Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan penganggaran di bidang angkutan umum perkotaan melalui pertemuan dengan beberapa pemerintah daerah. Dokumen ini menjelaskan siklus penyusunan anggaran pemerintah dan konsep dasar inisiatif baru dalam penyusunan anggaran tahunan."
Paparan Penyelenggaraan Program PT ASABRI (Persero) Tahun 2023
KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN
1. KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG
ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN
PERTEMUAN DENGAN BEBERAPA PEMERINTAHAN DAERAH
JAKARTA, 09-10 OKTOBER 2013
2. 2
TOPIK BAHASAN
1. Pendahuluan
2. Siklus Penyusunan APBN
3. Pokok-Pokok Kebijakan Belanja Pemerintah
Pusat, RAPBN Tahun 2014
4. Bedah Anggaran Transportasi:
a. Komposisi Kementerian Lembaga Yang
Melaksanakan Subfungsi Transportasi
b. Komposisi Anggaran Belanja Operasional
dan Non-operasional Kementerian
Perhubungan
4. 4
APBN adalah instrumen fiskal untuk mencapai tujuan
pembangunan.
APBN tidak bisa menyelesaikan semua masalah
Kontribusi terhadap perekonomian nasional < 20%;
Proses penyusunan harus melalui langkah teknokratik – politik –
administratif, sehingga kurang fleksibel;
Proses perencanaan dan pelaksanaan perlu waktu;
Jika sektor swasta bisa masuk, dapat menimbulkan crowding out bagi
swasta;
Luasnya cakupan sektor pemerintah.
APBN harus memilih:
Constraint : Fiscal space, Sumberdaya dan kapasitas, Peraturan
perundangan
Objectives: Kesejahteraan rakyat pertumbuhan, kemiskinan,
pengangguran
PENGANTAR
6. 6
Secara hukum, penyusunan RAPBN didasarkan pada:
UUD 1945 Amendemen Keempat (Pasal 23);
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Pasal 8);
UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD
Yang mengamanatkan bahwa:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara
yang ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 1);
RUU APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan
Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Daerah (Pasal 71);
APBN 2014 disusun dengan berpedoman kepada:
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 (Pasal 155);
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal
Tahun 2014.
DASAR PENYUSUNAN RAPBN 2014 (1)
7. 7
Secara ekonomi, penyusunan RAPBN Tahun 2014 didasarkan pada:
Perkembangan ekonomi global dan domestik yang tercermin pada
perkiraan realisasi asumsi dasar ekonomi makro dan kinerja
pelaksanaan APBN Tahun 2013, serta asumsi dasar ekonomi makro
RAPBN tahun 2014;
Potensi fiskal dan kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan
pemerintahan negara 2014;
Kebijakan pembangunan nasional dalam rangka menjawab
tantangan untuk mencapai tujuan nasional 2014;
Perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara terkini, baik
domestik maupun internasional;
Dinamika kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek.
DASAR PENYUSUNAN RAPBN 2014 (2)
8. 8
Ringkasan RAPBN Tahun 2014
(triliun Rupiah)
A. PENDAPATAN NEGARA 1.502,0 1.662,5
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1.497,5 1.661,1
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN 1.148,4 1.310,2
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 349,2 350,9
II.PENERIMAAN HIBAH 4,5 1,4
B. BELANJA NEGARA 1.726,2 1.816,7
I BELANJA PEMERINTAH PUSAT 1.196,8 1.230,3
1. Belanja K/L 622,0 612,7
2. Belanja Non KL 574,8 617,7
II.TRANSFER KE DAERAH 529,4 586,4
Total Anggaran Pendidikan 345,3 371,2
Rasio Anggaran Pendidikan Total (% PDB) 20,01 20,43
C. KESEIMBANGAN PRIMER (111,7) (34,7)
D. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN (A - B) (224,2) (154,2)
% Defisit terhadap PDB (2,38) (1,49)
E. PEMBIAYAAN (I + II) 224,2 154,2
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 241,1 173,2
II.PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) (16,9) (19,0)
APBNP
URAIAN
2013
RAPBN
2014
BESARAN
ANGKA
KOMPONEN
POSTUR APBN
SANGAT
DIPENGARUHI
ASUMSI DASAR
EKONOMI
MAKRO YANG
DIGUNAKAN
14. Arti penting dengan adanya KPJM adalah estimasi anggaran
untuk tahun yang direncanakan (misal 2012) dihitung
berdasarkan angka prakiraan maju yang telah disusun pada
tahun anggaran sebelumnya (misal 2011).
APBN 2011
TA PM 1 PM 2
2011 2012 2013
100 110 120
APBN 2012
TA PM1 PM 2 PM 3
2012 2013 2014 2015
110 120 130 140
14
KONSEP DASAR INISIATIF BARU (1)
15. 15
FORMULA PENGHITUNGAN PAGU K/L
Pagu Indikatif Pagu = 1 + 2 + 3
1 = baseline (prakiraan maju) tahun
sebelumnya;
2 = penyesuaian asumsi APBN;
3 = inisiatif baru kesempatan I.
Pagu Anggaran
K/L Pagu = 1 + 2 + 3 + 4
1 = Pagu Indikatif;
2 = penyesuaian asumsi APBN;
3 = hasil evaluasi kinerja tahun
sebelumnya;
4 = inisiatif baru kesempatan II.
Alokasi Anggaran
K/L Pagu = 1 + 2 + 3 + 4 + 5
1 = Pagu Anggaran K/L;
2 = penyesuaian asumsi APBN;
3 = hasil evaluasi kinerja tahun
berjalan semester I;
4 = tambah/kurang APBN-P tahun
berjalan;
5 = inisiatif baru kesempatan III/
Optimalisasi.
15
16. 16
KONSEP DASAR INISIATIF BARU (2)
Kebijakan baru atau perubahan kebijakan
berjalan yang menyebabkan adanya
konsekuensi anggaran, baik pada anggaran
baseline maupun anggaran ke depan. Inisiatif
Baru dapat berupa : Penambahan Program
(Fokus Prioritas)/Outcome/Kegiatan/Output
baru, Penambahan Volume Target, atau
Percepatan Pencapaian Target.
- Memberikan Fleksibilitas Pada Sistem
Perencanaan dan Penganggaran
- Menjaga Konsistensi Pencapaian Tujuan
Pembangunan Nasional
- Meningkatkan Transparansi dan
Akuntabilitas
- Melakukan Efisiensi
- Fleksibilitas dalam perencanaan dengan
tetap menjaga akuntabilitas
- Perencanaan berorientasi pada arah
kebijakan
- Penerapan prinsip tata kelola yang baik
(transparansi dan akuntabilitas
- Berorientasi pada pencapaian kinerja
Semua Inisiatif Baru harus sesuai dengan
Arah Kebijakan & Prioritas Pembangunan
Nasional yang ditetapkan Presiden (di awal
tahun berjalan)
INISIATIF
BARU
17. KATEGORI INISIATIF BARU
1. PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/OUTPUT BARU
Berupa penambahan:
a. Program Baru / Fokus Prioritas Baru
b. Outcome Baru
c. Kegiatan Baru
d. Output Baru
Yang membawa konsekuensi dibutuhkannya penambahan anggaran atau
perubahan baseline
2. PENAMBAHAN VOLUME TARGET
Berupa penambahan volume target.
3. PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET
Berupa penambahan target baru yang bersifat percepatan, sehingga
membutuhkan penambahan anggaran, tetapi pagu baseline jangka
menengah awal tidak boleh berubah.
Perubahan/penambahan
KOMPONEN tidak
termasuk Inisiatif Baru
Semua Inisiatif Baru diatas harus sesuai dengan Arah Kebijakan & Prioritas
Pembangunan Nasional yang ditetapkan Presiden (di awal tahun berjalan)
18. PENGUSULAN INISIATIF BARU
Usulan Inisiatif Baru dapat dilakukan pada 3 kesempatan dalam siklus
perencanaan/penganggaran, yaitu:
Sebelum Pagu Indikatif (Pengusulan I) – Januari/Februari
Diusulkan setelah dikeluarkannya SE Menteri PPN
Sebelum Pagu Anggaran (Pengusulan II) – Mei/Juni
Diusulkan untuk mengakomodasi arahan presiden dan usulan yang muncul dalam
musrenbangnas.
Sebelum Alokasi Anggaran (Pengusulan III) – Agustus/September
Diusulkan untuk mengakomodasi arahan Presiden dan hal-hal yang belum
tertampung dalam dua kali pengusulan sebelumnya
Setiap K/L dapat mengusulkan proposal inisiatif baru lebih dari satu proposal
dimana setiap proposal hanya boleh diajukan satu kali dalam 3 kesempatan
tersebut.
Setiap K/L bisa mengusulkan Inisiatif Baru yang terkait dengan Arah Kebijakan dan
Prioritas Pembangunan Nasional. Penetapan usulan yang akan disetujui sebagai
Inisiatif Baru dilakukan melalui sistem kompetisi dengan mempertimbangkan
ketersediaan anggaran.
Mekanisme Inisiatif Baru : Penyesuaian perencanaan untuk tahun direncanakan
Mekanisme APBN-P : Penyesuaian perencanaan untuk tahun berjalan
19. Jan - Apr Mei - Jul Agu - Okt Nov – Des
DPR
Kabinet/
Presiden
Kementerian
Perencanaan
Kementerian
Keuangan
K/L
SIKLUS PENYUSUNAN RKA-KL MENURUT PP 90/2010
Pembcran pendhluan :
• PPKF dan KEM;
• RKP;
• Rincian Belanja.
Penetapan UU
APBN
Pengesahan
konsep DIPA
Pagu Indikatif/
Rancangan RKP
Himp RKA-KL
Konsep
DIPA
DIPA
RKA-KL
Renstra KL Renja KL
Penetapan
Prioritas
Pembangunan
New Initiatives
proposal
Pembahasan
proposal K/L
Pagu
Sementara
K/L
Finalisasi :
• PPKF dan KEM;
• RKP dan RB;
• Kebijakan umum;
• Prtas angg.
1
19
BA Hasil
Pembahasan
18
SP RKA-K/L
Kerpres
Alokasi
Anggaran K/L
Penyusunan :
• Kapasitas Fiskal
• PPKF dan KEM;
• Pagu awal APBN
• Rincian Belanja.
RUU APBN,
Nota Keu
2
3
4
5
6
8
12
13
15
16
16b
Rekonslsi
RKA-KL
9
Pembahasan :
• RUU APBN;
• NK.
11
14
7
Penetapan
RKA-KL
10
RUU APBN,
Nota Keu
Penlhan
RKA-KL 16a
17
17
21. 21
1. Meningkatkan Kinerja K/L, melalui langkah:
- Melanjutkan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- Perbaikan perencanaan anggaran di masing-masing K/L;
- Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja operasional K/L
(perjalanan dinas, kegiatan seminar, konsinyering);
2. Meningkatkan belanja infrastruktur untuk mendukung domestic
connectivity, ketahanan pangan dan energi, serta pembangunan
transportasi publik, dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi,
pengurangan pengangguran dan kemiskinan;
3. Melanjutkan dan memperluas program perlindungan sosial pada
masyarakat dan lingkungan, a.l. melalui PNPM, PKH, BSM, BOS, KUR;
4. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas serta meningkatkan
kemudahan akses pendidikan dan keterjangkauan bagi masyarakat;
5. Mengembangkan kesehatan melalui pelaksanaan program SJSN;
Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2014 (1)
22. 22
6. Mendukung terlaksananya modernisasi dan peningkatan
Alutsista untuk mempercepat pencapaian kekuatan dasar
minimum (Minimum Essential Forces/MEF), serta
pengembangan industri pertahanan nasional;
7. Menjaga pelaksanaan Pemilu tahun 2014 yang demokratis,
lancar, jujur, adil, dan aman untuk mempertahankan stabilitas
nasional;
8. Melaksanakan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran
untuk menjaga stabilitas harga, mengurangi tingkat
kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan, serta
pengembangan energi baru dan terbarukan;
9. Memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan anggaran K/L
untuk meningkatkan kualitas belanja dan pencapaian sasaran
pembangunan secara optimal.
Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2014 (2)
23. Target Kinerja Subfungsi Transportasi
Tahun 2014
Sasaran yang ingin dicapai melalui alokasi anggaran pada
subfungsi transportasi dalam tahun 2014 antara lain :
a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas jaringan infrastruktur
transportasi yang terintegrasi dalam mendukung penguatan
konektivitas nasional pada koridor ekonomi dan sistem logistik
nasional, baik yang menghubungkan sentra-sentra produksi dan outlet
nasional, maupun di wilayah terpencil, perdalaman, perbatasan, serta
wilayah terdepan dan terluar;
b. Meningkatnya keselamatan transportasi jalan dengan berkurangnya
tingkat fatalitas kecelakaan transportasi;
c. Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi di wilayah perkotaan
melalui penataan sistem jaringan transportasi di 6 kota besar;
d. Meningkatnya kondisi mantap jalan nasional sebesar 92,5 persen;
serta
e. Meningkatnya efisiensi pergerakan orang dan barang serta
memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan antarwilayah.
25. SUBFUNGSI TRANSPORTASI
DI BEBERAPA K/L
47,2%
51,3%
0,0%
0,0% 1,4%
KEMENHUB KEMEN. PU MENKO EKON BPLS BASARNAS
KEMANTERIAN/LEMBAGA PAGU
KEMEN. HUB 33.187,2
KEMEN. PU 36.084,5
MENKO. EKON 6,9
BPLS 25,0
BASARNAS 1.009,3
TOTAL 70.312,9
Untuk tahun 2014 anggaran, Pemerintah tidak mengalokasikan anggaran yang mendukung transportasi melalui non-K/L.
Namun demikian Pemerintah telah mendukung anggaran transportasi pada tahun sebelumnya melalui skema:
Landcapping
Anggaran Penanaman Modal Negara (PMN), misal : untuk PT. Dirgantara Indonesia, PT. KAI, PT. Garuda Indonesia, dll,
Serta program Public Private Partnership (PPP).
26. Hipothesis Anggaran
Transportasi Umum
APBNP Realisasi APBNP Realisasi
18,1 16,3 45,6 73,9 293,0 263,0
11.400,6 10.325,4 17.114,1 15.747,4 23.705,2 25.986,5
92,5 89,5 146,7 163,9 192,8 138,5
3.497,8 779,0 1.084,1 1.363,4 1.368,8 2.242,1
7,3 58,1 6,2 9,0 9,0 6,9
- - - - 1,8 1,5
6,4 7,1 3,6 4,0 3,9 5,7
30,0 31,4 122,5 40,0 281,3 274,3
1,6 1,5 1,3 1,6 1,8 1,6
7,5 7,1 5,1 6,2 7,1 7,6
- - 148,2 114,1 234,7 252,8
15.061,8 11.315,4 18.677,5 17.523,6 26.099,6 29.180,5
Melalui Transfer ke Daerah
Keselamatan Transportasi Darat * 100,0 98,3 171,4 170,3 221,0 235,9
Transportasi Perdesaan * 150,0 147,4 121,4 120,6 260,8 301,3
250,0 245,7 292,8 290,8 481,8 537,3
15.311,8 11.561,2 18.970,3 17.814,4 26.581,4 29.717,8
DANA ALOKASI KHUSUS Total
Total Anggaran Transportasi Umum
081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Total
112 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS &
PELABUHAN BEBAS BATAM Total
Jumlah Melalui K/L
DAK
079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA Total
019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Total
022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Total
026 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Total
033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Total
035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Total
042 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI Total
055 KEMENTERIAN NEGARA PPN / BAPPENAS Total
067 KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL Total
RAPBN 2014KL
2011 2012
APBNP 2013
27. Program-program Kemenhub Untuk
Mendukung Fungsi Transportasi
NO PROGRAM PAGU
1 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Darat 3.543,7
2 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Laut 9.696,4
3 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Udara 7.706,5
4 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Perkeretaapian 12.240,6
33.187,2TOTAL
29. Komposisi Belanja Operasional dan
Non operasional 2014
97,9%
2,1%
NON OPERASIONAL
OPERASIONAL
JENIS BIAYA
H-RKAKL
2014
NON OPERASIONAL 32,5
OPERASIONAL 0,7
TOTAL 33,2
(Triliun Rupiah)
34. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU HIMPUNAN
022.03.06 Program Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Transportasi Darat
1949.004 Perencanaan Teknis
Transportasi Perkotaan
10.900.000.000
1949.009 Pengadaan dan Pembangunan
ITS Perkotaan 44.500.000.000
1949.010 Pengadaan dan Pembangunan
ATCS 30.000.000.000
1949.018 Pembangunan Fasilitas Halte 4.000.000.000
1949.021 Pengadaan Bus
Pelajar/Mahasisw a/angkutan Umum
Perkotaan 25.200.000.000
1949.022 Pengadaan Bus BRT 365.250.000.000
1949.023 Pengadaan Bus Pemadu Moda 6.000.000.000
1949.026 Pengadaan Fasilitas Integrasi
Moda 5.500.000.000
1949.030 Kerjasama dan Koordinasi
Kelembagaan Internasional Bidang
Trans.Perkotaan 1.100.000.000
1949.031 Monitoring,Evaluasi dan
pelaporan transportasi perkotaan 4.250.000.000
1949.032 Sosialisasi /Publikasi/Promosi
Transportasi Perkotaan 4.500.000.000
1950.005 Penyusunan Rencana Teknis
Bidang Keselamatan Transportasi Darat 6.175.000.000
1950.013 Penyelenggaraan Monitoring dan
Evaluasi Bidang Keselamatan Transportasi
Darat 1.575.025.000
1950.023 Penyelenggaraan Kegiatan Safer
People 16.043.810.000
1950.026 Penyelenggaraan Kegiatan Safer
Road 22.800.000.000
1949 Pembinaan dan
Pengembangan Sistem
Transportasi Perkotaan
1950 Manajemen dan Peningkatan
Keselamatan Transportasi Darat
35. 35
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU HIMPUNAN
022.03.06 Program Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Transportasi Darat
1951.002 Pengadaan dan Pemasangan
Fasilitas Keselamatan LLAJ
385.593.584.000
78.621.279.000
16.000.000.000
1951.005 Peningkatan Terminal Angkutan
Penumpang 5.000.000.000
1951.006 Rehabilitasi Terminal Angkutan
Penumpang 41.000.000.000
1951.007 Pembangunan Jembatan
Timbang 7.000.000.000
1951.008 Peningkatan Jembatan Timbang 1.650.000.000
1951.009 Rehabilitasi Jembatan Timbang 1.500.000.000
1951.011 Pengadaan Bus Perintis 25.850.000.000
1951.012 Subsidi Operasional Angkutan
Jalan 85.224.798.000
1951.014 Pemeliharaan Fasilitas
Pendukung LLAJ 4.669.800.000
1951.016 Pengadaan peralatan penyidik
LLAJ 5.850.000.000
1.600.000.000
20.735.850.000
1.190.000.000
16.300.000.000
1951.054 Pemberian Kualifikasi Teknis
Bidang LLAJ 1.000.000.000
1951.055 Pembangunan Prasarana
Gedung LLAJ 23.000.000.000
1951.056 Pengadaan sertifikat dan tanda
kualifikasi bidang LLAJ 1.100.000.000
1951.058 Monitoring Angkutan Lebaran,
Natal, dan Tahun Baru 6.950.000.000
1951.062 Pembangunan Sarana dan
Prasarana Penunjang Uji Kelayakan
Kendaraan Bermotor 12.399.839.000
1951 Pembangunan dan
Pengelolaan Prasarana dan
Fasilitas Lalu Lintas Angkutan
Jalan
1951.004 Pembangunan Terminal
Angkutan Penumpang
1951.045 Pengembangan Sistem Informasi
dan komunikasi LLAJ
1951.048 Perencanaan Teknis Bidang
LLAJ
36. 36
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU HIMPUNAN
022.03.06 Program Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Transportasi Darat
1952.003 Rencana Teknis Pengembangan
Transportasi SDP 19.000.000.000
1952.004 Studi Kebijakan Transportasi 52.140.000.000
1952.009 Pengerukan Alur Sungai 17.000.000.000
1952.011 Pembangunan kapal kerja 1.900.000.000
1952.012 Pembangunan Bus Air 5.604.170.000
1952.013 Pengadaan Speed Boat 400.000.000
1952.017 Keperintisan transportasi SDP 308.159.816.000
1952.018 Pembangunan SBNP/ Rambu 17.959.955.000
1952.019 Pengadaan dan pemasangan
rambu sungai dan danau 389.364.000
1952.022 Pembangunan Gedung
Perkantoran Otoritas Pelabuhan 9.000.000.000
1952.026 Sosialisasi dan Promosi
Transportasi SDP 1.265.500.000
4.990.000.000
8.512.070.000
1952.038 Pengadaan komputer 151.900.000
1952.059 Pembangunan Pelabuhan 1.092.968.729.000
1952.060 Pembangunan Pelabuhan Sungai 158.070.812.000
1952.061 Pembangunan Pelabuhan Danau
2.865.433.000
1952.062 Rehabilitasi Pelabuhan Danau
19.004.095.000
1952.063 Rehabilitasi Pelabuhan Sungai
54.036.400.000
1952.064 Rehabilitasi Pelabuhan
Penyeberangan 79.661.872.000
1952.065 Pengembangan/Peningkatan
Pelabuhan Penyeberangan 148.640.000
1952.068 Pembangunan Kapal 277.561.394.000
1952.069 Pembangunan Kapal Tunda/Tug
Boat 5.000.000.000
1952.071 Pengerukan Alur Penyeberangan
48.900.000.000
1952.997 Peralatan dan Fasilitas 901.500.000
1952 Pembangunan Sarana dan
Prasarana Transportasi ASDP
dan Pengelolaan Prasarana
Lalulintas SDP
1952.031 Pengelolaan Tehnologi Informasi
(TI)
38. 38
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU HIMPUNAN
022.04.08 Program Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Transportasi Laut
1954 Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Kegiatan di
Bidang Kenavigasian
1954.001 Pembangunan Sarana Bantu
Navigasi Pelayaran (SBNP)
391.657.521.000
1954.002 Rehabilitasi Sarana Bantu 134.862.513.000
1954.003 Sistem telekomunikasi pelayaran 289.250.898.000
1954.004 Pembangunan Kapal 44.000.000.000
1954.005 Rehabilitasi kapal kenavigasian 62.173.617.000
1954.006 Pembangunan / pengadaan
Fasilitas pendukung kenavigasian 237.892.687.000
1954.007 Rehabilitasi Fasilitas pendukung
kenavigasian 528.641.000
1954.008 Pembangunan fasilitas
pelabuhan kenavigasian
108.792.815.000
1954.009 Rehabilitasi fasilitas pelabuhan 12.249.362.000
1955.001 PembangunanKapal Patroli
237.894.775.000
1955.003 Fasilitas pendukung Penjagaan 3.205.015.000
1955.004 Pembangunan fasilitas
pelabuhan Penjagaan Laut dan Pantai 421.127.000
1955.005 Rehabilitasi fasilitas pelabuhan 4.500.000.000
1955.006 Pengadaan suku cadang kapal
patroli 15.635.779.000
1956.001 Subsidi Angkutan Laut Perintis
535.259.423.000
1956.002 Pembangunan Kapal angkutan
laut perintis 316.204.412.000
1956.003 Rehabilitasi kapal perintis 62.888.095.000
1957.001 Pembangunan Fasilitas 4.437.715.497.000
1957.002 Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan 162.767.946.000
1957.003 Pengerukan alur pelayaran /
kolam pelabuhan 530.145.463.000
1955 Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Kegiatan di
Bidang Penjagaan Laut dan Pantai
1956 Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Kegiatan di
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Laut
1957 Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Kegiatan di
Bidang Pelabuhan dan
Pengerukan
40. 40
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU HIMPUNAN
022.05.09 Program Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Transportasi Udara
1960 Pelayanan Angkutan Udara
Perintis
1960.011 Angkutan Udara Perintis
304.663.109.000
1960.012 Angkutan BBM Penerbangan
Perintis 21.132.251.000
1961.014 Landas Pacu (Runw ay) 1.902.815.421.000
1961.015 Landas Hubung (Taxiw ay) 84.746.343.000
1961.016 Landas Parkir (Apron) 513.929.296.000
1961.017 Drainase / Saluran 179.515.649.000
1961.018 Jalan Perimeter / Jalan Inspeksi 95.778.156.000
1961.019 Fasilitas penunjang (Pagar) 101.973.389.000
1961.020 Bangunan Terminal Penumpang 517.975.112.000
1961.021 Bangunan Operasional 306.657.211.000
1961.022 Bangunan Menara / Tow er 11.807.220.000
1961.023 Bangunan Terminal Kargo 2.500.000.000
1961.024 Bangunan PKP-PK 27.299.920.000
1961.025 Bangunan Penunjang 41.516.953.000
1961.026 Drainase / Saluran 36.380.591.000
1961.027 Jalan Lingkungan 164.650.179.000
1961.028 Fasilitas penunjang (Pagar) 50.009.046.000
1961.029 Sistem kelistrikan bandar udara 196.810.013.000
1961.030 Peralatan Bantu Pendaratan 88.043.200.000
1961.031 Peralatan Maintenance Bandara 52.251.359.000
1961.032 Peralatan Bangunan Terminal
dan Bangunan Operasi 31.675.530.000
1961.033 Utilitas Bandara 4.277.600.000
1961.034 Peralatan Penunjang Bandara 123.564.096.000
1961.035 Tanah 550.490.471.000
1961.036 Bangunan 47.777.662.000
1961.037 Penunjang Operasional 15.148.126.000
42. 42
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU HIMPUNAN
1968.001 Jalan Rel 7.396.638.317.000
1968.002 Jembatan/Terow ongan/Gorong-
gorong/Box Culvert/Underpass/Fly Over 1.009.757.042.000
1968.003 Stasiun/Bangunan Operasional 185.763.307.000
1968.005 Pemagaran Fasilitas Pendukung 94.551.345.000
1968.006 Persinyalan 433.785.919.000
1968.007 Telekomunikasi 109.982.550.000
1968.008 Transmisi Tenaga Listrik (LAA) 532.969.915.000
1968.009 Catu Daya (Sub Station) 84.806.800.000
1968.010 Pengamanan Perlintasan 9.546.884.000
1968.011 Bangunan Khusus 60.745.367.000
1968.012 Pengadaan Tanah 441.907.354.000
1968.014 Pengadaan Peralatan/Fasilitas
Prasarana Perkeretaapian 282.331.544.000
1968.016
Studi/Kajian/DED/STD/Amdal/Norma
/Standar/Pedoman/Kriteria/Prosedur
129.751.138.000
1968.017 Pengujian Prasarana KA 3.655.925.000
1968.021 Monitoring dan Evaluasi 583.702.000
1968.022 Supervisi Pelaksanaan
Mekanisme IMO
1.712.351.451.000
29.026.182.684.000
JUMLAH
022.08.07 ProgramPengelolaan dan
Penyelenggaraan Transportasi
Perkeretaapian
1968 Pembangunan dan
Pengelolaan Prasarana dan
Fasilitas Pendukung Kereta Api
Notes de l'éditeur
Di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 27 Tahun 2009 tentang MD-3, APBN disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).Karena itu, tahap perencanaan danpengelolaankeuangannegaradimulaidenganpenyusunanRencanaKerjaPemerintah (RKP) sebagaiacuandalampenyusunan RAPBN.Dalamwaktu yang bersamaan, Pemerintah(Kementerian Keuangan) menyusunperkiraan ketersedian dana (Resource Envelope) sebagai dasar alokasi anggaran PaguIndikatif K/L. Untuktahun 2011, RKP danPaguIndikatif K/L telahditetapkandenganSuratEdaranBersama (SEB) antaraMenteriPerencanaan Pembangunan Nasional/KepalaBappenasdenganMenteriKeuangan, No. 0181/M.PPN/04/2010 dan No. SE-120/MK/2010 tanggal 6 April 2010 yang lalu.Selanjutnya, padatanggal 20 Mei 2010, dalamSidangParipurna DPR RI PemerintahtelahmenyampaikandokumenKerangkaEkonomiMakrodanPokok-pokokKebijakanFiskal 2011. Dokumentersebutbersama-samadengan RKP 2011 telahdansedangdibahasdengan DPR RI dalamrangkaPembicaraanPendahuluan RAPBN 2011.Berdasarkanpembicaraan pendahuluan RAPBN, Pemerintahkemudianmenyesuaikanpaguindikatifdenganperkiraan kemampuan fiskal sesuai asumsimakrodankebijakanfiskal yang disepakatibersama untukmenjadiPaguSementara. PaguSementaratersebut kemudiandidistribusikankeseluruh K/L melaluiSuratEdaranMenteriKeuangan. Tahunlalu, pagusementarauntuk RAPBN 2010 ditetapkandengan SE Menkeu No. SE-1927/MK.02/2009 padatanggal 6 Juli 2009, melewatibataswaktupenyelesaianpagusementara. Olehkarenaitu, kamimengharapkan agar PaguSementara 2011 inidapatdiselesaikanpadabulanini.Berdasarkan SE PaguSementara, K/L menyusun RKA-KL PaguSementara, dankemudianmenyampaikannyakeKementerianKeuangan, dalamhaliniDirektoratJenderalAnggaran. RKA-KL tersebutselanjutnyadihimpundanmenjadidasarpenyusunan Nota Keuangandan RAPBN, NK & RAPBN beserta RUU-nyaselanjutnyadisampaikanPresidenkepada DPR padabulanAgustus. Tahunlalu, NK & RAPBN 2010 disampaikanPresidendidepanSidangParipurnaLuarBiasa DPR tanggal 3 Agustus 2009 (tahun-tahunsebelumnya, pidatopengantar NK & RAPBN dilakukantiaptanggal 16 Agustus).NK & RAPBN beserta RUU-nya dibahasdengan DPR, dan apabila disetujui kemudiandisahkan menjadi UU APBN padaakhirOktober.Setelah UU APBN ditetapkan, PemerintahmenyusunRincianAnggaranBelanja K/L, yang harus selesai paling lambatpadaakhir November. RincianAnggaranBelanja K/L tersebutditetapkandenganPeraturanPresiden, danakanmenjadilampiran yang tidakterpisahkandari UU APBN.Tahapakhirdarisikluspenyusunan APBN iniadalahpenetapandokumen pelaksanaan anggaran (DIPA/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), yang harusditerbitkan paling lambat 31 Desember, agar padatanggal 1 Januaritahunberikutnya, APBN tersebutdapatdilaksanakan.