SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Download to read offline
““KEBIJAKANKEBIJAKAN
KESEHATAN”KESEHATAN”
(Dimensi Makro)(Dimensi Makro)
Dra. AYUN SRIATMI, M.KesDra. AYUN SRIATMI, M.Kes
““KEBIJAKAN KESEHATANKEBIJAKAN KESEHATAN
DAPAT DILIHAT SEBAGAIDAPAT DILIHAT SEBAGAI JARINGANJARINGAN
KEPUTUSANKEPUTUSAN ((decisions-networkingdecisions-networking)) YANGYANG
SALING BERHUBUNGAN UNTUKSALING BERHUBUNGAN UNTUK
MEMBENTUKMEMBENTUK SUATU STRATEGI/PENDEKATANSUATU STRATEGI/PENDEKATAN
DALAM HUBUNGANNYA DENGANDALAM HUBUNGANNYA DENGAN
ISSU-ISSU PRAKTIS MENGENAIISSU-ISSU PRAKTIS MENGENAI
PELAYANAN KESEHATANPELAYANAN KESEHATAN””
Kebijakan Kesehatan beroperasiKebijakan Kesehatan beroperasi
padapada
4 Tingkatan, yaitu :4 Tingkatan, yaitu :
1.1. Tingkatan SISTEMIKTingkatan SISTEMIK
Corak utama yg membentuk sistem kesehatan scrCorak utama yg membentuk sistem kesehatan scr
keseluruhan, mis : dalam keterlibatan institusikeseluruhan, mis : dalam keterlibatan institusi
publik, peran publik/swasta & hub kes dgn sektorpublik, peran publik/swasta & hub kes dgn sektor
lain.lain.
2.2. Tingkatan PROGRAMTingkatan PROGRAM
Memutuskan prioritas untuk yankes, program2 kesMemutuskan prioritas untuk yankes, program2 kes
yg nyata & cara yg ditempuh dimana sumberdayayg nyata & cara yg ditempuh dimana sumberdaya
harus dialokasikan (operasional kegiatan)harus dialokasikan (operasional kegiatan)
Kebijakan Kesehatan beroperasiKebijakan Kesehatan beroperasi
padapada
4 Tingkatan, yaitu :4 Tingkatan, yaitu :
3.3. Tingkatan OrganisasiTingkatan Organisasi
Menunjuk pd cara yang ditempuh agar sumberdayaMenunjuk pd cara yang ditempuh agar sumberdaya
dapat digunakan scr produktif dan menyediakandapat digunakan scr produktif dan menyediakan
pelayanan yang bermutu tinggipelayanan yang bermutu tinggi
4.4. Tingkatan InstrumentalTingkatan Instrumental
Menjadi tingkatan dalamMenjadi tingkatan dalam pengembangan instrumenpengembangan instrumen
organisasi yang baik, seperti dlm pengembanganorganisasi yang baik, seperti dlm pengembangan
sistem SDM dan sistem informasi (dukungansistem SDM dan sistem informasi (dukungan
pelayanan)pelayanan)
BAGAIMANA POLITIKBAGAIMANA POLITIK
MEMPENGARUHIMEMPENGARUHI
KEBIJAKAN KESEHATAN ?KEBIJAKAN KESEHATAN ?
Kasus CUBA :
* Negara Sosialis
* Kesehatan merup hak semua WN & memungkinkan
masyarakat untuk berpartisipasi scr maksimum dlm
bid.
Kesehatan
* Semua orang mempunyai akses yg sama ke sarana
yankes
Kasus AFRIKA SELATAN :
* Negara dgn sistem apartheid / rasialis
* Jasa kesehatan digunakan sbg instrumen
pembedaan ras,
status sosial, politis & ekonomi tersusun
SISTEM POLITIK akan mempengaruhiSISTEM POLITIK akan mempengaruhi ::
1.1.Penentuan kebijakan kesehatanPenentuan kebijakan kesehatan
2.2.Partisipasi masyarakat dalam kebijakan publikPartisipasi masyarakat dalam kebijakan publik
(termasuk kebijakan kesehatan)(termasuk kebijakan kesehatan)
PEMERINTAH / NEGARA sesuai otoritasnyaPEMERINTAH / NEGARA sesuai otoritasnya
berkewajiban dalam fungsiberkewajiban dalam fungsi ::
• MENGATUR / REGULASIMENGATUR / REGULASI
• MEMONITOR / MONITORINGMEMONITOR / MONITORING
• MENGAWASI / CONTROLLINGMENGAWASI / CONTROLLING
PROFESIONALISME & BIROKRASIPROFESIONALISME & BIROKRASI
PROFESIPROFESI
Dapat dilihat melalui 2 pendekatan, yaitu :Dapat dilihat melalui 2 pendekatan, yaitu :
1.1. Sikap & Nilai-NilaiSikap & Nilai-Nilai
Profesi adalah jabatan dgn karakteristik pembeda,Profesi adalah jabatan dgn karakteristik pembeda,
a.l :a.l :
* Etika jasa utk individu* Etika jasa utk individu
* Pengetahuan khusus* Pengetahuan khusus
* Pelatihan2 dan Sosialisasi* Pelatihan2 dan Sosialisasi
* Hak-hak eksklusif* Hak-hak eksklusif
* Peraturan Internal standart praktek & admission* Peraturan Internal standart praktek & admission
* Keberadaan kode profesional* Keberadaan kode profesional
2.2. StrukturalStruktural
Didasarkan pd MONOPOLI, terutama monopoli atasDidasarkan pd MONOPOLI, terutama monopoli atas
peluang kelompok ttt utk menyediakan jasa spesialispeluang kelompok ttt utk menyediakan jasa spesialis
PROFESIONALISME & BIROKRASIPROFESIONALISME & BIROKRASI
oses profesionalisasi mengakibatkanoses profesionalisasi mengakibatkan OTONOMI & KEKUASAANOTONOMI & KEKUASAAN ::
Hak utk mengatur, mengorganisir pekerjaan sendiriHak utk mengatur, mengorganisir pekerjaan sendiri
Hak utk menetapkan standard sendiri (standard profesi)Hak utk menetapkan standard sendiri (standard profesi)
BIROKRASIBIROKRASI
* Berhubungan dengan kekuasaan administratif* Berhubungan dengan kekuasaan administratif
* Birokrasi sangat penting dalam menganalisis masyarakat* Birokrasi sangat penting dalam menganalisis masyarakat
modern (modern (Max WeberMax Weber))
* Dalam prakteknya, tdp cap negatif thd birokrasi sbg suatu* Dalam prakteknya, tdp cap negatif thd birokrasi sbg suatu
proses yang sia-sia & berbelit-belitproses yang sia-sia & berbelit-belit
PROFESIONALISME & BIROKRASIPROFESIONALISME & BIROKRASI
IROKRASIIROKRASI
Karakteristik birokrat a.l :Karakteristik birokrat a.l :
1. Mereka secara pribadi bebas, ttp tunduk pd otoritas menyangkut1. Mereka secara pribadi bebas, ttp tunduk pd otoritas menyangkut
fungsi pejabatfungsi pejabat
2. Diorganisir dlm suatu hirarki kepegawaian2. Diorganisir dlm suatu hirarki kepegawaian
3. Ada lapisan kewenangan / kemampuan yang jelas dan sah3. Ada lapisan kewenangan / kemampuan yang jelas dan sah
sesuai peraturan perundangan yang adasesuai peraturan perundangan yang ada
4. Calon terpilih atas kecakapan teknis dasar dan mereka ditetapkan4. Calon terpilih atas kecakapan teknis dasar dan mereka ditetapkan
& tdk memilih& tdk memilih
5. Upah pd skala yang sudah ditetapkan5. Upah pd skala yang sudah ditetapkan
6. Tunduk pd disiplin sistematis & kendali perkantoran ttt6. Tunduk pd disiplin sistematis & kendali perkantoran ttt
7. Mendasari suatu karier & melibatkan suatu sistem promosi7. Mendasari suatu karier & melibatkan suatu sistem promosi
8. dll8. dll
ANALISISANALISIS
KEBIJAKAN KESEHATANKEBIJAKAN KESEHATAN
Mempertimbangkan pada aspek :Mempertimbangkan pada aspek :
A.A. KEMISKINANKEMISKINAN
B.B. KEADILANKEADILAN
C.C. PEMBANGUNANPEMBANGUNAN
D.D. BANTUAN DAN SEKTOR KESEHATANBANTUAN DAN SEKTOR KESEHATAN
E.E. PRIVATISASI DALAM SEKTORPRIVATISASI DALAM SEKTOR
KESEHATANKESEHATAN
ANALISISANALISIS
KEBIJAKAN KESEHATANKEBIJAKAN KESEHATAN
““KEMISKINAN”KEMISKINAN”
* Kesepakatan dasar bahwa siapapun masyarakat yg* Kesepakatan dasar bahwa siapapun masyarakat yg
dlm keadaan kesehatan yg kurang baik & burukdlm keadaan kesehatan yg kurang baik & buruk
harus mendapatkan pertolonganharus mendapatkan pertolongan
* Kemiskinan adalah suatu* Kemiskinan adalah suatu kekurangan kebutuhan dasarkekurangan kebutuhan dasar utkutk
mempertahankan hidup (pendidikan, kesehatan, pangan,mempertahankan hidup (pendidikan, kesehatan, pangan,
sandang, papan) & kebutuhan bersifat relatif (beda persepsi,sandang, papan) & kebutuhan bersifat relatif (beda persepsi,
beda kriteria)beda kriteria)
* Pendekatan yg umum digunakan utk melihat kemiskinan &* Pendekatan yg umum digunakan utk melihat kemiskinan &
mortalitas :mortalitas :
a.a. PendapatanPendapatan
b.b. Perbedaan status sosial ekonomiPerbedaan status sosial ekonomi
c.c. Perawatan kesehatan modernPerawatan kesehatan modern
d.d. Perubahan budaya dan perilakuPerubahan budaya dan perilaku
e.e. Kombinasi dari berbagai aspek di atasKombinasi dari berbagai aspek di atas
ANALISISANALISIS
KEBIJAKAN KESEHATANKEBIJAKAN KESEHATAN
““BANTUAN & SEKTOR KESEHATAN”BANTUAN & SEKTOR KESEHATAN”
1.1. Bantuan dalam hubungan global :Bantuan dalam hubungan global :
a. Menyangkuta. Menyangkut PROSESPROSES bantuanbantuan
# Hibah /# Hibah / GrantGrant
# Pinjaman / Hutang /# Pinjaman / Hutang / LoanLoan
b. Bantuan tidak akan terjadi jika tdk adab. Bantuan tidak akan terjadi jika tdk ada
keuntungankeuntungan
yg nyata ( baik dari pihak penerima atau pendonor )yg nyata ( baik dari pihak penerima atau pendonor )
dan menyangkut syarat-syarat bantuandan menyangkut syarat-syarat bantuan
2.2. SUSTAINABILITASSUSTAINABILITAS bantuanbantuan
ANALISISANALISIS
KEBIJAKAN KESEHATANKEBIJAKAN KESEHATAN
““KEADILAN (KEADILAN (EQUITYEQUITY)”)”
Gagasan tentang keadilan sosial/pemerataan sosialGagasan tentang keadilan sosial/pemerataan sosial
““EQUITY”EQUITY” dikaitkan dengandikaitkan dengan “FAIRNESS”,“FAIRNESS”, tetapitetapi berbedaberbeda
dengandengan “EQUALITY”“EQUALITY” ( persamaan hak )( persamaan hak )
PEMERATAAN SOSIALPEMERATAAN SOSIAL ::
a.a. Akses pelayanan kesehatan sesuai kebutuhanAkses pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan
b.b. Mekanisme pengalokasian sumberdaya kesehatan,Mekanisme pengalokasian sumberdaya kesehatan,
apakah dalamapakah dalam terminologi expenditureterminologi expenditure,, terminologiterminologi
inputinput ataupunataupun terminologi aksesterminologi akses
c.c. Jaminan bahwa wilayah2 yg berbeda, ttp tersediaJaminan bahwa wilayah2 yg berbeda, ttp tersedia
obat-obatan yg sama baiknya meskipun biayaobat-obatan yg sama baiknya meskipun biaya
pelayanan tiap wilayah berbedapelayanan tiap wilayah berbeda
ANALISISANALISIS
KEBIJAKAN KESEHATANKEBIJAKAN KESEHATAN
““PEMBANGUNAN ( DEVELOPMENT)”PEMBANGUNAN ( DEVELOPMENT)”
# Perubahan pada suatu keadaan / kondisi yang# Perubahan pada suatu keadaan / kondisi yang
dianggap lebih baik ( kesejahteraan )dianggap lebih baik ( kesejahteraan )
# Dilakukan secara terus menerus & terencana# Dilakukan secara terus menerus & terencana
# GLOBALISASI ( Perubahan mayoritas pd sistem# GLOBALISASI ( Perubahan mayoritas pd sistem
ekonomi dunia yg mengakibatkan interdependensiekonomi dunia yg mengakibatkan interdependensi
yg meningkat di hampir seluruh dunia )yg meningkat di hampir seluruh dunia )
# TREND-GLOBAL = Privatisasi# TREND-GLOBAL = Privatisasi
ANALISISANALISIS
KEBIJAKAN KESEHATANKEBIJAKAN KESEHATAN
““PRIVATISASI SEKTOR KESEHATAN”PRIVATISASI SEKTOR KESEHATAN”
Deklarasi ALMA-ATA :Deklarasi ALMA-ATA :
““Pemerintah bertanggung jawab thdPemerintah bertanggung jawab thd
kesehatan masyarakatnya, dimana hanyakesehatan masyarakatnya, dimana hanya
dapat dilaksanakan dengan menyediakandapat dilaksanakan dengan menyediakan
sistem kesehatan dan sistem sosial yangsistem kesehatan dan sistem sosial yang
tepat”tepat”
ANALISISANALISIS
KEBIJAKAN KESEHATANKEBIJAKAN KESEHATAN
““PRIVATISASI SEKTOR KESEHATAN”PRIVATISASI SEKTOR KESEHATAN”
PERTANYAAN MENDASAR TENTANG PRIVATISASIPERTANYAAN MENDASAR TENTANG PRIVATISASI
(( debatabledebatable ))
1.1. Privatisasi sbg jalan pintas pemerintah untukPrivatisasi sbg jalan pintas pemerintah untuk
meningkatkan posisi finansialnya ?meningkatkan posisi finansialnya ?
2.2. Privatisasi merupakan kreasi lingkungan pasarPrivatisasi merupakan kreasi lingkungan pasar
yang menciptakan kompetisi dalam pelayananyang menciptakan kompetisi dalam pelayanan
kesehatan akan meningkatkan keadilan,kesehatan akan meningkatkan keadilan,
efisiensi dan kualitas pelayanan ?efisiensi dan kualitas pelayanan ?
3.3. Apakah sektor publik tidak efisien ? KarenaApakah sektor publik tidak efisien ? Karena
terlalu besar ?terlalu besar ?
Kebijakan kesehatan dimensi_makro_-_ayun_sriatmi

More Related Content

Similar to Kebijakan kesehatan dimensi_makro_-_ayun_sriatmi

siskom etika-profesi
siskom etika-profesisiskom etika-profesi
siskom etika-profesi
hilma_alley
 
4. Etika Profesi dan Legalitas Tenaga Kesehatan.pptx
4. Etika Profesi dan Legalitas Tenaga Kesehatan.pptx4. Etika Profesi dan Legalitas Tenaga Kesehatan.pptx
4. Etika Profesi dan Legalitas Tenaga Kesehatan.pptx
PerryBoyChandraSiaha1
 

Similar to Kebijakan kesehatan dimensi_makro_-_ayun_sriatmi (20)

Etika & Pembangunan Integritas Aparatur
Etika & Pembangunan Integritas AparaturEtika & Pembangunan Integritas Aparatur
Etika & Pembangunan Integritas Aparatur
 
siskom etika-profesi
siskom etika-profesisiskom etika-profesi
siskom etika-profesi
 
Pert 3 Advokasi Prokes.pptx
Pert 3 Advokasi Prokes.pptxPert 3 Advokasi Prokes.pptx
Pert 3 Advokasi Prokes.pptx
 
Handout etika&hukum yuni
Handout etika&hukum yuniHandout etika&hukum yuni
Handout etika&hukum yuni
 
Etika publik
Etika publikEtika publik
Etika publik
 
Rakus UAS Etika Hukum dan Profesionalisme
Rakus UAS Etika Hukum dan Profesionalisme Rakus UAS Etika Hukum dan Profesionalisme
Rakus UAS Etika Hukum dan Profesionalisme
 
Budaya Kerja
Budaya KerjaBudaya Kerja
Budaya Kerja
 
4. Etika Profesi dan Legalitas Tenaga Kesehatan.pptx
4. Etika Profesi dan Legalitas Tenaga Kesehatan.pptx4. Etika Profesi dan Legalitas Tenaga Kesehatan.pptx
4. Etika Profesi dan Legalitas Tenaga Kesehatan.pptx
 
Etika Penyelenggara Negara
Etika Penyelenggara NegaraEtika Penyelenggara Negara
Etika Penyelenggara Negara
 
etika profesi d4 2019.pdf
etika profesi d4 2019.pdfetika profesi d4 2019.pdf
etika profesi d4 2019.pdf
 
Etika profesi perekam medis dan informasi kesehatan
Etika profesi perekam medis dan informasi kesehatanEtika profesi perekam medis dan informasi kesehatan
Etika profesi perekam medis dan informasi kesehatan
 
Jazmedia Making Health Policy Book
Jazmedia Making Health Policy Book Jazmedia Making Health Policy Book
Jazmedia Making Health Policy Book
 
Prinsip etika etikolegal kebidanan
Prinsip etika etikolegal kebidananPrinsip etika etikolegal kebidanan
Prinsip etika etikolegal kebidanan
 
ETIKA PROFESI (PER. 1).pdf
ETIKA PROFESI (PER. 1).pdfETIKA PROFESI (PER. 1).pdf
ETIKA PROFESI (PER. 1).pdf
 
Hukum kesehatan dalam kebidanan
Hukum kesehatan dalam kebidananHukum kesehatan dalam kebidanan
Hukum kesehatan dalam kebidanan
 
Hukum kesehatan dalam kebidanan
Hukum kesehatan dalam kebidananHukum kesehatan dalam kebidanan
Hukum kesehatan dalam kebidanan
 
5, be & gg, rudi, hapzi ali, marketing ethics, universitas mercu buana , 2018
5, be & gg, rudi, hapzi ali, marketing ethics, universitas mercu buana , 20185, be & gg, rudi, hapzi ali, marketing ethics, universitas mercu buana , 2018
5, be & gg, rudi, hapzi ali, marketing ethics, universitas mercu buana , 2018
 
standar profesi dan pelayanan profesi
standar profesi dan pelayanan profesistandar profesi dan pelayanan profesi
standar profesi dan pelayanan profesi
 
Materi etika publik 22 24 oktober 2019 di bapelkes batam (iman)copy
Materi etika publik 22   24 oktober 2019 di bapelkes batam (iman)copyMateri etika publik 22   24 oktober 2019 di bapelkes batam (iman)copy
Materi etika publik 22 24 oktober 2019 di bapelkes batam (iman)copy
 
MAKSI CHARTERRED ACCOUNTANT (1) (2).pptx
MAKSI CHARTERRED ACCOUNTANT (1) (2).pptxMAKSI CHARTERRED ACCOUNTANT (1) (2).pptx
MAKSI CHARTERRED ACCOUNTANT (1) (2).pptx
 

Kebijakan kesehatan dimensi_makro_-_ayun_sriatmi

  • 2. ““KEBIJAKAN KESEHATANKEBIJAKAN KESEHATAN DAPAT DILIHAT SEBAGAIDAPAT DILIHAT SEBAGAI JARINGANJARINGAN KEPUTUSANKEPUTUSAN ((decisions-networkingdecisions-networking)) YANGYANG SALING BERHUBUNGAN UNTUKSALING BERHUBUNGAN UNTUK MEMBENTUKMEMBENTUK SUATU STRATEGI/PENDEKATANSUATU STRATEGI/PENDEKATAN DALAM HUBUNGANNYA DENGANDALAM HUBUNGANNYA DENGAN ISSU-ISSU PRAKTIS MENGENAIISSU-ISSU PRAKTIS MENGENAI PELAYANAN KESEHATANPELAYANAN KESEHATAN””
  • 3. Kebijakan Kesehatan beroperasiKebijakan Kesehatan beroperasi padapada 4 Tingkatan, yaitu :4 Tingkatan, yaitu : 1.1. Tingkatan SISTEMIKTingkatan SISTEMIK Corak utama yg membentuk sistem kesehatan scrCorak utama yg membentuk sistem kesehatan scr keseluruhan, mis : dalam keterlibatan institusikeseluruhan, mis : dalam keterlibatan institusi publik, peran publik/swasta & hub kes dgn sektorpublik, peran publik/swasta & hub kes dgn sektor lain.lain. 2.2. Tingkatan PROGRAMTingkatan PROGRAM Memutuskan prioritas untuk yankes, program2 kesMemutuskan prioritas untuk yankes, program2 kes yg nyata & cara yg ditempuh dimana sumberdayayg nyata & cara yg ditempuh dimana sumberdaya harus dialokasikan (operasional kegiatan)harus dialokasikan (operasional kegiatan)
  • 4. Kebijakan Kesehatan beroperasiKebijakan Kesehatan beroperasi padapada 4 Tingkatan, yaitu :4 Tingkatan, yaitu : 3.3. Tingkatan OrganisasiTingkatan Organisasi Menunjuk pd cara yang ditempuh agar sumberdayaMenunjuk pd cara yang ditempuh agar sumberdaya dapat digunakan scr produktif dan menyediakandapat digunakan scr produktif dan menyediakan pelayanan yang bermutu tinggipelayanan yang bermutu tinggi 4.4. Tingkatan InstrumentalTingkatan Instrumental Menjadi tingkatan dalamMenjadi tingkatan dalam pengembangan instrumenpengembangan instrumen organisasi yang baik, seperti dlm pengembanganorganisasi yang baik, seperti dlm pengembangan sistem SDM dan sistem informasi (dukungansistem SDM dan sistem informasi (dukungan pelayanan)pelayanan)
  • 5. BAGAIMANA POLITIKBAGAIMANA POLITIK MEMPENGARUHIMEMPENGARUHI KEBIJAKAN KESEHATAN ?KEBIJAKAN KESEHATAN ? Kasus CUBA : * Negara Sosialis * Kesehatan merup hak semua WN & memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi scr maksimum dlm bid. Kesehatan * Semua orang mempunyai akses yg sama ke sarana yankes Kasus AFRIKA SELATAN : * Negara dgn sistem apartheid / rasialis * Jasa kesehatan digunakan sbg instrumen pembedaan ras, status sosial, politis & ekonomi tersusun
  • 6. SISTEM POLITIK akan mempengaruhiSISTEM POLITIK akan mempengaruhi :: 1.1.Penentuan kebijakan kesehatanPenentuan kebijakan kesehatan 2.2.Partisipasi masyarakat dalam kebijakan publikPartisipasi masyarakat dalam kebijakan publik (termasuk kebijakan kesehatan)(termasuk kebijakan kesehatan) PEMERINTAH / NEGARA sesuai otoritasnyaPEMERINTAH / NEGARA sesuai otoritasnya berkewajiban dalam fungsiberkewajiban dalam fungsi :: • MENGATUR / REGULASIMENGATUR / REGULASI • MEMONITOR / MONITORINGMEMONITOR / MONITORING • MENGAWASI / CONTROLLINGMENGAWASI / CONTROLLING
  • 7. PROFESIONALISME & BIROKRASIPROFESIONALISME & BIROKRASI PROFESIPROFESI Dapat dilihat melalui 2 pendekatan, yaitu :Dapat dilihat melalui 2 pendekatan, yaitu : 1.1. Sikap & Nilai-NilaiSikap & Nilai-Nilai Profesi adalah jabatan dgn karakteristik pembeda,Profesi adalah jabatan dgn karakteristik pembeda, a.l :a.l : * Etika jasa utk individu* Etika jasa utk individu * Pengetahuan khusus* Pengetahuan khusus * Pelatihan2 dan Sosialisasi* Pelatihan2 dan Sosialisasi * Hak-hak eksklusif* Hak-hak eksklusif * Peraturan Internal standart praktek & admission* Peraturan Internal standart praktek & admission * Keberadaan kode profesional* Keberadaan kode profesional 2.2. StrukturalStruktural Didasarkan pd MONOPOLI, terutama monopoli atasDidasarkan pd MONOPOLI, terutama monopoli atas peluang kelompok ttt utk menyediakan jasa spesialispeluang kelompok ttt utk menyediakan jasa spesialis
  • 8. PROFESIONALISME & BIROKRASIPROFESIONALISME & BIROKRASI oses profesionalisasi mengakibatkanoses profesionalisasi mengakibatkan OTONOMI & KEKUASAANOTONOMI & KEKUASAAN :: Hak utk mengatur, mengorganisir pekerjaan sendiriHak utk mengatur, mengorganisir pekerjaan sendiri Hak utk menetapkan standard sendiri (standard profesi)Hak utk menetapkan standard sendiri (standard profesi) BIROKRASIBIROKRASI * Berhubungan dengan kekuasaan administratif* Berhubungan dengan kekuasaan administratif * Birokrasi sangat penting dalam menganalisis masyarakat* Birokrasi sangat penting dalam menganalisis masyarakat modern (modern (Max WeberMax Weber)) * Dalam prakteknya, tdp cap negatif thd birokrasi sbg suatu* Dalam prakteknya, tdp cap negatif thd birokrasi sbg suatu proses yang sia-sia & berbelit-belitproses yang sia-sia & berbelit-belit
  • 9. PROFESIONALISME & BIROKRASIPROFESIONALISME & BIROKRASI IROKRASIIROKRASI Karakteristik birokrat a.l :Karakteristik birokrat a.l : 1. Mereka secara pribadi bebas, ttp tunduk pd otoritas menyangkut1. Mereka secara pribadi bebas, ttp tunduk pd otoritas menyangkut fungsi pejabatfungsi pejabat 2. Diorganisir dlm suatu hirarki kepegawaian2. Diorganisir dlm suatu hirarki kepegawaian 3. Ada lapisan kewenangan / kemampuan yang jelas dan sah3. Ada lapisan kewenangan / kemampuan yang jelas dan sah sesuai peraturan perundangan yang adasesuai peraturan perundangan yang ada 4. Calon terpilih atas kecakapan teknis dasar dan mereka ditetapkan4. Calon terpilih atas kecakapan teknis dasar dan mereka ditetapkan & tdk memilih& tdk memilih 5. Upah pd skala yang sudah ditetapkan5. Upah pd skala yang sudah ditetapkan 6. Tunduk pd disiplin sistematis & kendali perkantoran ttt6. Tunduk pd disiplin sistematis & kendali perkantoran ttt 7. Mendasari suatu karier & melibatkan suatu sistem promosi7. Mendasari suatu karier & melibatkan suatu sistem promosi 8. dll8. dll
  • 10. ANALISISANALISIS KEBIJAKAN KESEHATANKEBIJAKAN KESEHATAN Mempertimbangkan pada aspek :Mempertimbangkan pada aspek : A.A. KEMISKINANKEMISKINAN B.B. KEADILANKEADILAN C.C. PEMBANGUNANPEMBANGUNAN D.D. BANTUAN DAN SEKTOR KESEHATANBANTUAN DAN SEKTOR KESEHATAN E.E. PRIVATISASI DALAM SEKTORPRIVATISASI DALAM SEKTOR KESEHATANKESEHATAN
  • 11. ANALISISANALISIS KEBIJAKAN KESEHATANKEBIJAKAN KESEHATAN ““KEMISKINAN”KEMISKINAN” * Kesepakatan dasar bahwa siapapun masyarakat yg* Kesepakatan dasar bahwa siapapun masyarakat yg dlm keadaan kesehatan yg kurang baik & burukdlm keadaan kesehatan yg kurang baik & buruk harus mendapatkan pertolonganharus mendapatkan pertolongan * Kemiskinan adalah suatu* Kemiskinan adalah suatu kekurangan kebutuhan dasarkekurangan kebutuhan dasar utkutk mempertahankan hidup (pendidikan, kesehatan, pangan,mempertahankan hidup (pendidikan, kesehatan, pangan, sandang, papan) & kebutuhan bersifat relatif (beda persepsi,sandang, papan) & kebutuhan bersifat relatif (beda persepsi, beda kriteria)beda kriteria) * Pendekatan yg umum digunakan utk melihat kemiskinan &* Pendekatan yg umum digunakan utk melihat kemiskinan & mortalitas :mortalitas : a.a. PendapatanPendapatan b.b. Perbedaan status sosial ekonomiPerbedaan status sosial ekonomi c.c. Perawatan kesehatan modernPerawatan kesehatan modern d.d. Perubahan budaya dan perilakuPerubahan budaya dan perilaku e.e. Kombinasi dari berbagai aspek di atasKombinasi dari berbagai aspek di atas
  • 12. ANALISISANALISIS KEBIJAKAN KESEHATANKEBIJAKAN KESEHATAN ““BANTUAN & SEKTOR KESEHATAN”BANTUAN & SEKTOR KESEHATAN” 1.1. Bantuan dalam hubungan global :Bantuan dalam hubungan global : a. Menyangkuta. Menyangkut PROSESPROSES bantuanbantuan # Hibah /# Hibah / GrantGrant # Pinjaman / Hutang /# Pinjaman / Hutang / LoanLoan b. Bantuan tidak akan terjadi jika tdk adab. Bantuan tidak akan terjadi jika tdk ada keuntungankeuntungan yg nyata ( baik dari pihak penerima atau pendonor )yg nyata ( baik dari pihak penerima atau pendonor ) dan menyangkut syarat-syarat bantuandan menyangkut syarat-syarat bantuan 2.2. SUSTAINABILITASSUSTAINABILITAS bantuanbantuan
  • 13. ANALISISANALISIS KEBIJAKAN KESEHATANKEBIJAKAN KESEHATAN ““KEADILAN (KEADILAN (EQUITYEQUITY)”)” Gagasan tentang keadilan sosial/pemerataan sosialGagasan tentang keadilan sosial/pemerataan sosial ““EQUITY”EQUITY” dikaitkan dengandikaitkan dengan “FAIRNESS”,“FAIRNESS”, tetapitetapi berbedaberbeda dengandengan “EQUALITY”“EQUALITY” ( persamaan hak )( persamaan hak ) PEMERATAAN SOSIALPEMERATAAN SOSIAL :: a.a. Akses pelayanan kesehatan sesuai kebutuhanAkses pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan b.b. Mekanisme pengalokasian sumberdaya kesehatan,Mekanisme pengalokasian sumberdaya kesehatan, apakah dalamapakah dalam terminologi expenditureterminologi expenditure,, terminologiterminologi inputinput ataupunataupun terminologi aksesterminologi akses c.c. Jaminan bahwa wilayah2 yg berbeda, ttp tersediaJaminan bahwa wilayah2 yg berbeda, ttp tersedia obat-obatan yg sama baiknya meskipun biayaobat-obatan yg sama baiknya meskipun biaya pelayanan tiap wilayah berbedapelayanan tiap wilayah berbeda
  • 14. ANALISISANALISIS KEBIJAKAN KESEHATANKEBIJAKAN KESEHATAN ““PEMBANGUNAN ( DEVELOPMENT)”PEMBANGUNAN ( DEVELOPMENT)” # Perubahan pada suatu keadaan / kondisi yang# Perubahan pada suatu keadaan / kondisi yang dianggap lebih baik ( kesejahteraan )dianggap lebih baik ( kesejahteraan ) # Dilakukan secara terus menerus & terencana# Dilakukan secara terus menerus & terencana # GLOBALISASI ( Perubahan mayoritas pd sistem# GLOBALISASI ( Perubahan mayoritas pd sistem ekonomi dunia yg mengakibatkan interdependensiekonomi dunia yg mengakibatkan interdependensi yg meningkat di hampir seluruh dunia )yg meningkat di hampir seluruh dunia ) # TREND-GLOBAL = Privatisasi# TREND-GLOBAL = Privatisasi
  • 15. ANALISISANALISIS KEBIJAKAN KESEHATANKEBIJAKAN KESEHATAN ““PRIVATISASI SEKTOR KESEHATAN”PRIVATISASI SEKTOR KESEHATAN” Deklarasi ALMA-ATA :Deklarasi ALMA-ATA : ““Pemerintah bertanggung jawab thdPemerintah bertanggung jawab thd kesehatan masyarakatnya, dimana hanyakesehatan masyarakatnya, dimana hanya dapat dilaksanakan dengan menyediakandapat dilaksanakan dengan menyediakan sistem kesehatan dan sistem sosial yangsistem kesehatan dan sistem sosial yang tepat”tepat”
  • 16. ANALISISANALISIS KEBIJAKAN KESEHATANKEBIJAKAN KESEHATAN ““PRIVATISASI SEKTOR KESEHATAN”PRIVATISASI SEKTOR KESEHATAN” PERTANYAAN MENDASAR TENTANG PRIVATISASIPERTANYAAN MENDASAR TENTANG PRIVATISASI (( debatabledebatable )) 1.1. Privatisasi sbg jalan pintas pemerintah untukPrivatisasi sbg jalan pintas pemerintah untuk meningkatkan posisi finansialnya ?meningkatkan posisi finansialnya ? 2.2. Privatisasi merupakan kreasi lingkungan pasarPrivatisasi merupakan kreasi lingkungan pasar yang menciptakan kompetisi dalam pelayananyang menciptakan kompetisi dalam pelayanan kesehatan akan meningkatkan keadilan,kesehatan akan meningkatkan keadilan, efisiensi dan kualitas pelayanan ?efisiensi dan kualitas pelayanan ? 3.3. Apakah sektor publik tidak efisien ? KarenaApakah sektor publik tidak efisien ? Karena terlalu besar ?terlalu besar ?