6. Dasar Hukum (1)
UU RI No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana
perlindungan terhadap kelompok rentan
termasuk dalam Penyelenggaraan Tanggap Darurat
(ps 48e), prioritas untuk mendapatkan
penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan
kesehatan, dan psikososial (ps 55)
By. Triana Seprianti P
6
8. Dasar Hukum (2)
Kepmenkes No 145/MENKES/SK/I/2007 tentang
Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang
Kesehatan sdg direvisi menjadi Permenkes
(Kespro darurat termasuk ke dalamnya)
By. Triana Seprianti P
8
9. Kesehatan Reproduksi
Definisi:
Keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang
menyeluruh dan tidak tidak semata-mata terbebas dari
penyakit atau kecacatan dan dalam semua hal
berhubungan dengan sistem reproduksi dan fungsi serta
prosesnya
(Cairo, ICPD Programme of Action, paragraph 7.2)
Keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara
utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau
kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan
proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan
(UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 71
ayat 1)
By. Triana Seprianti P
9
12. Setiap orang berhak memperoleh standar
yankespro yang terbaik
Perempuan & laki-laki berhak memperoleh
informasi lengkap tentang seksualitas, kespro,
manfaat serta efek samping obat/alat/tindakan
medis yang digunakan
Memperoleh pelayanan KB yang aman, efektif,
terjangkau, dapat diterima, sesuai dengan pilihan,
tanpa paksaan, tidak melawan hukum
By. Triana Seprianti P12
13. Perempuan berhak memperoleh yankes yang
dibutuhkan sehat/selamat menjalani kehamilan/
persalinan bayi sehat
Hubungan suami-istri saling menghargai, tanpa
paksaan, ancaman dan kekerasan
Remaja (laki/perempuan) berhak memperoleh
informasi tepat/benar tentang reproduksi remaja
Laki/perempuan berhak memperoleh informasi yang
mudah diperoleh tentang IMS, termasuk HIV/AIDS
By. Triana Seprianti P13
14. Ruang Lingkup
KIA
PP-Komplikasi Aborsi
Kespro Remaja
KB
Kesehatan Seksual
Kekerasan Seksual
PP-IMS-ISR, HIV/AIDS
PP- Infertilitas
Deteksi Dini Kanker Leher
Rahim
Kespro usia lanjut
FGM
Pelayanan
Kesehatan
Reproduksi
Esensial
(PKRE) :
KIA
Kespro Remaja
KB
PP-IMS-ISR,
HIV/AIDS
T
E
R
P
A
D
U
MINIMAL
By. Triana Seprianti P
14
17. Indonesia merupakan daerah rawan
bencana
Banyak usaha sudah dilakukan untuk
mengatasinya, namun masih sedikit
perhatian yang diberikan untuk kesehatan
reproduksi pada situasi bencana
Memastikan tersedianya layanan
kesehatan reproduksi dalam situasi darurat
bencana adalah sangat penting karena
merupakan hak asasi manusia
Kondisi Indonesia
18. Dalam situasi normalpun sudah banyak
permasalahan di bidang kesehatan
reproduksi dan kondisi ini akan menjadi
lebih buruk dalam situasi darurat bencana
Kebutuhan akan kesehatan reproduksi
akan tetap ada dan kenyataannya justru
meningkatdi saat bencana
Kondisi Indonesia
19. Yankespro pada Situasi Bencana
Situasi Bencana
• Ibu hamil butuh pelayanan ANC
• Ibu bersalin dapat terjadi sewaktu waktu dan kelahiran dapat terjadi
selama perpindahan populasi
• Ibu hamil,bersalin,nifas dapat sewaktu2 mengalami komplikasi maternal
• PUS butuh kontrasepsi (KTD)
• Perempuan/anak perempuan berisiko mengalami kekerasan seksual, yang
dapat meningkat selama ketidakstabilan sosial
• Setiap individu berisiko tertular IMS/HIV pada pelayanan yang tidak sesuai
standar dan adanya risiko penularan meningkat pada populasi padat
Paket Pelayanan Awal Minimum Kesehatan Reproduksi
(PPAM Kespro)
Ibu hamil Ibu bersalin PUS Perempuan /Anak
perempuan
Ibu dengan
komplikasi maternal
By. Triana Seprianti P
19
20. Faktanya
Dalam kondisi darurat tetap
ada kebutuhan akan layanan
kesehatan reproduksi: ibu
melahirkan, komplikasi
kehamilan, layanan KB dll
01
Fasilitas pengungsian belum
memperhatikan keamanan
(risiko pelecehan
seksual/perkosaan)
02
21. Faktanya
Tingginya penularan HIV/AIDS
ataupun transfusi yg tidak
aman
03
Rendahnya akses dan fasilitas
pelayanan kesh.bagi bulin,
rujukan bila ada komplikasi dan
neonatal yg belum tersedia.
04
25. Tahap Bencana Kegiatan
Pra krisis Pembentukan tim kespro,
pelatihan PPAM, Advokasi,
Sosialisasi, Penyusunan
Kebijakan, Penyusunan
Pedoman dll
Tanggap darurat krisis kesehatan Penerapan Paket Pelayanan
Awal Minimun Kespro
Pasca krisis Perencanaan kespro
komprehensif, perbaikan
fasilitas PONED dan PONEK dll
By. Triana Seprianti P 25
26. Paket Pelayanan Awal Minimum
Kesehatan Reproduksi
Adalah paket kegiatan prioritas yang
dilaksanakan pada situasi darurat bencana
Apabila dilaksanakan pada awal bencana,
PPAM akan dapat menyelamatkan
hidup dan mencegah kesakitan pada
perempuan dan remaja putri.
By. Triana Seprianti P26
27. Fokus Pelayanan Kespro pada
1. Koordinasi Kesehatan Reproduksi
• Penetapan koordinator PPAM
• Penerapan PPAM
2. Kekerasan Berbasis Gender (GBV)
• Pencegahan dan penanganan GBV terutama SGBV (sexual
gender based violence)
3. Infeksi Menular Seksual dan HIV
• Upaya pencegahan IMS dan HIV
• KIE
Tanggap Darurat Bencana
By. Triana Seprianti P 27
28. Fokus Pelayanan Kespro pada
4. Kesehatan Maternal Neonatal
• Mengenali tanda bahaya
• Penanganan terpadu gadar maternal dan neonatal
5. Penanganan Kespro Komprehensif dan
Terintegrasi
• Pelayanan kespro melalui mobile clinic
• Merencanakan pely.kespro baik dlm situasi pra dan
bencana.
Tanggap Darurat Bencana
By. Triana Seprianti P 28
29. Kasus GVB di IndonesiaUNFAIndonesia
2005-2006
97 kekerasan
berbasis gender
terutama kasus KDRT
Komnas
Perempuan
1511 kekerasan
seksual dan 302.642
kekerasan non
seksual
KonflikACEH89-98
20 perkosaan
dan kekerasan
seks oknum
militer, petugas
keamanan dan
masyarakat
umum.
GempaPadang2009
3 kasus
perkosaan di
pengungsian
TsunamiACEH2006
4 kekerasan
seksual
pengungsi
By. Triana Seprianti P 29
31. • Sistem perlindungan sosial terganggu: keluarga
terpisah, sistem kemanan tdk berjalan.
• Lemahnya aturan keamanan & keselamatan saat konflik
terjadi
• Pengaturan tempat pengungsian yg tidak aman
perempuan dan anak
• Hilangnya pendapatan
• Tidak terpenuhinya kebutuhan seksual
By. Triana Seprianti P 31
35. Kebijakan
Pelayanan Kesehatan Reproduksi dalam Situasi Darurat
Bencana dilaksanakan melalui Paket Pelayanan Awal
Minimum (PPAM) pada saat awal bencana
Pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif
diintegrasikan pada pelayanan kesehatan dasar segera
setelah stabil
Respon terhadap situasi darurat bencana, perlu
dilakukan secara terkoordinir dengan LP/LS, OP dan
LSM terkait
2
1
3
36. Strategi
1.PPAM Kesehatan Reproduksi
merupakan bagian dari
pelaksanaan penanggulangan
krisis kesehatan akibat
bencana
3.Penyusunan Rencana
Kesiapsiagaan bidang
kespro di setiap tingkatan
2.Penentuan focal point
kesehatan reproduksi
dalam situasi darurat
bencana di setiap
tingkatan
37. Strategi
4. Advokasi dan sosialisasi di
semua tingkatan
6. Penyediaan logistik
5. Peningkatan kapasitas
SDM
Following the ICPD in Cairo in nineteen ninety-four, Indonesia responded by implementing a national workshop on reproductive health in nineteen ninety-six and reaffirming the ratified ICPD with Health Law Number thirty six in year two thousand nine.
Reproductive Health and Millennium Development Goals have been mainstreamed in Health Law and all phases of development from policies, planning and budgeting to program implementation.
As a matter of fact we know that RH needs often even increase during crisis.
For instance
The absence of law and order, commonly seen in refugee situations, may, together with men‘s loss of power and status and the loss of income for women who find themselves as the sole responsible for the household, lead to sexual violence, rape, sexual abuse, and involuntary prostitution. This may lead to an increase in the sexual tranmission of HIV and STIs
Also in crises there often is an increase in demands on the health systems, but insufficient supplies to assure universal precautions against the tranmission of HIV. Furthermore, the system of provision of safe blood supplies usually breaks down, whereas there may be a greater need of bloodtransfusions, particularly in complex emergencies.
Lack of FP may lead to unwanted pregnancies and increase the risks associated with that, such as complications of unsafe abortions.