Dokumen tersebut membahas pedoman pendirian satuan PAUD (Taman Kanak-Kanak dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa) oleh pemerintah desa atau masyarakat. Terdapat persyaratan administratif seperti identitas pendiri dan surat keterangan domisili, serta persyaratan teknis seperti dokumen hak atas tanah/bangunan, rencana pembiayaan, dan rencana pengembangan satuan PAUD.

1. 1
JUKNIS PENDIRIAN SATUAN PAUD
Drs. Sujud Marwoto

2. 2
KATA PENGANTAR
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun
2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan implementasi
dari amanat dari ketentuan Pasal 182 ayat (11) dan Pasal 185 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Agar proses pemberian izin pendirian satuan PAUD dapat terlaksana dengan baik,
diperlukan petunjuk teknis yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah provinsi atau
kabupaten/kota, dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, dan
unsur lain yang terkait dengan pemberian izin pendirian satuan PAUD.
Petunjuk teknis ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan pendirian
satuan PAUD bagi pemerintah kabupaten/kota, pemerinah desa, dan masyarakat.
Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya
kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan petunjuk teknis ini.
Jakarta, ......... 2014
Direktur Jenderal PAUDNI,
.................................

3. 3
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu program yang
bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak sejak lahir sampai
anak berusia 6 tahun, agar mereka kelak memiliki kesiapan memasuki jenjang
pendidikan dasar.
Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan kebijakan
pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai salah satu program
prioritas pembangunan pendidikan nasional.
Kebijakan yang ditetapkan pemerintah adalah menerbitkan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini, yang merupakan penjabaran atau pengaturan lebih
lanjut dari Pasal 28 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional dan Pasal 182 ayat 11 dan pasal 185 ayat 2 Peraturan
Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertujuan untuk menata
kelembagaan PAUD di masyarakat dengan:
a) Menyederhanakan perizinan pendirian Satuan PAUD;
b) Memperluas partisipasi masyarakat sebagai pendiri satuan PAUD; dan
c) Memastikan layanan PAUD yang sesuai dengan standar.
B. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang Undang
Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaiman
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Repuplik Indonesia Nomor 32
Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pendidikan (Lembar Negara
Repuplik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan lemaran Negara
Repuplik Indonesia Nomor 5410);

4. 4
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 tahun 2014
tentang Kurikulum PAUD 2013.
C. TUJUAN
1. Acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota,
pemerintah desa, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam
pendirian satuan PAUD.
2. Meningkatkan mutu dan akuntabilitas pelayanan publik terkait prosedur
permohonan pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Menjamin mutu penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai
dengan standar nasional pendidikan dan standar nasional PAUD.

5. 5
D. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup petunjuk teknis pendirian satuan PAUD meliputi pengertian,
persyaratan pendirian satuan PAUD, pembinaan dan pengawasan, monitoring,
perubahan satuan PAUD.
E. PENGERTIAN
1. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu
upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan
usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan
rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih
lanjut.
2. Pendirian satuan PAUD adalah proses atau cara mendirikan satuan PAUD
sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
3. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa,
Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.
4. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk
satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program
pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam)
tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
5. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TKLB adalah
salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang
menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat)
tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6
(enam) tahun.
6. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salahsatu bentuk
satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program
pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan
prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
7. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalahsalah satu
bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan
program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun
dengan prioritas sejak lahir dengan usia 4 (empat) tahun.
8. Satuan pendidikan anak usia dini Sejenis yang selanjutnya disebut SPS
adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang
menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan
6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan
kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.
9. Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping,
guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada
satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses
pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan
pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
10. Tenaga kependidikan PAUD adalah pengawas/penilik, kepala/pengelola,
tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada
satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan
penyelenggaraan PAUD.

6. 6
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kabupaten/Kota
dalam wilayah kerja Kecamatan.
13. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Pendidikan Kecamatan adalah lembaga
yang melaksanakan kebijakan Pemerintah kabupaten/kota dalam bidang
pendidikan dan merupakan perpanjangan tangan dinas pendidikan
kabupaten atau kota dalam mengimplementasikan peraturan dan kebijakan
dalam pendidikan di tingkat kecamatan.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendidikan.
15. Dinas adalah dinas atau suku dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur
pembantu bupati/walikota yang ditunjuk dalam menyelenggarakan
perizinan di kabupaten/kota.
17. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yangmenyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang PAUD.

7. 7
BAB II
PENDIRIAN SATUAN PAUD
Satuan PAUD dapat didirikan oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa dan
masyarakat. Masyarakat terdiri dari orang perseorangan, kelompok orang atau badan
hukum.
A. PEMERINTAH DESA ATAU MASYARAKAT
1. PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) / TAMAN KANAK-KANAK LUAR
BIASA (TKLB)
a. I Persyaratan Administatif yang meliputi:
1) Identitas pendiri:
a) Kartu tanda penduduk untuk orang perseorangan;
b) Kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akte pendirian
persekutuan perdata untuk kelompok orang;
c) Akte pendirian dan penetapan sebagai badan hukum bersifat nirlaba
berbentuk yayasan, perkumpulan atau badan lain sejenis;
d) Dalam hal permohonan diajukan oleh pemerintah desa, maka
dilampirkan surat keputusan kepala desa tentang penugasan
tim/panitia pembentukan/pendirian TK/TKLB; dan
e) Dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa hukum, maka
dilampirkan surat kuasa bermaterai cukup dari orang yang berhak
mewakili yayasan/perkumpulan/badan hukum yang bersangkutan;
2) Surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah (contoh format
pada lampiran 1).
3) Susunan pengurus TK/TKLB dan rincian tugas (contoh format pada
lampiran 2).
b. Persyaratan teknis yang meliputi:
1) Hasil penilaian kelayakan dalam bentuk surat pernyataan pendiri (contoh
format pada lampiran 3), dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
a) fotokopi dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan
bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan TK/TKLB yang
sah atas nama pendiri. Dalam hal tanah/bangunan dengan status sewa
atau pinjam pakai, jangka waktunya minimal 5 tahun;
b) fotokopi akta pendirian dan perubahan yayasan, perkumpulan, atau
badan lain sejenis;
c) fotokopi surat penetapan badan hukum yayasan, perkumpulan, atau
badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum;
Dalam hal pendiri adalah cabang dari induk yayasan/
perkumpulan/badan lain sejenis, harus melampirkan surat keputusan
susunan kepengurusan cabang dari induk organisasi yang
bersangkutan.

8. 8
d) data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan TK/TKLB
paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran (contoh format pada
lampiran 4).
2) Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) TK/TKLB yang
ditandatangani oleh pendiri, yang memuat (contoh format pada lampiran
5):
a) visi dan misi;
b) kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) TK/TKLB;
c) sasaran usia peserta didik;
d) pendidik dan tenaga kependidikan;
e) sarana dan prasarana;
f) struktur organisasi;
g) pembiayaan;
h) pengelolaan;
i) peran serta masyarakat; dan
j) rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima)
tahun(contoh format pada lampiran 6).
3) Dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK/TKLB meliputi
:
a) Dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) TK/TKLB yang
ditandatangani oleh pendiri dan kepala satuan/pendidik serta
disahkan oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk (contoh format
pada lampiran 7);
b) Dokumen kualifikasi dan kompetensi berupa ijazah dan/atau sertifikat
pelatihan/pendidikan/kursus PAUD, bagi pendidik dan tenaga
kependidikan yang diikat dengan perjanjian kerja antara pendiri
dengan pendidik dan tenaga kependidikan (contoh format pada
lampiran 8);
c) Dokumen sarana dan prasarana yang mencakup luas lahan, luas
bangunan dan sarana/fasilitas bermain indoor dan outdoor (contoh
format pada lampiran 9);
(1) total luas lahan yang bisa dimanfaatkan (minimal) 300 m2.
(2) alat permainan edukatif (indoor dan outdoor).
d) Dokumen pembiayaan/Rencana Anggaran Pendapatan Satuan
Pendidikan TK/TKLB yang menjelaskan paling sedikit tentang jenis
dan pemanfaatannya, sumber pembiayaan, dan pengawasan serta
pertanggungjawaban (contoh format pada lampiran 10).
b. Tata Cara Pendirian
1) Pendiri mengajukan permohonan izin pendirian TK/TKLB kepada
kepala dinas pendidikan kabupaten/kota dengan melampirkan
persyaratan pendirian. (contoh format pada lampiran 11)
Dalam hal permohonan izin pendirian TK/TKLB diajukan kepada
kepala SKPD, maka pengajuan permohonan dimaksud melalui kepala

9. 9
dinas atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan
pendirian TK/TKLB.
2) Kepala dinas dapat membentuk tim dalam penelaahan terhadap
permohonan izin pendirian dimaksud berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
3) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk menelaah kelengkapan
persyaratan pendirian TK/TKLB dengan memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
a) Data mengenai perimbangan antara jumlah TK/TKLB yang telah
ada dengan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia
sasaran yang akan dilayani di wilayah tersebut;
b) Data mengenai perkiraan jarak TK/TKLB yang akan didirikan di
antara TK/TKLB terdekat;
c) Data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan TK/TKLB
yang akan didirikan per usia anak yang dilayani; dan
d) Ketentuan penyelenggaraan satuan PAUD yang ditetapkan oleh
pemprov/pemkab/pemkot.
4) Kepala Dinas memberikan persetujuan atau penolakan atau
rekomendasi kepada kepala SKPD atas permohonan izin pendirian
TK/TKLB berdasarkan hasil telaahan (contoh format pada lampiran 13
dan 13.1).
5) Kepala Dinas atau kepala SKPD menerbitkan keputusan izin pendirian
TK/TKLB paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan
diterima kepala dinas (contoh format pada lampiran 14).
2. PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB)
a. Persyaratan administrasi yang meliputi:
1) Identitas pendiri:
a) Kartu tanda penduduk untuk orang perseorangan;
b) Kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akte pendirian
persekutuan perdata untuk kelompok orang;
c) Akte pendirian dan penetapan sebagai badan hukum bersifat nirlaba
berbentuk yayasan, perkumpulan atau badan lain sejenis;
d) Dalam hal permohonan diajukan oleh pemerintah desa, maka
dilampirkan surat keputusan kepala desa tentang penugasan
tim/panitia pembentukan/pendirian KB;
e) Dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa hukum, maka
dilampirkan surat kuasa bermaterai cukup dari orang yang berhak
mewakili yayasan/perkumpulan/ badan hukum yang bersangkutan;
2) Surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah (contoh format pada
lampiran 1).
3) Susunan pengurus KB dan rincian tugas (contoh format pada lampiran
2)

10. 10
b. Persyaratan teknis yang meliputi:
1) Hasil penilaian kelayakan dalam bentuk surat pernyataan pendiri
(contoh format pada lampiran 3), dengan melampirkan dokumen
sebagai berikut:
a) fotokopi dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah
dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan KB
yang sah atas nama pendiri. Dalam hal tanah/bangunan dengan
status sewa atau pinjam pakai, jangka waktunya minimal 5 tahun;
b) Dalam hal pendiri adalah badan hukum harus melampirkan
fotokopi akta pendirian dan perubahan yayasan, perkumpulan,
atau badan lain sejenis;
c) Dalam hal pendiri adalah badan hukum harus melampirkan
fotokopi surat penetapan badan hukum yayasan, perkumpulan,
atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum;
d) dalam hal pendiri adalah cabang dari induk yayasan/
perkumpulan/badan lain sejenis, harus melampirkan surat
keputusan susunan kepengurusan satuan PAUD dari induk
organisasi yang bersangkutan (contoh format pada lampiran 4);
dan
e) data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan KB
paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran (contoh format
pada lampiran 5).
2) Dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB meliputi :
a) Dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) KB yang
ditandatangani oleh pendiri dan kepala satuan/pendidik serta
disahkan oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk. (contoh
format pada lampiran 8);
b) Dokumen kualifikasi dan kompetensi berupa ijazah dan/atau
sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD, bagi pendidik dan
tenaga kependidikan yang diikat dengan perjanjian kerja antara
pendiri dengan pendidik dan tenaga kependidikan (contoh format
pada lampiran 9);
c) Dokumen sarana dan prasarana yang mencakup luas lahan, luas
bangunan dan sarana/fasilitas bermain indoor dan outdoor
(contoh format pada lampiran 10) :
(1) Total luas lahan yang bisa dimanfaatkan minimal 150 m2.
(2) alat permainan edukatif (indoor dan outdoor).
d) Dokumen pembiayaan/Rencana Anggaran Pendapatan Satuan
Pendidikan KB yang menjelaskan paling sedikit tentang jenis dan
pemanfaatannya, sumber pembiayaan, dan pengawasan serta
pertanggungjawaban (contoh format pada lampiran 11).

11. 11
b. Tata Cara Pendirian
1) Pendiri mengajukan permohonan izin pendirian KB kepada kepala dinas
pendidikan kabupaten/kota dengan melampirkan persyaratan
pendirian. (contoh format pada lampiran 12)
Dalam hal permohonan izin pendirian KB diajukan kepada kepala SKPD,
maka pengajuan permohonan dimaksud melalui kepala dinas atau
pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan pendirian KB
(contoh format pada lampiran 12.1).
2) Kepala dinas dapat membentuk tim dalam penelaahan terhadap
permohonan izin pendirian dimaksud berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
3) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk menelaah kelengkapan
persyaratan pendirian KB dengan memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
a) Data mengenai perimbangan antara jumlah KB yang telah ada
dengan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran
yang akan dilayani di wilayah tersebut;
b) Data mengenai perkiraan jarak KB yang akan didirikan di antara
KB terdekat;
c) Data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan KB yang akan
didirikan per usia anak yang dilayani; dan
d) Ketentuan penyelenggaraan satuan PAUD yang ditetapkan oleh
pemprov/pemkab/pemkot.
4) Kepala Dinas memberikan persetujuan atau penolakan atau
rekomendasi kepada kepala SKPD atas permohonan izin pendirian KB
berdasarkan hasil telaahan (contoh format pada lampiran 13 dan 13.1).
5) Kepala Dinas atau kepala SKPD menerbitkan keputusan izin pendirian
KB paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan diterima
kepala dinas (contoh format pada lampiran 14).
3. PENDIRIAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
a. Persyaratan Pendirian yang meliputi:
1) Identitas pendiri:
a) Kartu tanda penduduk untuk orang perseorangan;
b) Kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akte pendirian
persekutuan perdata untuk kelompok orang;
c) Akte pendirian dan penetapan sebagai badan hukum bersifat nirlaba
berbentuk yayasan, perkumpulan atau badan lain sejenis;
d) Dalam hal permohonan diajukan oleh pemerintah desa, maka
dilampirkan surat keputusan kepala desa tentang penugasan
tim/panitia pembentukan/pendirian SPS; dan

12. 12
e) Dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa hukum, maka
dilampirkan surat kuasa bermaterai cukup dari orang yang berhak
mewakili yayasan/perkumpulan/ badan hukum yang bersangkutan;
2) Surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah (contoh format pada
lampiran 1).
3) Susunan pengurus SPS dan rincian tugas (contoh format pada lampiran
2).
b. Persyaratan teknis yang meliputi:
1) Hasil penilaian kelayakan dalam bentuk surat pernyataan pendiri
(contoh format pada lampiran 3), dengan melampirkan dokumen
sebagai berikut:
a) fotokopi dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah
dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan SPS
yang sah atas nama pendiri. Dalam hal tanah/bangunan dengan
status sewa atau pinjam pakai, jangka waktunya minimal 5 tahun;
b) dalam hal pendiri adalah badan hukum harus melampirkan
fotokopi akta pendirian dan perubahan yayasan, perkumpulan,
atau badan hukum lain sejenis yang bersifat nirlaba;
c) dalam hal pendiri adalah badan hukum harus melampirkan
fotokopi surat penetapan badan hukum yayasan, perkumpulan,
atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum;
d) dalam hal pendiri adalah cabang dari induk yayasan/
perkumpulan/badan lain sejenis, harus melampirkan surat
keputusan susunan kepengurusan satuan PAUD dari induk
organisasi yang bersangkutan (contoh format pada lampiran 4);
dan
e) data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan SPS
paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran (contoh format
pada lampiran 5).
2) Dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan SPS meliputi :
a) Dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) SPS yang
ditandatangani oleh pendiri dan kepala satuan/pendidik serta
disahkan oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk. (contoh
format pada lampiran 8);
b) Dokumen kualifikasi dan kompetensi berupa ijazah dan/atau
sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD, bagi pendidik dan
tenaga kependidikan yang diikat dengan perjanjian kerja antara
pendiri dengan pendidik dan tenaga kependidikan (contoh format
pada lampiran 11);
c) Dokumen sarana dan prasarana yang mencakup luas lahan, luas
bangunan dan sarana/fasilitas bermain indoor dan outdoor
(contoh format pada lampiran 12):
(1) Total luas lahan yang bisa dimanfaatkan minimal150 m2.

13. 13
(2) alat permainan edukatif (indoor dan outdoor).
d) Dokumen pembiayaan/Rencana Anggaran Pendapatan Satuan
Pendidikan SPS yang menjelaskan paling sedikit tentang jenis dan
pemanfaatannya, sumber pembiayaan, dan pengawasan serta
pertanggungjawaban(contoh format pada lampiran 13).
c. Tata Cara Pendirian
1) Pendiri mengajukan permohonan izin pendirian SPS kepada kepala
dinas pendidikan kabupaten/kota dengan melampirkan persyaratan
pendirian. (contoh format pada lampiran 12)
Dalam hal permohonan izin pendirian SPS diajukan kepada kepala SKPD,
maka pengajuan permohonan dimaksud melalui kepala dinas atau
pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan pendirian SPS
(contoh format pada lampiran 12)
(contoh format pada lampiran 14).
2) Kepala dinas dapat membentuk tim dalam penelaahan terhadap
permohonan izin pendirian dimaksud berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
3) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk menelaah kelengkapan
persyaratan pendirian SPS dengan memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
a) Data mengenai perimbangan antara jumlah SPS yang telah ada
dengan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran
yang akan dilayani di wilayah tersebut;
b) Data mengenai perkiraan jarak SPS yang akan didirikan di antara
SPS terdekat;
c) Data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan SPS yang akan
didirikan per usia anak yang dilayani; dan
d) Ketentuan penyelenggaraan satuan PAUD yang ditetapkan oleh
pemprov/pemkab/pemkot (jika ada).
4) Kepala Dinas memberikan persetujuan atau penolakan atau
rekomendasi kepada kepala SKPD atas permohonan izin pendirian SPS
berdasarkan hasil telaahan (contoh format pada lampiran 15).
5) Kepala Dinas atau kepala SKPD menerbitkan keputusan izin pendirian
SPS paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan diterima
kepala dinas (contoh format pada lampiran 16).
4. TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA)
a. Persyaratan Pendirian yang meliputi:
1) Identitas pendiri:
a) Kartu tanda penduduk untuk orang perseorangan;
b) Kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akte pendirian
persekutuan perdata untuk kelompok orang;

14. 14
c) Akte pendirian dan penetapan sebagai badan hukum bersifat nirlaba
berbentuk yayasan, perkumpulan atau badan lain sejenis;
d) Dalam hal permohonan diajukan oleh pemerintah desa, maka
dilampirkan surat keputusan kepala desa tentang penugasan
tim/panitia pembentukan/pendirian TPA; dan
e) Dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa hukum, maka
dilampirkan surat kuasa bermaterai cukup dari orang yang berhak
mewakili yayasan/perkumpulan/ badan hukum yang bersangkutan;
2) Surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah (contoh format pada
lampiran 1).
3) Susunan pengurus TPA dan rincian tugas (contoh format pada lampiran
2).
b. Persyaratan teknis yang meliputi:
1) Hasil penilaian kelayakan dalam bentuk surat pernyataan pendiri
(contoh format pada lampiran 3), dengan melampirkan dokumen
sebagai berikut:
a) fotokopi dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan
bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan TPA yang
sah atas nama pendiri. Dalam hal tanah/bangunan dengan status
sewa atau pinjam pakai, jangka waktunya minimal 5 tahun;
b) fotokopi akta pendirian dan perubahan yayasan, perkumpulan, atau
badan lain sejenis;
c) fotokopi surat penetapan badan hukum yayasan, perkumpulan, atau
badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum;
d) dalam hal pendiri adalah cabang dari induk yayasan/
perkumpulan/badan lain sejenis, harus melampirkan surat
keputusan susunan kepengurusan satuan PAUD dari induk
organisasi yang bersangkutan (contoh format pada lampiran 4); dan
e) data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan TPA
paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran (contoh format
pada lampiran 5).
2) Dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan TPA meliputi :
a) Dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) TPA yang
ditandatangani oleh pendiri dan kepala satuan/pendidik serta
disahkan oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk. (contoh
format pada lampiran 8);
b) Dokumen kualifikasi dan kompetensi berupa ijazah dan/atau
sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD, bagi pendidik dan
tenaga kependidikan yang diikat dengan perjanjian kerja antara
pendiri dengan pendidik dan tenaga kependidikan (contoh format
pada lampiran 11);

15. 15
c) Dokumen sarana dan prasarana yang mencakup luas lahan, luas
bangunan dan sarana/fasilitas bermain indoor dan outdoor
(contoh format pada lampiran 12) :
(1) Total luas lahan yang bisa dimanfaatkan minimal 150 m2.
(2) alat permainan edukatif (indoor dan outdoor).
d) Dokumen pembiayaan/Rencana Anggaran Pendapatan Satuan
Pendidikan TPA yang menjelaskan paling sedikit tentang jenis dan
pemanfaatannya, sumber pembiayaan, dan pengawasan serta
pertanggungjawaban (contoh format pada lampiran 13).
c. Tata Cara Pendirian
1) Pendiri mengajukan permohonan izin pendirian TPA kepada kepala
dinas pendidikan kabupaten/kota dengan melampirkan persyaratan
pendirian.(contoh format pada lampiran 12)
Dalam hal permohonan izin pendirian TPA diajukan kepada kepala
SKPD, maka pengajuan permohonan dimaksud melalui kepala dinas atau
pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan pendirian TPA
((contoh format pada lampiran 12.1).
2) Kepala dinas dapat membentuk tim dalam penelaahan terhadap
permohonan izin pendirian dimaksud berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
3) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk menelaah kelengkapan
persyaratan pendirian TPA dengan memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
a) Data mengenai perimbangan antara jumlah TPA yang telah ada
dengan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran
yang akan dilayani di wilayah tersebut;
b) Data mengenai perkiraan jarak TPA yang akan didirikan di antara
TPA terdekat;
c) Data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan TPA yang akan
didirikan per usia anak yang dilayani; dan
d) Ketentuan penyelenggaraan satuan PAUD yang ditetapkan oleh
pemprov/pemkab/pemkot.
4) Kepala Dinas memberikan persetujuan atau penolakan atau
rekomendasi kepada kepala SKPD atas permohonan izin pendirian TPA
berdasarkan hasil telaahan (contoh format pada lampiran 15).
5) Kepala Dinas atau kepala SKPD menerbitkan keputusan izin pendirian
TPA paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan diterima
kepala dinas (contoh format pada lampiran 16).
B. PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
1. Pendirian satuan PAUD yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota
ditetapkan oleh bupati/walikota atas usul kepala dinas sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

16. 16
2. Persyaratan pendirian satuan PAUD yang ditetapkan oleh pemerintah
kabupaten/kota mengikuti persyaratan teknis pendirian satuan PAUD yang
didirikan oleh pemerintah desa atau masyarakat diatas.
3. Persyaratan teknis pendirian satuan PAUD yang didirikan oleh pemerintah
kabupaten/kota harus memenuhi standar nasional pendidikan anak usia dini.

17. 17
BAB III
PERUBAHAN DAN PENUTUPAN SATUAN PAUD
A. PERUBAHAN SATUAN PAUD
1. Perubahan Nama
a. Persyaratan
Berita acara perubahan nama satuan PAUD dan keputusan perubahan
nama satuan PAUD oleh pengurus/pengelola satuan PAUD yang
diketahui/disetujui oleh pendiri.
b. Tata Cara
1) Pengurus/pengelola melaporkan kepada kepala dinas atau kepala
SKPD.
2) Kepala dinas atau kepala SKPD mencatat perubahan nama satuan
PAUD (sinkronisasi dengan pendataan satuan PAUD).
3) Kepala dinas atau kepala SKPD mengeluarkan surat keterangan
perubahan nama satuan PAUD.
2. Perubahan Bentuk
Dalam juknis ini yang dimaksud dengan perubahan bentuk satuan PAUD adalah
bentuk lama satuan PAUD yang telah mendapat izin pendirian berkeinginan
untuk melakukan perubahan bentuk satuan PAUD.
a. Perubahan bentuk satuan PAUD terdiri atas:
1) Penggantian bentuk satuan PAUD lama dengan bentuk satuan PAUD
baru. Contoh dari semula menyelenggarakan satuan berbentuk
kelompok bermain menjadi bentuk satuan PAUD taman kanak-kanak
atau satuan PAUD lainnya.
2) Penambahan bentuk satuan PAUD lama dengan bentuk satuan PAUD
baru.
Contoh semula hanya menyelenggarakan satuan PAUD taman kanak-
kanak ditambah dengan satuan bentuk kelompok bermain atau satuan
PAUD lainnya.
Dalam hal penambahan satuan maka berlaku ketentuan perjenjangan
satuan berdasarkan kelompok usia anak.
Contoh semula menyelenggarakan satuan Kelompok Bermain bagi
anak usia 2 sampai dengan 6 tahun, ketika menambah satuan taman
kanak-kanak, maka Kelompok Bermain diprioritaskan untuk
memberikan satuan bagi anak usia 2 sampai 4 tahun.

18. 18
b. Persyaratan perubahan bentuk
1) Penggantian satuan PAUD lama dengan satuan PAUD baru dengan
melampirkan persyaratan pendirian bentuk satuan PAUD baru.
2) Penambahan satuan PAUD lama dengan satuan PAUD baru dengan
melampirkan persyaratan pendirian bentuk satuan PAUD baru yang
dapat berbagi sumber daya (Pendidik, Tenaga Kependidikan dan
Sarana Prasarana).
c. Tata Cara Perubahan Bentuk
Pendiri satuan PAUD mengajukan izin kepada kepala dinas pendidikan atau
kepala SKPD kabupaten/kota dengan persyaratan dan tata cara pendirian
satuan PAUD baru.
3. Perubahan Pendiri Antar Masyarakat
Perubahan pendiri antar masyarakat adalah perubahan/penggantian pendiri
satuan PAUD antar orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan
hukum.
a. Persyaratan
1) Dokumen serah terima dari pendiri lama ke pendiri baru.
2) Kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD.
b. Tata Cara
Pendiri baru atau yang diberi kuasa mengajukan izin kepada kepala dinas
atau kepala SKPD dengan melampirkan persyaratan pendirian satuan
PAUD sesuai tata cara pendirian satuan PAUD.
4. Perubahan status satuan PAUD
Perubahan status satuan PAUD yang semula didirikan oleh masyarakat atau
pemerintah desa menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh pemerintah
kabupaten/kota atau sebaliknya.
a. Persyaratan
1) Dokumen serah terima satuan PAUD yang diselenggarakan oleh
masyarakat atau pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten/kota.
2) Persyaratan pendirian satuan PAUD baru yang diselenggarakan oleh
pemerintah kabupaten/kota.
b. Tata Cara
Kepala Dinas mengajukan usulan perubahan status sesuai tata cara
pendirian satuan PAUD yang diselengarakan oleh pemerintah
kabupaten/kota.

19. 19
5. Perubahan Lokasi
Perubahan lokasi adalah perpindahan lokasi satuan PAUD dari satu wilayah ke
wilayah lain.
a. Persyaratan
Surat Keterangan domisili satuan PAUD baru yang dikeluarkan oleh
pemerintah desa/kelurahan setempat.
b. Tata Cara
1) Pendiri satuan PAUD melaporkan kepada kepala dinas atau kepala
SKPD yang berwenang
2) Dalam hal perpindahan lokasi berada dalam satu wilayah
desa/kelurahan, maka kepala dinas atau kepala SKPD mengeluarkan
surat keterangan pindah lokasi satuan PAUD.
3) Dalam hal perpindahan lokasi berada dalam satu wilayah
kabupaten/kota, maka kepala dinas atau kepala SKPD mengeluarkan
surat keputusan pindah lokasi satuan PAUD.
4) Dalam hal perpindahan lokasi antar wilayah kabupaten/kota, maka
kepala dinas atau kepala SKPD yang berwenang mencabut izin
pendirian.
B. PENUTUPAN SATUAN PAUD
Penutupan satuan PAUD dilakukan apabila:
1. Satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
Penutupan satuan PAUD dilakukan oleh kepala dinas dengan mencabut izin
pendirian satuan PAUD. Dalam hal penutupan satuan PAUD oleh kepala
SKPD dilakukan berdasarkan rekomendasi kepala dinas pendidikan.
3. Penutupan satuan PAUD diikuti dengan:
a. Penyaluran/pemindahan peserta didik, pendidik, dan tenaga
kependidikan kepada satuan PAUD lain yang sejenis;
b. Penyerahan sumberdaya milik negara dan dokumen lainnya kepada
kepala dinas pendidikan; dan
c. Penyerahan aset milik satuan PAUD yang didirikan oleh masyarakat
kepada satuan PAUD lainnya diatur berdasarkankesepakatan
pendiri/penyelenggara satuan PAUD.

20. 20
BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
A. PEMANTAUAN DAN EVALUASI
1. Pemantauan dan evaluasi terhadap satuan PAUD dilakukan secara berkala.
2. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap sistem pendidikan yang
meliputi:
a. peserta didik;
b. kurikulum;
c. proses pembelajaran;
d. pendidik dan tenaga kependidikan;
e. sarana dan prasarana;
f. penilaian;
g. pengelolaan; dan
h. pembiayaan.
3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mempergunakan instrumen yang
telah ditetapkan.
4. Biaya pemantauan dan evaluasi dialokasikan pada unit kerja di tingkat pusat,
provinsi, dan kabupaten/kota.
B. PELAPORAN
Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang mulai tingkat kecamatan,
kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat Pusat.
1. Tingkat kecamatan
Di tingkat kecamatan,dalam hal ini UPTD kecamatan melaporkan pendirian
dan perubahan satuan PAUD kepada kepala dinas kabupaten/kota.
2. Tingkat kabupaten/kota
Di tingkat kabupaten/kota, dalam hal ini bupati/walikota u.p. kepala dinas
kabupaten/kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan satuan
PAUD kepada gubernur u.p kepala dinas provinsi.
3. Tingkat provinsi
Di tingkat provinsi, dalam hal ini gubernur u.p kepala dinas provinsi
melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan satuan PAUD di
wilayahnya kepada Menteri u.p Direktur Jenderal.
4. Tingkat Nasional
Di tingkat Nasional, dalam hal ini Menteri u.p Direktur Jenderal
menggunakan laporan untuk penetapan kebijakan lebih lanjut.
Pelaporan penyelenggaraan PAUD dilakukan secara berkala oleh satuan PAUD
kepada dinas pendidikan kabupaten/kota yang memuat paling sedikit data
peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, sarana, dan prasarana

21. 21
BAB VI
PENUTUP
Dengan adanya petunjuk teknis ini, diharapkan kepada Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota, Provinsi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat
melakukan penataan perizinan pendirian satuan PAUD sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Kepala Dinas atau Kepala SKPD yang berwenang wajib menerbitkan izin pendirian
satuan PAUD paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang pendirian satuan PAUD.
Setiap satuan PAUD wajib menggunakan nomenklatur satuan Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) dan mencantumkan satuan PAUD (TK/TKLB/KB/TPA/SPS) pada papan
nama lembaga maupun kop surat lembaga sesuai dengan izin yang diajukan (contoh
format pada lampiran 15).
Ditetapkan
Jakarta, ................... 2014
Direktur Jenderal PAUDNI,
...............................
Nip.