Pada masa awal kemerdekaan, politik Indonesia masih belum stabil karena persaingan partai dan gangguan keamanan. Pemerintah membentuk lembaga-lembaga negara dan daerah serta alat kelengkapan keamanan. Masa demokrasi liberal ditandai ketidakstabilan politik akibat pertarungan partai untuk kekuasaan, sementara demokrasi terpimpin mengalami penyimpangan kekuasaan presiden yang cenderung otoriter.

1. KEHIDUPAN POLITIK INDONESIA AWAL
KEMERDEKAAN SAMPAI TERPIMPIN
Disusun Oleh :
RIZKI LUTHFI DWI KURNIA
SMK NEGERI 1 PURWAKARTA

2. AWAL KEMERDEKAAN (1945-1949)
1. Keadaan kehidupan politik dan pemerintahan Indonesia pada awal
kemerdekaan masih belum stabil. Ketidak setabilan ini di sebebkan oleh
factor-faktor berikut .
A. Faktor intern (dari dalam), antara lain :
1. Adanya persaingan antar partai politik yang berbeda ideologi untuk
menjadi partai yang paling berpengaruh di indonesia.
2. Adanya gangguan-gangguan keamanan dalam negeri.
3. Bangsa Indonesia masih mencari sistem pemerintahan yang cocok
sehingga terjadi perubahansistem pemerintahan.
B. Factor ekstern (dari luar), antara lain :
1. Kedatangan Sekutu (Inggris) yang di boncengi NICA (Belanda) yang
ingin kembali menjajah Indonesia,menimbulkan pertempuran di
berbagai daerah.
2. epang masih mempertahankan status quo di wilayah Indonesia
sampai Sekutu datang sehingga sering terjadi peperangan antara
rakyat Indonesia dan tentara Jepang.

3. 2. Pembentukan Lembaga-Lembaga Kelengkapan Negara
a. Pembentukan Lembaga Kementrian (Departemen)
Dalam UUD 1945 telah dicantumkan bahwa
pemerintahan Republik Indonesia dijalankan oleh
presiden dan dibantu oleh menteri-menteri yang
bertanggung jawab kepada presiden. Presiden memiliki
hak prerogatif di dalam mengangkat dan
memberhentikan para menterinya. Departemen-
departemen yang dibentuk beserta menteri-menteri yang
diangkat adalah sebagai berikut :

4.  Departemen Dalam Negeri : R.A.A. Wiranata Kusumah,
 Departemen Luar Negeri : Mr. Ahmad Subardjo,
 Departemen Keuangan : Mr. A.A Maramis,
 Departemen Kehakiman : Prof. Mr. Dr. Soepomo,
 Departemen Kemakmuran : Ir. Surahman T. Adisurjo,
 Departemen Keamanan Rakyat : Supriyadi,
 Departemen Kesehatan : Dr. Buntaran Martoatmodjo,
 Departemen Pengajaran : Ki Hajar Dewantara,
 Departemen Penerangan : Mr. Amir Syarifuddin,
 Departemen Sosial : Mr. Iwa Kusumasumantri,
 Departemen Pekerjaan Umum : Abikusno Tjokrosujoso,
 Departemen Perhubungan (a.i) : Abikusno Tjokrosujoso

5. Pembentukan Komite Nasional Indonesia dan Daerah
Dalam rapat KNIP tanggal 16 Oktober 1945, wakil presiden Republik Indonesia
mengeluarkan Keputusan No.X yang isinya memberikan kekuasaan dan
wewenang legislatif kepada KNIP untuk ikut serta untuk menetapkan Garis-Garis
Besar Haluan Negara (GBHN) sebelum MPR terbentuk dalam pemilihan umum.
Dalam rapat PPKI tanggal 22 Agustus 1945 Hasil yang dicapai adalah sebagai
berikut :
1. KNI (Komite Nasional Indonesia) berfungsi sebagai dewan perwakilan rakyat
sebelum dilaksanakannya pemilihan umum (pemilu).
2. PNI (Partai Nasional Indonesia) dirancang menjadi partai tunggal negara
Republik Indonesia, tetapi dibatalkan.
3. BKR (Badan Keamanan Rakyat) berfungsi sebagai penjaga keamanan umum
pada tiap-tiap daerah.
pada tanggal 03 November 1945 pemerintah mengeluarkan Maklumat Politik
sebagai berikut :
1. Pemerintah menghendaki adanya partai-partai politik,karna partai politik itu
dapat membuka jalan buat semua aliran atau paham yang ada dalam
masyarakat.
2. Pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun sebelum di
laksankannya pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari
1946.

6. Akibat dikeluarkannya maklumat pemerintah 3 november 1945, di
Indonesia akhirnya muncul banyak partai politik, seperti :
 Majelis Syuro Muslimin Indonesian (Masyumi), dipimpin oleh
Dr.Soekiman Wirdjosandjodjo.
 Partai Komunis Indonesia , dipimpin oleh Mr. Moh. Yusuf.
 Partai Buruh Indonesia , dipimpin oleh Njono.
 Partai Rakyat jelata , dipimpin oleh Sutan Dewanis .
 Partai Kristen Indonesia , dipimpin oleh Ds. Probowinoto.
 Partai Sosialis Indonesia , dipimpin oleh Mr. Amir Syarifudin.
 Partai Rakyat Sosialis, dipimpin oleh Sutan Syahrir.
 Partai Katolik Indonesia, dipimpin oleh I.J. Kasimo.
 Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia, dipimpin oleh J.B.Assa.
 Partai Nasional Indonesia , dipimpin oleh Sidik Djodjosukarto

7. Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara
Panitia kecil itu mengusulkan sebagai berikut :
1) Rencana pembelaan negara dan Badan Penyelidik Usaha usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang mengandung unsur
politik perang, tidak dapat di terima.
2) Tentara PETA pembela tanah air di Jawa dan Bali Laskar Rakyat di
Sumatera dibubarkan Karena merupakan organisasi buatan Jepang
yang kedudukannya di dalam dunia Internasional tidak memiliki
ketentuan dan kekuatan hukum.
Alat Kelengkapan Keamanan Negara
1. TKR (Tentara Keamannan Rakyat). Yang di pimpin oleh Supriyadi
(5 Oktober 1945).
2. TKR ( Tentara Keamanan Rakyat) (1 januari 1946)
3. TKR ( Tentara Keselamatan Rakyat) (26 januari 1946)
4. TNI (Tentara Nasional Indonesia) (7 Juni 1947 )

8. Pembentukan Provinsi di Seluruh Wiayah Indonesia
Pada awalnya wilayah Indonesia dibagi 8 provinsi dan
mengangkat Gubernur sebagai kepala daerah.
Gubernur-gubenrur yang diangkat antara lain :
 Provinsi Sumatra,
 Provinsi Jawa Barat,
 Provinsi Jawa Timur,
 Provinsi Jawa Tengah,
 Provinsi Sunda Kecil ( Nusa Tenggara),
 Provinsi Maluku,
 Provinsi Sulawesi,
 Provinsi Kalimantan

9. Pembentukan Lembaga Pemerintahan di Daerah
 Lembaga Pemerintah Daerah ; Dipimpin oleh kepala daerah
dan tugasnya menjalankan pemerintahan atas daerah yang
dikuasainya.
 Lembaga Komite Nasional Daerah (KNI-D); Tuasnya
membantu gubernur menjalankan tugas dan kepengawasan
dalam tugas-tugas gubernur sebelum terbentuknya DPR
melalui pemilihan umum.
 Lembaga Teknis Daerah; lembaga ini disubut dengan Dinas,
dan terdiri atas Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan
Perencanaan, Lembaga Pengawasan, Badan Pendidikan dan
sebagainya.
 Dinas Daerah; lembaga ini merupakan unsure pelaksana dari
pemerintah daerah yang menyeenggarakan urusan-urusan
rumah tangga daerah itu sendiri.
 Wakil Kepala Daerah; merupakan pembantu kepala daerah
yang menjalankan tugas dan wewenangnya sehari-hari.
 Sekaertariat Daerah; Tugasnya membatu Kepala Daerah di

10. POLITIK LUAR NEGRI
 Pada awal kemerdekaan, politik luar negeri
Indonesia difokuskan pada bagaimana memperoleh
pengakuan dari negara lain atas
kemerdekaannnya. Pada tanggal 18 Agustus 1945
Undang-Undang Dasar 1945 disahkan. Pembukaan
UUD 1945 alinea ke empat berbunyi
“....melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial”. Kemudian mencetuskan politik BEBAS
AKTIF. Bebas yang berarti bahwa Indonesia bebas
untuk bertindak menurut dirinya sendiri dan tidak
dipengaruhi oleh pihak manapun dan aktif dimana
Indonesia aktif menjaga perdamaian dunia

11. DEMOKRASI LIBERAL (1950-1959)
1. Pada masa demokrasi liberal kondisi politik bangsa Indonesia menggalami ketidakstabilan (
kekacauan ).
A. Ketidakstabilan politik ini disebabkan karena :
a. Parlemen ( DPR ) tidak mampu menjalankan tugasnya untuk memperjuangkan kepentingan
rakyat. Yang terjadi hanyalah pertarungan antar partai politik untuk mendapatkan kekuasaan
( berkuasa memimpin pemerintahan /Kabinet ).
b. Sering terjadi pergantian kabinet. Dalam kurun waktu kurang lebih 9 tahunan telah terjadi 7
kali pergantian kabinet ( pemerintahan ), ini berarti umur kabinet rata – rata 15 bulan.
Akibatnya kehidupan politik menjadi tidak stabil.
c. Konstituante sebagai badan yang dipilih oleh rakyat dengan tugas membentuk UUD yang
baru ternyata juga mengalami kegagalan. Hal ini desebabkan karena dalam badan tersebut
hanya diisi dengan perdebatan antar partai politik dengan ideologi yang berbeda – beda (
agama, nasionalis dan komunis ) masing – masing partai ingin menonjolkan paham /
ideologi partainya sendiri - sendiri.
B. Usaha untuk mengatasi ketidakstabilan politik dalam tubuh Dewan Konstituante tersebut
pada bulan Pebruari 1957 Presiden Soekarno mengajukan sebuah gagasan politik
(Konsepsi Presiden) yang berisi :
· Sistim demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dan menawarkan
perubahan ke arah sistim demokrasi terpimpin
· Perlu dibentuk Kabinet Gotong Royong yang menampung semua golongan
· Pembentukan Dewan Nasional yang bertugas memberi nasehat kepada kabinet.

12. Pemilihan umum pertama di Indonesia setelah
kemerdekaan tahun 1945 adalah tahun 1955. Pemilu
diadakan dalam dua periode, yaitu pada 29 September
masyarakat memilih anggota DPR, kemudianpada periode
kedua pada 15 Desember memilih anggota
Konstituante. Tak kurang dari 80 partai politik, organisasi
massa, dan puluhan perorangan ikut serta mencalonkan
diri. Pemilu ini menghasilkan angggota DPR sebanyak
272 orang, 17 fraksi yang mewakili 28 partai peserta
pemilu, organisasi, dan perkumpulan pemilih. Sedangkan
anggota Konstituante berjumlah 542 orang

13.  4. Kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal :
 1. Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret
1951)
 2.Kabinet Sukiman (27 April 1951 - 3 April 1952)
 3.Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 2 Juni 1953)
 4.Kabinet Ali Sastroamijoyo, 1 adalah sebagai
berikut:
 5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 -
3 Maret 1956)
 6.Kabinet Ali Sastroamijoyo 11 (20 Maret - 4 Maret
1957)
 7.Kabinet Juanda (9 April 1957 - 5 Juli 1959)

14. PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
1. Kehidupan politik
Pada masa demokrasi terpimpin kekuasaan presiden sangat besar sehingga cenderung ke arah
otoriter. Akibatnya sering terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945. Berikut ini beberapa
penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yg terjadi semasa demokrasi terpimpin :
a. Pembentukan MPRS melalui Penetapan Presiden No. 2/1959.
b. Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh presiden.
c. Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu tahun 1955.
d. GBHN yg bersumber pada pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yg berjudu; '' Penemuan
Kembali Revolusi Kita '' ditetapkan oleh DPA bukan MPRS.
e. Pengangkat presiden seumur hidup.
2. Politik Luar Negeri Masa Demokrasi Terpimpin.
Masa awal pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, politik luar negeri Indonesia masih bersifat bebas
dan aktif, hal ini dapat dilihat dari:
Ø Pengiriman pasukan perdamaian Garuda Kedua ke Kongo (Afrika) untuk bergabung dengan
Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yakni UNOC (United Nations Operation for Congo).
Ø Pidato Presiden Soekarno dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 30
September 1960 yang berjudul “To Bilt The World A New” yang menguraikan tentang Pancasila,
masalah Irian Barat (sekarang: Papua), kolonialisme, peredaran perang dingin, dan perbaikan struktur
organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Ø Indonesia ikut memprakasai berdirinya Gerakan Non Blok tahun 1961
Ø Indonesia berhasil melaksanakan Asia Games Keempat di Jakarta tahun 1962.
Ø Indonesia berhasil melaksanakan Ganefo meskipun pemenangnya mayoritas dari blok Timur
(Belanda ikut serta dalam Ganefo tersebut).

15.  Sedangkan pada masa akhir pelaksanaan Demokrasi Terpimpin,
politik luar negeri Indonesia sangat jelas berpihak ke Blok Komunis,
terbukti:
 Indonesia berhubungan akrab dengan Uni Soviet, Republik Rakyat
Cina, Kuba, Korea Utara, Mongolia, dan Negara komunis lainnya.
 Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Malaysia
terpilih sebagai anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap Perserikatan
Bangsa-Bangsa. Kemudian Indonesia membentuk Blok Baru yang
dikenal dengan: Poros Jakarta-Pnompenh-Hanoi-Peking (Sekarang:
Beijing)-Pyongyang.
a. Oldefo dan Nefo
 Oldefo ( The Old Estabilished Force ), yaitu dunia lama yg sudah
mapan ekonominya, khususnya negara-negara Barat yg kapitalis.
 Nefo ( The New Emerging Forces ) ,yaitu negara-negara baru.
Indonesia menjauhkan diri dari negara-negara kelitalis (Blok Oldefo)
dan menjalin kerjasama dengan negara-negara komunis (Blok Nefo).
Hal ini terlihat dengan terbentuknya Poros Jakarta - Peking
(Indonesia-China) dan Poros Jakarta - PnomPenh - Hanoi - Peking -
Pyongyang ( Indonesia - Kamboja - Vietnam Utara - Cina - Korea

16. Faktor-faktor yang menjadi penyebab mengapa poros Jakarta-Peking dilaksanakan
antara lain:
1. Konfrontasi dengan Malaysia membuat Indonesia membutuhkan bantuan militer
maupun logistik mengingat Malaysia didukung penuh oleh Inggris sehingga
Indonesia pun harus mencari negara besar yang bisa mendukung Indonesia dan
juga bukan sekutu dari Inggris salah satu negara yang dimaksud adalah China
2. Posisi negara Indonesia sebagai negara yang baru merdeka membuat Indonesia
membutuhkan banyak bantuan modal asing, namun bila menggantungkan diri pada
negara besar seperti USA dan Inggris akan membuat Indonesia semakin sulit
karena besrnya bunga dan persyaratan yang memberatkan sehingga Indonesia
perlu mencari negara donor yang mampu memberikan bantuan dengan
persyaratan yang mudah yaitu China dan Uni Soviet
3. Ketidak adilan PBB terhadap negara-negara yang baru merdeka seperti
Indonesia membuat Indonesia membutuhkan bantuan suara di PBB, sehinggga
kerjasama dengan China dan Uni Soviet yang merupakan Dewan Keamanan PBB
akan membuat suara Indonesia didengar oleh PBB.