SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  27
PERTEMUAN-4
PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH
 Pajak negara
 Pajak daerah dan retribusi daerah
 Dasar hukum
 Pajak daerah
 Jenis pajak dan objek pajak
 Tarif pajak
 Tata cara pelaksanaan pemungutan pajak dan
penghapusan piutang pajak yang kadaluwarsa
PAJAK NEGARA
Pajak Negara yang berlaku sampai saat ini adalah:
1. pajak penghasilan
 Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan
adalah undang-undang no.7 tahun 1984,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
undang-undang no.17 tahun 2000.
 undang-undang pajak penghasilan berlaku mulai
tahun 1984 dan merupakan pengganti UU pajak
perseroan 1925, UU pajak pendapatan 1944, UU
PDBR 1970.
2. Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPn
BM)
 dasar hukum pengenaan PPN & PPn BM adalah
undang-undang no.8 tahun 1983
 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
undang-undang no.18 tahun 2000. undang-
undang PPN & PPn BM efektif mulai berlaku
sejak tanggal 1 april 1985 dan merupakan
pengganti UU pajak Penjualan 1951.
3. bea materai
 Dasar Hukum Pengenaan Bea Materai adalah
undang-undang no.13 tahun 1985. undang-undang
bea materai berlaku mulai tanggal 1 januari 1986
menggantikan peraturan dan undang-undang bea
materai yang lama (aturan bea materai 1921).
4. pajak bumi dan bangunan (PBB)
 dasar hukum pengenaan pajak bumi dan bangunan
adalah undang-undang no.12 tahun 1985
sebagaimana telah diubah dengan
 undang-undang no.12 tahun 1994. undang-undang
PBB berlaku mulai tanggal 1 januari 1986 dan
merupakan pengganti;
a. ordonansi pajak rumah tangga tahun 1908.
b. ordonansi verponding indonesia tahun 1923.
c. ordonansi pajak kekayaan tahun 1932.
d. ordonansi verponding tahun 1928.
e. ordonansi pajak jalan tahun 1942.
f. undang-undang darurat nomor 11 tahun 1957
khususnya pasal 14 huruf j, k, l.
g. undang-undang nomor 11 prp.tahun 1959
pajak hasil bumi.
5. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
(BPHTB)
 dasar hukum pengenaan bea perolehan hak
atas tanah dan bangunan adalah undang-
undang no.21 tahun 1997 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan undang-undang no.20
tahun 2000. undang-undang BPHTB berlaku
sejak tanggal 1 januari 1998 menggantikan
Ordonansi bea balik nama staasblad 1924
No.291.
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH
 Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan
retribusi daerah adalah undang-undang no.18
tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi
daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan undang-undang no.34 tahun 2000.
 Beberapa pengertian atau istilah PAJAK
DAERAH;
1. Daerah otonom ; kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam ikatan Neagara
Kesatuan RI.
2. Daerah Pajak ; iuran WP yang dilakukan oleh orang
pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggraan pemerintahan daerah dan
pembangunan daerah.
3. Badan ; sekumpulan orang dan/atau modal yang
yang merupakan kesatuan baik yang melakukan
usaha maupun tidak meliputi : PT, Perseroan
komanditer, BUMN dan BUMD, Firma, Kongsi,
Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan,
Perkumpulan, Yayasan, Organisasi masa,
Organisasi Sospol, lembaga, usaha tetap, dan
bentuk badan lainnya.
4. Subjek pajak ; orang pribadi atau badan yang
dapat dikenakan pajak daerah
5. Wajib pajak ; orang pribadi atau badan yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan
pembayaran pajak yang terutang, termasuk
pemungutan atau pemotongan pajak tertntu.
JENIS PAJAK DAN OBJEK PAJAK
 Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:
1.pajak propinsi, terdiri dari:
a.pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
b.Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas
air.
c.Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
d.Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air
permukaan.
2.pajak kabupaten/kota; terdiri dari:
a.pajak hotel.
b.Pajak restoran.
c. Pajak hiburan
d.Pajak reklame
e.Pajak penerangan jalan.
f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C
g.Pajak parkir
h.Pajak lain-lain.
TARIF PAJAK YANG BELUM DINAIKAN
1.pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 5
% (lima persen)
2.Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
sebesar 10 % (sepuluh persen)
3.Pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5 % (lima
persen)
4.Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air
permukaan sebesar 20 % (dua puluh persen)
5.pajak hotel sebesar 10 % (sepuluh persen)
6.Pajak restoran sebesar 10 % (sepuluh persen)
7.Pajak hiburan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen)
8.Pajak reklame sebesar 25 % (dua puluh lima persen)
9.Pajak penerangan jalan sebesar 10 % (sepuluh persen)
10. Pajak pengambilan bahan galian golongan C sebesar 20%
(dua puluh persen)
11. Pajak parkir sebesar 20 % (dua puluh persen).
KENAIKAN TARIF MAKSIMUM PAJAK DAERAH
Untuk memberi ruang gerak bagi daerah
mengatur sistem perpajakannya dalamrangka
peningkatan pendapatan dan peningkatan
kualitas pelayanan, penghematanenergi, dan
pelestarian/perbaikan lingkungan, tarif
maksimum beberapa jenis pajak daerah
dinaikkan, antara lain:
a.Tarif maksimum Pajak Kendaraan Bermotor,
dinaikkan dari 5% menjadi 10%. Khusus untuk
kendaraan pribadi dapat diterapkan tarif
progresif.
b.Tarif maksimum Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor, dinaikkan dari 10% menjadi 20%.
c.Tarif maksimum Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor, dinaikkan dari 5% menjadi 10%.
Khusus untuk kendaraan angkutan umum, tarif
dapat ditetapkan lebih rendah.
d. Tarif maksimum Pajak Parkir, dinaikkan dari 20%
menjadi 30%.
e. Tarif maksimum Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan (sebelumnya Pajak Pengambilan Bahan Galian
Golongan C), dinaikkan dari 20% menjadi 25%.
6. Bagi Hasil Pajak Provinsi
 Dalam rangka pemerataan pembangunan dan
peningkatan kemampuan keuangan
 kabupaten/kota dalam membiayai fungsi pelayanan
kepada masyarakat, pajak
 provinsi dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dengan
proporsi sebagai berikut:
No. Jenis Pajak Provinsi Kab/Kota
1. Pajak Kendaraan Bermotor 70% 30%
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 70% 30%
3. Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor 30% 70%
4. Pajak Air Permukaan 50% 50%
5. Pajak Rokok 30% 70%
6. Earmarking yaitu Untuk meningkatkan kualitas
pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan
sekaligus menciptakan good governance dan clean
government, penerimaan beberapa jenis pajak daerah
wajib dialokasikan (di-earmark) untuk mendanai
pembangunan sarana dan prasarana yang secara
langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan
seluruh masyarakat.
Pengaturan earmarking tersebut adalah:
a. 10% dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor wajib
dialokasikan untuk pemeliharaan dan pembangunan
jalan, serta peningkatan sarana transportasi umum.
b. 50% dari penerimaan pajak rokok dialokasikan untuk
mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum.
c. Sebagian penerimaan pajak penerangan jalan
digunakan untuk penyediaan penerangan jalan.
 Dengan penetapan UU PDRD ini, diharapkan struktur
APBD menjadi lebih baik, iklim investasi di daerah
menjadi lebih kondusif karena Perda-Perda pungutan
daerah yang membebani masyarakat secara berlebihan
dapat dihindari, serta memberikan kepastian hukum
bagi semua pihak.
 tata cara pelaksanaan pemungutan pajak ditetapkan
oleh Kepala Daerah.
 Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa
sehingga dapat dihapuskan.
 Penghapusan piutang pajak propinsi, kabupaten atau
kota yang sudah kadaluwarsa dilakukan dengan
keputusan masing-masing ditetapkan oleh gubernur
dan bupati atau walikota.
 Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah
kadaluwarsa diatur dengan peraturan daerah.
 Golongan Retribusi adalah
pengelompokan retribusi yang meliputi
Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa
Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu;
1. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi
atas jasa yang disediakan atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi
atau badan;
Retribusi Daerah
 2. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut
Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan;
 3. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas
jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
dengan menganut prinsip komersial karena
pada dasarnya dapat pula disediakan oleh
sektor swasta;
 4. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi
atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi
atau badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan,
 pengendalian dan pengawasan atas
kegiatan pemanfaatan ruang,
penggunaan sumber daya alam, barang,
prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu
guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.
JENIS RETRIBUSI DAERAH
Dibagi menjadi 3 golongan ;
1. Retribusi jasa umum
a. Retribusi pelayanan kesehatan
b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
c.Retribusi pengganti biaya cetak kartu tanda penduduk
dan akte catatan sipil.
d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan
mayat.
e. Retribusi pelayanan parker di tepi jalan umum.
f. Retribusi pelayanan pasar.
g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
i. Retribusi penggantian biaya cetak peta.
j. Retribusi pengujian kapal perikanan.
2. retribusi jasa usaha
a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
b. Retribusi pasar grosir dan/ pertokoan
c. Retribusi tempat pelalangan
d. Retribusi terminal
e. Retribusi tempat khusus parkir.
f. Retribusi tempat penginapan
/pesanggrahan/villag.Retribusi penyedotan kakus
h. Retribusi rumah pemotongan hewan
i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal.
j. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga.
k. Retribusi penyebrangan di atas air.
l. Retribusi pengolahan limbah cair
m. Retribusi penjualan produksi daerah.
3. Retribusi perizinan tertentu
a. Retribusi izin mendirikan bangunan.
b. Retribusi tempat penjualan minuman
beralkohol.
c. Retribusi izin gangguan.
d. Retribusi izin trayek.
 Objek Retribusi Dearah terdiri dari ;
a. Jasa Umum berupa pelayanan yang
disediakan atau yang diberikan pemerintah
daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh
pribadi atau badan
b. Jasa usaha ; berupa pelayanan yang disediakan
pemerintah daerah dengan menganut prinsip
komersial.
c. Perizinan tertentu ; kegiatan tertentu pemerintah
daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang
pribadi atau badan dengan maksud untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,
penggunaan sumber daya alam, barang,
prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan.
 Subjek Retribusi Daerah ;
a. Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang
bersangkutan
b. Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang
bersangkutan
c. Retribusi perijinan tertentu adalah orang pribadi atau badan
yang memperoleh ijin tertentu dari pemerintah daerah.
 Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi
daerah ;
a. Retribusi jasa umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan
mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
b. Retribusi jasa usaha ; berdasarkan pada tujuan
untuk memperoleh keuntungan yang layak
sebagaimana keuntungan yang pantas diterima
oleh pengusaha swasta sejenis yang
beroperasi secara efisien dan beroerintasi
pada harga pasar.
c. Retribusi perijinan tertentu, berdasarkan pada
tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh
penyelenggaraan pemberian izin yang
bersangkutan.

Contenu connexe

Tendances

Retribusi daerah power point.
Retribusi daerah power point.Retribusi daerah power point.
Retribusi daerah power point.ahmad rasyidin
 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Bahan Galian C
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Bahan Galian CPajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Bahan Galian C
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Bahan Galian CUniversity of Sumatera Utara
 
Diah febriani 1301103010036-pajak hiburan
Diah febriani 1301103010036-pajak hiburanDiah febriani 1301103010036-pajak hiburan
Diah febriani 1301103010036-pajak hiburanDiah Febriani Sutomo
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAHPERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAHKota Serang
 
Materi hukum pajak " pajak daerah"
Materi hukum pajak " pajak daerah"Materi hukum pajak " pajak daerah"
Materi hukum pajak " pajak daerah"natal kristiono
 
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDAN...
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDAN...PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDAN...
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDAN...Kota Serang
 
Penjelasan perda nomor 7 tahun 2010 ttg pajak mineral bukan logam dan batuan
Penjelasan perda nomor 7 tahun 2010 ttg pajak mineral bukan logam dan batuanPenjelasan perda nomor 7 tahun 2010 ttg pajak mineral bukan logam dan batuan
Penjelasan perda nomor 7 tahun 2010 ttg pajak mineral bukan logam dan batuanChaeza Khalygiz
 
Sumber pendapatan asli Tangerang
Sumber pendapatan asli TangerangSumber pendapatan asli Tangerang
Sumber pendapatan asli TangerangMischaelle
 
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)Mohammad Ramadhan
 
Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi DaerahUndang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerahinfosanitasi
 
Pengertian pdrd
Pengertian pdrdPengertian pdrd
Pengertian pdrdcolopuzh
 
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab Sumbawa
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab SumbawaTata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab Sumbawa
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab SumbawaWEST NUSA TENGGARA
 
No. 8 ttg pajak daerah
No. 8 ttg pajak daerahNo. 8 ttg pajak daerah
No. 8 ttg pajak daerahppbkab
 

Tendances (18)

Retribusi Daerah
Retribusi DaerahRetribusi Daerah
Retribusi Daerah
 
Retribusi daerah power point.
Retribusi daerah power point.Retribusi daerah power point.
Retribusi daerah power point.
 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pajak Daerah dan Retribusi DaerahPajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Bahan Galian C
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Bahan Galian CPajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Bahan Galian C
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Bahan Galian C
 
Diah febriani 1301103010036-pajak hiburan
Diah febriani 1301103010036-pajak hiburanDiah febriani 1301103010036-pajak hiburan
Diah febriani 1301103010036-pajak hiburan
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAHPERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
 
Materi hukum pajak " pajak daerah"
Materi hukum pajak " pajak daerah"Materi hukum pajak " pajak daerah"
Materi hukum pajak " pajak daerah"
 
Uu 34 2000 Pjls
Uu 34 2000 PjlsUu 34 2000 Pjls
Uu 34 2000 Pjls
 
Pertemuan 13&14 pjk
Pertemuan 13&14 pjkPertemuan 13&14 pjk
Pertemuan 13&14 pjk
 
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDAN...
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDAN...PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDAN...
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDAN...
 
Penjelasan perda nomor 7 tahun 2010 ttg pajak mineral bukan logam dan batuan
Penjelasan perda nomor 7 tahun 2010 ttg pajak mineral bukan logam dan batuanPenjelasan perda nomor 7 tahun 2010 ttg pajak mineral bukan logam dan batuan
Penjelasan perda nomor 7 tahun 2010 ttg pajak mineral bukan logam dan batuan
 
Sumber pendapatan asli Tangerang
Sumber pendapatan asli TangerangSumber pendapatan asli Tangerang
Sumber pendapatan asli Tangerang
 
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
 
Makalah pajak daerah
Makalah pajak daerahMakalah pajak daerah
Makalah pajak daerah
 
Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi DaerahUndang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 
Pengertian pdrd
Pengertian pdrdPengertian pdrd
Pengertian pdrd
 
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab Sumbawa
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab SumbawaTata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab Sumbawa
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab Sumbawa
 
No. 8 ttg pajak daerah
No. 8 ttg pajak daerahNo. 8 ttg pajak daerah
No. 8 ttg pajak daerah
 

Similaire à Pajak negara dan_daerah

05 PAJAK NEGARA DAN DAERAH.ppt
05 PAJAK NEGARA DAN DAERAH.ppt05 PAJAK NEGARA DAN DAERAH.ppt
05 PAJAK NEGARA DAN DAERAH.pptbidangintel
 
pengenaan pajak penghasilan adalah undang-undang no.7 tahun 1984, sebagaimana...
pengenaan pajak penghasilan adalah undang-undang no.7 tahun 1984, sebagaimana...pengenaan pajak penghasilan adalah undang-undang no.7 tahun 1984, sebagaimana...
pengenaan pajak penghasilan adalah undang-undang no.7 tahun 1984, sebagaimana...Kavazaf
 
Materi hukum pajak pajak daerah
Materi hukum pajak  pajak daerahMateri hukum pajak  pajak daerah
Materi hukum pajak pajak daerahnatal kristiono
 
perda pajak kalteng.pdf
perda pajak kalteng.pdfperda pajak kalteng.pdf
perda pajak kalteng.pdfGeorgeTomonob
 
Pajak daerah & retribusi
Pajak daerah & retribusiPajak daerah & retribusi
Pajak daerah & retribusiAfifah Asra
 
UU 28 2009 Pajak dan Retribusi Daerah
UU 28 2009 Pajak dan Retribusi DaerahUU 28 2009 Pajak dan Retribusi Daerah
UU 28 2009 Pajak dan Retribusi DaerahRizki Amalia
 
Uu no 28 2009 ttg pajak & retribusi daerah
Uu no 28 2009 ttg pajak & retribusi daerahUu no 28 2009 ttg pajak & retribusi daerah
Uu no 28 2009 ttg pajak & retribusi daerahDea Nisa
 
Uu no 28 2009 ttg pajak & retribusi daerah
Uu no 28 2009 ttg pajak & retribusi daerahUu no 28 2009 ttg pajak & retribusi daerah
Uu no 28 2009 ttg pajak & retribusi daerahDea Nisa
 
Uu no 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah
Uu no 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerahUu no 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah
Uu no 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerahYesica Adicondro
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAHPERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAHiniPurwokerto
 
2011 Retribusi jasa usaha setuju menkeu+prov
2011 Retribusi jasa usaha setuju menkeu+prov2011 Retribusi jasa usaha setuju menkeu+prov
2011 Retribusi jasa usaha setuju menkeu+provPA_Klaten
 
No. 9 ttg retribusi jasa umum
No. 9 ttg retribusi jasa umumNo. 9 ttg retribusi jasa umum
No. 9 ttg retribusi jasa umumppbkab
 
Perda no-08-tahun-2010-tentang-pajak-daerah
Perda no-08-tahun-2010-tentang-pajak-daerahPerda no-08-tahun-2010-tentang-pajak-daerah
Perda no-08-tahun-2010-tentang-pajak-daerahMedan Comonity
 
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 15 tahun 2011 tentang pajak reklame
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 15 tahun 2011 tentang pajak reklamePeraturan daerah kabupaten ketapang nomor 15 tahun 2011 tentang pajak reklame
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 15 tahun 2011 tentang pajak reklameandika_combat
 
Perda no-7-tahun-2010-tentang-pajak
Perda no-7-tahun-2010-tentang-pajakPerda no-7-tahun-2010-tentang-pajak
Perda no-7-tahun-2010-tentang-pajakEchil Ardiyanto
 

Similaire à Pajak negara dan_daerah (20)

05 PAJAK NEGARA DAN DAERAH.ppt
05 PAJAK NEGARA DAN DAERAH.ppt05 PAJAK NEGARA DAN DAERAH.ppt
05 PAJAK NEGARA DAN DAERAH.ppt
 
pengenaan pajak penghasilan adalah undang-undang no.7 tahun 1984, sebagaimana...
pengenaan pajak penghasilan adalah undang-undang no.7 tahun 1984, sebagaimana...pengenaan pajak penghasilan adalah undang-undang no.7 tahun 1984, sebagaimana...
pengenaan pajak penghasilan adalah undang-undang no.7 tahun 1984, sebagaimana...
 
Materi hukum pajak pajak daerah
Materi hukum pajak  pajak daerahMateri hukum pajak  pajak daerah
Materi hukum pajak pajak daerah
 
perda pajak kalteng.pdf
perda pajak kalteng.pdfperda pajak kalteng.pdf
perda pajak kalteng.pdf
 
Pajak daerah & retribusi
Pajak daerah & retribusiPajak daerah & retribusi
Pajak daerah & retribusi
 
Pengantar PERPAJAKAN
Pengantar PERPAJAKANPengantar PERPAJAKAN
Pengantar PERPAJAKAN
 
UU 28 2009 Pajak dan Retribusi Daerah
UU 28 2009 Pajak dan Retribusi DaerahUU 28 2009 Pajak dan Retribusi Daerah
UU 28 2009 Pajak dan Retribusi Daerah
 
Uu no 28 2009 ttg pajak & retribusi daerah
Uu no 28 2009 ttg pajak & retribusi daerahUu no 28 2009 ttg pajak & retribusi daerah
Uu no 28 2009 ttg pajak & retribusi daerah
 
Uu no 28 2009 ttg pajak & retribusi daerah
Uu no 28 2009 ttg pajak & retribusi daerahUu no 28 2009 ttg pajak & retribusi daerah
Uu no 28 2009 ttg pajak & retribusi daerah
 
Uu no 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah
Uu no 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerahUu no 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah
Uu no 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah
 
Uu28 2009
Uu28 2009Uu28 2009
Uu28 2009
 
2019_Perda_04 (4).pdf
2019_Perda_04 (4).pdf2019_Perda_04 (4).pdf
2019_Perda_04 (4).pdf
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAHPERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
 
2011 Retribusi jasa usaha setuju menkeu+prov
2011 Retribusi jasa usaha setuju menkeu+prov2011 Retribusi jasa usaha setuju menkeu+prov
2011 Retribusi jasa usaha setuju menkeu+prov
 
No. 9 ttg retribusi jasa umum
No. 9 ttg retribusi jasa umumNo. 9 ttg retribusi jasa umum
No. 9 ttg retribusi jasa umum
 
Perda no-08-tahun-2010-tentang-pajak-daerah
Perda no-08-tahun-2010-tentang-pajak-daerahPerda no-08-tahun-2010-tentang-pajak-daerah
Perda no-08-tahun-2010-tentang-pajak-daerah
 
UU 28 2009
UU 28 2009UU 28 2009
UU 28 2009
 
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 15 tahun 2011 tentang pajak reklame
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 15 tahun 2011 tentang pajak reklamePeraturan daerah kabupaten ketapang nomor 15 tahun 2011 tentang pajak reklame
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 15 tahun 2011 tentang pajak reklame
 
Perda no-7-tahun-2010-tentang-pajak
Perda no-7-tahun-2010-tentang-pajakPerda no-7-tahun-2010-tentang-pajak
Perda no-7-tahun-2010-tentang-pajak
 
Uu 34 2000
Uu 34 2000Uu 34 2000
Uu 34 2000
 

Pajak negara dan_daerah

  • 1. PERTEMUAN-4 PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH  Pajak negara  Pajak daerah dan retribusi daerah  Dasar hukum  Pajak daerah  Jenis pajak dan objek pajak  Tarif pajak  Tata cara pelaksanaan pemungutan pajak dan penghapusan piutang pajak yang kadaluwarsa
  • 2. PAJAK NEGARA Pajak Negara yang berlaku sampai saat ini adalah: 1. pajak penghasilan  Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah undang-undang no.7 tahun 1984, sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang no.17 tahun 2000.  undang-undang pajak penghasilan berlaku mulai tahun 1984 dan merupakan pengganti UU pajak perseroan 1925, UU pajak pendapatan 1944, UU PDBR 1970.
  • 3. 2. Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPn BM)  dasar hukum pengenaan PPN & PPn BM adalah undang-undang no.8 tahun 1983  sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang no.18 tahun 2000. undang- undang PPN & PPn BM efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 april 1985 dan merupakan pengganti UU pajak Penjualan 1951.
  • 4. 3. bea materai  Dasar Hukum Pengenaan Bea Materai adalah undang-undang no.13 tahun 1985. undang-undang bea materai berlaku mulai tanggal 1 januari 1986 menggantikan peraturan dan undang-undang bea materai yang lama (aturan bea materai 1921). 4. pajak bumi dan bangunan (PBB)  dasar hukum pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah undang-undang no.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan  undang-undang no.12 tahun 1994. undang-undang PBB berlaku mulai tanggal 1 januari 1986 dan merupakan pengganti;
  • 5. a. ordonansi pajak rumah tangga tahun 1908. b. ordonansi verponding indonesia tahun 1923. c. ordonansi pajak kekayaan tahun 1932. d. ordonansi verponding tahun 1928. e. ordonansi pajak jalan tahun 1942. f. undang-undang darurat nomor 11 tahun 1957 khususnya pasal 14 huruf j, k, l. g. undang-undang nomor 11 prp.tahun 1959 pajak hasil bumi.
  • 6. 5. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)  dasar hukum pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah undang- undang no.21 tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang no.20 tahun 2000. undang-undang BPHTB berlaku sejak tanggal 1 januari 1998 menggantikan Ordonansi bea balik nama staasblad 1924 No.291.
  • 7. PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah undang-undang no.18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang no.34 tahun 2000.
  • 8.  Beberapa pengertian atau istilah PAJAK DAERAH; 1. Daerah otonom ; kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Neagara Kesatuan RI. 2. Daerah Pajak ; iuran WP yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
  • 9. 3. Badan ; sekumpulan orang dan/atau modal yang yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak meliputi : PT, Perseroan komanditer, BUMN dan BUMD, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi masa, Organisasi Sospol, lembaga, usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. 4. Subjek pajak ; orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah 5. Wajib pajak ; orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertntu.
  • 10. JENIS PAJAK DAN OBJEK PAJAK  Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: 1.pajak propinsi, terdiri dari: a.pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. b.Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. c.Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. d.Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. 2.pajak kabupaten/kota; terdiri dari: a.pajak hotel. b.Pajak restoran. c. Pajak hiburan d.Pajak reklame e.Pajak penerangan jalan. f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C g.Pajak parkir h.Pajak lain-lain.
  • 11. TARIF PAJAK YANG BELUM DINAIKAN 1.pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 5 % (lima persen) 2.Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 10 % (sepuluh persen) 3.Pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5 % (lima persen) 4.Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sebesar 20 % (dua puluh persen) 5.pajak hotel sebesar 10 % (sepuluh persen) 6.Pajak restoran sebesar 10 % (sepuluh persen) 7.Pajak hiburan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) 8.Pajak reklame sebesar 25 % (dua puluh lima persen) 9.Pajak penerangan jalan sebesar 10 % (sepuluh persen) 10. Pajak pengambilan bahan galian golongan C sebesar 20% (dua puluh persen) 11. Pajak parkir sebesar 20 % (dua puluh persen).
  • 12. KENAIKAN TARIF MAKSIMUM PAJAK DAERAH Untuk memberi ruang gerak bagi daerah mengatur sistem perpajakannya dalamrangka peningkatan pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan, penghematanenergi, dan pelestarian/perbaikan lingkungan, tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah dinaikkan, antara lain: a.Tarif maksimum Pajak Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 5% menjadi 10%. Khusus untuk kendaraan pribadi dapat diterapkan tarif progresif.
  • 13. b.Tarif maksimum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 10% menjadi 20%. c.Tarif maksimum Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 5% menjadi 10%. Khusus untuk kendaraan angkutan umum, tarif dapat ditetapkan lebih rendah.
  • 14. d. Tarif maksimum Pajak Parkir, dinaikkan dari 20% menjadi 30%. e. Tarif maksimum Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (sebelumnya Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C), dinaikkan dari 20% menjadi 25%. 6. Bagi Hasil Pajak Provinsi  Dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan kemampuan keuangan  kabupaten/kota dalam membiayai fungsi pelayanan kepada masyarakat, pajak  provinsi dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dengan proporsi sebagai berikut:
  • 15. No. Jenis Pajak Provinsi Kab/Kota 1. Pajak Kendaraan Bermotor 70% 30% 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 70% 30% 3. Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor 30% 70% 4. Pajak Air Permukaan 50% 50% 5. Pajak Rokok 30% 70% 6. Earmarking yaitu Untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan good governance dan clean government, penerimaan beberapa jenis pajak daerah wajib dialokasikan (di-earmark) untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat.
  • 16. Pengaturan earmarking tersebut adalah: a. 10% dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor wajib dialokasikan untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan, serta peningkatan sarana transportasi umum. b. 50% dari penerimaan pajak rokok dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum. c. Sebagian penerimaan pajak penerangan jalan digunakan untuk penyediaan penerangan jalan.  Dengan penetapan UU PDRD ini, diharapkan struktur APBD menjadi lebih baik, iklim investasi di daerah menjadi lebih kondusif karena Perda-Perda pungutan daerah yang membebani masyarakat secara berlebihan dapat dihindari, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
  • 17.  tata cara pelaksanaan pemungutan pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah.  Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa sehingga dapat dihapuskan.  Penghapusan piutang pajak propinsi, kabupaten atau kota yang sudah kadaluwarsa dilakukan dengan keputusan masing-masing ditetapkan oleh gubernur dan bupati atau walikota.  Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan peraturan daerah.
  • 18.  Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu; 1. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
  • 19. Retribusi Daerah  2. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
  • 20.  3. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;  4. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
  • 21.  pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
  • 22. JENIS RETRIBUSI DAERAH Dibagi menjadi 3 golongan ; 1. Retribusi jasa umum a. Retribusi pelayanan kesehatan b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. c.Retribusi pengganti biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil. d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. e. Retribusi pelayanan parker di tepi jalan umum. f. Retribusi pelayanan pasar. g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor. h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. i. Retribusi penggantian biaya cetak peta. j. Retribusi pengujian kapal perikanan.
  • 23. 2. retribusi jasa usaha a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah b. Retribusi pasar grosir dan/ pertokoan c. Retribusi tempat pelalangan d. Retribusi terminal e. Retribusi tempat khusus parkir. f. Retribusi tempat penginapan /pesanggrahan/villag.Retribusi penyedotan kakus h. Retribusi rumah pemotongan hewan i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal. j. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga. k. Retribusi penyebrangan di atas air. l. Retribusi pengolahan limbah cair m. Retribusi penjualan produksi daerah.
  • 24. 3. Retribusi perizinan tertentu a. Retribusi izin mendirikan bangunan. b. Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol. c. Retribusi izin gangguan. d. Retribusi izin trayek.  Objek Retribusi Dearah terdiri dari ; a. Jasa Umum berupa pelayanan yang disediakan atau yang diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan
  • 25. b. Jasa usaha ; berupa pelayanan yang disediakan pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. c. Perizinan tertentu ; kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan dengan maksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
  • 26.  Subjek Retribusi Daerah ; a. Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan b. Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan c. Retribusi perijinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh ijin tertentu dari pemerintah daerah.  Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah ; a. Retribusi jasa umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
  • 27. b. Retribusi jasa usaha ; berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan beroerintasi pada harga pasar. c. Retribusi perijinan tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.