Ditulis oleh Yana Syafri

1. Satuan Acara PerKuliahan (SAP)
Pengantar Ilmu Pemerintahan
By: Yana Syafrie
Perum Warga IKIP Blok III E No.20 43/09 Tegal
Gondo – Karangploso – Malang 0816558502
E-mail: syafrie@umm.ac.id

2. KONTRAK BELAJAR
 Identitas Mata Kuliah
Nama Mata Kuliah : Peng. Ilmu Pemerintahan
Kode Mata Kuliah : 023301
Semester/ TA : Genap/ 2004-2005
Jumlah SKS : 3 SKS
Status : MK. Keahlian Berkarya
Jumlah Pertemuan : 16 kali
14 kali perkuliahan
1 kali UTS
1 kali UAS
Mata kuliah prasyarat : Tidak ada

3. Deskripsi Perkuliahan
Mata kuliah ini berusaha memperkenalkan bagaimana mengetahui dan memahami
proses penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara dengan berbagai
fenomena dan problematika yang terjadi. Dalam mata kuliah ini, tidak hanya
mengutamakan pemahaman pada materi saja, tetapi juga dapar menjelaskan dengan
dengan tepat secara kontekstual. Untuk itu, sifat penyajiannya lebih informatif
daripada substantif, mengingat karakteristik mata kuliah pengantar yang meletakan
dasar-dasar menuju pada pemahaman lebih lanjut tentang Ilmu Pemerintahan.
Tujuan Instruksional
Meletakan dasar-dasar pemahaman mahasiswa terhadap Ilmu Pemerintahan. Melalui
pengetahuannya terhadap kajian yang ada dalam Ilmu Pemerintahan, mahasiswa
diharapkan mampu mengetahui dan menjadikannya dasar pemahaman terhadap
Ilmu Pemerintahan. Hasil proses perkuliahan menjadi dasar bagi pemahaman mata
kuliah keahlian tentang pemerintahan selanjutnya.

4. Materi Kuliah
I. Kontak Belajar
II. Pengertian Pemerintahan
III. Kekuasaan dan Kewenangan
IV. Negara dan Pemerintah
V. Paham-paham penyelenggaraan Negara
VI. Pemisahan Kekuasaan Negara
VII. Good Governance
VIII. Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia
IX. Hubungan Lembaga Kekuasaan di Pusat
X. Pemerintahan Daerah di Indonesia
XI. Dinamika Pemerintahan
XII. Diskusi Kelompok: Konsep Negara Bangsa (nation state) dan
Pembentukan Negara
XIII. Diskusi Kelompok: Bentuk negara dan Pemerintahan
XIV. Review Mata Kuliah

5. Buku Bacaan
• Budiardjo, Miriam, 1999, Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT
Gramedia, Jakarta.
• Guruh LS, Syahda, 2000, Menimbang Otonomi Vs
Federal, PT Remaja Rosda Karya, Bandung.
• Huntington, Samuel P, 1995, Gelombang Demokratisasi
Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta.
• Haryanto, Dkk, 1997, Fungsi-fungsi Pemerintahan, Badan
DIKLAT Depdagri, Jakarta.
• Iver, Mc, 1985, Jaring-Jaring Pemerintahan, Aksara Baru,
Jakarta.
• Ndraha, Taliziduhu,, Kybernology 1 dan 2 (Ilmu
Pemerintahan Baru), Rineka Cipta, Jakarta.

6. Buku Bacaan…
• Ranney, Austin, 1990, The Governing Of Men, The Dryden
Press, Hinsdale, Illinois. Rasyid, Muhammad Ryaas, 2000,
Makna Pemerintahan (Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan),
PT Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
• Said, M. Mas`ud (ed), 1997, State of The Art Ilmu Politik Dan
Pemerintahan, Cahaya Press, Malang.
• Surbakti, Ramlan, 1992, Memahami Ilmu Politik, PT. Gramedia
Widiasarana Indonesia, Jakarta.
• Syafiie, Inu Kencana, 1994, Pengantar Ilmu Pemerintahan,
Mandar Maju, Bandung.
• Trasformatif, 2003, Kuldesak Kajian Pemerintahan, , Jurnal Ilmu
Pemerintahan FISIPOL UGM Volume 1, No. 1, Yogyakarta.

7. Metode Perkuliahan
Proses belajar dilakukan melalui kegiatan tatap muka, yang
meliputi perkuliahan di kelas berupa ceramah, diskusi, dan
presentasi makalah mengenai fenomena Pemerintahan dan
proses politik kontemporer selama kurun waktu
perkuliahan
Tugas
Setiap mahasiswa wajib membuat tugas, baik berupa
penjelasan teoretik, proposisi teoretik, maupun praktis
mengenai fenomena pemerintah dan pemerintahan di
Indonesia

8. Penilaian
Aspek penilaian meliputi:
• Absensi kuliah : 10 %
• Tugas : 30 %
• UTS : 25 %
• UAS : 25 %
• Aktivitas : 10 %
Prinsip penilaian yang digunakan adalah “proporsi sama
penting”, artinya untuk empat aspek penilaian pertama di
atas, harus terpenuhi dengan nilai berapapun dan cara yang
sehat. Bila ditemukan indikasi salah satunya tidak terpenuhi
atau ada kecurangan, maka nilai akhir dianggap gagal.

9. Pengantar Ilmu Pemerintahan
By: Yana Syafrie
Perum Warga IKIP Blok III E No. 20
0816558502 E-mail: syafrie@.umm.ac.id

10. Genealogi Ilmu Pemerintahan
• Unsur Mutlak Negara: (1) Rakyat; (2) Wilayah;
(3) Pemerintah dan Pemerintahan; (4) Kedaulatan
dan Kemerdekaan; dan (5) Dasar dan Tujuan
• Negara merupakan suatu bentuk kehidupan
bersama, suatu organisasi dari sejumlah manusia
yang memiliki tujuan bersama.
• Dalam setiap organisasi, pasti ada kegiatan
tertentu yang dilakukan warga dalam mencapai
tujuannya.

11. Pemerintah dan Pemerintahan
• Pemerintah  Organ (badan,
lembaga), atau alat perlengkapan
negara.
• Pemerintahan  bidang tugas atau
fungsi.

12. Pemerintahan dalam Arti Luas
dan Sempit
• Pemerintahan (luas)  semua organ-organ,
badan-badan atau lembaga-lembaga, alat-alat
kelengkapan negara atau aparatur negara
yang menjalankan pelbagai macam kegiatan
atau aktivitas untuk menbcapai tujuan
negara.
• Pemerintah (luas)  semua lembaga negara
yang terdiri dari lembaga-lembaga legislatif,
eksekutif, dan yudikatif (John Locke dan
Mosteqiueu)

13. Continue...
• Pemerintah (sempit)  hanyalan ditujukan
pada lembaga eksekutif saja.
• Lembaga eksekutif (baik di pusat (presiden-
wakil presiden dan kabinetnya
(departemen), dan beberapa lembaga
lainnya. Gubernur, Bupati, Walikota, dan
jajaran pemerintahan kebwahnya).

14. Pemerintahan
• Pemerintahan Umum  keseluruhan struktur dan
proses-proses didalamnya (proses&tata cara)
perumusan kebijakan dan keputusan yang bersifat
mengikat, untuk dan atas nama kehidupan
bersama (U. Rosental).
• Pemerintahan  kegiatan di dalam negara yang
bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan
negara.
• Obyek sasaran  rakyat dan wilayah negara.
• Dasar negara  landasan dan tujuan negara (arah
perjalanannya)

15. Continue…
• Pemerintahan  segala kegiatan/ usaha yang
terorganisir, bersumber pada kedaulatandan
kemerdekaan, berlandaskan dasar negara,
mengenai rakyat dan wilayah negara tersebut demi
tercapainya tujuan negara.
• Pemerintahan  kegiatan yang terorganisisr
mempunyai makna bahwa kegiatan-kegiatan
tersebut dilakukan oleh sekelompok orang untuk
mencapai tujuan bersama, dengan kerjasama,
adasnya pembagian kerja, dibawah satu pimpinan.

16. Continue…
• Secara Struktur Fungsional  suatu sistem
(struktur atau organisasi) dari berbagai
macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-
dasar tertentu untuk mewujudkan tujuan
negara.
• Tugas dan fungsi  hanya dapat
dilaksanakan apabila disertai dengan
kewenangan/ kekuasaan.

17. Ilmu Pemerintahan
• Ilmu Pemerintahan  suatu pengetahuan yang
mempelajari seluk beluk/ persoalan
penyelenggaraan pemerintahan dalam arti seluas-
luasnya (Josep Riwu Kaho).
• Ipem  ilmu pengetahuan yang otonom yang
mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan
proses-proses dalam penyelenggaraan umum, baik
cara bekerjanya struktur-struktur dan proses-
proses itu secar internal maupun eksternal.

18. Continue…
• IPem  ilmu yang mempelajari tentang cara
bagaimana lembaga-lembaga pemerintahan
umum disusun dan difungsikan, baik secara
internal maupun secara eksternal, yaitu
terhadap waraga negara (H.A. Brasz).
• IPem  suatu ilmu pengetahuan yang
sasaran dan obyeknya adalah pemerintahan
dalam arti yang sangat luas.

19. Ilmu Pemerintahan Sebagai Ilmu
Ontologi (tentang ada dan realitas)
• Refleksi Rasional
• Analisis dan Sintesis Logika
• Sistematika, Obyek
Obyek Pemerintahan
• Obyek Forma
• Obyek Materia

20. Continue….
Obyek Forma (ciri khas/ kekhususan)
• Pemerintahan Pusat dan daerah
• Govern – Governed
• Hub. Antar lembaga-lembaga
• Out Put Pemerintahan (Fungsi, Aktivitas, dan
Gejala)
Obyek Materia (Kesamaan)
• Ilmu Politik
• Ilmu Administrasi Negara]
• Ilmu Negara
• Hukum Tata Negara

21. Continue….
Epistemologi (Pengetahuan)
• Terminologi
• Metodologi
• Sistematika
• Teori dan Tekniknya
• Azas/ dasarnya
Aksiologi (penerapan ilmu)
• Klasifikasinya
• Tinjauannya
• Perkembangannya

22. Klasifikasi Ilmu pemerintahan
• Ilmu Murni (teoritis)
• Ilmu Empiris (terapan)
• Ilmu Teoritis Empiris

23. Kekuasaan dan Kewenangan
dalam Pemerintahan
By: Yana Syafrie
Jurusan Ilmu Pemerintahan UMM
Jl. Tlogomas Raya No. 246 Malang

24. Filsafat Kekuasaan
• Kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau
sekelompok orang untuk menyadarkan
masyarakat akan kemauan-kemauannya
sendiri, dengan sekaligus menerapkannya
terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari
orang-orang atau golongan-golongan tertentu
(Max Weber)
• Kekuasaan senantiasa ada di dalam setiap
masyarakat bersahaja, besar, atau rumut
susunannya.

25. Continue…
• Kekuasaan tidak dapat dibagi rata pada semua anggota
masyarakat  kemampuan untuk mempengaruhi pihak
lain untuk kehendak yang ada pada pemegang
kekuasaan.
• Kekuasaansuatu konsep kuantitatif (dapat dihitung
hasilnya): luas wilayah, siapa orang dipengaruhi,
lamanya berkuasa, uang dan barang yang dimilikinya?.
• Secara filsafati  kekuasaan dapat meliputi ruang,
waktu, barang dan manusia

26. Konsep Kekuasaan
• Kekuasaankemampuan seseorang atau sekelompok
manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya
seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa,
sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan
keinginan dan tujuan dari orang yang memiliki
kekuasaan itu. (Miriam Budiardjo)
• Keseluruhan dari kemampuan , hubungan-hubungan
dan proses-proses yang menghasilkan ketaatan dari
fihak lain…untuk tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh
pemegang kekuasaan. (Ossip K. Flechtheim)

27. Continue…
• Kekuasaankemampuan untuk mengendali
kan tingkah laku orang lain, baik secara
langsung dengan memberi perintah , maupun
secara tidak langsung dengan memper-
gunakan segala alat dan cara yang tersedia.
(R.M. MacIver)
• Pada dasarnya kekuasaan ditunjukkan pada
diri manusia (utamanya kekuasaan
pemerintahan dalam negara).

28. Sumber Kekuasaan
• Legitimate Power  perolehan kekuasaan melalui
pengangkatan (UU, SK, dll)
• Coersive Power  perolehan kekuasaan melalui
cara kekerasan (perebutan atau perampasan
bersenjata, unconstitutional, kudeta (coup d’ etat).
• Expert Power  perolehan kekuasaan berdasarkan
keahlianseseorang (merit system).
• Reward Power  perolehan kekuasaan melalui
suatu pemberian atau karena berbagai pemberian.
• Reverent Power perolehan kekuasaan melalui daya
tarik seseorang (fisik, performance, dll).

29. Bentuk-bentuk Kekuasaan
• Influence, kemampuan untuk mempengaruhi otang
lain agar mengubah sikap dan perilakunya secara
sukarela.
• Persuasion, kemampuan meyakinkan orang lain
dengan argumentasi untuk melakukan sesuatu.
• Manipulasi, penggunaan pengaruh, dalam hal ini
yang dipengaruhi tidak menyadari tingkahlakunya
mematuhi pemegang kekuasaan.
• Coercion, peragaan kekuasaan (ancaman paksaan)
yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap
pihak lain agar bersikap dan berperilaku sesuai
dengan kehendak pemilik keuasaan.
• Force, penggunaan tekanan fisik, membatasi
kebebasan menimbulkan rasa sakit, atau pun
membetasi pemenuhan kebutuhan biologis agar
melakukan sesuatu.

30. Dimensi-dimensi Kekuasaan
Potensial dan Aktual,
• Potensial  memiliki sumber-sumber ke- kuasaan
(kekayaan, tanah, senjata, science dan informasi,
popularitas, satatus sosial, massa terorganisir, dan
jabatan)
• Aktual  telah menggunakan sumber-sumber yang
dimilikinya ke dalam kegiatan politik yang efektif.
Konsensus dan Paksaan
• Konsensus  berusaha menggunakan kekuasaan
untuk mencapai tujuan masyarakat secara keseluruhan.
• Paksaan  cenderung memandang politik sebagai
perjuanagn, pertentangan, dominasi, dan konflik
(kelompok kecil masy).

31. Continue…
Positif dan Negatif
• Positif  penggunaan sumber kekuasaan untuk
mencapai tujuan yang dipandang penting dan
diharuskan.
• Negatif  penggunaan sumber kekuasaan untuk
mencegah pihak lain mencapai tujuannya, tidak hanya
dipandang tidak perlu tetapi juga merugikan.
Jabatan dan Pribadi
• Jabatan  dalam masy. Modern (Presiden, PM,
menteri, dll)
• Kualitas pribadi  kualitas diri, kapabilitas,
akseptabilitas, integritas, dll harus dimiliki.

32. Continue…
Implisit dan Eksplisit
• Implisit  pengaruh yang tidak dapat dilihat tetapi
dapat dirasakan.
• Eksplisit  pengaruh yang secara jelas terlihat dan
terasakan.
Langsung dan Tidak Langsung
• Langsung  penggunaan sumber kekuasaan untuk
mempengaruhi pembuat dan pelaksanaan keputusan
politik dengan melakukan hub. secara langsung.
• Tidak langsung  penggunanaan sumber kekuasaan
untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana
keputusan politik melalui perantara pihak lain
(berpengaruh).

33. Pelaksanaan Kekuasaan
3 Masalah utama kekuasaan:
• Bagaimana kekuasaan dilaksanakan
• Bagaimana kekuasaan didistribusikan
• Mengapa seseorang atau kelompok tertentu memiliki
kekuasaan yang lebih besar dalam situasi dsan kondisi
tertentu
4 Faktor Pelaksanaan kekuasaan:
• Bentuk dan jumlah sumber
• Distribusi sumber
• Kapan mengunakan sumber dan hasil penggunaan
sumber kekuasaan

34. Kewenangan
• Kekuasaan negara dalam menguasai
masyarakat memiliki otoritas dan
kewenangan
• Otoritas dalam arti hak untuk memiliki
legitimasi kekuasaan
• Kewenangan dalam arti hak untuk
ditaati (obedience).

35. Perbedaan Kekuasaan dan
Kewenangan
Kekuasaan
• Tidak selalu berupa kewenangan
• Memiliki keabsahan (legitimate power)
• Tidak selalu memiliki keabsahan
Kewenangan
• Hak moral untuk membuat dan melaksanakan
keputusan politik dalam sebuah negara
(pemerintahan)

36. Negara (state) dan
Pemerintahan (government)

37. Unsur-unsur Negara
• A permanent population
• A defined territory
• A government
• A capacity to enter into relations
with other states
(Montevideo Convention 1933)

38. Pengertian Negara
• Negara (polis) ialah persekutuan dari keluarga
dan desa guna memperoleh hidup yang
sebaik-baiknya (Aris Toteles).
• Persekutuan keluarga-keluarga dengan segala
kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari
suatu kuasa yang berdaulat (Jean Bodin).
• Negara ialah suatu persekutuan yang
senmpurna dari orang-orang merdeka untuk
memperoleh perlindungan hukum (Hugo
Grotius).

39. Continue…
• The State is the ultimate regulator of the legitimate
use of force within its territory (Robert A. Dahl).
• Negara ialah komunitas manusia yang secara
sukses memonopli penggunaan paksaan fisik yang
sah dalam wilayah tertentu (Max Weber).
• Negara adalah alat (agency) yang mengatur,
mengendalikan persoalan bersama atas nama
masyarakat (Roger H. Soltau).

40. Teori Asal-usul Negara
• Teori Hakikat Manusia (Socrates)  Yunani Kuno
• Teori Rasio Manusia (Cicero)  Romawi Kuno
• Teori Ketuhanan (Thomas Aquinas)  Abad Pertengahan
• Teori Kedaulatan (Jean Bodin)  Renaissance
• Teori Hukum Alam (Thomas Hobbes)  homo homini lupus
• Teori Kekuatan/ Kekuasaan (Karl Marx)
• Teori Positivisme (Hans Kelsen)  sistem hukum
• Teori Modern (Kranenburg)  fakta, keadaan, tempat, dan
waktu tertentu.

41. Sifat Hakikat Negara
• Organisasi Kekuasaan/ Kewibawaan
• Pengelompokan Masyarakat
• Kesamaan Tujuan (integration)
• Coercion instrument
(Kranenburg dan Rudolf Smend)

42. Continue…
Tinjauan Sosiologis
Tinjauan Politis
Tinjauan Yuridis
Tinjauan Obyektif
Sifat
Hakikat
Negara
• Unity Nation
• Power Org.
• Group of Conquer
• Execute to desire
• Interaction Agency
• Power Agency
• Agreement Prod.
• Law Agency
• Reality
• Condition
• Element
• Otoritas

43. Tujuan Negara
Eschatology dan Spekulatif
• Tujuan Negara dihubungkan dengan tujuan
akhir hidup manusia.
Mythology dan Empiris/ Kenegaraan
• Power Oriented (Machiavelli)
• Power and Prosperity/ Unity (Dante
Alleghiere)
• Liberty and equity (Immanuel Kant)
• Welfare and Happiness (Sosialis, Kapitalis)

44. Teori-Teori Fungsi Negara
John Locke
• Fungsi Legislatif
• Fungsi Eksekutif
• Fungsi Federatif
Montesqiueu
• Fungsi Legislatif
• Fungsi Eksekutif
• Fungsi Federatif
Trias
Politica
Theory
Distribution
of Power

45. Continue….
Catur Praja (Van Vollenhoven)
• Regeling (fungsi perundang-undangan)
• Bestuur (fungsi pemerintahan)
• Recht spraak (fungsi Kehakiman)
• Politie (fungsi kepolisian)
Dwi Praja (Andrew Jackson)
• Policy Making (spoil system)
• Policy Executing (merit system)

46. Tipe, Bentuk, Susunan
Negara dan Pemerintahan
By: Yana Syafrie
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Kampus III UMM
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang

47. Pemahaman Teoretik
• Tipe-tipe negara  erat kaitannya dengan
unsur-unsur negara (faktor menimbulkan
berbagai macam variasi negara) suatu
perkembangan dalam sejarah.
• Menggolongkan tipe negara dapat dilihat
dari ciri-ciri pokok yang dominan dari
negara yang ada.
• Uraian tipe negara dimulai dengan fase
negara timur kuno  negara modern.

48. Continue…
• Dalam tiap fase ditemukan bentuk-
bentuk negara: bentuk klasik
(monarki, aristokrasi, dan demokrasi);
bentuk modern (monarki, republik).
• Bentuk negara  erat kaitannya
dengan tipe negara.

49. Continue….
• Istilah bentuk negara harus dibedakan
dengan bentuk pemerintahan (M. Hutauruk)
• Bentuk negara = bentuk pemerintahan
(Mac Iver dan Duguit)
• Bentuk negara  organisasi negara secara
keseluruhan (struktur negara dan unsur-
unsurnya).
• Bentuk Pemerintahan  struktur organisasi
dan fungsi pemerintahannya (G.S.
Diponolo)

50. Continue…
Terlepas dari perbedaan-perbedaan:
• Tipe negara menyoal ciri-ciri pokok yang
dominan dalam negara menurut sejarah
perkembangan negara;
• Bentuk negara menyoal negara baik secara
sosiologis maupun yuridis;
• Susunan negara menyoal pembagian
kedaulatan diantara beberapa bagian dari
negara.

51. Tipe Negara
Diklasifikasikan kedalam 5 Tipe Negara:
• Tipe Negara Timur Kuno
• Tipe Negara Yunani Kuno
• Tipe Nagara Romawi Kuno
• Tipe Negara Abad Pertengahan
• Tipe Negara Modern

52. Negara Timur Kuno
Ciri-ciri pokok:
• Negara didasarkan pada faham keagamaan
(religion).
• Kekuasaan absolut dan despotisme (lalim),
pemerintahan oleh raja-raja yang berkuasa
mutlak dan sewenang-wenang (the King can
do not wrong)  negara-negara barat.
• Raja bertanggung jawab  keburukan dan
kebaikan masyarakatnya.
• Theocracy dan absolute

53. Negara Yunani Kuno
• Negara kota (polis, city state, stad staat) dan
demokrasi langsung.
• Manusia adalah zoon politicon  status activus
(aktif terlibat dalam urusan pemerintahan).
• Setiap warga  memenuhi tugas kenegaraan
(masyarakat negara), juga memenuhi tugas
keagamaan (masyarakat agama).
• Penguasa atau pemerintah harus dari kalangan
orang-orang pintar (aristoktasi).

54. Negara Romawi Kuno
• Fase Sejarah Romawi Kuno: (a) fase kerjaan;
(b) fase republik; (c) fase principat; (d) fase
dominat.
• Fase Kerajaan dan Republik  ajaran-ajaran
yunani, kerajaan (sparta), republik (athena) 
city state.
• Demokrasi tidak mungkin terjadi  rakyat harus
menyerahkan kekuasaannya pada Caesar
(caesarismus) berdasarakan kepercayaan rakyat
kepada caesar melalui perjanjian (lex regia) 
fase principatdandominat (ulpianus).
• Caesar  absolut dan berkuasa penuh

55. Negara Abad Pertengahan
• Lanjutan dari tipe negara Romawi Kuno
• Teori hukum perdata (dasar-dasar dalam
bernegara)  faham dualisme (hak raja (rex),
hak rakyat (regnum).
• Teori Patrimonial (feodalisme) kekuasaan
berdasarkan hak milik.
• Teori Teokratis (perlawanan gereja) dan Teori
Sekularisme
• 2 aliran: (1) Kelanjutan absolutisme Romawi
Kuno; (2) Kedaulatan rakyat.

56. Negara Modern
• Tipe Negara Hukum (kaum borjuis liberal) 
negara hukum yang demokratis.
• Demokrasi suatu bentuk politik bukan yuridis
(Rosseau)  absolut demokrasi (mayoritas
absolut, minoritas tertindas)  hukum
membatasi demokrasi.
• Kekuasaan dari rakyat (kedaulatan rakyat) 
pemerintahan oleh rakyat (konstitusinalisme).
• Negara Demokrasi; sistem dan lembaga
perwakilan.

57. Tipe Negara Dalam Tabel
No Tipe Ciri Utama
1. Negara Timur Kuno Teokrasi Absolut
2. Negara Yunani Kuno city state democracy
3. Negara Romawi Kuno primus inter pares
Raja-raja Absolut (caesar)
tradisi kodifikasi hukum
4. Negara Abad Pertengahan Teokrasi
Feodal dan dasar dualisme
dalam negara
5. Negara Modern Kedaulatan rakyat
Demokrasi
Sistem lembaga perwakilan

58. Bentuk Negara
2 Sudut Pandang Negara:
• Sosiologis  negara secara keseluruhan
(bangunan negara);
• Yuridis  dari sudut struktur atau isinya.
• Sudut pandang sosiologis  bentuk
negara.
• Sudut pandang yuridis  bentuk
pemerintahan.

59. Continue…
3 Aliran dalam menyoal bentuk negara:
• Aliran 1 (a tree partite classification of state):
memandang organisasi dihubungkan dengan
pemerintahannya, sehingga bentuk negara
bercampur dengan bentuk pemerintahan;
• Aliran 2 (a b partite classification of state):
memandang apriori terhadap dua bentuk yang
kontradiktif Machiavelli: Republik dan
monarki, atau demokrasi dan diktator.
• Aliran 3: mencoba memakai kriteria yang lain,
baik dalam menentukan bentuk negara, maupun
bentuk pemerintahan.

60. Continue…
• Aliran 1: 3 bentuk negara ideal (klasik
tradisonal) monarki, aristokrasi, dan
demokrasi (Plato, Aristoteles, Polybius, dan
Thomas Aquinas)
• Aliran 2: 2 bentuk negara republik dan
monarki (Machiavelli demokrasi dan
diktator)
• Aliran 3: kriteria sendiri (C.F. Strong dan
R.M. Mac Iver)

61. Bentuk Negara Aliran 1
• Plato  Aristocracy (smart), Timokrasi
(kepentingan penguasa), Oligarki (borjuis),
Demokrasi (kekuasaan rakyat)  Anarki,
Tirani (kekuasaan satu orang)  aristocracy.
• Aristoteles  (a) berdasarkan jumlah orang
yang memegang pemerintahan: (1 Orang)
Monarki dan Tirani, (Beberapa Orang)
Aristokrasi dan Oligarki, (Banyak Orang)
Politeia dan Demokrasi; (b) berdasarkan
kualitas pemerintahannya (pribadi atau
umum).

62. Bentuk Negara
Jumlah Orang
Memerintah Ideal Declaine
Satu Monarki Tirani
Beberapa Aristokrasi Oligarki
Banyak Politeia Demokrasi
Tabel Bentuk Negara Aristoteles

63. Continue…
• Polybius  Monarki (people trust) Tirani
(absolute)  Aristokrasi (priyayi) 
Oligarki  Demokrasi (from,by,for people/
representative)  Okhlokrasi (disorder) 
Monarki.
• Thomas Aquinas  1 Orang
(Monarki,Tirani)  Beberapa Orang
(Aristokrasi, Oligarki)  Rakyat (Politeia,
Demokrasi)

64. Tipe Negara Aliran 2
• Machiavelli  Republik (republica) dan
Monarki (principat)
• Jellinek  will/ desire one person (Monarki),
will/ desire (proses yuridis) gabungan orang-
orang (majelis/dewan) Republik
• Duguit Republik atau Monarki (pengangkatan
kepala negara). Turun-temurun (Monarki),
Diangkat (pemilu) Republik.
• Otto Koellreuteur  (equity) kesempatan yang
sama untuk menjadi pemimpin negara dengan
syarat-syarat. (un equity) warga negara dari
keturunan tertentu.

65. Tipe Negara Aliran 3
C.F. Strong:
• Bangunannya (kesatuan atau serikat)  otonomi
(unitary) dan negara bagian;
• Konstitusinya (naskah atau tidak) stabilitas
kepastian organisasi, dan pedoman;
• Badan Perwakilan (susunan dan syarat-syarat
pemangku jabatannya)
• Badan Eksekutif (bertanggung jawab pada
parlemen atau tidak); dan
• Hukum yang berlaku
• 3-4 bentuk pemerintahannya (negara dalam
strukturnya)

66. Continue…
R.M. Mac Iver
• Constitutional Basis  Oligarki (Monarki,
Dictatorship, Teokrasi, Plural Headship,
Demokrasi (Limited Monarki, Republik).
• Economic Basis Folk Economy Primitive
Gov, Feudal Gov, Capitalist Gov, Socialist Gov.
• Communal Basis  Tribal Gov, Polis Gov,
Country Gov, National Gov, Multtinational
Gov, Werid Gov.
• Sovereignty Basis  Unitary Gov, Empire
Colony Dependency, Federal Gov.

67. Continue…
Menurut Struktur Organisasinya:
• Monarki (Absolut, Konstitusional,
Monarki Parlementer)
• Republik (sistem parlementer, direct
control system (referendum dan
inisiatif rakyat), sistem presidensial
(check and balances)

68. Susunan Negara
• Susunan negara  pembagian kekuasaan secara
vertikal.
• 2 Macam Kemungkinan: (1) Unitary State;
(2) Federation State.
• Unitary State  negara yang tidak tersusun dari
beberapa negara (sifatnya tunggal).
• Authority (central gov) dibagi ke daerah-daerah
(autonomy)  decentralization system,
deconsentration system, auxiliary system.
• C.F. Strong  1) Supremasi dari Parlemen Pusat;
2) Tidak ada badan-badan lain berdaulat.

69. Continue…
• Federation State  terdiri dari beberapa
negara yang semula berdiri-sendiri (otonom),
kemudian bergabung menjadi satu negara,
dengan ikatan kerjasama antara negara-negara
tersebut, untuk kepentingan bersama.
• Federasi  menyerahkan sebagian urusannya
untuk diurus pemerintah federal, selebihnya
diurus oleh negara-negara bagian (reserve
powers).
• Urusan pemerintah federal  moneter, militer,
dan urusan pertahanan.

70. Negara Federasi (C.F. Strong)
Ciri Utama:
• Supremasi dan konstitusi dalam federasi itu
terwujud;
• Pembagian kekuasaan (distribution of powers)
antara negara federasi dengan negara-negara
bagian;
• Suatu lembaga diberi wewenang untuk
menyelesaikan perselisihan antara pemerintah
federal dengan pemerintah negara bagian.

71. Negara Konfederasi
• Konfederasi  serikat negara-negara.
• Bersatunya beberapa negara demi kepentingan
bersama, tidak berifat erat atau renggang,
sehingga hampir menyerupai perjanjian
multilateral.
• Kedaulatan dipegang oleh negara-negara yang
ada/ bersangkutan.
• Perbedaan negara serikat dan serikat negara-
negara  seberapa jauh policy yang dibuat
pemerintah pusat itu berlaku; langsung dan
tidak langsung berlaku bagi warga negara.

72. Faham-faham Penyelenggaraan
Negara Dan Pemerintahan
By: Yana Syafrie
Jurusan Ilmu pemerintahan UMM
Jl. Raya Tlogomas No.246
syafrie@umm.ac.id

73. Bentuk Negara (Aliran 2)
Negara Kerajaan (Monarki)
• Kepala negaranyaRaja, sultan, Kaisar,
ratu.
• Kepala negara diangkat/dinobatkan secara
turun temurun (kultur)
• Kepala Negara simbol (persatuan dan
kesatuan bangsa, dihormati)
• Contoh:Inggris,Belanda, Jepang, Jerman,dll.

74. Continue...
Negara Republik
• Kepala Negara presiden
• Republik serikat dan kesatuan
• Kepala Negara Presiden (simbol, kecuali
sistem pemerintahannya memberikan posisi
dominan kepada presiden)
• Kepala pemerintahan PM

75. Negara Republik
Negara
Republik
Negara Republik
Kesatuan
Negara Republik
Serikat
Negara Republik
Serikat Parlementer
Negara Republik
Serikat Presidensil
Negara Republik
Kesatuan Parlementer
Negara Republik
Kesatuan Presidensil

76. Negara Kerajaan
Negara
Kerajaan
Negara Kerajaan
Kesatuan
Negara Kerajaan
Serikat
Negara Kerajaan
Serikat Parlementer
Negara Kerajaan
Serikat Presidensil
Negara Kerajaan
Kesatuan Parlementer
Negara Kerajaan
Kesatuan Presidensil

77. Sistem Pemerintahan
Pemerintahan Parlementer
• Pemerintahan dipilih secara langsung oleh warga
• Anggota dan Pemimpin kabinet (PM) dipilih oleh
parlemen
• Double Function (legislatif dan eksekutif)
• To GovernPartai Pemenang Pemilu/Koalisi Partai
• Kabinet bertahan didukung mayoritas parlemen
• Parlemen  menjatuhkan kabinet (mosi tidak percaya)
• PM membubarkan parlemen

78. Continue…
Pemerintahan Presidensil
• Eksekutif dan Legislatif Independent
• Authority dipilih rakyat secara terpisah
• Pelaksana Kebijakan Presiden
• Kepala Negara + Kepala Pemerintahan
Presiden
• Kabinet bertanggung Jawab  Presiden

79. Pemerintahan Campuran
• Presiden Kepala Negara
• Kepala Pemerintahan PM
• Kabinet Bertanggung Jawab Palemen
• Presiden tidak dapat dijatuhkan Parlemen
• Presiden dapat membubarkan parlemen

80. Pemerintahan Diktator Proletariat
• Kepartaian Tunggal
• Kemakmuran Rakyat banyak
• Tidak ada Hak Individu
• Pemerintahan Komunis
• Sistem Pemerintahan Totaliter

81. Pemisahan Kekuasaan Negara
(Separation of Power)
By: Yana Syafrie
Jurusan Ilmu Pemerintahan UMM
Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang

82. Teori-Teori Fungsi Negara
John Locke
• Fungsi Legislatif
• Fungsi Eksekutif
• Fungsi Federatif
Montesqiueu
• Fungsi Legislatif
• Fungsi Eksekutif
• Fungsi Yudikatif
Trias
Politic
a
Theory
Distribution
of Power

83. 3 Jenis Kekuasaan (Montesquieu)
• Kekuasaan yang bersifat mengatur,
atau menentukan peraturan;
• Kekuasaan yang bersifat melaksanakan
peraturan; dan
• Kekuasaan yang bersifat mengawasi
pelaksanaan peraturan tersebut

84. Continue…
3 Jenis kekuasaan itu harus didistribusikan:
• Kekuasaan yang bersifat mengatur adalah
kekuasaan perundang-undangan diserahkan
kepada organ legislatif;
• Kekuasaan yang bersifat melaksanakan
peraturan diserahkan kepada organ eksekutif;
• Kekuasaan yang bersifat mengawasi
pelaksanaan peraturan diserahkan kepada
organ yudikatif.

85. 3 Perbedaan Penafsiran Teori
• Di Amerika Serikat: pemisahan kekuasaan
yang tegas, pemisahan organ-organnya 
Sistem Pemerintahan Presidensial.
• Di Eropa Barat: organ yang satu dengan yang
lainnya terdapat hubungan timbal balik,
seperti eksekutif dengan legislatif  Sistem
Pemerintahan Parlementer.
• Di Swiss: badan eksekutif hanyalah badan
pelaksana dari apa yang digariskan badan
legislatif Sistem Pemerintahan
Referendum

86. Pemisahan Kekuasaan (Gabriel
A. Almond)
•Rule Making Function
•Rule Application Function
•Rule Adjudication Function

87. Rule Making Function
• Berwenang merumuskan kemauan rakyat
atau kemauan umum (public interest)
dengan jalan menentukan kebijaksanaan
umum (public policy) yang mengikat
seluruh masyarakat.
• Badan yang berhak menyelenggarakan
kedaulatan rakyat dengan jalan menentukan
public policy dan menuangkannya dalam
undang-undang.

88. Continue…
• Teori Perwakilan  Indirect Democracy
• Perwakilan seseorang atau kelompok yang
mempunyai kemampuan atau kewajiban
untuk berbicara atau bertindak atas nama
suatu kelompok yang lebih besar.
• Perwakilan miniatur dari masyarakat secara
keseluruhan (perasaan, pikiran, peta kondisi
masy).
• Perwakilan  principal agent (bertinak atas
nama pihak lain)

89. Jenis Perwakilan
2 Jenis Perwakilan (C.F. Strong):
• Perwakilan Politik  terjadi dari
adanya pe milihan umum (pemilu).
• Perwakilan Fungsional  dengan
menggunakan mekanisme peng-
angkatan.

90. 4 Kategori Perwakilan
• Independent  prinsip kepentingan publik
yang diperjuangkan tidak tergantung rakyat
atau pemerintah.
• Partai  Prinsip perjuangannya sesuai dengan
program yang telah digariskan oleh partai.
• Rakyat  memperjuangkan kepentingan
rakyat, akuntabilitas pada konstituen.
• Pemerintah  mewakili kepentingan
pemerintah, orientasinya hanya sebagai
kepanjangan tangan pemerintah.

91. Hakikat Fungsi Legislatif
• Upaya Mencegah terjadinya absolutisme
pemerintahan.
• Adanya unsur pengawasan (check and
balances), dan mendampingi eksekutif.
• Fungsi Kontrol (tertib, teratur, sustainable,
efektif, dan efesien)  Planning, Progress
Report, Decision/action.

92. Fungsi Badan Legislatif
• Policy Making and Law
Making Function (initiative,
amendment, budget authority)
• To Control Executive (guard,
specially control authority)

93. Fungsi Kontrol
• Question Hour
• Interpellation  meminta
keterangan
• Enquete  mengadakan
penyelidikan sendiri
• Mosi  Sistem Parlementer