Dokumen tersebut membahas prosedur dan kategori penetapan penapisan situs internet bermuatan negatif di Indonesia. Terdapat beberapa sumber informasi dan tahapan yang dilalui mulai dari pelaporan, penetapan berdasarkan kategori muatan situs, pendukung bukti, hingga tindakan teknis penapisan/pemblokiran situs.

1. Prosedur dan Penetapan
Penapisan / Pemblokiran
Situs
Oleh: Irwin Day
irwin@nawala.id

2. Dasar Hukum
• UU No.11,Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik
• UU No.44,Tahun 2008 tentang Pornografi
• UU No.23,Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
• UU No.7,Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
• Permen Kominfo No. 19,Tahun 2014 tentang Penangan Situs Internet
Bermuatan Negatif

3. Kategori Situs Internet bermuatan Negatif
• Berdasarkan Permen Kominfo no. 19,Tahun 2014
• Penanganan Normal
• Pornografi
• Kegiatan ilegal lainnya yang bertentangan dengan Undang-Undang
• Penanganan Segera
• Terkait data pribadi
• Pornografi Anak
• Kekerasan
• SARA
• Muatan lainnya yg berdampak pada keresahan masyarakat

4. Kategori Penapisan (praktikal) di Nawala
• Pornografi
• Perjudian
• Penipuan
• Phising (Pencurian Data)
• Malware
• Proxy
• Aktivitas Ilegal (Permintaan Khusus)
• SARA,ObatTerlarang, HAKI,

5. Data Pribadi (Privasi)
• Pasal 26 Ayat 1, Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-
undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang
menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang
yang bersangkutan.

6. Pornografi
• Pornografi, sebagai mana disebutkan dalam UU 44Tahun 2008 tentang Pornografi adalah
gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun,
percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media
komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau
eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat
• Pasal 27 Ayat 1 UU 11Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik, disebutkan:
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik
yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

7. Perjudian
• Pasal 303 ayat 3, KUHP
• Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnyakemungkinan
mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih
atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau
permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau
bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.
• UU No. 7 tahun 1974, Pasal 1, menetapkan Perjudian sebagai kejahatan.
• Pasal 27, ayat 2, UU ITE, Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan perjudian

8. Penipuan
• Pasal 378 KUHP
• Yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,
dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan
orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya
memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

9. Phising
• Phising termasuk dalam tindakan penipuan, dengan target utama adalah
penguasaan data pribadi (akun, password)

10. Malware
• “Malware” is short for “malicious software” - computer programs designed
to infiltrate and damage computers without the users consent. “Malware” is
the general term covering all the different types of threats to your computer
safety such as viruses, spyware, worms, trojans, rootkits and so on.

11. Aktifitas Ilegal
• Semua aktifitas ilegal yang telah ditetapkan oleh kementrian atau lembaga
negara terkait.

12. Prosedur Penetapan

13. Sumber Informasi
• Pelaporan Masyarakat
• Pencarian atau Pengamatan Mandiri
• Permintaan Resmi Kementrian atau Lembaga Negara

14. Dasar Penetapan
• Muatan Situs memenuhi salah satu dari kategori situs internet negatif

15. Bukti Pendukung
• Laporan Masyarakat
• Tangkapan Layar (Screen Shot) (digital evidence)
• Print Out
• Bukti lainnya untuk memperkuat dasar penapisan/pemblokiran/

16. Tindakan Penapisan/Pemblokiran
• Memasukkan situs dalam basis data situs internet negatif
• Melakukan permintaan ke pengelola situs untuk tidak menayangkan
muatan terkait
• Melakukan permintaan ke pengelola hosting untuk melakukan suspend
pada situs terkait.

17. Sumber
• Pelaporan Masyarakat
• Pencarian Mandiri
• Permintaan K/L/B Negara
Penetapan
• Muatan memenuhi salah satu kategori Situs internet Negatif
Bukti
Pendukung
• Pelaporan Masyarakat
• Tangkapan Layar
• Print Out dari muatan terkait
Tindakan
Teknis
• Memasukkan situs ke dalam basis data penapisan
• Menghubungi Pengelola situs untuk menurunkan muatan terkait
• Menghubungi Pengelola Hosting untuk melakukan suspend terhadap situs terkait

18. Diskusi danTanya Jawab