1. PERTEMUAN-4
PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH
Pajak negara
Pajak daerah dan retribusi daerah
Dasar hukum
Pajak daerah
Jenis pajak dan objek pajak
Tarif pajak
Tata cara pelaksanaan pemungutan pajak dan
penghapusan piutang pajak yang kadaluwarsa
2. PAJAK NEGARA
Pajak Negara yang berlaku sampai saat ini adalah:
1. pajak penghasilan
Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan
adalah undang-undang no.7 tahun 1984,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
undang-undang no.17 tahun 2000.
undang-undang pajak penghasilan berlaku mulai
tahun 1984 dan merupakan pengganti UU pajak
perseroan 1925, UU pajak pendapatan 1944, UU
PDBR 1970.
3. 2. Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPn
BM)
dasar hukum pengenaan PPN & PPn BM adalah
undang-undang no.8 tahun 1983
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
undang-undang no.18 tahun 2000. undang-
undang PPN & PPn BM efektif mulai berlaku
sejak tanggal 1 april 1985 dan merupakan
pengganti UU pajak Penjualan 1951.
4. 3. bea materai
Dasar Hukum Pengenaan Bea Materai adalah
undang-undang no.13 tahun 1985. undang-undang
bea materai berlaku mulai tanggal 1 januari 1986
menggantikan peraturan dan undang-undang bea
materai yang lama (aturan bea materai 1921).
4. pajak bumi dan bangunan (PBB)
dasar hukum pengenaan pajak bumi dan bangunan
adalah undang-undang no.12 tahun 1985
sebagaimana telah diubah dengan
undang-undang no.12 tahun 1994. undang-undang
PBB berlaku mulai tanggal 1 januari 1986 dan
merupakan pengganti;
5. a. ordonansi pajak rumah tangga tahun 1908.
b. ordonansi verponding indonesia tahun 1923.
c. ordonansi pajak kekayaan tahun 1932.
d. ordonansi verponding tahun 1928.
e. ordonansi pajak jalan tahun 1942.
f. undang-undang darurat nomor 11 tahun 1957
khususnya pasal 14 huruf j, k, l.
g. undang-undang nomor 11 prp.tahun 1959
pajak hasil bumi.
6. 5. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
(BPHTB)
dasar hukum pengenaan bea perolehan hak
atas tanah dan bangunan adalah undang-
undang no.21 tahun 1997 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan undang-undang no.20
tahun 2000. undang-undang BPHTB berlaku
sejak tanggal 1 januari 1998 menggantikan
Ordonansi bea balik nama staasblad 1924
No.291.
7. PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH
Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan
retribusi daerah adalah undang-undang no.18
tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi
daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan undang-undang no.34 tahun 2000.
8. Beberapa pengertian atau istilah PAJAK
DAERAH;
1. Daerah otonom ; kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam ikatan Neagara
Kesatuan RI.
2. Daerah Pajak ; iuran WP yang dilakukan oleh orang
pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggraan pemerintahan daerah dan
pembangunan daerah.
9. 3. Badan ; sekumpulan orang dan/atau modal yang
yang merupakan kesatuan baik yang melakukan
usaha maupun tidak meliputi : PT, Perseroan
komanditer, BUMN dan BUMD, Firma, Kongsi,
Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan,
Perkumpulan, Yayasan, Organisasi masa,
Organisasi Sospol, lembaga, usaha tetap, dan
bentuk badan lainnya.
4. Subjek pajak ; orang pribadi atau badan yang
dapat dikenakan pajak daerah
5. Wajib pajak ; orang pribadi atau badan yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan
pembayaran pajak yang terutang, termasuk
pemungutan atau pemotongan pajak tertntu.
10. JENIS PAJAK DAN OBJEK PAJAK
Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:
1.pajak propinsi, terdiri dari:
a.pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
b.Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas
air.
c.Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
d.Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air
permukaan.
2.pajak kabupaten/kota; terdiri dari:
a.pajak hotel.
b.Pajak restoran.
c. Pajak hiburan
d.Pajak reklame
e.Pajak penerangan jalan.
f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C
g.Pajak parkir
h.Pajak lain-lain.
11. TARIF PAJAK YANG BELUM DINAIKAN
1.pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 5
% (lima persen)
2.Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
sebesar 10 % (sepuluh persen)
3.Pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5 % (lima
persen)
4.Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air
permukaan sebesar 20 % (dua puluh persen)
5.pajak hotel sebesar 10 % (sepuluh persen)
6.Pajak restoran sebesar 10 % (sepuluh persen)
7.Pajak hiburan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen)
8.Pajak reklame sebesar 25 % (dua puluh lima persen)
9.Pajak penerangan jalan sebesar 10 % (sepuluh persen)
10. Pajak pengambilan bahan galian golongan C sebesar 20%
(dua puluh persen)
11. Pajak parkir sebesar 20 % (dua puluh persen).
12. KENAIKAN TARIF MAKSIMUM PAJAK DAERAH
Untuk memberi ruang gerak bagi daerah
mengatur sistem perpajakannya dalamrangka
peningkatan pendapatan dan peningkatan
kualitas pelayanan, penghematanenergi, dan
pelestarian/perbaikan lingkungan, tarif
maksimum beberapa jenis pajak daerah
dinaikkan, antara lain:
a.Tarif maksimum Pajak Kendaraan Bermotor,
dinaikkan dari 5% menjadi 10%. Khusus untuk
kendaraan pribadi dapat diterapkan tarif
progresif.
13. b.Tarif maksimum Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor, dinaikkan dari 10% menjadi 20%.
c.Tarif maksimum Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor, dinaikkan dari 5% menjadi 10%.
Khusus untuk kendaraan angkutan umum, tarif
dapat ditetapkan lebih rendah.
14. d. Tarif maksimum Pajak Parkir, dinaikkan dari 20%
menjadi 30%.
e. Tarif maksimum Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan (sebelumnya Pajak Pengambilan Bahan Galian
Golongan C), dinaikkan dari 20% menjadi 25%.
6. Bagi Hasil Pajak Provinsi
Dalam rangka pemerataan pembangunan dan
peningkatan kemampuan keuangan
kabupaten/kota dalam membiayai fungsi pelayanan
kepada masyarakat, pajak
provinsi dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dengan
proporsi sebagai berikut:
15. No. Jenis Pajak Provinsi Kab/Kota
1. Pajak Kendaraan Bermotor 70% 30%
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 70% 30%
3. Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor 30% 70%
4. Pajak Air Permukaan 50% 50%
5. Pajak Rokok 30% 70%
6. Earmarking yaitu Untuk meningkatkan kualitas
pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan
sekaligus menciptakan good governance dan clean
government, penerimaan beberapa jenis pajak daerah
wajib dialokasikan (di-earmark) untuk mendanai
pembangunan sarana dan prasarana yang secara
langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan
seluruh masyarakat.
16. Pengaturan earmarking tersebut adalah:
a. 10% dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor wajib
dialokasikan untuk pemeliharaan dan pembangunan
jalan, serta peningkatan sarana transportasi umum.
b. 50% dari penerimaan pajak rokok dialokasikan untuk
mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum.
c. Sebagian penerimaan pajak penerangan jalan
digunakan untuk penyediaan penerangan jalan.
Dengan penetapan UU PDRD ini, diharapkan struktur
APBD menjadi lebih baik, iklim investasi di daerah
menjadi lebih kondusif karena Perda-Perda pungutan
daerah yang membebani masyarakat secara berlebihan
dapat dihindari, serta memberikan kepastian hukum
bagi semua pihak.
17. tata cara pelaksanaan pemungutan pajak ditetapkan
oleh Kepala Daerah.
Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa
sehingga dapat dihapuskan.
Penghapusan piutang pajak propinsi, kabupaten atau
kota yang sudah kadaluwarsa dilakukan dengan
keputusan masing-masing ditetapkan oleh gubernur
dan bupati atau walikota.
Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah
kadaluwarsa diatur dengan peraturan daerah.
18. Golongan Retribusi adalah
pengelompokan retribusi yang meliputi
Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa
Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu;
1. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi
atas jasa yang disediakan atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi
atau badan;
19. Retribusi Daerah
2. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut
Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan;
20. 3. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas
jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
dengan menganut prinsip komersial karena
pada dasarnya dapat pula disediakan oleh
sektor swasta;
4. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi
atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi
atau badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan,
21. pengendalian dan pengawasan atas
kegiatan pemanfaatan ruang,
penggunaan sumber daya alam, barang,
prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu
guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.
22. JENIS RETRIBUSI DAERAH
Dibagi menjadi 3 golongan ;
1. Retribusi jasa umum
a. Retribusi pelayanan kesehatan
b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
c.Retribusi pengganti biaya cetak kartu tanda penduduk
dan akte catatan sipil.
d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan
mayat.
e. Retribusi pelayanan parker di tepi jalan umum.
f. Retribusi pelayanan pasar.
g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
i. Retribusi penggantian biaya cetak peta.
j. Retribusi pengujian kapal perikanan.
23. 2. retribusi jasa usaha
a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
b. Retribusi pasar grosir dan/ pertokoan
c. Retribusi tempat pelalangan
d. Retribusi terminal
e. Retribusi tempat khusus parkir.
f. Retribusi tempat penginapan
/pesanggrahan/villag.Retribusi penyedotan kakus
h. Retribusi rumah pemotongan hewan
i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal.
j. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga.
k. Retribusi penyebrangan di atas air.
l. Retribusi pengolahan limbah cair
m. Retribusi penjualan produksi daerah.
24. 3. Retribusi perizinan tertentu
a. Retribusi izin mendirikan bangunan.
b. Retribusi tempat penjualan minuman
beralkohol.
c. Retribusi izin gangguan.
d. Retribusi izin trayek.
Objek Retribusi Dearah terdiri dari ;
a. Jasa Umum berupa pelayanan yang
disediakan atau yang diberikan pemerintah
daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh
pribadi atau badan
25. b. Jasa usaha ; berupa pelayanan yang disediakan
pemerintah daerah dengan menganut prinsip
komersial.
c. Perizinan tertentu ; kegiatan tertentu pemerintah
daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang
pribadi atau badan dengan maksud untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,
penggunaan sumber daya alam, barang,
prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan.
26. Subjek Retribusi Daerah ;
a. Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang
bersangkutan
b. Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang
bersangkutan
c. Retribusi perijinan tertentu adalah orang pribadi atau badan
yang memperoleh ijin tertentu dari pemerintah daerah.
Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi
daerah ;
a. Retribusi jasa umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan
mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
27. b. Retribusi jasa usaha ; berdasarkan pada tujuan
untuk memperoleh keuntungan yang layak
sebagaimana keuntungan yang pantas diterima
oleh pengusaha swasta sejenis yang
beroperasi secara efisien dan beroerintasi
pada harga pasar.
c. Retribusi perijinan tertentu, berdasarkan pada
tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh
penyelenggaraan pemberian izin yang
bersangkutan.