasi_2019.pdfpedoman_pengelolaan_data_dan_informasi_2019.pdf
pedoman_pengelolaan_data_dan_informasi_2019.pdf
 
2. Mikroplaning dan Rantai Dingin Vaksinasi COVID-19 3 Jan 2021.ppt
2. Mikroplaning dan Rantai Dingin Vaksinasi COVID-19 3 Jan 2021.ppt2. Mikroplaning dan Rantai Dingin Vaksinasi COVID-19 3 Jan 2021.ppt
2. Mikroplaning dan Rantai Dingin Vaksinasi COVID-19 3 Jan 2021.ppt
 
2. UPDATE MICROPLANNING DAN RANTAI DINGIN VAKSIN COVID 19.pptx
2. UPDATE MICROPLANNING DAN RANTAI DINGIN VAKSIN COVID 19.pptx2. UPDATE MICROPLANNING DAN RANTAI DINGIN VAKSIN COVID 19.pptx
2. UPDATE MICROPLANNING DAN RANTAI DINGIN VAKSIN COVID 19.pptx
 
1. KEBIJAKAN MUTU DAN AKREDITASI FASYANKES_maret_DIR MPK.pdf
1. KEBIJAKAN MUTU DAN AKREDITASI FASYANKES_maret_DIR MPK.pdf1. KEBIJAKAN MUTU DAN AKREDITASI FASYANKES_maret_DIR MPK.pdf
1. KEBIJAKAN MUTU DAN AKREDITASI FASYANKES_maret_DIR MPK.pdf
 
2. Mikroplaning dan Rantai Dingin Vaksinasi COVID-19 3 Jan 2021-converted.pptx
2. Mikroplaning dan Rantai Dingin Vaksinasi COVID-19 3 Jan 2021-converted.pptx2. Mikroplaning dan Rantai Dingin Vaksinasi COVID-19 3 Jan 2021-converted.pptx
2. Mikroplaning dan Rantai Dingin Vaksinasi COVID-19 3 Jan 2021-converted.pptx
 
Peran Pormiki Dalam Implementasi RME.pdf
Peran Pormiki Dalam Implementasi RME.pdfPeran Pormiki Dalam Implementasi RME.pdf
Peran Pormiki Dalam Implementasi RME.pdf
 
1#Kebijakan Mutu Pelayanan Kesehatan .pptx
1#Kebijakan Mutu Pelayanan Kesehatan .pptx1#Kebijakan Mutu Pelayanan Kesehatan .pptx
1#Kebijakan Mutu Pelayanan Kesehatan .pptx
 
Aplikasi Keluarga Sehat - V2.0 - NS 2022.pptx
Aplikasi Keluarga Sehat - V2.0 - NS 2022.pptxAplikasi Keluarga Sehat - V2.0 - NS 2022.pptx
Aplikasi Keluarga Sehat - V2.0 - NS 2022.pptx
 
1. DTO_Kebijakan Platform SatuSehat 2023.pdf
1. DTO_Kebijakan Platform SatuSehat 2023.pdf1. DTO_Kebijakan Platform SatuSehat 2023.pdf
1. DTO_Kebijakan Platform SatuSehat 2023.pdf
 
Satu sehat materi satu sehat puskesmas kemenkes
Satu sehat materi satu sehat puskesmas kemenkesSatu sehat materi satu sehat puskesmas kemenkes
Satu sehat materi satu sehat puskesmas kemenkes
 
Dir PKP - Kebijakan Pemerintah ttg Penyelenggaraan RME di Fasyankes Primer da...
Dir PKP - Kebijakan Pemerintah ttg Penyelenggaraan RME di Fasyankes Primer da...Dir PKP - Kebijakan Pemerintah ttg Penyelenggaraan RME di Fasyankes Primer da...
Dir PKP - Kebijakan Pemerintah ttg Penyelenggaraan RME di Fasyankes Primer da...
 
Dir PKP - Kebijakan Pemerintah ttg Penyelenggaraan RME di Fasyankes Primer da...
Dir PKP - Kebijakan Pemerintah ttg Penyelenggaraan RME di Fasyankes Primer da...Dir PKP - Kebijakan Pemerintah ttg Penyelenggaraan RME di Fasyankes Primer da...
Dir PKP - Kebijakan Pemerintah ttg Penyelenggaraan RME di Fasyankes Primer da...
 
Capor tgc 2020
Capor tgc 2020Capor tgc 2020
Capor tgc 2020
 
Aplikasi keluarga sehat
Aplikasi keluarga sehatAplikasi keluarga sehat
Aplikasi keluarga sehat
 
Aplikasi Keluarga Sehat v.2.0.pdf
Aplikasi Keluarga Sehat v.2.0.pdfAplikasi Keluarga Sehat v.2.0.pdf
Aplikasi Keluarga Sehat v.2.0.pdf
 

More from Muh Saleh

Buku Panduan Aplikasi eKinerja
Buku Panduan Aplikasi eKinerjaBuku Panduan Aplikasi eKinerja
Buku Panduan Aplikasi eKinerjaMuh Saleh
 
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdf
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdfRKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdf
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdfMuh Saleh
 
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026Muh Saleh
 
Evaluasi Capaian Program TBC Januari - Desember 2023.pptx
Evaluasi Capaian Program TBC Januari - Desember 2023.pptxEvaluasi Capaian Program TBC Januari - Desember 2023.pptx
Evaluasi Capaian Program TBC Januari - Desember 2023.pptxMuh Saleh
 
Update Revisi Permenkes SPM Kesehatan No 4 Tahun 2019
Update Revisi Permenkes SPM Kesehatan No 4 Tahun 2019Update Revisi Permenkes SPM Kesehatan No 4 Tahun 2019
Update Revisi Permenkes SPM Kesehatan No 4 Tahun 2019Muh Saleh
 
Kompetensi Kader Posyandu 2023
Kompetensi Kader Posyandu 2023Kompetensi Kader Posyandu 2023
Kompetensi Kader Posyandu 2023Muh Saleh
 
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025Muh Saleh
 
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdf
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdfLKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdf
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdfMuh Saleh
 
Keseragaman Data SIM Puskesmas Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...
Keseragaman Data SIM Puskesmas  Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...Keseragaman Data SIM Puskesmas  Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...
Keseragaman Data SIM Puskesmas Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...Muh Saleh
 
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdf
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdfPermenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdf
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdfMuh Saleh
 
Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdf
Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdfCetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdf
Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdfMuh Saleh
 
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdf
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdfTransformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdf
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdfMuh Saleh
 
Permenkes Nomor 13 Tahun 2022.pdf
Permenkes Nomor 13 Tahun 2022.pdfPermenkes Nomor 13 Tahun 2022.pdf
Permenkes Nomor 13 Tahun 2022.pdfMuh Saleh
 
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...Muh Saleh
 
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...Muh Saleh
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Muh Saleh
 
Hasil Survey Status Gizi Indonesia Tahun 2021 tingkat Kabupaten Kota
Hasil Survey Status Gizi Indonesia Tahun 2021 tingkat Kabupaten KotaHasil Survey Status Gizi Indonesia Tahun 2021 tingkat Kabupaten Kota
Hasil Survey Status Gizi Indonesia Tahun 2021 tingkat Kabupaten KotaMuh Saleh
 
Permenkes nomor 4 tahun 2019
Permenkes nomor 4 tahun 2019Permenkes nomor 4 tahun 2019
Permenkes nomor 4 tahun 2019Muh Saleh
 
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Polewali Mandar
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Polewali MandarIndeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Polewali Mandar
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Polewali MandarMuh Saleh
 
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamuju Tengah
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamuju TengahIndeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamuju Tengah
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamuju TengahMuh Saleh
 

More from Muh Saleh (20)

Buku Panduan Aplikasi eKinerja
Buku Panduan Aplikasi eKinerjaBuku Panduan Aplikasi eKinerja
Buku Panduan Aplikasi eKinerja
 
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdf
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdfRKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdf
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdf
 
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
 
Evaluasi Capaian Program TBC Januari - Desember 2023.pptx
Evaluasi Capaian Program TBC Januari - Desember 2023.pptxEvaluasi Capaian Program TBC Januari - Desember 2023.pptx
Evaluasi Capaian Program TBC Januari - Desember 2023.pptx
 
Update Revisi Permenkes SPM Kesehatan No 4 Tahun 2019
Update Revisi Permenkes SPM Kesehatan No 4 Tahun 2019Update Revisi Permenkes SPM Kesehatan No 4 Tahun 2019
Update Revisi Permenkes SPM Kesehatan No 4 Tahun 2019
 
Kompetensi Kader Posyandu 2023
Kompetensi Kader Posyandu 2023Kompetensi Kader Posyandu 2023
Kompetensi Kader Posyandu 2023
 
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025
 
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdf
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdfLKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdf
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdf
 
Keseragaman Data SIM Puskesmas Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...
Keseragaman Data SIM Puskesmas  Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...Keseragaman Data SIM Puskesmas  Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...
Keseragaman Data SIM Puskesmas Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...
 
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdf
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdfPermenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdf
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdf
 
Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdf
Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdfCetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdf
Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdf
 
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdf
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdfTransformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdf
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdf
 
Permenkes Nomor 13 Tahun 2022.pdf
Permenkes Nomor 13 Tahun 2022.pdfPermenkes Nomor 13 Tahun 2022.pdf
Permenkes Nomor 13 Tahun 2022.pdf
 
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
 
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
 
Hasil Survey Status Gizi Indonesia Tahun 2021 tingkat Kabupaten Kota
Hasil Survey Status Gizi Indonesia Tahun 2021 tingkat Kabupaten KotaHasil Survey Status Gizi Indonesia Tahun 2021 tingkat Kabupaten Kota
Hasil Survey Status Gizi Indonesia Tahun 2021 tingkat Kabupaten Kota
 
Permenkes nomor 4 tahun 2019
Permenkes nomor 4 tahun 2019Permenkes nomor 4 tahun 2019
Permenkes nomor 4 tahun 2019
 
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Polewali Mandar
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Polewali MandarIndeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Polewali Mandar
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Polewali Mandar
 
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamuju Tengah
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamuju TengahIndeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamuju Tengah
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamuju Tengah
 

Recently uploaded

evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 

Recently uploaded (13)

evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 

Alur Pencatatan, Pelaporan, dan Distribusi Informasi COVID-19

  • 1. http:.//www.kemkes.go.id Alur Pencatatan, Pelaporan, dan Distribusi Informasi COVID-19 Pusat Data dan Informasi
  • 2. Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health #SATUDATAKESEHATAN PENDAHULUAN
  • 3. Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health #SATUDATAKESEHATAN • Prinsip : Cepat – Tepat – Lengkap dan Valid dengan tetap memperhatikan Indikator Kinerja Surveilans, yaitu: Kelengkapan dan Ketepatan Laporan. Pencatatan dan Pelaporan Covid19
  • 4. Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health #SATUDATAKESEHATAN • Pencatatan dan Pelaporan COVID-19 online berbasis aplikasi – All Record TC-19 (https://allrecord- tc19.kemkes.go.id) – Sistem Online Pelaporan Harian COVID-19 (https://s.id/laporhariancovid) • Untuk Laboratorium yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan COVID- 19 dengan menggunakan alat TCM Tuberkulosis melaporkan hasil pemeriksaan dan penggunaan reagen melalui Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) →saat ini masih dalam proses sinkronisasi secara otomatis • Wilayah / fasyankes yang tidak bisa melaporkan secara online pengiriman pelaporan dilakukan secara offline menggunakan formulir. Laporan offline dari fasyankes tsb akan diinput ke aplikasi online oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. • Keamanan data dan perlindungan data pribadi harus diutamakan. Pencatatan, Pelaporan, dan Distribusi Informasi
  • 5. Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health #SATUDATAKESEHATAN ALUR PENCATATAN DAN PELAPORAN COVID-19
  • 6. Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health #SATUDATAKESEHATAN Alur Pencatatan dan Pelaporan COVID19
  • 7. Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health #SATUDATAKESEHATAN LAPORAN PENGIRIMAN & PEMERIKSAAN SPESIMEN DAN ALLRECORD TC-19
  • 8. Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health #SATUDATAKESEHATANLaporan Pengiriman & Pemeriksaan Spesimen (1) • Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengirim Spesimen Spesimen yang diambil dan dikirim ke laboratorium pemeriksa spesimen harus tercatat dan terlaporkan seluruhnya ke dalam aplikasi online All Record TC-19. • Laboratorium Pemeriksa Spesimen – Seluruh laboratorium → uji RT-PCR SARS-CoV-2 diwajibkan melaporkan hasil uji (1 x 24 jam) di aplikasi online All Record TC-19 – Untuk Lab → TCM Tuberkulosis → Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) * – RT-PCR Viral Load HIV → sesuai alur pelaporan RT-PCR, serta melengkapi Register Pemeriksaan Laboratorium *Dalam proses integrasi otomatis dengan All record TC19 All Record TC-19.
  • 9. Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health #SATUDATAKESEHATAN Laporan Pengiriman dan Pemeriksaan Spesimen (2) • Dinas Kesehatan Dinas kesehatan baik kabupaten/kota maupun provinsi dapat memantau dan menjamin kualitas pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium melalui aplikasi All Record TC-19 menggunakan akun Dinas Kesehatan • Kementerian Kesehatan – Public Health Emergency Operation Center (PHEOC) dapat melakukan verifikasi hasil pemeriksaan laboratorium yang muncul di All Record TC-19 dan SITB. – Hasil pemeriksaan tersebut dapat dikoordinasikan kembali dengan Dinas Kesehatan untuk ditindaklanjuti sesuai hasil pemeriksaan.
  • 10. Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health #SATUDATAKESEHATAN Dasar Pelaksanaan Allrecord TC-19 • Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor HK.02.01/MENKES/381/20 20 tentang Upaya Penguatan Data dan Informasi dalam percepatan penanganan COVID-19 melalui Sistem Informasi All Record Tracking COVID-19
  • 11. Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health #SATUDATAKESEHATAN DISTRIBUSI DATA DAN INFORMASI
  • 12. Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health #SATUDATAKESEHATAN Distribusi Data dan Informasi untuk publik satudata.kemkes.go.id
  • 14.
  • 15. DASHBOARD INFORMASI PEMERIKSAAN SPESIMEN di Allrecord TC-19 Distribusi Data dan Informasi untuk pengelola data Allrecord TC-19
  • 16. TREN PENGAMBILAN DAN PEMERIKSAAN SPESIMEN SEMINGGU TERAKHIR BERDASARKAN WAKTU ENTRY SISTEM
  • 17. GRAFIK PENGIRIMAN SPESIMEN BERDASARKAN PROVINSI
  • 18. MONITORING PEMERIKSAAN SPESIMEN BERDASARKAN PROVINSI
  • 19. MONITORING PEMERIKSAAN SPESIMEN BERDASARKAN PROVINSI
  • 20. GRAFIK PENGAMBILAN SPESIMEN BERDASARKAN PROVINSI
  • 21. DAFTAR PENGAMBILAN SPESIMEN BERDASARKAN PROVINSI
  • 22. Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health #SATUDATAKESEHATAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
  • 23. KEBIJAKAN TERKAIT PENGAMANAN DATA PRIBADI #2020SATUDATAKESEHATAN PP No. 82Th. 2012 Tentang PSTE UU No.11 Th. 2008 Ttg ITE Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan – Better Information – Better Decision – Better Health PP no. 71 th 2019 Ttg PSTE Permenkes No.1 th 2015 ttg Informasi yang dikecualikan ISO/IEC 27002 Tahun 2007 Ttg Manajemen Keamanan Informasi
  • 24. Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health #SATUDATAKESEHATAN RUU Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1: (1)Data Pribadi adalah setiap data tentang kehidupan seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik. (2)Data Pribadi Sensitif adalah data pribadi yang memerlukan perlindungan khusus yang terdiri dari data yang berkaitan dengan agama/keyakinan, KESEHATAN, Kondisi Fisik dan Kondisi Mental, kehidupan seksual, data keuangan pribadi, dan data pribadi lainnya yang mungkin dapat membahayakan dan merugikan privasi subyek data.
  • 25. UNDANG UNDANG ITE No. 11 th 2008
  • 26. Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health #SATUDATAKESEHATAN • PASAL 14, Ayat 1. : Penyelenggara Sistem Elektronik Wajib melaksanakan prinsip perlindungan Data Pribadi dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi • PASAL 14, Ayat 2. : Pemrosesan Data Pribadi meliputi : a. Perolehan dan pengumpulan. b. Pengolahan dan penganalisaan. c. Penyimpanan. d. Perbaikan dan perbaruan. e. Penampilan dan pengumuman, tranfer, penyebarluasan, atau pengungkapan dan/atau f. Penghapusan atau pemusnahan. • PASAL 14, Ayat 3: Pemrosesan DP harus memenuhi ketentuan adanya persetujuan yang sah dari pemilik DP untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan kepada pemilik DP. PERATURAN PEMERINTAH No. 71 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
  • 27. Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health #SATUDATAKESEHATAN • PASAL 3 : Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dilakukan pada proses Perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, pemusnahan data pribadi. • PASAL 4 Ayat 1: Sistem Elektronik yang digunakan untuk proses sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 WAJIB Tersertifikasi. • PASAL 5 Ayat 1 : Setiap penyelenggara Sistem Elektronik harus mempunyai aturan internal Perlindungan Data Pribadi untuk melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA No.20 /2016 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK
  • 28.
  • 29. ilmu kedokteran dan kedokteran gigi kecuali keputusan MKDKI dan keputusan KKI 7. Identitas lengkap dokter dan dokter gigi yang diadukan dan/atau yang terkena sanksi pelanggaran disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi; 8. Identitas lengkap pengadu dan pihak-pihak yang diperiksa serta saksi ahli yang didengarkan keterangannya oleh MKDKI. 5. Dokumen Identitas Masyarakat 1. Identitas pemberi dan pemohon informasi. 6. Dokumen Pengawasan 1. Laporan pengaduan individu/ masyarakat; 2. Laporan hasil audit pemeriksaan regular; 3. Laporan hasil audit pemeriksaan khusus; 4. Laporan hasil audit pemeriksaan haji;
  • 30. Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health #SATUDATAKESEHATANSNI ISO/IEC 27002: 2016 Sasaran Keamanan Informasi → Menjaga kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas informasi (termasuk keaslian, akuntabilitas, dan kemampuan mengaudit) Tipe informasi yang harus dilindungi • informasi kesehatan pribadi; • data pseudonim yang berasal/diturunkan dari informasi kesehatan pribadi melalui beberapa metodologi untuk identifikasi pseudonim; • data statistik dan penelitian, termasuk data anonim yang berasal/diturunkan dari informasi kesehatan pribadi dengan menghilangkan pengenal diri; • pengetahuan klinis/medis yang tidak terkait dengan pasien spesifik mana pun, termasuk data pendukung keputusan klinis (mis.: data tentang reaksi yang tidak diharapkan dari pemberian obat tertentu); • data tentang tenaga ahli, staf, dan relawan kesehatan; • informasi terkait pengawasan kesehatan masyarakat; • data jejak audit, yang dihasilkan oleh sistem informasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan pribadi, atau data pseudonim yang berasal/diturunkan dari informasi kesehatan pribadi, atau yang memuat data tentang tindakan pengguna dalam kaitannya dengan informasi kesehatan pribadi; • data keamanan sistem untuk sistem informasi kesehatan, termasuk data kontrol akses dan data konfigurasi sistem lainnya yang berkaitan dengan keamanan untuk sistem informasi kesehatan.
  • 31. 514 Kabupaten/Kota 34 Provinsi Aplikasi Allrecord TC-19 Stakeholder etc. Secure Channel Encrypted Data Encrypted Data Data Secure Channel Encrypted Database Database Kesehatan Keterangan : Secure Channel : Encrypted Data Masyarakat KEY MANAGEMENT SERVICE (Persandian) Key Life Cycle K/L Lain yang membutuhkan Pengamanan Sistem Informasi COVID-19 Bersama BSSN
  • 32.