Dokumen tersebut membahas tentang batas berlakunya hukum pidana Islam dan konvensional dari segi tempat. Hukum pidana konvensional berlaku di wilayah negara, sedangkan hukum pidana Islam berlaku di negara Islam atau daerah di bawah kekuasaan Muslim. Terdapat berbagai teori mengenai batas berlakunya hukum pidana Islam terhadap Muslim, non-Muslim, dan perbuatan di luar wilayah negara Islam.

1. JinayatJinayat
Konsep Universalitas dan
Regionalitas / Batas
Berlakunya Hukum Pidana
Islam dari Segi Tempat
Ari Wibowo

2. A.A. Batas BerlakunyaBatas Berlakunya
HukumHukum PIDANAPIDANA daridari
SegiSegi TempatTempat

3.  Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagiPerundang-undangan hukum pidana berlaku bagi
semuasemua perbuatan pidana yang terjadi di dalamperbuatan pidana yang terjadi di dalam
wilayah negara, baik dilakukan oleh wargawilayah negara, baik dilakukan oleh warga
negaranya sendiri maupun oleh orang asingnegaranya sendiri maupun oleh orang asing..
 Pasal 2 KUHP: “Ketentuan pidana dalamPasal 2 KUHP: “Ketentuan pidana dalam
perundang-undangperundang-undang-u-undangan Indonesiandangan Indonesia
diterapkan bagi setiap orang yang melakukanditerapkan bagi setiap orang yang melakukan
sesuatu tindak pidana di Indonesia”.sesuatu tindak pidana di Indonesia”.
 Titik tekannya pada tempat/wilayahTitik tekannya pada tempat/wilayah, bukan, bukan
orangnya.orangnya.
1. Asas Teritorialitas1. Asas Teritorialitas

4.  AsasAsas NNasionalitasasionalitas AAktif (asas personalitas)ktif (asas personalitas)
 PPeraturan perundang-undangan pidanaeraturan perundang-undangan pidana
Indonesia berlaku bagiIndonesia berlaku bagi setiap wargasetiap warga
negara Indonesianegara Indonesia yang melakukan tindakyang melakukan tindak
pidanapidana di luar wilayah Indonesiadi luar wilayah Indonesia..
 Dasar : Pasal 5 KUHPDasar : Pasal 5 KUHP  JikaJika WNIWNI yangyang
berada di luar negeri melakukan suatuberada di luar negeri melakukan suatu
tindak pidanatindak pidana yang mengancamyang mengancam
kepentingan nasional Indonesiakepentingan nasional Indonesia..
2. Asas Nasionalitas Aktif2. Asas Nasionalitas Aktif

5.  AsasAsas NNasionalitasasionalitas PPasifasif  PPeraturan hukumeraturan hukum
pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidanapidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana
yang menyerang kepentingan hukum negarayang menyerang kepentingan hukum negara
Indonesia,Indonesia, baik yang dilakukan oleh WNIbaik yang dilakukan oleh WNI
maupun WNA di luar Indonesiamaupun WNA di luar Indonesia..
 Dasar: Pasal 4 KUHPDasar: Pasal 4 KUHP  Hukum pidanaHukum pidana
Indonesia dapat diberlakukan kepada siapa saja,Indonesia dapat diberlakukan kepada siapa saja,
baik WNI ataupun WNA sepanjang tindakbaik WNI ataupun WNA sepanjang tindak
pidana yang dilakukan berkait denganpidana yang dilakukan berkait dengan ancamanancaman
terhadap kepentingan nasional Indonesiaterhadap kepentingan nasional Indonesia
3. Asas Nasionalitas Pasif3. Asas Nasionalitas Pasif

6.  Asas UniversalitasAsas Universalitas  Jenis tindak pidana dimanaJenis tindak pidana dimana
setiap negara berkewajiban menerapkan hukumsetiap negara berkewajiban menerapkan hukum
pidananya tanpa memandang siapa yangpidananya tanpa memandang siapa yang
melakukan, dimana dan terhadap kepentinganmelakukan, dimana dan terhadap kepentingan
siapa tindak pidana dilakukan.siapa tindak pidana dilakukan.
 Asas UniversalitasAsas Universalitas  Perluasan asas nasionalitasPerluasan asas nasionalitas
pasif dengan tujuan melindungi kepentinganpasif dengan tujuan melindungi kepentingan
internasionalinternasional
 Berlaku untuk kejahatan internasionalBerlaku untuk kejahatan internasional
((international crimesinternational crimes))
4. Asas Universalitas4. Asas Universalitas

7.  Asas EkstrateritorialitasAsas Ekstrateritorialitas  PengecualianPengecualian
terhadap berlakunya hukum pidanaterhadap berlakunya hukum pidana
Indonesia khususnya dari segi tempatIndonesia khususnya dari segi tempat
(asas terirorialitas)(asas terirorialitas)
 Dasar : Pasal 9 KUHPDasar : Pasal 9 KUHP  DiakuinyaDiakuinya
sejumlah orang yang memiliki hak ekstrasejumlah orang yang memiliki hak ekstra
menurut hukum Internasional sehinggamenurut hukum Internasional sehingga
mereka imune (kebal) terhadap hukummereka imune (kebal) terhadap hukum
pidana negara dimana mereka beradapidana negara dimana mereka berada..
5. Asas Ekstrateritorialitas5. Asas Ekstrateritorialitas

8. B.B. Batas BerlakunyaBatas Berlakunya
HUKUM PIDANAHUKUM PIDANA ISLAMISLAM
dari Segidari Segi TempatTempat

9.  Secara das sollen/idealSecara das sollen/ideal, syari’at Islam, syari’at Islam
(termasuk HPI) bersifat universal yang(termasuk HPI) bersifat universal yang
berlaku bagi seluruh manusia di dunia baikberlaku bagi seluruh manusia di dunia baik
muslim maupun non-muslimmuslim maupun non-muslim  Rahmatan lilRahmatan lil
‘alamin‘alamin
 Namun tidak semua orang mempercayaiNamun tidak semua orang mempercayai
syari’at Islam, dan tidak mungkin dipaksakansyari’at Islam, dan tidak mungkin dipaksakan
pemberlakuannya kepada mereka. Sehinggapemberlakuannya kepada mereka. Sehingga
secara das sein/praktissecara das sein/praktis, syari’at Islam bersifat, syari’at Islam bersifat
regional/lokal terbatas di negara-negera yangregional/lokal terbatas di negara-negera yang
berada di bawah kekuasaan kaum muslimin.berada di bawah kekuasaan kaum muslimin.

10. 1.1. Negara Islam (Negara Islam (Darul IslamDarul Islam))
 Kategori negara Islam :Kategori negara Islam :
a.a. Negara dimana hukum Islam menjadi hukum negara,Negara dimana hukum Islam menjadi hukum negara,
atauatau
b.b. Negara dimana penduduknya yang beragama IslamNegara dimana penduduknya yang beragama Islam
dapat menjalankan hukum-hukum Islam:dapat menjalankan hukum-hukum Islam:
1)1) Negara yang mayoritas penduduknya beragama IslamNegara yang mayoritas penduduknya beragama Islam
2)2) Negara yang dikuasai kaum muslimin meskipunNegara yang dikuasai kaum muslimin meskipun
mayoritas penduduknya tidak beragama Islam, ataumayoritas penduduknya tidak beragama Islam, atau
3)3) Negara yang tidak dikuasai kaum muslimin, namun kaumNegara yang tidak dikuasai kaum muslimin, namun kaum
muslimin tidak dihalangi atau dapat menjalankan hukummuslimin tidak dihalangi atau dapat menjalankan hukum
Islam.Islam.
Klasifikasi Negara MenurutKlasifikasi Negara Menurut
Ulama’Ulama’

11.  Penduduk Negara Islam dibagi dua :Penduduk Negara Islam dibagi dua :
a.a. Orang yang beragama IslamOrang yang beragama Islam
b.b. Orang DzimmyOrang Dzimmy  Tidak beragama Islam,Tidak beragama Islam,
tetapi menetap di negara Islam dan tunduktetapi menetap di negara Islam dan tunduk
kepada hukum Islamkepada hukum Islam
2.2. Negara Bukan IslamNegara Bukan Islam
 Kategori negara bukan Islam :Kategori negara bukan Islam :
a.a. Negara yang berperang dengan negara IslamNegara yang berperang dengan negara Islam
((Darul harbyDarul harby))
b.b. Negara yang mengadakan perjanjian damaiNegara yang mengadakan perjanjian damai
dengan negara Islamdengan negara Islam
Klasifikasi Negara Menurut Ulama’... (Lanjutan)Klasifikasi Negara Menurut Ulama’... (Lanjutan)

12. 1.1. Teori Imam HanafiTeori Imam Hanafi
a.a. HPI diterapkan terhadap semua jarimah (tindak pidana)HPI diterapkan terhadap semua jarimah (tindak pidana)
yang dilakukan oleh siapa saja yang berada di negarayang dilakukan oleh siapa saja yang berada di negara
Islam, baik muslim maupun dzimmIslam, baik muslim maupun dzimmyy..
b.b. HPI diterapkan kepadaHPI diterapkan kepada musta’minmusta’min (orang non-muslim(orang non-muslim
dari negaradari negara darul harbydarul harby yang masuk ke negara Islamyang masuk ke negara Islam
dengan izin atau perjanjian)dengan izin atau perjanjian) sepanjangsepanjang jarimahjarimah yangyang
dilakukan menyangkut hak-hak manusia ataudilakukan menyangkut hak-hak manusia atau
mengganggu hak perseoranganmengganggu hak perseorangan. Sedangkan terhadap. Sedangkan terhadap
jarimahjarimah yang menyangkut hak Allah/ hak publik tidakyang menyangkut hak Allah/ hak publik tidak
berlaku HPI atas mereka, seperti zina dan minum khomr.berlaku HPI atas mereka, seperti zina dan minum khomr.
Teori Batas BerlakunyaTeori Batas Berlakunya
Hukum Pidana Islam dari Segi TempatHukum Pidana Islam dari Segi Tempat

13. c.c. HPI tetap berlaku bagiHPI tetap berlaku bagi musta’minmusta’min yang melakukanyang melakukan
jarimahjarimah yang dilakukan menyangkut hak-hak manusiayang dilakukan menyangkut hak-hak manusia
atau mengganggu hak perseorangan di negara Islam danatau mengganggu hak perseorangan di negara Islam dan
kemudian pulang (lari) ke negaranya.kemudian pulang (lari) ke negaranya.
d.d. HPI tidak berlaku untuk penduduk negeri Islam, baikHPI tidak berlaku untuk penduduk negeri Islam, baik
muslim maupun dzimmy, yang melakukanmuslim maupun dzimmy, yang melakukan jarimahjarimah didi
negara bukan Islam. Demikian juga orang Islam yangnegara bukan Islam. Demikian juga orang Islam yang
melakukanmelakukan jarimahjarimah di negara bukan Islam dandi negara bukan Islam dan
kemudian pindah ke nkemudian pindah ke neegara Islam.gara Islam.
e.e. HPI tetap berlaku bagi penduduk negara Islam, baikHPI tetap berlaku bagi penduduk negara Islam, baik
muslim maupun dzimmy yang melakukanmuslim maupun dzimmy yang melakukan jarimahjarimah didi
negara Islam dan kemudian lari ke negara bukan Islam.negara Islam dan kemudian lari ke negara bukan Islam.
Teori Batas Berlakunya Hukum Pidana IslamTeori Batas Berlakunya Hukum Pidana Islam
dari Segi Tempat .... (Lanjutan)dari Segi Tempat .... (Lanjutan)

14. f.f. HPI tidak dapat diterapkan kepadaHPI tidak dapat diterapkan kepada
penduduk negara Islam, baik muslim ataupunpenduduk negara Islam, baik muslim ataupun
dzimmy, yang merampas atau merugikan hakdzimmy, yang merampas atau merugikan hak
muslim atau dzimmy lain di negara bukanmuslim atau dzimmy lain di negara bukan
Islam. Ia hanya dapat dituntut menggantiIslam. Ia hanya dapat dituntut mengganti
kerugian.kerugian.
g.g. HPI tidak boleh dilaksanakan terhadapHPI tidak boleh dilaksanakan terhadap
tentara Islam yang melakukantentara Islam yang melakukan jarimahjarimah didi
negara lawan, namun baru bolehnegara lawan, namun baru boleh
dilaksanakan setelah kembali ke negara Islam.dilaksanakan setelah kembali ke negara Islam.
Teori Batas Berlakunya Hukum Pidana IslamTeori Batas Berlakunya Hukum Pidana Islam
dari Segi Tempat .... (Lanjutan)dari Segi Tempat .... (Lanjutan)

15. 2.2. Teori Imam Abu YusufTeori Imam Abu Yusuf
a.a. Sama dengan teori Imam Hanafi Poin a.Sama dengan teori Imam Hanafi Poin a.
b.b. Berbeda dengan teori Imam Hanafi Poin bBerbeda dengan teori Imam Hanafi Poin b 
HPI diterapkan kepadaHPI diterapkan kepada musta’minmusta’min yangyang
melakukanmelakukan jarimahjarimah baik menyangkut hak-hakbaik menyangkut hak-hak
manusia/mengganggu hak perseorangan,manusia/mengganggu hak perseorangan,
maupun menyangkut hak Allah/ hak publik.maupun menyangkut hak Allah/ hak publik.
c.c. Sama dengan teori Imam Hanafi PoinSama dengan teori Imam Hanafi Poin dd..
Teori Batas Berlakunya Hukum Pidana IslamTeori Batas Berlakunya Hukum Pidana Islam
dari Segi Tempat .... (Lanjutan)dari Segi Tempat .... (Lanjutan)

16. 3.3. Teori Imam Malik, Syafi’i dan AhmadTeori Imam Malik, Syafi’i dan Ahmad
a.a. Sama dengan teori Imam Hanafi dan Imam Abu Yusuf Poin a.Sama dengan teori Imam Hanafi dan Imam Abu Yusuf Poin a.
b.b. Berbeda dengan teori Imam Hanafi Poin b, akan tetapi samaBerbeda dengan teori Imam Hanafi Poin b, akan tetapi sama
dengan teori Imam Abu Yusuf Poin b.dengan teori Imam Abu Yusuf Poin b.
c.c. Berbeda denganBerbeda dengan teori Imam Hanafi dan Imam Abu Yusuf Pointeori Imam Hanafi dan Imam Abu Yusuf Poin dd
 HPI tetap berlaku bagi penduduk negara Islam, baik muslimHPI tetap berlaku bagi penduduk negara Islam, baik muslim
maupun dzimmy, yang melakukanmaupun dzimmy, yang melakukan jarimah,jarimah, dimanapundimanapun
termasuk di luar ntermasuk di luar neegara Islam.gara Islam.
d.d. Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa HPI tetapImam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa HPI tetap
dilaksanakan terhadap tentara Islam yang melakukandilaksanakan terhadap tentara Islam yang melakukan jarimahjarimah didi
negara lawan tanpa menunggu kembalinya ke negara Islam.negara lawan tanpa menunggu kembalinya ke negara Islam.
Dalam hal ini, Imam Ahmad berpendapat sama dengan teoriDalam hal ini, Imam Ahmad berpendapat sama dengan teori
Imam Hanafi PoinImam Hanafi Poin gg..
Teori Batas Berlakunya Hukum Pidana IslamTeori Batas Berlakunya Hukum Pidana Islam
dari Segi Tempat .... (Lanjutan)dari Segi Tempat .... (Lanjutan)

17.  Syari’at Islam bersifat internasional.Syari’at Islam bersifat internasional.
 Oleh karena itu, semua negara Islam meskipun berbedaOleh karena itu, semua negara Islam meskipun berbeda
pemerintahan tetap dianggap satu negara karena dikuasipemerintahan tetap dianggap satu negara karena dikuasi
satu UU, yakni Syari’at Islam.satu UU, yakni Syari’at Islam.
 Demikian juga negara-negara bukan Islam, meskipunDemikian juga negara-negara bukan Islam, meskipun
berbeda pemerintahan, tetap dianggap satu negara karenaberbeda pemerintahan, tetap dianggap satu negara karena
dikuasai UU yang sama, yakni di luar Syari’at Islam.dikuasai UU yang sama, yakni di luar Syari’at Islam.
 Implikasinya : Setiap negara Islam memiliki yurisdiksiImplikasinya : Setiap negara Islam memiliki yurisdiksi
(kewenangan mengadili) terhadap setiap penduduk(kewenangan mengadili) terhadap setiap penduduk
negara Islam baik penduduknya sendiri maupun penduduknegara Islam baik penduduknya sendiri maupun penduduk
negara Islam lain, karena setiap negara Islam wajibnegara Islam lain, karena setiap negara Islam wajib
menganggap dirinya sebagai pelaksana Syari’at Islam.menganggap dirinya sebagai pelaksana Syari’at Islam.
Pelaksanaan Hukum Pidana IslamPelaksanaan Hukum Pidana Islam
(Kewenangan Mengadili)(Kewenangan Mengadili)

18.  Namun ketentuan tersebut hanya berlaku untukNamun ketentuan tersebut hanya berlaku untuk JarimahJarimah
HududHudud dandan Jarimah Qishash-DiyatJarimah Qishash-Diyat. Lantas bagaimana. Lantas bagaimana
untukuntuk Jarimah Ta’zirJarimah Ta’zir ???????? Ada tiga kemungkinan :???????? Ada tiga kemungkinan :
a.a. Kalau semua negara Islam melarangnya, maka semuaKalau semua negara Islam melarangnya, maka semua
negara Islam dapat mengadili pelakunya.negara Islam dapat mengadili pelakunya.
b.b. Kalau negara Islam dimana pelaku menjadi penduduknyaKalau negara Islam dimana pelaku menjadi penduduknya
tidak melarang, demikian pula negara Islam dimana pelakutidak melarang, demikian pula negara Islam dimana pelaku
berada, maka pelaku tidak boleh diadili.berada, maka pelaku tidak boleh diadili.
c.c. Kalau negara Islam dimana pelaku menjadi penduduknyaKalau negara Islam dimana pelaku menjadi penduduknya
melarang (Negara A), namun negara Islam dimana pelakumelarang (Negara A), namun negara Islam dimana pelaku
berada tidak melarangnya (Negara B), maka Negara Bberada tidak melarangnya (Negara B), maka Negara B
tidak boleh mengadili. Hanya saja Negara A dapattidak boleh mengadili. Hanya saja Negara A dapat
meminta kepada Negara B untuk diserahkan (ekstradisi).meminta kepada Negara B untuk diserahkan (ekstradisi).
Pelaksanaan Hukum Pidana Islam ... (Lanjutan)Pelaksanaan Hukum Pidana Islam ... (Lanjutan)