1. Dokumen tersebut membahas tentang tugas dan peran Polri dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta ketentuan-ketentuan terkait pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009.
3. TERWUJUDNYA
PELAYANAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN YANG AMAN,
SELAMAT, TERTIB, LANCAR DAN TERPADU DENGAN MODA
ANGKUTAN LAIN UNTUK MENDORONG PEREKONOMIAN
NASIONAL, MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM,
MEMPERKUKUH PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA, SERTA
MAMPU MENJUNJUNG TINGGI MARTABAT BANGSA
PELAYANAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN YANG AMAN,
SELAMAT, TERTIB, LANCAR DAN TERPADU DENGAN MODA
ANGKUTAN LAIN UNTUK MENDORONG PEREKONOMIAN
NASIONAL, MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM,
MEMPERKUKUH PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA, SERTA
MAMPU MENJUNJUNG TINGGI MARTABAT BANGSA
ETIKA BERLALU LINTAS DAN BUDAYA BANGSAETIKA BERLALU LINTAS DAN BUDAYA BANGSA
PENEGAKAN HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT.
PENEGAKAN HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT.
3
4. MEMBINA DAN
MENYELENGGARAKAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN YANG AMAN,
SELAMAT, TERTIB DAN
LANCAR
MEMBINA DAN
MENYELENGGARAKAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN YANG AMAN,
SELAMAT, TERTIB DAN
LANCAR
MELIPUTI KEGIATAN
4
6. BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
BAB III
RUANG LINGKUP BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
BAB III
RUANG LINGKUP BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
BAB IV
PEMBINAAN
BAB IV
PEMBINAAN
BAB V
PENYELENGGARAAN
BAB V
PENYELENGGARAAN
BAB VI
JARINGAN LL DAN AJ
BAB VI
JARINGAN LL DAN AJ
BAB VII
KENDARAAN
BAB VII
KENDARAAN
BAB VIII
PENGEMUDI
BAB VIII
PENGEMUDI
BAB IX
LALU LINTAS
BAB IX
LALU LINTAS
BAB X
ANGKUTAN
BAB X
ANGKUTAN
BAB XIX
PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN
PELANGGARAN LL & AJ
BAB XIX
PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN
PELANGGARAN LL & AJ
BAB XX
KETENTUAN PIDANA
BAB XX
KETENTUAN PIDANA
BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
6
BAB XI
KEAMANAN
DAN KESE-
LAMATAN
LL & AJ
BAB XI
KEAMANAN
DAN KESE-
LAMATAN
LL & AJ
BAB XIII
PENGEMBAN
GAN INDUS-
TRI DAN TEK-
NOLOGI SAR-
PRAS LLAJ
BAB XIII
PENGEMBAN
GAN INDUS-
TRI DAN TEK-
NOLOGI SAR-
PRAS LLAJ
BAB XII
DAMPAK
LINGKU-
NGAN
BAB XII
DAMPAK
LINGKU-
NGAN
BAB XIV
KECELAKAAN
LALU LINTAS
BAB XIV
KECELAKAAN
LALU LINTAS
BAB XV
PERLAKUAN KHU-
SUS BAGI
PENYANDANG
CACAT, MANULA,
ANAK2, WANITA
HAMIL, DAN ORANG
SAKIT
BAB XV
PERLAKUAN KHU-
SUS BAGI
PENYANDANG
CACAT, MANULA,
ANAK2, WANITA
HAMIL, DAN ORANG
SAKIT
BAB XVI
SISTEM
INFORMASI
DAN
KOMUNIKASI
LL & AJ
BAB XVI
SISTEM
INFORMASI
DAN
KOMUNIKASI
LL & AJ
BAB XVII
SUMBER
DAYA
MANUSIA
BAB XVII
SUMBER
DAYA
MANUSIA
BAB XVIII
PERAN
SERTA MA-
SYARAKAT
BAB XVIII
PERAN
SERTA MA-
SYARAKAT
8. 1. PENYIDIKAN TP LLAJ DILAKUKAN OLEH :
a. PENYIDIK POLRI
b. PPNS
2. PENYIDIK POLRI DIBIDANG LLAJ
SEBAGAIMANA
DIMAKSUD PADA AYAT (1) a TDR ATAS :
a. PENYIDIK
b. PENYIDIK PEMBANTU
8
9. 1. MEMBERHENTIKAN, MELARANG DAN MENYITA
RANMOR YG DIDUGA MELANGGAR
2. RIKSA RANMOR
3. MEMINTA KETERANGAN DR PENGEMUDI,
PEMILIK DAN/ATAU PERUSAHAAN ANG UMUM
4. MELAKUKAN SITA THD SIM, RANMOR MUATAN,
STNKB, STCKB DAN/ATAU TANDA LULUS UJI SBG
BB
5. MELAKUKAN PENINDAKAN THD TP GAR ATAU
KEJAHATAN LALIN
6. MEMBUAT DAN MENANDATANGANI BA RIKSA
7. MENGHENTIKAN PENYIDIKAN JIKA TIDAK
TERDAPAT CUKUP BUKTI
8. MELAKUKAN PENAHANAN BERKAITAN DG TP
KEJAHATAN LANTAS
9. TINDAKAN LAIN MENURUT HUKUM SCR
BERTANGGUNG JAWAB
KEWENANGAN POLRI
(Pasal 260 UU No. 22 Th.2009
9
11. PERIKSA MENURUT ACARA PERIKSA CEPAT
DPT DILAKSANAKAN TANPA KEHADIRAN PELANGGAR
PELANGGAR DPT MENITIP DENDA KEPADA BANK YG
DITUNJUK PEMERINTAH
KELEBIHAN TITIPAN DENDA TILANG DIBANK
1 (SATU) TAHUN TIDAK DIAMBIL AKAN DISETORKAN KEKAS NEGARA
DENDA TILANG SEBAGIAN DIALOKASIKAN SEBAGAI
INSENTIF BAGI PETUGAS POLRI & PPNS YG
MELAKS GAKKUM DIJALAN
PNBP
11
DENDA YG DITITIP KEBANK SEBESAR DENDA MAKSIMAL
KELEBIHAN DENDA SETELAH SIDANG HARUS DIBERITAHUKAN
KEPADA PELANGGAR
13. 13
Pasal 106 Ayat (8) UU No 22 tahun 2009 Ttg LLAJ di
jelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda
motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan
helm yang memenuhi standar indonesia
Pasal 291 Ayat (1) UU No 22 Tahun 2009 Ttg LLAJ
dijelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda
motor tidak mengenakan helm standar nasional indonesia
sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 106 Ayat ( 8 ) di
pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau
denda paling banyak Rp 250.000,00 - ( Dua ratus lima
puluh ribu rupiah )
14. 14
Pasal 291 Ayat ( 2 ) UU No 22 tahun 2009 Ttg
LLAJ di jelaskan bahwa setiap orang yang
mengemudikan sepeda motor yang membiarkan
penumpangnya tidak mengenakan helm
sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 Ayat
( 8 ) dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp
250.000,00 ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah
).
15. 15
1. Tahun 2005 = 191.606
2. Tahun 2006 = 170.077
3. Tahun 2007 = 310.516
4. Tahun 2008 = 546.122
5. Tahun 2009 = 415.353
1. Januari = 5.964
2. Pebruari = 17.578
16. 16
NO TAHUN JML KEJD KORBAN
MD LB LR
1 2005 743 735 683 594
2 2006 8.865 1.427 1.677 11.392
3 2007 11.370 1.812 2.071 15.324
4 2008 9.964 1.429 2.065 12.987
5 2009 7.907 1.169 1.368 10.341
18. TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN LLAJ
(Pasal 267 UU No. 22 Th.2009)
(1) SETIAP PELANGGARAN DIBIDANG LLAJ DIPERIKSA
MENURUT ACARA PEMERIKSAAN CEPAT DAPAT
DIKENAI PIDANA DENDA BERDASARKAN PENETAPAN
PENGADILAN
(2) ACARA PEMERIKSAAN CEPAT SEBAGAIMANA
DIMAKSUD PADA AYAT (1) DAPAT DILAKS TANPA
KEHADIRAN PELANGGAR
(3) PELANGGAR YG TDK DPT HADIR SEBAGAIMANA
DIMAKSUD PD AYAT (2) DPT MENITIPKAN DENDA PD
BANK YG DITUNJUK OLEH PEMERINTAH
(4) JUMLAH DENDA YG DITITIPKAN KPD BANK
SEBAGAIMANA DIMAKSUD PD AYAT (3) SEBESAR
DENDA MAKSIMAL YG DIKENAKAN UNTUK SETIAP
PELANGGARAN LLAJ
(5) BUKTI PENITIPAN UANG DENDA WAJIB
DILAMPIRKAN DALAM BERKAS BUKTI PELANGGARAN18
19. DENDA TILANG
(Pasal 268 UU No. 22 Th.2009)
(1) DALAM HAL PUTUSAN PENGADILAN
MENETAPKAN PIDANA DENDA LEBIH
KECIL DRPD UANG DENDA YG
DITITIPKAN, SISA UANG DENDA HARUS
DIBERITAHUKAN KPD PELANGGAR
UNTUK DIAMBIL
(2) SISA UANG DENDA SEBAGAIMANA
DIMAKSUD PADA AYAT (1) YG TIDAK
DIAMBIL DALAM WAKTU 1 (SATU)
TAHUN SEJAK PENETAPAN PUTUSAN
PENGADILAN DISETOR KE KAS NEGARA
19
20. (1) PENYIDIK WAJIB MENGIDENTIFIKASI DAN
MENGUMUMKAN BENDA SITAAN RANMOR YG
BELUM DIKETAHUI PEMILIKNYA MELALUI MEDIA
MASSA
(2) PENGUMUMAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (1)
MENYEBUTKAN CIRI-CIRI RANMOR, TEMPAT
PENYIMPANAN DAN TGL PENYITAAN
(3) PENGUMUMAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA
AYAT (1) HARUS DILAKUKAN PALING SEDIKIT 1
(SATU) KALI DLAM 6 (ENAM) BULAN
(4) BENDA SITAAN RANMOR SEBAGAIMANA DIMAKSUD
PADA AYAT (1) SETELAH LEWAT WAKTU 1 (SATU)
TAHUN DAN BELUM DIKETAHUI PEMILIKNYA DAPAT
DILELANG UNTUK NEGARA BERDASARKAN
PENETAPAN PENGADILAN20