Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

SPIP

4 442 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

SPIP

  1. 1. SPIP
  2. 2. A. Pengertian SPIP - PP Nomor 60 Tahun 2008 "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.“ Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
  3. 3. Pengertian SPIP Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
  4. 4. B. Dasar Hukum SPIP 1. UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang me mberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
  5. 5. 2. PP No.60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 2 ayat (1) : Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pasal 2 ayat (2) : Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
  6. 6. 3. Inpres No.4 Tahun 2011 Tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara Instruksi Pertama : Meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan negara melalui pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta lebih mengefektifkan pengawasan intern di lingkungan masing-masing Instruksi Kedua : Mempercepat penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk terwujudnya pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah yang efisien dan efektif, pelaporan keuangan yang dapat diandalkan
  7. 7. Fungsi Pengendalian Fungsi Pengendalian bertujuan untuk mengidentifikasi terjadinya deviasi atau penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan perencanaan sebagai umpan balik untuk melakukan tindakan koreksi atau perbaikan bagi pimpinan dalam mencapai tujuan organisasi.
  8. 8. Tujuan SPI • Diperolehnya keterandalan dan integritas informasi; • Kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku; • Melindungi aset organisasi. Pada umumnya pengendalian dirancang dan diimplementasikan untuk melindungi aset organisasi; • Pencapaian kegiatan yang ekonomis dan efisien.
  9. 9. Perkembangan SPIP di Indonesia 1. Instruksi Presiden No.15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan 2. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat 3. Keputusan Menteri PAN No.30 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri PAN No.KEP/46/M.PAN/2004 4. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendaluan Intern Pemerintah (SPIP)
  10. 10. Aspek-Aspek Sistem Pengendalian 1. 2. 3. 4. Sistem pengendalian hendaknya dilihat sebagai suatu proses terintegrasi, yaitu memiliki pengertian sebagai suatu serentetan tindakan yang mempengaruhi setiap kegiatan suatu entitas secara terus menerus (on going basis). Sistem pengendalian harus memperoleh dukungan dan peran serta manusia (manajemen dan pegawai) sehingga setiap orang harus tahu peran dan tanggung jawabnya serta keterbatasan wewenangnya. Perancangan suatu sistem pengendalian harus mengarah pada pencapaian tujuan entitas. Perancangan suatu sistem pengendalian diarahkan untuk mengindentifikasikan berbagai resiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan.
  11. 11. Ps. 4 Lingkungan Pengendalian Ps. 13 Penilaian Risiko Penegakan Integritas dan Etika Komitmen terhadap Kompetensi Kepemimpinan yang Kondusif Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM Peran APIP yang Efektif Hubungan Kerja yang Baik Identifikasi Risiko Analisis Risiko Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah SPIP Ps. 18 Kegiatan Pengendalian Ps. 41 Informasi & Komunikasi Pemantauan Pengendalian Intern Ps. 43 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi Pengendalian Fisik atas Aset Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja Pemisahan Fungsi Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu Pembatasan Akses atas Sumber Daya Akuntabilitas terhadap Sumber Daya Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern Sarana Komunikasi Sistem Informasi Pemantauan Berkelanjutan Evaluasi Terpisah Tindak Lanjut 12
  12. 12. 1Unsur SPIP: LINGKUNGAN PENGENDALIAN Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui: a. b. c. d. e. f. g. h. penegakan integritas dan nilai etika; komitmen terhadap kompetensi; kepemimpinan yang kondusif; pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif hubungan kerja yang baik antar instansi terkait diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar Instansi Pemerintah terkait.
  13. 13. Fakta Integritas Pernyataan bersama untuk melaksanakan integritas dan nilai etika tersebut dituangkan pada suatu pernyataan komitmen untuk melaksanakan integritas. Sehingga pernyataan ini berupa pakta (pernyataan tertulis) tentang integritas yang berisikan komitmen untuk melaksanakannya. Pada pembinaan Mental Kemarin Seluruh Pegawai Itjen Kemenag telah Menandatangani Fakta Integritas
  14. 14.  kompetensi Menurut Kravetz (2004), bahwa kompetensi adalah sesuatu yang seseorang tunjukkan dalam kerja setiap hari. Fokusnya adalah pada perilaku di tempat kerja, bukan sifat-sifat kepribadian atau ketrampilan dasar yang ada di luar tempat kerja ataupun di dalam tempat kerja. Kompetensi ini terkait dengan kewajiban pegawai di bidangnya masing-masingm (the right man on the right place/job).
  15. 15. • • •
  16. 16.     
  17. 17.  Pemimpin sebagai uswah atau pemberi teladan yang baik agar dituruti seluruh pegawai. untuk mewujudkannya diperlukan aturan kepemimpinan yang baik. Aturan tersebut perlu disosialisasikan kepada seluruh pegawai untuk diketahui bersama. Pemimpin yang memberikan: 1. Keteladanan 2. Motivasi 3. Inspirasi 4. Menegakkan Kedisiplinan dan Aturan 5. Berpegang pada Visi-Misi (jangka pendek, menengah dan panjang) 6. dll
  18. 18.
  19. 19.
  20. 20.       
  21. 21.      
  22. 22.
  23. 23. 2Unsur SPIP: PENILAIAN RISIKO a. Penilaian risiko terdiri atas: 1) Identifikasi risiko, 2) Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. b. Dalam rangka penilaian risiko pimpinan Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan. menetapkan: 1) Tujuan Instansi Pemerintah 2) Tujuan pada tingkatan kegiatan,
  24. 24. 3Unsur SPIP: KEGIATAN PENGENDALIAN Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Minimal memiliki karakteristik sebagai berikut: a. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok; b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah; d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis; e. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan; f. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur.
  25. 25. Bentuk-bentuk kegiatan pengendalian a. b. c. d. e. f. g. h. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan. Pembinaan sumber daya manusia; pemisahan fungsi; pimpinan Instansi Pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 orang. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; pimpinan Instansi Pemerintah perlu mempertimbangkan: Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; pimpinan Instansi Pemerintah memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; pimpinan Instansi Pemerintah menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting; pimpinan Instansi Pemerintah wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.
  26. 26. 4Unsur SPIP: INFORMASI DAN KOMUNIKASI Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya: a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi b. mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.
  27. 27. 5Unsur SPIP: PEMANTAUAN Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui: a. pemantauan berkelanjutan b. evaluasi terpisah c. tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya; diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.
  28. 28. Tahapan Pengembangan SPIP NO FASE KEBUTUHAN KEGIATAN PRODUK 1 Knowing • Pemahaman • Penyamaan persepsi Penelitian, Kajian, Benchmarking, Sosialisasi, Diklat Laporan pelaksanaan 2 Mapping Kondisi, Tujuan, Gap Diagnostic assessmrnt IC Map 3 Norming Membangun • Kebijakan s.d. SOP: Draft fondasi/infrastruk pedoman umum dan draft tur sistem pedoman teknis • Pembuatan modul diklat • Pengembangan kompetensi:diklat 4 Forming Membangun unsur-unsur SPI • Implementasi • Internalisasi Laporan tahapan pengembangan SPI 5 Performing Pemanfaatan SPI (memetik kegunaan) • Monitoring •Evaluasi Laporan Hasil Evaluasi TIME FRAME • Pedoman umum • Pedoman teknis • Modul diklat • Aturan-aturan intern • Laporan Pelaksanaan • Satgas-satgas dan produknya Waktu yang dibutuhkan bergantung pada besarnya dukungan pimpinan dan organisasi tersebut
  29. 29. Sistem Pengendalian Intern (SPI) Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2011 A. Sistem Pengendalian Aset 1. Pengelolaan kas pada bendahara penerimaan dan kas pada bendahara pengeluaran belum tertib 2. Pengelolaan barang persediaan belum tertib dan distribusi barang persediaan belum seluruhnya disertai nilai perolehan 3. Penatausahaan aset tetap belum tertib 4. Terdapat selisih besar Rp 48.664.474.078,00 antara nilai koreksi aset tetap berdasarkan data Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan nilai koreksi yang telah terinput ke dalam aplikasi SIMAK BMN Kementerian Agama 5. Penghapusan aset tetap dilingkungan Kementerian Agama belum didukung dengan surat keputusan penghapusan
  30. 30. Lanjutan……………….. B. Sistem Pengendalian Pendapatan 1. Pencatatan dan pelaporan pendapatan jasa pendidikan belum didukung dengan sistem pengendalian intern yang memadai 2. Proses pencatatan realisasi pendapatan tidak memadai 3. Tiga satker Kemenag tidak melakukan registrasi hibah dari Pemda senilai Rp 1.093.000.000,00 ke DJPU
  31. 31. Lanjutan……………….. C. Sistem Pengendalian Belanja 1. Hasil penyusunan pedoman sebesar Rp 141.000.000,00 pada sembilan kegiatan di Ditjen Bimas Kristen berpotensi tidak dapat di implementasikan 2. Proses pengadan barang dan jasa dengan total sebesar Rp 4.247.524.650,00 belum sepenuhnya mengacu kepada ketentuan yang berlaku 3. Pengendalian atas pengelolaan bantuan pendidian tidak memadai 4. Proses pengadaan barang dan jasa sebesar Rp 10.881.864.650,00 belum sepenuhnya mengacu kepada ketentuan yang berlaku 5. Penetapan perhitungan harga perkiraan sendiri (HPS) tidak didasarkan data yang memadai, kontrak pengadaan tidak menyebutkan spesifikasi teknis secara jelas 6. Pengadaan barang tidak didasarkan pada perencanaan yang memadai 7. Penyaluran belanja bantuan sosial belum didukung dengan sistem pengendalian itern yang memadai 8. Pemberian bantuan barang dari belanja barang tahun anggaran 2011 pada Direktorat Jenderal Agama tidak tepat sasaran
  32. 32. Terima Kasih

×