1. NAMA : NUR AISYAH
NIM : B011221062
TUGAS HUKUM TATA NEGARA
RINGKASAN SISTEMATIKA FORMIL DAN MATERIL
1.SISTEMATIKA FORMIL
Sistem formil yaitu peraturan-peraturan yang menetapkan bagaimana organisasi
negara itu sendiri, cara menyunsun alat perlengkapan negara, wewenang, tugas, dan
kewajiban dari alat perlengkapan negara tersebut. atau dengan kata lain sistem
formil ini adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan tugas dan kewajiban
serta wewenang dari dan didalam organisasi itu. karena terkait dengan masalah
wewenang atau kewenangan maka sistem materiel ini juga disebut ajaran
wewenang (competentie leer).
JabatanSebagaiPribadi
Jabatan adalah pribadi yang khas bagi hukum tata negara. Hukum tata negara
itu tidak lain daripada keseluruhan norma khusus, yang berlaku bagi tingkah laku
orang-orang yang dibedakan daripada orang lain hanya karena mereka adalah
pemangku suatu jabatan negara. Dalam hukum tata negara jabatanlah yang dibebani
kewajiban dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Pebuatan hukum
yang tidak dapat dicabut lagi tetap mengikat pengganti pemangku jabatan yang
berwenang.
Perbuatan hukum yang masih dapat dicabut oleh pengganti pejabat sama seperti
hal itu dapat dicabut oleh yang melakukan perbuatan hukum. Dan Adapun
perbuatan hukum yang tidak dapat dicabut tetap mengikat pengganti pemangku
jabatan. Syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemangku jabatan yang satu menjadi
dipenuhi secara syah terhadap penggantinya dan seorang pengganti kedua dan
seterusnya. Dengan demikian jabatan tinggal tetap, tetapi pejabatlah yang silih
berganti.
Apabila pendapat Hans Kelsen tersebut dikaitkan dengan pendapat
Lahirnya jabatan Menurut Logemann sulit dipikirkan selain dari kaidah-kaidah
tentang kewenangan untuk membentuknya, Jabatan itu disediakan untuk mewakili
oleh mereka sebagai pribadi. Menunjuk kepada suatu maksud selama waktu
2. pendek, sebenarnya tidak menyatakan apa-apa tentang sifat jabatan melainkan
hanya sesuatu tentang kedudukan hukum pemangku-pemangku jabatan yang
diperuntukkan bagi jabatan itu.
Sering ditemukan penggabungan dua jabatan dengan isi yang sama, akan tetapi
dengan wilayah yang berlainan. Ataukah hanya satukah yang lenyap, dan yang lain
hidup terus dengan wilayah yang diperluas. Pertanyaan-pertanyaan ini perlu
digunakan dalam hal bahwa setiap jabatan pendukung kewajiban dan hak
mempunyai suatu kekayaan, yang diatur peralihannya jika kepribadian-jabatan itu
tiadakan. Apabila ada barang dan uang yang menurut sesuatu cara dikuasai oleh
jabatan guna menunaikan kewajibannya, yaitu arsip-arsip dan sebagainya.
Mungkin berlaku juga secara khusus regimeregime hukum, yang menciptakan dan
penghapusannya termasuk wewenang jabatan.
CaraMenempatiJabatan
Hukum tata negara positif harus memuat norma-norma yang menggambarkan
berbagai jabatan, bagaimana caranya seorang tertentu digolongkan sebagai
pemangku yang sah daripada suatu jabatan . Menurut Logemann, metode untuk
menempati jabatan adalah banyak. Seperti Hukum tata negara Hindia Belanda
mengenal cara pewarisan, pengangkatan, pemilihan dan pemangkuan karena
jabatan (pada gabungan jabatan yang dipegang seorang), serta metode lain yang ada
menurut sejarah ialah undian, penggantian giliran menurut susunan tingkatan
tertentu dan bentuk campuran.
Jabatan dan Pemangku Jabatan
Pemangku jabatan wajib menempati lingkungan kerja jabatan untuk mewakili
jabatan. Sesuai dengan kewajiban yang mengenai pribadinya, serta bersedia
menerima akibat jika terjadi pengabaian atas kewajiban dan wewenangnya serta
hal- hal yang menjadi imbalannya.Dengan demikian pemangku jabatan sepatutnya
menghasilkan pekerjaan yang baik.
3. 2.sistematika materil
Sistem materiel yaitu menyelidiki dan melukiskan serta menguraikan tipe negara
tertentu dengan mempelajari peraturan-peraturan yang menentukan corak khas negara
itu serta masyarakat yang bagaimana yang hendak dibentuknya, atau dengan kata lain
stelsel materiel adalah mencari jawaban atas pertanyaan yang berkenaan dengan tipe
negara, dasar pemerintahan, sifat dan tujuan dari negara serta masyarakat yang
bagaimana yang hendak dibentuknya.
Menurut Logemann, dalam bukunya "staatsrecht" sebagaimana dikutip okeh Jimly
Assidique, bahwa Logemann membedakan, antara formeele stelaelmatigheid dan
materieele stelselmatigheid. Istilah yang pertama adalah hukum tata negara, sedangkan
yang kedua adalah asas-asas hukum tata negara. Perbedaan keduanya seakan-akan
adalah perbedaan antara bentuk dan isi antara vorm en inhoud, atau antara stelsel en
beginsel. Vorm adalah bentuk, sedangkan inhoud adalah isinya. Beginsel adalah asas-
asasnya, sedangkan stelsel adalah pelembagaannya.
Selanjutnya adalah Logemann dalam bukunya, "Over de theorie can een stellig
staatsrecht" bahwa norma yang terutama akan ditemukan baik mengenai struktur batin
dari pada pemerintah, maupun mengenai perhubungan antara pemerintah dan warga
negara, maupun mengenai perhubungan antara pemerintah, dan warga negara, maupun
mengenai tugas yang menjadi bahagian negara, asas-asas hukum yang menguasai
ketiga soal pokok ini menentukanlah tipe negara, yaotu kesistematisan materiil
daripada suatu hukum tata negara yang ada sebagai suatu keseluruhan.
Selanjutnya dicontohkan bahwa, hukum pembangunan kota atau hukum-
pendidikan dalam penataannya yang khusus, yaitu pada positivitas materiilnya, adalah
tidak lain daripada eksponen kebijaksanaan pembangunan kota tertentu atau
kebijaksanaan pendidikan tertentu, dan bahwa kesistematisan yang dapat ditemukan
dalam isi kaidahnya adalah tidak lain daripada pengungkapan asas-asas kebjiaksanaan
yang menguasai penataan materi ini, bahkan harus dikatakan : hanya asas-asas ini yang
berikhtiar menghimpun materi ini sebagai suatu kesatuan.
Apabila diajukan pertanyaan, apakah ada asas-asas hukum yang menguasai seluruh
materi daripada hukum tata negara positif, sebagai organisasi yuridis yang umum
daripada suatu kelompok manusia dan bukan saja sebagai penataan sektor-sektor
tertentu daripada kehidupan kelompok, jawaban atas pertanyaan tersebut menurut
Logemann adalah ada asas-asas hukum demikian, selanjutnya dikatakan negara dalam
bentuk penjelamaan sosial nya adalah organisasi otoritas, tetapi otoritas manakah yang
justru sanggup berikhtiar menghimpun kesatuan organisasi khusus yang memaksa dan
mencakupi segala-galanya ini? Menurutny bagi sosiologi hukum tata negara suatu soal
pokok, yaitu soal legitimasi pemangku otoritas yaitu sebab-sebab ototitas bukan saja
penting bagi penunjukan siapakah yang merupakan pemangku otoritas (tertinggi) dan
4. mengapa dialah yang dapat memangkunya, maka sebab-sebab daripada pemangku
otoritas itu turut menentukan struktur aparat pemerintah, sebagai organisasi negara
selanjutnya, hal tersebut merupakan prinsip legitimasi negara pada abad ke-19 (dengan
sistem perwakilan) ataupun negara fasisme (elite) pada waktu ditransfer kedalam
bidang hukum positif, hal itu terjadi suatu deretan norma norma yang panjang didukung
oleh asas otoritas yang diakui, yang dengan sendirinya menjadi asas hukum yang
berlaku.
