1. Kasus pelanggaran ham di dunia
1. Kasus Apartheid di Afrika Selatan
Munculnya masalah Apartheid ini berawal dari pendudukan yang dilakukan oleh
bangsa-bangsa Eropa di Afrika. Bangsa Eropa pertama yang dating ke Afrika Selatan
adalah bangsa Belanda. Bangsa Belanda datang ke Afrika selatan dipimpin oleh Jan
Anthony van Riebeeck (1618-1677). Kedatangan bangsa Belanda di Afrika Selatan ini
menimbulkan masalah baru dalam kehidupan masyarakat di Afrika Selatan. Kedudukan
masyarakat Afrika Selatan menjadi di bawah kedudukan bangsa Eropa (Belanda atau kulit
putih), sehingga masalah warna kulit inilah yang menjadi titik pangkal munculnya
masalah Apartheid. Bangsa Belanda kemudian langsung menetap. Mereka sering disebut
dengan nama bangsa Boer. Kedatangan bangsa Belanda itu kemudian diikuti oleh bangsa
Inggris yang berhasil melakukan penguasaan dari ujung Afrika Utara (Mesir) hingga ujung
Afrika Selatan (cape Town). Kedatangan Inggris di Afrika Selatan mengakibatkan
meletusnya Perang Boer (1899-1902) antara Inggris dan orang-orang Boer (Belanda).
Dalam perang itu pihak Inggris berhasil mengalahkan bangsa Boer, sehingga wilayah
Afrika Selatan menjadi daerah kekuasaan Inggris. Inggris akhirnya menjadi penguasa di
wilayah Afrika Selatan, selanjutnya, dibentuklah Uni Afrika Selatan pada tahun 1910.
dengan kemenangan Inggris di Afrika Selatan ini, maka semakin banyak orang-orang
Inggris yang datang ke Afrika Selatan.
Ketika rezim apartheid yang didominasi oleh orang-orang kulit putih berhasil
menguasai pemerintahan yang ada di Afrika Selatan, mereka melakukan kebijakan yang
merugikan warga kulit hitam. Hal ini terjadi pada tahun 1960. Orang-orang kulit putih
yang menguasai Afrika Selatan melakukan tindakan yang semena-mena terhadap warga
kulit hitam. Diantara peristiwa yang memakan korban adalah terbunuhnya 77 orang dari
kalangan sipil pada peristiwa Sharpeville. Demikian juga pada tahun 1976 terjadi
peristiwa berdarah yang menewaskan banyak warga sipil, terutama murid-murid sekolah.
Perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Nelson Mandela dalam menegakkan
kekuasaan tanpa adanya rasialisme di Afrika Selatan dan menghapuskan kekuasaan
Apartheid memakan waktu yang cukup lama. Nelson Mandela terus berjuang untuk
mencapai kebebasab negerinya baik perjuangan yang dilakukan di dalam negerinya, agar
mendapat dulungan dari seluruh rakyatnya, maupun perjuangan yang dilakukan di luar
negeri, yaitu untuk mendapatkan pengakuan atas perjuanganya dalam menghapuskan
kekuasaan Apartheid di Afrika Selatan. Upaya-upaya yang ditempuh oleh Nelson Mandela
2. tersebut mulai menampakkan hasil yang menggembirakan, ketika pwemerintah minoritas
kulit putih di bawah pimpinan F.W. De Klerk memberikan angina segar kebebasan bagi
warga kulit hitam. Pada tanggal 21 Februari 1991, di hadapan siding parlemen Afrika
Selatan, presiden F.W. De Klerk mengumumkan penghapusan semua ketentuan dan
eksistensi system politik Apartheid. Pengumuman itu diikuti dengan penghapusan 3
undang-undang yang memperkuat kekuasaan Apartheid, yaitu :
Land act, yaitu undang-undang yang melarang orang kulit hitam memiliki tanah di
luar wilayah tempat tinggal yang telah ditentukan.
Group Areas Act, yaitu undang-undang yang mengatur pemisahan tempat tinggal
orang-orang kulit putih dan kulit hitam, dan
Population Registration Act, yaitu undang-undang yang mewajibkan semua orang
kulit hitam untuk mendaftarkan diri menurut kelompok suku masing-masing.
Penyelesaian: Penghapusan 3 Undang-Undang yang memperkuat kekuasaan Apartheid,
yaitu :
Land act, yaitu undang-undang yang melarang orang kulit hitam memiliki tanah di
luar wilayah tempat tinggal yang telah ditentukan.
Group Areas Act, yaitu undang-undang yang mengatur pemisahan tempat tinggal
orang-orang kulit putih dan kulit hitam, dan
Population Registration Act, yaitu undang-undang yang mewajibkan semua orang
kulit hitam untuk mendaftarkan diri menurut kelompok suku masing-masing.
Tanggapan: Menurut kelompok kami, ini termasuk pelanggaran HAM yang berat karena
mereka melakukan kebijakan yang merugikan terhadap warga kulit hitam dan
menewaskan banyak korban kulit hitam yang tidak berdosa. Hal ini terjadi pada tahun
1960, orang-orang kulit putih yang menguasai Afrika Selatan melakukan tindakan yang
semena-mena terhadap warga kulit hitam. Diantara peristiwa yang memakan korban
adalah terbunuhnya 77 orang dan pada tahun 1976 terjadi peristiwa berdarah yang
menewaskan banyak warga sipil, terutama murid-murid sekolah. Dalam kasus ini harus
ada penghapusan 3 Undang-Undang yang memperkuat kekuasaan Apartheid.
2. Kasus Romusha(kerja paksa) Jepang terhadap rakyat Indonesia
Masuknya Jepang ke Indonesia, awalnya disambut gembira oleh para pejuang
kemerdekaan waktu itu. Jepang dianggap sebagai saudara, sesama Asia yang membantu
3. mengusir Kolonial Belanda. Namun, sesaat setelah Jepang mendarat di Hindia Belanda
(Indonesia-saat ini), ternyata Jepang berbuat yang tak kalah licik dan bengisnya. Jepang
berupaya menghapus pengaruh kultural barat yang telah hinggap di Hindi Belanda, dan
yang kedua Jepang mengeruk sumber sumber kekayaan alam startegi yang ada di tanah air
kita. Pasokan sumber sumber ala mini digunakan untuk membiayai perang Jepang dengan
Sekutu di Asia Timur dan Pasifik.
Luasnya daerah pendudukan Jepang membuat Jepang memerlukan tenaga kerja
yang begitu besar. Tenaga kerja ini dibutuhkan untuk membangun kubu pertahanan,
lapangan udara darurat, gudang bawah tanah, jalan raya dan jembatan. Tenaga tenaga
kerja ini diambilkan dari penduduk Jawa yang cukup padat. Para tenaga kerja ini dipaksa
yang popular di sebut denga Romusa. Jejaring tentara Jepang untuk menjalankan romusha
hingga ke desa desa. Dalam catatan buku ini, setidaknya ada 300.000 tenaga romusha
yang dikirim ke berbagai negara di Asia Tenggara, 70.000 orang diantaranya dalam
kondisi menyedihkan da berakhir dengan kematian.
Jika kita melihat angka tahunnya, proyek romusa di Indonesia berjalan dalam
tempo dua tahun. Bukanlah waktu yang pendek untuk menghasilkan penderitaan dan
kematian sebagaimana yang terungkap dalam data diatas. Barulah pada tahun 1945,
Hindia Belanda merdeka menjadi Indonesia, serta mengakhiri proyek dan impian
kolonialisasi Jepang.
Jepang banyak membunuh rakyat Indonesia dengan kerja paksa dan 10.000 rakyat
Indonesia hilang.
Penyelesaian: Kasus ini diselesaikan oleh Mahkamah Internasional, dimana
PengadilanInternasionaltelahdijalankan dan menghukum para penjahatnya.
Tanggapan: Menurut kelompok kami, kasus ini merupakan pelanggarana HAM berat
karena hak asasi rakyat Indonesia untuk hidup terutama untuk mendapat kehidupan yang
layak, hak atas kebebasan dari perbudakan dan perdagangan perbudakan, hak atas
keamanan pribadi, hak atas kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan kejam tak
berperikemanusiaan sudah tidak ada bagi rakyat Indonesia pada jaman penjajahan Jepang.
Dalam kasus ini, sebaiknya orang-orang Jepang yang memperkerjakan rakyat Indonesia
diberikan hukuman yang setimpalnya, kalau perlu dihukum mati karena sudah
menewaskan banyak korban rakyat Indonesia.
